TAX AMNESTY DIHAMBAT: Menkeu Jamin Tak Ada Penyelidikan WP Oleh Otoritas Singapura

Ahad 18 Sep 2016 10:42Administratordibaca 257 kaliSemua Kategori

reuters 041

Pemerintah Indonesia menjamin tidak akan ada penyelidikan atas adanya dugaan transaksi mencurigakan dari otoritas berwenang di Singapura kepada Warga Negara Indonesia yang menjadi nasabah bank-bank Negeri Singa tersebut apabila mengikuti program pengampunan pajak.
 
Usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jumat (16/9), Menteri Keuangan menyatakan telah menanyakan posisi dan arah kebijakan sekaligus menekankan mengenai jaminan tersebut kepada Deputi Perdana Menteri Singapura Tharman Shanmugaratnam.
 
Sri Mulyani mengatakan, dalam pembicaraan tersebut Tharman menjelaskan bahwa penyelidikan atas transaksi mencurigakan adalah kewajiban bank-bank di Singapura dalam rangka deteksi aliran dana mencurigakan yang dipayungi oleh Financial Action Task Force (FATF).
 
Dalam kesempatan itu, Menkeu menegaskan pembayaran tebusan dan repatriasi dana WNI dari Singapura merupakan aktivitas legal dan tidak bisa diklasifikasikan ke dalam transaksi mencurigakan karena telah dilandasi oleh Undang-Undang Pengampunan Pajak di Indonesia.
 
“Pemerintah Singapura memahami itu dan mengatakan bahwa transaksi oleh nasabah Indonesia di perbankan Singapura di dalam tax amnesty tidak diklasifikasikan sebagai transaksi mencurigakan yang akan merupakan subjek kepolisian untuk melakukan investigasi. Itu transaksi legal,” ujarnya.
 
Bahkan, lanjutnya, otoritas di Singapura melalui Monetary Authority of Singapore (MAS) telah memberikan instruksi kepada bank-bank di sana untuk membantu dan memfasilitasi apabila ada nasabah yang akan mengikuti program pengampunan pajak di Indonesia.
 
Menkeu mengakui, komunikasi dan kerja sama dengan Singapura sangat diperlukan dalam pelaksanaan program pengampunan pajak karena profil peserta mayoritas berasal dari Negeri Singa.
 
“MAS justru meminta kepada bank-bank, Saya secara spesifik mengatakan ada empat bank tempat banyak high wealth individual Indonesia meletakkan atau menyimpan uang di bank tersebut, untuk memfasilitasi dan memberikan kemudahan bagi para nasabahnya yang akan melakukan repatriasi atau pembayaran uang tebusan,” paparnya.
 
Dia menjelaskan, FATF merupakan peraturan serius yang harus ditaati oleh perbankan di Singapura untuk mendeteksi adanya tindak kriminal pencucian uang atau pendanaan terorisme. Sehingga, perbankan Singapura akan mengalami kerusakan reputasi yang serius apabila tidak patuh terhadap FATF.
 
Namun demikian, Menkeu menyebutkan tetap akan memantau apabila ada WP yang melaporkan indikasi dihambat atau dihalangi oleh perbankan Singapura ketika akan melakukan pembayaran tebusan atau repatriasi.
 
“Saya dengan pemerintah Singapura akan melakukan kerja sama untuk meyakinkan bahwa tidak ada lagi alasan untuk WP Indonesia, WNI yang akan mengikuti TA merasa bahwa mereka tidak bisa mengikuti karena berbagai halangan yang sifatnya berhubungan dengan UU mengenai anti money laundring.”
 
Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan adanya laporan soal instrumen Suspicious Transaction Report yang digunakan terhadap peserta pengampunan pajak di Indonesia mengonfirmasi upaya Negeri Singa menghambat program tersebut STR membuka tabir yang selama sudah menjadi rahasia umum.
 
"Semua orang sudah tahu ada upaya mereka untuk menghambat itu , cuma selama ini ya tidak ada yang mengaku. Sekarang ada yang kelihatan belangnya," kata Darmin.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 17 September 2016)
Foto : reuters




BERITA TERKAIT
 

Bank Singapura Polisikan WNI yang Ikut Amnesti PajakBank Singapura Polisikan WNI yang Ikut Amnesti Pajak

Tiga bank swasta di Singapura bersama kepolisian setempat akan membuka daftar nama nasabah mereka yang mengikuti amnesti pajak di Indonesia. Mereka menyatakan pergerakan dana tersebut merusak program pengampunan pajak dan merusak bisnis perbankan di negeri mereka karena mereka mempunyai banyak klien besar asal Indonesia.selengkapnya

Menkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 TahunMenkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 Tahun

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, pihaknya akan mengejar investor atau penanam modal asing (PMA) yang mangkir dari kewajiban membayar pajak, bahkan hingga 10 tahun. "Kami akan mengejar PMA yang tidak bayar pajak sampai 10 tahun lebih, jumlahnya 500. Kalau di bawah 10 tahun kami masih memahami, mungkin masih belum mencapai BEP (breakeven point).selengkapnya

Ini Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak IndonesiaIni Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak Indonesia

Pemerintah Singapura mendukung kebijakan pengampunan pajak yang dijalankan Pemerintah Indonesia. Demikian diungkapkan kata Menteri Negara untuk Luar Negeri Singapura Maliki Osman dalam kunjungan di Batam Kepulauan Riau, Rabu (3/8).selengkapnya

Dirjen Pajak Ungkap Ada UMKM yang Miliki Aset di SingapuraDirjen Pajak Ungkap Ada UMKM yang Miliki Aset di Singapura

UMKM kini menjadi bidikan selanjutnya bagi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam program tax amnesty atau pengampunan pajak. Sektor ini sengaja disasar mengingat besarnya potensi yang diperoleh oleh pemerintah.selengkapnya

Menkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu BiasaMenkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu Biasa

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro tak ambil pusing dengan gugatan terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak/Tax Amnesty yang dilayangkan sejumlah pihak.selengkapnya

Menkeu: Tidak Ada yang Happy Bayar PajakMenkeu: Tidak Ada yang Happy Bayar Pajak

Pemerintah terus mendorong adanya penerapan tax amnesty tahun ini, agar memberikan ruang bagi masyarakat yang masih lalai dalam membayar pajak. Pasalnya, tidak semua pengemplang pajak adalah perusahaan atau pribadi yang bermodal besar. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pengemplang pajak yang umum tidaklah selalu besar. Menurutnya masyarakat kelas menengah dan kecil juga ada yangselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya

Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya



 
TAGS # :