Keberhasilan program pengampunan pajak (tax amnesty) tidak hanya menambah penerimaan negara dan menarik masuknya dana ke dalam negeri. Program pemerintah yang sudah berjalan sejak 18 Juli lalu ini juga bisa mendatangkan dampak positif berupa potensi kenaikan peringkat utang Indonesia.
Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual menyebut, lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s (S&P) berpeluang besar menaikkan peringkat utang Indonesia ke level layak investasi (investment grade). Sejauh ini, cuma S&P yang belum menyematkan peringkat layak investasi, dua lembaga pemeringkat internasional lainnya yaitu Moody’s dan Fitch sudah duluan menghadiahkan peringkat itu kepada Indonesia.
Peluang tersebut, menurut David, seiring dengan meningkatnya kepercayaan pelaku pasar melihat pasokan dolar bertambah dari warga negara Indonesia yang mengikuti program pengampunan pajak. Sebagai informasi, hingga periode pertama tax amnesty akhir September lalu, dana pulang (repatriasi) mencapai Rp 137 triliun.
“Kemungkinan dari repatriasi salah satunya menambah market confidence, S&P kemungkinan besar menaikkan rating Indonesia," kata David kepada Katadata, Kamis (6/10). Perkiraannya, lembaga pemeringkat internasional itu akan menaikkan rating Indonesia ke level layak investasi tahun depan.
David menambahkan, peringkat utang Indonesia juga berpotensi naik lantaran risiko anggaran membaik setelah pemerintah melakukan pemangkasan belanja yang cukup besar. Sebelumnya, dalam rilisnya Juni lalu, S&P menyatakan bahwa peningkatan rating dimungkinkan bila ada perbaikan dalam pengelolaan fiskal.
Perbaikan yang dimaksud mencakup pengeluaran pemerintah yang lebih berkualitas, defisit fiskal yang menunjukkan tren menurun, moderasi utang pemerintah dan terjaganya kewajiban kontijensi fiskal.
“Fiskal kita, sebelum (belanja) dipangkas berisiko,” kata David. Di masa awal menjabat Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memang sempat menyebut target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 tidak masuk akal. Ia pun merevisi target pajak tahun ini dari Rp 1.539,2 triliun menjadi Rp 1.318 triliun. Selain itu, dia memangkas anggaran sekitar Rp 137 triliun.
Meski begitu, risiko anggaran masih ada jika melihat realisasi penerimaan pajak yang baru mencapai Rp 791,9 triliun per 3 Oktober lalu. Padahal penerimaan itu sudah ditambah perolehan dana tebusan program tax amnesty yang hampir mencapai Rp 100 triliun per 30 September lalu.
Sekadar informasi, peringkat layak investasi menjadi penting sebab menunjukkan risiko gagal bayar (default) utang pemerintah atau perusahaan relatif rendah. Dengan adanya peringkat itu, investor makin percaya menempatkan dananya dalam instrumen keuangan dan investasi berjangka panjang.
Saat ini, Moody’s masih mempertahankan peringkat Baa3 (layak investasi) dengan prospek stabil untuk utang Indonesia. Demikian juga dengan Fitch, yang masih memberikan rating BBB- (layak investasi) dengan prospek stabil. Adapun S&P memberikan rating BB+ (satu level di bawah layak investasi) dengan prospek positif.
Sumber : katadata.co.id (07 Oktober 2016)
Foto : katadata.co.id
DBS: Amnesti Pajak Naikkan Peringkat Investasi IndonesiaTim Ekonom DBS Bank memperkirakan lembaga pemeringkat internasional, Standard and Poor's akan menaikkan peringkat utang atau investasi Indonesia menjadi layak investasi, jika dana repatriasi dan tebusan amnesti pajak terus meningkat dan sesuai target pemerintah.selengkapnya
Setelah Ditendang, JPM Kerek Peringkat IndonesiaBank Indonesia memandang cukup beralasan bila bank investasi JP Morgan (JPM) menaikkan peringkat ekuitas Indonesia dari rendah (underweight) menjadi netral (neutral).selengkapnya
Pertukaran Data Indonesia-Singapura Positif Bagi Rating UtangMoody's Investor Service menilai perjanjian keterbukaan informasi keuangan antara Indonesia dan Singapura akan berimplikasi positif bagi penerimaan pajak pemerintahan Jokowi.selengkapnya
Peringkat Pembayaran Pajak Indonesia Naik dari Posisi 148 Jadi 104Indonesia naik 44 peringkat dalam pemeringkatan paying taxes menjadi posisi 104 di antara 190 negara dalam studi Paying Taxes 2017. Hasil tersebut diketahui sebagaimana laporan PwC dan World Bank.selengkapnya
Tanpa Iklim Investasi yang Kondusif, Risiko Outflow Dana Tax Amnesty Kian BesarDirektur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menganggap tanpa dukungan iklim investasi dan stabilitas politik risiko outflow dana repatriasi makin besar.selengkapnya
Peringkat Pembayaran Pajak Indonesia MembaikPeringkat pembayaran pajak Indonesia melompat naik ke peringkat 104 di antara 190 negara yang dilakukan survey oleh Bank Dunia dan PricewaterhouseCooper (PWC). Padahal, peringkat Indonesia tahun lalu masih bertengger di posisi ke-148 dalam survei yang sama.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
