Pemerintahan bersiap menerapkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) pada Juli 2016. Saat kebijakan ini berjalan, diharapkan bisa memicu masuknya dana repatriasi hingga Rp 1.000 triliun ke Indonesia.
Dana ini dipastikan bakal membanjiri sektor keuangan maupun sektor riil, termasuk ke portofolio investasi dengan tujuan mendorong perekonomian nasional.
Pengamat Perpajakan dari Universitas Indonesia Ruston Tambunan menilai bahwa, tax amnesty sejatinya merupakan kebijakan yang mengampuni para pengemplang pajak. Lewat pengampunan pajak, data atau basis Wajib Pajak Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan semakin luas sehingga ke depan tidak ada yang bisa mangkir dari kewajibannya kepada negara.
“Tax amnesty kan boleh dibilang pengampunan orang-orang yang tidak patuh bayar pajak, para penjahat pajak. Jadi ada yang mengatakan secara teori kebijakan ini tidak adil dilihat dari manapun karena selama ini yang bayar pajak orang yang patuh. Tapi dengan tax amnesty, harapannya mereka jadi patuh,” ucap dia saat dihubungi Liputan6.com,Jakarta, Kamis (30/6/2016).
Pengampunan pajak, sambung Ruston, secara konsep dijalankan ketika negara sangat membutuhkan uang. Tax amnesty diperkirakan pemerintah mampu menarik uang Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri sebesar Rp 1.000 triliun, dan terjadi pelaporan (deklarasi) harta sekitar Rp 4.000 triliun sehingga negara dapat meraup penerimaan pajak dari tax amnesty sekitar Rp 165 triliun.
“Tax amnesty kan diberlakukan saat negara butuh uang seketika. Kalau sudah tidak perlu lagi, tinggal lakukan saja penegakan hukum, kan sudah punya datanya. Kalau memeriksa Wajib Pajak sekarang memang tenaga Ditjen Pajak kurang sekali,” dia menegaskan.
Hanya saja, dia mengaku, kini pertaruhan pemerintah terhadap tax amnesty antara sukses atau gagal. Bayang-bayang kegagalan seperti pelaksanaan tax amnesty sebelumnya selalu menghantui, karena eksekusi yang kurang tepat, sistem perpajakan yang masih minim, dan persoalan lainnya.
Pemilik modal atau WNI yang selama ini memarkirkan dananya di luar negeri tentu akan berpikir panjang untuk ikut tax amnesty apabila tidak sesuai harapan.
“Posisi tax amnesty sekarang ini pertaruhannya tinggal sukses atau gagal. Ekspektasinya kan sukses, tapi kegagalan bisa di depan mata karena persoalan tarif, kepastian hukum, jaminan kerahasiaan data dan lainnya. Kalau seperti itu, pengusaha akan mikir buat apa ikut tax amnesty, biarkan saja uang tetap di luar negeri, bertelur sedikit tidak apa yang penting aman,” kata Ruston.
Di sisi lain, Ruston menambahkan, sektor keuangan dan sektor riil bakal rebutan dana segar dari repatriasi hasil tax amnesty yang berpotensi mencapai Rp 1.000 triliun. Dalam UU Tax Amnesty disebutkan investasi repatriasi bisa mengalir ke surat berharga negara, obligasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki pemerintah, investasi keuangan pada Bank Persepsi, obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Adapula investasi dalam bentuk infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha, investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan pemerintah, serta bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Kalau ada repatriasi dana, sektor keuangan dan sektor riil bakal berebut dana tersebut. Tapi kalau tidak ada repatriasi percuma juga,” ujar Ruston.
Perbankan, sambungnya, bisa mendapat dana murah dari hasil uang yang masuk supaya dapat diputar kembali membiayai proyek-proyek infrastruktur. Di pasar modal Indonesia pun demikian, bahkan Bursa Efek Indonesia siap menampung dana repatriasi dari tax amnesty hingga Rp 200 triliun.
Belum lagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang ikut mengincar dana tersebut supaya mengalir ke proyek-proyek infrastruktur, seperti jalan tol Trans Sumatera, bendungan untuk pembangkit listrik, infrastruktur air minum, dan lainnya.
“Jika uang ini betul-betul masuk ke Indonesia, persyaratannya harus jelas. Investasi uang yang masuk harus betul-betul menggerakkan ekonomi. Karena khawatirnya setelah tax amnesty selesai (31 Maret 2017), situasi tidak kondusif, uang itu bisa kabur lagi. Jadi pemerintah harus memikirkan hal ini,” Ruston menyarankan.
Sumber : liputan6.com (Jakarta, 30 Juni 2016)
Foto : liputan6.com
Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiKementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya
Ini Proyek Yang Ditawarkan dari Uang Tax AmnestyKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap menawarkan sejumlah proyek infrastruktur kepada para pemilik modal yang ikut pengampunan pajak. Pasalnya,kebijakan ini diperkirakan mampu menarik dana sekitar Rp 1.000 triliun dari repatriasi aset Warga Negara Indonesia (WNI) yang selama ini bersarang di luar negeri, terutama negara-negara surga pajak.selengkapnya
Ini Proyek Prioritas yang Bakal Tampung Dana Tax AmnestyUndang-Undang Tax Amnesty atau pengampunan pajak dijadwalkan akan mulai dijalankan minggu depan. Saat ini pemerintah tengah mempersiapkan instrumen untuk menampung dana yang masuk ke Indonesia.selengkapnya
OJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar ModalDewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dana repatriasi atau dana para wajib pajak yang dibawa balik ke Indonesia sudah ada yang masuk ke pasar modal.selengkapnya
OJK: Dana Repatriasi yang Masuk Pasar Modal Capai Rp 9 TriliunKepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida mengatakan dana repatriasi hasil program amnesti pajak yang masuk ke pasar modal hingga akhir Februari 2017 telah mencapai Rp 9 triliun. "Kami lihat ada sekitar Rp9 triliun, ada yang masuk ke saham, masuk ke reksadana, ada yang masuk ke KPD, terus ada yang di obligasi pemerintah," kata Nurhaida di Jakarta, Jumat (10/3).selengkapnya
Menteri Keuangan Rilis Aturan Teknis Repatriasi Dana ke Sektor RiilPemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 tahun 2016, yang merupakan turunan dari Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Peraturan tersebut melengkapi dua PMK dan satu Keputusan Menteri Keuangan yang sudah lebih duluan dirilis sebagai petunjuk teknis kebijakan amnesti pajak.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunMeski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya
Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyMenteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya
DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya
BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya
Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya
Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDIndonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya
Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBPemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya
Persetujuan tambahan PMN BUMN dicabutBadan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya mencabut kembali persetujuan atas usulan tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017. Jumlah tambahan PMN BUMN yang disetujui, yakni sebesar Rp 2,38 triliun.selengkapnya
Menkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 TMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah target penerimaan pajak non migas sebesar Rp 20 triliun dalam postur sementara rancangan pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017.selengkapnya
Darmin akan libatkan koperasi di reformasi agrariaMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah menyiapkan skema pengembangan dan perbaikan ekonomi rakyat di industri pertanian.selengkapnya
Darmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di AgustusMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Darmin Nasution menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan. Hal ini diungkapkan oleh Darmin dalam sambutan di kongres Koperasi ke-3 di Makassar pada Kamis (13/07).selengkapnya
IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%International Monetery Fund (IMF) menilai bahwa bila sebuah negara ingin melakukan percepatan pertumbuhan, ada rasio pajak (tax ratio) terhadap PDB minimum yang perlu dicapai. Yakni 15% dari produk domestik bruto (PDB).selengkapnya
