Tax Amnesty Bergulir, Apindo & Kadin Satu Suara

Jumat 22 Jul 2016 08:37Administratordibaca 212 kaliSemua Kategori

istimewa 003

Kalangan pengusaha Indonesia sepakat untuk mengantri program pengampunan pajak atau tax amnesty. Katanya demi memperbaiki basis data pajak.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani nilang, program tax amnesty harus dimanfaatkan sebagai momentum perbaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) oleh Wajib Pajak (WP).


"UU Nomor 11 2016 ini (tax amnesty) adalah kebijakan perpajakan yang sangat diperlukan oleh WP untuk melaporkan SPT secara benar dan mencantumkan harta secara patuh. Selama ini, pelaporan SPT masih ada kekurangan. Bisa dibayangkan jika pemerintah menerapkan penegakan hukum," kata Hariyadi di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (21/07/2016).


Kata Hariyadi, program tax amnesty hampir pasti disambut gembira masyarakat, terkecuali mereka yang mengajukan Judical Review ke Mahkamah Konstitusi (MK).


"Hampir bisa dikatakan tidak ada yang keberatan terhadap UU ini, kecuali pihak-pihak yang menggugat di MK. Maka dari itu Apindo siap menghadapi gugatan itu," papar Sukamdani.


"Apindo beberapa hari ini sibuk menjawab pertanyaan mengenai tax amnesty hal ini membesarkan kami bahwa masyarakat sangat mendukung program ini, semangat untuk repatriasi dan deklarasi bagi WP yqng ingin melaporkan kekayaannya di luar negeri," tambah pemilik Sahid Grup ini.


Sementara, Ketua Umun Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan P Roeslani mengatakan, program tax amnesty merupakan stimulus bagi perbaikan ekonomi Indonesia. Di mana, masuknya dana repratriasi dalam jumlah besar sangat bermanfaat untuk menggerakkan roda perekonomian.


"Pemerintah bersama dengan DPR telah mengesahkan UU ini 28 Juni 2016. Momentum yang sudah kita bangun ini, akan berdampak signifikan. Dengan tax amnesty ini idealnya dana akan masuk ke induk pembangunan," kata Rosan.


"Sebelumnya digambarkan bahwa tax amnesty ini lebih banyak untuk mengcover konglomerat, padahal justru inilah tax amnesty yang diharapkan bisa membawa seluruh masyarakat baik kelas menengah, sedang, atau rendah," pungkas Rosan.


Sumber : inilah.com (Jakarta, 21 Juli 2016)
Foto : istmewa




BERITA TERKAIT
 

Program Tax Amnesty Indonesia Bakal Dijegal Singapura, Ini Tanggapan ApindoProgram Tax Amnesty Indonesia Bakal Dijegal Singapura, Ini Tanggapan Apindo

‎Sejumlah bank di Singapura disebut melakukan 'penjegalan' atas program pengampunan pajak atau tax amnesty yang sudah disahkan oleh DPR. Hal ini dilakukan karena likuiditas perbankan Singapura dinilai akan menipis seiring dana yang keluar dari bank-bank tersebut menuju ke Indonesia.selengkapnya

Mulai Hari Ini Wajib Pajak Bisa Daftarkan Aset untuk Program Tax AmnestyMulai Hari Ini Wajib Pajak Bisa Daftarkan Aset untuk Program Tax Amnesty

Terhitung sejak hari ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 118 tahun 2016 mengenai prosedur pelaksanaan tax amnesty.selengkapnya

Ini Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestyIni Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax Amnesty

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya

Ini Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak IndonesiaIni Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak Indonesia

Pemerintah Singapura mendukung kebijakan pengampunan pajak yang dijalankan Pemerintah Indonesia. Demikian diungkapkan kata Menteri Negara untuk Luar Negeri Singapura Maliki Osman dalam kunjungan di Batam Kepulauan Riau, Rabu (3/8).selengkapnya

Ini pesan Apindo untuk Bos Pajak soal Tax AmnestyIni pesan Apindo untuk Bos Pajak soal Tax Amnesty

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai keberhasilan program pengampunan pajak (Tax Amnesty) mencatat sejarah baru untuk Indonesia. Meski begitu, masih banyak hal yang harus diperhatikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk menyukseskan program ini.selengkapnya

Apindo: Pengusaha Akan Senang Ikuti Program Tax AmnestyApindo: Pengusaha Akan Senang Ikuti Program Tax Amnesty

FEBRUARI RUU PENGAMPUNAN PAJAK SELESAI (6-habis) Apindo: Pengusaha Akan Senang Ikuti Program Tax Amnesty. Hariyadi yakin, para pengusaha akan dengan senang hati mengikuti program tax amnesty karena asetnya yang ‘tersendera’ akan bebas dari masalah hukum.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Kasus Suap Pajak, KPK Periksa Pejabat Kanwil Ditjen Pajak JakartaKasus Suap Pajak, KPK Periksa Pejabat Kanwil Ditjen Pajak Jakarta

Nama Harun Al Rasyid masuk dalam agenda pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Dia diperiksa terkait dugaan suap pengamanan wajib pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia.selengkapnya

Dana Repatriasi Kerek Surplus Neraca Pembayaran 14 Kali LipatDana Repatriasi Kerek Surplus Neraca Pembayaran 14 Kali Lipat

Bank Indonesia (BI) optimistis dana repatriasi dari hasil program pengampunan pajak (tax amnesty) bakal mendongkrak surplus Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) kuartal IV ini. Nilai surplusnya mencapai US$ 15 miliar sepanjang tahun ini atau melonjak 14 kali lipat dibanding tahun lalu yang defisit US$ 1,1 miliar.selengkapnya

Jokowi Akan Sosialisasi Tax Amnesty Periode II di BalikpapanJokowi Akan Sosialisasi Tax Amnesty Periode II di Balikpapan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jadwalkan akan kembali melakukan sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty periode II di Balikpapan hari ini.‎ Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo sudah bertolak ke Balikpapan pada ‎Minggu petang kemarin.selengkapnya

Pemeriksa Pajak Kanwil Jakarta Diperiksa KPKPemeriksa Pajak Kanwil Jakarta Diperiksa KPK

Pemeriksa Pajak Madya Kanwil DJP Jakarta Khusus Harun Al Rasyid dipanggil oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)selengkapnya

BPD Bali Belum Tertarik Pendanaan Pasar ModalBPD Bali Belum Tertarik Pendanaan Pasar Modal

PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali belum melirik sumber pembiayaan dari pasar modal karena bank tersebut belum bersifat terbuka untuk pemegang saham lain.selengkapnya

Tebusan Tax Amnesty Diprediksi Hanya Tercapai Rp 140 TriliunTebusan Tax Amnesty Diprediksi Hanya Tercapai Rp 140 Triliun

Pengamat Perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), ‎B Bawono Kristiaji memperkirakan, uang tebusan dari program pengampunan pajak (tax amnesty) akan mencapai hingga Rp 140 triliun hingga akhir Maret 2017. Jumlah ini masih di bawah target yang dipatok pemerintah Rp 165 triliun.selengkapnya

Shortfall Pajak Menganga, Anggaran BerisikoShortfall Pajak Menganga, Anggaran Berisiko

Realisasi perpajakan tahun depan diproyeksikan masih belum mencapai target sehingga potensi pemotongan anggaran masih membayangi.selengkapnya

Berkah Repatriasi, Neraca Pembayaran Surplus BesarBerkah Repatriasi, Neraca Pembayaran Surplus Besar

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung menuturkan, dana repatriasi menggenjot surplus NPI di tahun ini. Padahal, tahun lalu, NPI defisit hingga US,1 miliar.selengkapnya

Jokowi: Peserta amensti pajak di Kaltim rendahJokowi: Peserta amensti pajak di Kaltim rendah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) awal pekan ini akan mensosialisasikan Program Amnesti Pajak di Balikpapan, Kalimantan Timur. Rencananya, sosialisasi ini akan dihadiri 3.000 peserta.selengkapnya

Aplikasi Pembayaran Zakat Diusulkan Terhubung dengan Aplikasi PajakAplikasi Pembayaran Zakat Diusulkan Terhubung dengan Aplikasi Pajak

Kegiatan mudzakarah zakat sebagai pengurang pajak yang digelar oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama mengusulkan kepada pemerintah agar memasukkan klausul zakat sebagai pengurang pajak dalam Daftar Isian Masalah (DIM) RUU Perubahan atas UU Pajak Penghasilan.Hal tersebut mengemuka pada Mudzakarah Zakat Sebagai Pengurang Pajak yang diselenggarakan di Jakarta pada 1-3 Desember lalu.selengkapnya



 
TAGS # :