Tax Amnesty Bukan Tameng Pelaku Korupsi

Jumat 29 Apr 2016 22:10Administratordibaca 500 kaliSemua Kategori

okezone 039

Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (RUU Tax Amnesty) jelas dinyatakan bahwa pengampunan pajak bukan untuk mengampuni kejahatan pidana atau koruptor. Namun, sesungguhnya tujuan tax amnesty memberi kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh wajib pajak.

Menurut Managing Partner Danny Darussalam Tax Center, Darussalam, Tax amnesty bukan serta merta membebaskan para pelaku korupsi dari tuntutan hukum karena tax amnesty tidak ada kaitannya dengan penghapusan pidana di luar pidana perpajakan.


"Tax amnesty hanya bicara penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi pajak dan penghapusan sanksi pidana perpajakan dengan membayar uang tebusan. Tax amnesty tidak ada kaitannya dengan penghapusan pidana di luar pidana perpajakan," tegas Darussalam dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (28/4/2016).


Dalam RUU Pengampunan Pajak pasal 2 tertulis setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak. Pengecualian berlaku bagi WP yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, sedang dalam proses peradilan atau sedang menjalani hukuman pidana, atas tindak pidana di bidang perpajakan.


Darussalam mengingatkan, tax amnesty punya beberapa tujuan, pertama, penerimaan jangka pendek, yang akan menambah penerimaan pajak dari uang tebusan yang dapat membantu APBNP 2016 untuk biayai pembangunan.


"Kedua, tujuan jangka panjang melalui penguatan basis data, di mana akan dapat memperluas subjek pajak dan menambah objek pajak yang nanti dipergunakan untuk mengawasi perilaku wajib pajak pasca tax amnesty agar tetap patuh. Ketiga, masa transisi sebelum diberlakukannya pertukaran informasi perbankan secara otomatis di lingkungan internasional," jelasnya.

Oleh sebab itu, dia meminta, masyarakat jangan hanya memikirkan tujuan jangka pendek saja. Menurutnya, tujuan besar tax amnesty adalah untuk perbaikan sistem perpajakan, yaitu sistem yang lebih adil, transparan, dan menjamin penerimaan yang berkesinambungan melalui pengumpulan data subjek pajak dan objek pajak yang didapat dari tax amnesty.


Lebih jauh, kata dia, tax amnesty cocok untuk diterapkan di Indonesia. Pasalnya saat ini banyak sekali wajib pajak yang mengemplang alias tidak patuh membayar pajak (tingkat kepatuhannya rendah).


"Justifikasi apakah tax amnesty dapat diterapkan atau tidak dengan melihat kondisi kepatuhan wajib pajak di negara yang bersangkutan. Apabila suatu negara tingkat kepatuhannya rendah maka tax amnesty sebagai suatu kebijakan sah untuk diterapkan karena ingin membawa wajib pajak yang selama ini tidak patuh untuk menjadi patuh. Justru tidak adil kalau pajak hanya dipikul oleh segelintir wajib pajak yang patuh saja," paparnya.


Selain itu, sebagai sebuah kebijakan, tax amnesty menurut Darussalam sudah banyak diterapkan oleh negara-negara di dunia, baik oleh negara berkembang dan maju. Kendati demikian Darussalam mengakui ada beberapa negara yang gagal menerapkannya.


"Justru kita belajar dari negara yang pernah gagal untuk tidak mengulangi kegagalan tersebut. Kunci keberhasilan tax amnesty adalah informasi data. Data tersebut bisa dipakai untuk mengawasi perilaku wajib pajak agar tetap patuh pasca tax amnesty," tukasnya.


Dia menegaskan bahwa tax amnesty ini untuk semua warga negara kaya dan miskin termasuk bagi pengusaha kecil dan UKM. Bagi pembayar pajak yang patuh pemerintah juga rencanakan memberikan insentif melalui reformasi perpajakan salah satunya dengan menurunkan PPh melalui revisi UU PPh yg akan diajukan setelah program tax amnesty diberlakukan.

Guru besar Universitas Indonesia Gunadi mengatakan, dalam pengampunan pajak bukan hanya ditujukan untuk orang-orang kaya, pengusaha besar ataupun wajib pajak besar. Sebab, pengampunan pajak bisa dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat.


"Cakupan pengampunan pajak luas. Bukan satu sektor atau kalangan tertentu, tapi juga seluruh masyarakat," kata Gunadi.


Pengampunan pajak diberlakukan untuk memberi kesempatan kepada wajib pajak yang selama ini tidak melaporkan harta kekayaan atau asetnya ke dalam surat pemberitahuan (SPT) pajak. Nantinya, wajib pajak hanya cukup membayar dengan tarif tebusan yang besarannya lebih kecil dari sanksi yang seharusnya diterima.


"Pengusaha kecil, sektor UKM yang selama ini banyak yang belum tercatat di Ditjen Pajak dan menjadi underground economy, bisa ikut pengampunan pajak," kata dia.


Karena itulah, Gunadi yakin pengampunan pajak akan sangat membantu perluasan basis wajib pajak. Basis pajak menjadi kunci penting untuk penerimaan pajak dalam jangka panjang.


Dia mengatakan, dana hasil repatriasi akan sangat membantu perekonomian Indonesia. Salah satunya menambah kemampuan pemerintah dalam mencari pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.


"Uang yang masuk dari pengampunan pajak nanti kan diikat oleh pemerintah dengan SBN (surat berharga negara). Nah, uangnya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur," ucap Gunadi.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 28 April 2016)
Foto : okezone.com




BERITA TERKAIT
 

Bukan untuk Lindungi Koruptor, Data Tax Amnesty Haram Dipakai oleh KPK CsBukan untuk Lindungi Koruptor, Data Tax Amnesty Haram Dipakai oleh KPK Cs

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menjamin kerahasiaan data para pengemplang pajak yang ikut dalam tax amnesty. Dengan demikian, maka aset dari Wajib Pajak tersebut tidak akan dibocorkan. "Data di tax amnesty tidak bisa dijadikan bukti hukum secara pidana. Artinya jika mau periksa, tidak bisa minta data dari DJP," kata dia di kediamannya, Jakarta (12/5/2016) semalam.selengkapnya

JK Ingatkan Ancaman Pidana Menanti Pengusaha yang Tidak Memanfaatkan Tax AmnestyJK Ingatkan Ancaman Pidana Menanti Pengusaha yang Tidak Memanfaatkan Tax Amnesty

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mempersilakan Pemerintah Singapura mengeluarkan kebijakan membayarkan insentif deklarasi pajak yang besarannya 4 persen, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang (UU) No.11 tahun 2016 tentang Tax Amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

Awas, yang Nekat Buka Data Wajib Pajak Bisa Kena PidanaAwas, yang Nekat Buka Data Wajib Pajak Bisa Kena Pidana

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menegaskan Polri akan menindak tegas pembuka data wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Sri Mulyani Ancam Wajib Pajak Besar yang Hanya Wacanakan Ikut Tax AmnestySri Mulyani Ancam Wajib Pajak Besar yang Hanya Wacanakan Ikut Tax Amnesty

Realisasi uang tebusan hasil dana tax amnesty hingga saat ini baru mencapai Rp2,6 triliun atau 1,6 persen dari target penerimaan danatax amnesty sekira Rp165 triliun. Minimnya uang tebusan, tercermin masih rendahnya wajib pajak kelas kakap yang mengikuti tax amnesty, khususnya wajib pajak di luar negeri.selengkapnya

Wajib Pajak yang Ikut Tax Amnesty Dijamin Tidak Diusut Harta KekayaannyaWajib Pajak yang Ikut Tax Amnesty Dijamin Tidak Diusut Harta Kekayaannya

Dalam UU Pengampunan Pajak, bagi Wajib Pajak (WP) yang mengikuti program tax amnesty tidak akan diusut total aset kekayaannya. Tujuan utamanya agar aturan yang diputuskan oleh DPR dan pemerintah menarik dan banyak peminatnya.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Buka Stand, Pemkot Malang Jemput Pajak di MalBuka Stand, Pemkot Malang Jemput Pajak di Mal

Aksi jemput bola dilakukan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang atau yang dulunya dikenal dengan nama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Salah satunya yang rutin diagendakan adalah membuka pelayanan pajak di mal setiap pertengahan bulan.selengkapnya

Keberhasilan Tax Amnesty di Indonesia Akibat Panama Papers?Keberhasilan Tax Amnesty di Indonesia Akibat Panama Papers?

Peluang waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah nominal tertentu dan dalam kurun waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (tax amnesty) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa ada kekhawatiran akan adanya hukum pidana merupakan pengertian dari pengampunan pajak.selengkapnya

BPN: Aturan Teknis Pajak Tanah Nganggur dalam PembahasanBPN: Aturan Teknis Pajak Tanah Nganggur dalam Pembahasan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan penyusunan peraturan teknis mengenai pajak progresif tanah sedang dalam pembahasan dengan Kementerian Keuangan.selengkapnya

Pengusaha Minta Dana Tax Amnesty Lari ke Sektor BisnisPengusaha Minta Dana Tax Amnesty Lari ke Sektor Bisnis

Para pengusaha berharap agar dana tax amnesty (pengampunan pajak) segera bisa dinikmati untuk menggerakkan sektor bisnis. Ketika sektor bisnis di negara ini telah bergerak maka pertumbuhan ekonomi di Tanah Air bisa semakin terangkat dan mampu melebih target yang ditetapkan sebelumnya.selengkapnya

Sri Mulyani akan Kejar Konglomerat tak Bayar PajakSri Mulyani akan Kejar Konglomerat tak Bayar Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah akan terus mengejar konglomerat yang tidak taat pajak. Hal itu salah satunya ditunjukkan dengan tidak dimilikinya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).selengkapnya

Pegawai Pajak Diminta Ikut AmnestiPegawai Pajak Diminta Ikut Amnesti

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi meminta seluruh jajarannya di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan untuk ikut program pengampunan pajak. Tujuannya sederhana, untuk bisa memberikan contoh dan teladan kepada masyarakat terkait keikutsertaan dalam amnesti pajak.selengkapnya

TOP BISNIS: Nego Pajak Freeport Alot hingga Ekspor Januari Naik 27,71%TOP BISNIS: Nego Pajak Freeport Alot hingga Ekspor Januari Naik 27,71%

PT Freeport Indonesia mengancam akan memangkas 30 ribu karyawannya. Ancaman itu merupakan buntut dari penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) oleh Pemerintah.selengkapnya

Bagaimana Ipar Jokowi Sampai Disebut-sebut dalam Kasus Suap Pajak?Bagaimana Ipar Jokowi Sampai Disebut-sebut dalam Kasus Suap Pajak?

Pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno mengaku mengenal lama ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo.selengkapnya

Adik Ipar disebut dalam Kasus Suap, Presiden Jokowi: Yang gak bener, ya diproses hukum sajaAdik Ipar disebut dalam Kasus Suap, Presiden Jokowi: Yang gak bener, ya diproses hukum saja

Presiden Joko Widodo menanggapi disebutnya nama adik ipar dalam suap pengurusan pajak.selengkapnya

KPK klarifikasi kepemilikan aset pegawai Ditjen PajakKPK klarifikasi kepemilikan aset pegawai Ditjen Pajak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi sejumlah informasi terkait dengan kepemilikan aset dari Kepala Sub Direktorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno.selengkapnya



 
TAGS # :