Pemerintahan bersiap menerapkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) pada Juli 2016. Saat kebijakan ini berjalan, diharapkan bisa memicu masuknya dana repatriasi hingga Rp 1.000 triliun ke Indonesia.
Dana ini dipastikan bakal membanjiri sektor keuangan maupun sektor riil, termasuk ke portofolio investasi dengan tujuan mendorong perekonomian nasional.
Pengamat Perpajakan dari Universitas Indonesia Ruston Tambunan menilai bahwa, tax amnesty sejatinya merupakan kebijakan yang mengampuni para pengemplang pajak. Lewat pengampunan pajak, data atau basis Wajib Pajak Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan semakin luas sehingga ke depan tidak ada yang bisa mangkir dari kewajibannya kepada negara.
“Tax amnesty kan boleh dibilang pengampunan orang-orang yang tidak patuh bayar pajak, para penjahat pajak. Jadi ada yang mengatakan secara teori kebijakan ini tidak adil dilihat dari manapun karena selama ini yang bayar pajak orang yang patuh. Tapi dengan tax amnesty, harapannya mereka jadi patuh,” ucap dia saat dihubungi Liputan6.com,Jakarta, Kamis (30/6/2016).
Pengampunan pajak, sambung Ruston, secara konsep dijalankan ketika negara sangat membutuhkan uang. Tax amnesty diperkirakan pemerintah mampu menarik uang Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri sebesar Rp 1.000 triliun, dan terjadi pelaporan (deklarasi) harta sekitar Rp 4.000 triliun sehingga negara dapat meraup penerimaan pajak dari tax amnesty sekitar Rp 165 triliun.
“Tax amnesty kan diberlakukan saat negara butuh uang seketika. Kalau sudah tidak perlu lagi, tinggal lakukan saja penegakan hukum, kan sudah punya datanya. Kalau memeriksa Wajib Pajak sekarang memang tenaga Ditjen Pajak kurang sekali,” dia menegaskan.
Hanya saja, dia mengaku, kini pertaruhan pemerintah terhadap tax amnesty antara sukses atau gagal. Bayang-bayang kegagalan seperti pelaksanaan tax amnesty sebelumnya selalu menghantui, karena eksekusi yang kurang tepat, sistem perpajakan yang masih minim, dan persoalan lainnya.
Pemilik modal atau WNI yang selama ini memarkirkan dananya di luar negeri tentu akan berpikir panjang untuk ikut tax amnesty apabila tidak sesuai harapan.
“Posisi tax amnesty sekarang ini pertaruhannya tinggal sukses atau gagal. Ekspektasinya kan sukses, tapi kegagalan bisa di depan mata karena persoalan tarif, kepastian hukum, jaminan kerahasiaan data dan lainnya. Kalau seperti itu, pengusaha akan mikir buat apa ikut tax amnesty, biarkan saja uang tetap di luar negeri, bertelur sedikit tidak apa yang penting aman,” kata Ruston.
Di sisi lain, Ruston menambahkan, sektor keuangan dan sektor riil bakal rebutan dana segar dari repatriasi hasil tax amnesty yang berpotensi mencapai Rp 1.000 triliun. Dalam UU Tax Amnesty disebutkan investasi repatriasi bisa mengalir ke surat berharga negara, obligasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki pemerintah, investasi keuangan pada Bank Persepsi, obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Adapula investasi dalam bentuk infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha, investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan pemerintah, serta bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Kalau ada repatriasi dana, sektor keuangan dan sektor riil bakal berebut dana tersebut. Tapi kalau tidak ada repatriasi percuma juga,” ujar Ruston.
Perbankan, sambungnya, bisa mendapat dana murah dari hasil uang yang masuk supaya dapat diputar kembali membiayai proyek-proyek infrastruktur. Di pasar modal Indonesia pun demikian, bahkan Bursa Efek Indonesia siap menampung dana repatriasi dari tax amnesty hingga Rp 200 triliun.
Belum lagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang ikut mengincar dana tersebut supaya mengalir ke proyek-proyek infrastruktur, seperti jalan tol Trans Sumatera, bendungan untuk pembangkit listrik, infrastruktur air minum, dan lainnya.
“Jika uang ini betul-betul masuk ke Indonesia, persyaratannya harus jelas. Investasi uang yang masuk harus betul-betul menggerakkan ekonomi. Karena khawatirnya setelah tax amnesty selesai (31 Maret 2017), situasi tidak kondusif, uang itu bisa kabur lagi. Jadi pemerintah harus memikirkan hal ini,” Ruston menyarankan.
Sumber : liputan6.com (Jakarta, 30 Juni 2016)
Foto : liputan6.com
Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiKementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya
Ini Proyek Yang Ditawarkan dari Uang Tax AmnestyKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap menawarkan sejumlah proyek infrastruktur kepada para pemilik modal yang ikut pengampunan pajak. Pasalnya,kebijakan ini diperkirakan mampu menarik dana sekitar Rp 1.000 triliun dari repatriasi aset Warga Negara Indonesia (WNI) yang selama ini bersarang di luar negeri, terutama negara-negara surga pajak.selengkapnya
OJK: Dana Repatriasi yang Masuk Pasar Modal Capai Rp 9 TriliunKepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida mengatakan dana repatriasi hasil program amnesti pajak yang masuk ke pasar modal hingga akhir Februari 2017 telah mencapai Rp 9 triliun. "Kami lihat ada sekitar Rp9 triliun, ada yang masuk ke saham, masuk ke reksadana, ada yang masuk ke KPD, terus ada yang di obligasi pemerintah," kata Nurhaida di Jakarta, Jumat (10/3).selengkapnya
Menteri Keuangan Rilis Aturan Teknis Repatriasi Dana ke Sektor RiilPemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 tahun 2016, yang merupakan turunan dari Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Peraturan tersebut melengkapi dua PMK dan satu Keputusan Menteri Keuangan yang sudah lebih duluan dirilis sebagai petunjuk teknis kebijakan amnesti pajak.selengkapnya
Ini Proyek Prioritas yang Bakal Tampung Dana Tax AmnestyUndang-Undang Tax Amnesty atau pengampunan pajak dijadwalkan akan mulai dijalankan minggu depan. Saat ini pemerintah tengah mempersiapkan instrumen untuk menampung dana yang masuk ke Indonesia.selengkapnya
Sri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia RayaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir ‎masih banyak pelaku industri pasar modal belum mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunMeski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya
Ini kata pengamat pajak soal diskon PPnBM mobil baruMenteri Koordinasi (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan memberikan insentif PPnBM mobil selama sembilan bulan, mulai dari 1 Maret 2021. Adapun jenis mobil yang disuntik insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yakni mobil sedan 4x2 kurang dari 1.500 cc. Insentif fiskal ini diberikan dalam tiga tahapan.selengkapnya
Lapor SPT Tahunan via www.pajak.go.id, Siapkan 5 Dokumen Berikut IniWajib pajak udah mulai dapat mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak 2020. Perlu diketahui, wajib pajak badan dan orang pribadi untuk pelaporan SPT Tahunan memiliki tenggat waktu berbeda.selengkapnya
Diskon Pajak Mobil Bakal Efektif? Berikut Analisis EkonomEkonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Fajar B. Hirawan menilai industri otomotif di Indonesia sudah terintegrasi dengan UKM dalam rantai pasoknya.selengkapnya
Pajak Barang Mewah Mobil Dihilangkan, Astra (ASII) Yakin Bisa UntungEmiten produsen mobil PT Astra International Tbk. (ASII) menyambut positif kebijakan pemerintah yang menghilangkan kewajiban pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) terhadap kendaraan roda empat. Hal ini dapat meningkatkan penjualan.selengkapnya
Subsidi PPnBM Muncul, BCA dan Mandiri Buka SuaraSubsidi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dari pemerintah yang berlaku mulai 1 Maret 2021, diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit kendaraan bermotor.selengkapnya
5 Fakta Insentif PPnBM: Kriteria, Tahapan Diskon, dan Harga MobilPemerintah memutuskan menanggung pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mendongkrak daya beli masyarakat, khususnya kendaraan roda empat atau mobil.selengkapnya
PPnBM Nol Persen Ganggu Harga dan Pasokan Mobil BekasPenghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mobil tertentu diperkirakan akan mengganggu harga dan pasokan mobil bekas.selengkapnya
Pajak Barang Mewah Mobil 0 Persen, Ini Rekomendasi Saham Emiten OtomotifSejumlah saham emiten otomotif kian menarik untuk dikoleksi setelah pemerintah mengumumkan relaksasi pajak barang mewah bagi kendaraan roda empat terutama yang bertenaga di bawah 1.500 CC.selengkapnya
Relaksasi Pajak, Tunas Ridean (TURI) Optimistis Penjualan Mobil NaikEmiten otomotif PT Tunas Ridean Tbk. (TURI) optimistis relaksasi aturan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) akan mendongkrak penjualan mobil perseroan. Namun, implementasinya masih dinanti.selengkapnya
Insentif PPnBM Bersifat Sementara, Pemerintah Pertimbangkan Ketahanan FiskalPemerintah berupaya meningkatkan konsumsi rumah tangga di tengah pandemi Covid-19, salah satunya dengan memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Stimulus ini berlaku sementara waktu.selengkapnya
