Tax Amnesty Butuh Data Perbankan hingga NIK

Rabu 24 Feb 2016 16:08Administratordibaca 1269 kaliSemua Kategori

okezone 007

Pengampunan pajak atau Tax Amnesty dinilai harus dirancang dengan matang. Pasalnya, perlu perluasan akses-akses untuk mencari data-data baru yang lebih baik.

“(Perlu) perluasan akses ke data perbankan, integrasi NIK (nomor induk kependudukan) dan NPWP (nomor pokok wajib pajak), perbaikan koordinasi dan integrasi sistem administrasi, serta konsistensi penegakan hukum adalah ranah yang mesti digarap serius," kata Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (24/2/2016).


Dirinya mengatakan, kebutuhan menerapkan tax amnesty juga untuk mendahului era berlakunya Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan yang berisi pertukaran informasi otomatis (Automatic Exchange of Information) seluruh negara di dunia terkait keterbukaan informasi perbankan mulai berlaku pada 2018.


Jika berlaku, tidak ada lagi tempat di negara manapun bagi wajib pajak untuk menyembunyikan kekayaannya dari aparat pajak (no where to hide) dan tidak ada lagi kerahasiaan perbankan (no banking secrecy). "Jika dimanfaatkan, kita menuju era di mana wajib pajak akan semakin sulit menemukan sarang persembunyian pajak yang dikemplang," jelas dia.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 24 Februari 2016)
Foto : okezone.com




BERITA TERKAIT
 

Pajak mencari jalan akses data perbankanPajak mencari jalan akses data perbankan

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berupaya mempermudah mekanisme akses data perbankan. Walau masih belum bisa menembus akses data perbankan secara langsung karena dilindungi Undang-Undang (UU) Perbankan, otoritas pajak akan membuat sistem khusus yang membuat permintaan data perbankan lebih mudah.selengkapnya

Sri Mulyani Bongkar Data Bos Perbankan yang Ikut Tax AmnestySri Mulyani Bongkar Data Bos Perbankan yang Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membongkar data jumlah para petinggi di industri perbankan yang telah mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Dirjen Pajak Akan Atur Pegawai yang Bisa Akses Data NasabahDirjen Pajak Akan Atur Pegawai yang Bisa Akses Data Nasabah

Selain pegawainya yang dipilih, data nasabah yang bisa dibuka semestinya berdasarkan profil risiko terkait peluang menghindari pajak.selengkapnya

Menkeu Akui Masih Sulit Dapat Data Wajib Pajak di Perbankan NasionalMenkeu Akui Masih Sulit Dapat Data Wajib Pajak di Perbankan Nasional

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui kurangnya penerimaan pajak nasional disebabkan akses informasi yang minim. Dia pun mengakui saat ini pemerintah masih kesulitan dalam mendapatkan data wajib pajak (WP) "Sistem tidak bisa apa-apa kalau tidak ada data. Kami masih kesulitan mendapatkan data. Ujung tombak pajak itu adalah data," ujar Bambang dalam acara International Conference on Tax,selengkapnya

CITA: Keterbukaan Data Perbankan Hal MustahilCITA: Keterbukaan Data Perbankan Hal Mustahil

Indonesia dan negara G20, mengakhiri rezim kerahasiaan bank untuk perpajakan pada akhir 2018. Aturan keterbukaan informasi, atau automatic exchange of information (AEoI) diberlakukan. Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengaku pesimis Indonesia bakal mengikuti aturan tersebut. Alasannya, sampai detik ini, regulasi yang mengatur kerahasiaan bank,selengkapnya

Pengusaha Desak DPR Revisi Aturan Buka Data Perbankan Untuk PajakPengusaha Desak DPR Revisi Aturan Buka Data Perbankan Untuk Pajak

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Eddy Ganefo mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera melakukan perubahan atas Undang-Undang Perbankan, terutama terkait kerahasiaan perbankan yang berpotensi disalahgunakan.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pengamat : Dengan AEoI, pajak bisa tumbuh 10%Pengamat : Dengan AEoI, pajak bisa tumbuh 10%

Direktorat Jenderal Pajak menargetkan penerimaan pajak pada tahun ini sebesar Rp 1.385,9 triliun, naik Rp 144,1 triliun dari target penerimaan sebelumnya. Hal ini akan tercapai apabila pemerintah dapat memanfaatkan data dari Automatic Exchange Of Information (AEOI).selengkapnya

Pendataan wajib pajak dinilai mampu dongkrak penerimaan pajakPendataan wajib pajak dinilai mampu dongkrak penerimaan pajak

Direktur Eksekutif Center of Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai implementasi Peraturan Ditjen Pajak No. PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Informasi Keuangan akan memiliki signifikansi atas penerimaan pajak.selengkapnya

Sanksi administrasi pajak kurang bayar mencekik masyarakatSanksi administrasi pajak kurang bayar mencekik masyarakat

Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis Yustinus Prastowo menilai sanksi administrasi yang tertuang dalam UU 28/2007 pasal 13 ayat (3) terkait sanksi administrasi sebesar 50%-100% atas pajak tidak atau kurang bayar memberatkan bagi masyarakat.selengkapnya

BMW tunggu aturan baru pajak sedanBMW tunggu aturan baru pajak sedan

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengkaji rencana perubahan tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk jenis mobil sedan. Penurunan tarif PPnBM mobil sedan akan dilakukan karena tarif yang berlaku saat ini sebesar 30% dinilai memberatkan dan melemahkan daya saing di pasar global.selengkapnya

Laba 2017 Fajar Surya Wisesa tertekan rugi kurs dan lonjakan beban pajakLaba 2017 Fajar Surya Wisesa tertekan rugi kurs dan lonjakan beban pajak

Meski berhasil meraih pertumbuhan penjualan yang positif, PT Fajar Surya Wisesa Tbk belum mampu meningkatkan pertumbuhan laba di tahun 2017 lalu. Melonjaknya beban pajak serta kerugian kurs menekan laba perusahaan pulp and paper ini.selengkapnya

MA batalkan biaya administrasi, berapa perhitungan Pajak STNK?MA batalkan biaya administrasi, berapa perhitungan Pajak STNK?

Mahkamah Agung ( MA) telah membatalkan biaya administrasi pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK) pada Rabu (21/2).selengkapnya

Inilah tunjangan hakim pengadilan pajakInilah tunjangan hakim pengadilan pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 16/PMK.01/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 194/PMK.01/2015 tentang Pemberian Tunjangan dan Ketentuan Lain Bagi Hakim Pada Pengadilan Pajak.selengkapnya

30 BUMN segera ikuti jejak Pertamina integrasi data perpajakan30 BUMN segera ikuti jejak Pertamina integrasi data perpajakan

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengintegrasikan data perpajakan dengan PT Pertamina (Persero). Selanjutnya, langkah ini akan diikuti oleh BUMN lainnya bahkan swasta.selengkapnya

Hyundai: Penurunan Pajak Paling Efektif Dongkrak Pasar SedanHyundai: Penurunan Pajak Paling Efektif Dongkrak Pasar Sedan

Presiden Direktur PT Hyundai Mobil Indonesia (HMI) Mukiat Sutikno menilai harmonisasi tarif pajak kendaraan bermotor paling efektif untuk mendongkrak pasar sedan di dalam negeri.selengkapnya

BMW: Penurunan Pajak Sedan Dorong Perakitan LokalBMW: Penurunan Pajak Sedan Dorong Perakitan Lokal

BMW memperkirakan penurunan pajak sedan akan menciptakan pasar baru bagi model kendaraan tersebut, dan akan berimbas pada kemungkinan produksi lokal seiring dengan meningkatnya volume penjualan di Indonesia.selengkapnya



 
TAGS # :