TAX AMNESTY :Ramai-ramai Rayu Wajib Pajak

Kamis 25 Ags 2016 12:40Administratordibaca 478 kaliSemua Kategori

bisnis 152

Memberi pengampunan bagi para wajib pajak nampaknya tengah menjadi tren di berbagai negara. Kebijakan jangka pendek ini dinilai menjadi jalan tengah, ketika upaya merebut kembali triliunan dana yang tertanam di kawasan tax haven menemui kebuntuan.
 
Indonesia baru-baru ini telah menerbitkan kebijakan amnesti pajak. Dengan menerapkan tarif tebusan yang relatif ringan, Jakarta berharap mampu menarik dana wajib pajak yang di tempatkan di luar negeri. Target itu a.l. meliputi Rp165 triliun dari uang tebusan, Rp 4.000 triliun dari dana di luar negeri yang dideklarasikan dan Rp1.000 dari dana yang direpatriasi ke dalam negeri hingga 31 Maret 2017.
 
Harapannya jelas, Indonesia ingin rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) bisa meningkat menjadi 16% pada akhir 2019. Di sisi lain, pemerintah juga ingin menaikkan jumlah dana yang masuk agar dapat diinvestasikan di sektor keuangan dan sektor riil. Kebijakan amnesti pajak juga diterapkan negara lain. Beberapa dari negara anggota Group of 20 (G20) seperti Turki, India, Argentina juga menerapkan kebi- jakan pengampunan pajak pada tahun ini.
 
Bahkan baru-baru ini, calon presiden AS dari Partai Republik Donald Trump mewacanakan untuk menerapkan kebijakan tax holiday apabila terpilih nanti. Dia menargetkan akan mampu membawa pulang dana hingga US triliun yang sebelumnya tertanam di luar negeri. Trump dalam kampanyenya berencana untuk mengenakan tarif pajak sebesar 10% pada dana yang direpatriasi ke dalam negeri. Jumlah tersebut tentu saja relatif murah dibandingkan tarif pajak sebesar 35% yang ditetapkan pemerintah pada perusahaan.
 
Tingginya tarif pajak dianggap Trump dapat membuat para pengusaha terus menahan dananya di luar negeri. Sebelum calon presiden dari Partai Republik itu mengumumkan rencananya, ekonom peraih Nobel Joseph Stiglitz mengatakan aturan pajak di AS telah membuat perusahaan semacam Apple menanamkan uangnya di luar negeri terutama negara dengan tarif pajak rendah seperti Irlandia.
 
Sementara itu, sejumlah kalangan menilai kasus Panama Papers telah memicu kesadaran berbagai negara akan besarnya potensi penggelapan pajak. Di sisi lain, kelesuan ekonomi global yang masih terjadi, memaksa negara-negara mencari sumber dana tambahan, tak terkecuali dana yang menjadi hak mereka yang tertanam di kawasan surga pajak. “Setiap negara itu berusaha memberikan pukulan tepat di tengah persoalan yang saat ini menjadi isu sensitif di dunia internasional. G20 memang telah menyepakati kerjasama bersama untuk memerangi penggelapan pajak, tapi itu dirasa tak cukup,” kata Jorge Braga de Macedo, mantan menteri keuangan Portugal, Rabu (24/8).
 
Macedo menambahkan, ketertarikan negara anggota G20 untuk bersama memerangi penyelewang- an pajak memang besar. Namun, mereka tetap memiliki rasa pesimis akan upaya bersama tersebut. Menurut dia, pada akhirnya setiap negara akan menerapkan kebijakan masing-masing untuk melindungi kepentingan bangsanya sendiri.

Di atas kertas, dana yang terta- nam di luar negeri memang sangat besar. Berdasarkan data dari Oxfam, dana sebesar US8 miliar telah bergeser ke kawasan tax haven pada 2014. Sementara itu Australia yang sedang mempertahankan peringkat kredit AAA, dananya telah lari ke negara surga pajak hingga US,6 miliar pada 2014.
 
Australia pun menanggapinya dengan rencana pengampunan pajak terbaru. Perdana Menteri Malcolm Turnbull pada Mei lalu telah memperkenalkan kebijakan diverted profits tax pada perusahaan dengan pendapatan global lebih dari US miliar. Dalam hal ini, pemerintah akan mengenai pajak pada 40% keuntungan perusahaan yang dialihkan ke luar negeri. Kebijakan ini rencananya akanmulai efektif berlaku pada 1 Juli 2017. Dewan Perpajakan Nasional Australia pun telah mendapatkan kesediaan dari 21 perusahaan raksasa di Negeri Kangguru untuk mengikuti program pengampunan pajak baru tersebut.
 
Pemerintah Turki juga tengah merencanakan proposal yang membahas pembebasan pajak bagi perusahaan yang merepatriasi dananya ke dalam negeri. Hal itu dinilai akan menjadi tawaran yang menarik bagi para wajib pajak untuk menarik kembali dananya ke Turki. “Ini kesempatan terakhir bagi Anda . Sebab semua negara saat ini sedang menyusun bersama-sama peraturan terkait keterbukaan pajak. Semua negara juga sedang berusaha menarik dana dari warganya sebelum 2018,” kata Menteri Keuangan Naci Agbal dalam pidatonya awal bulan ini.
 
SUKARELA
 
Sebelumnya, G-20 dan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menye- pakati untuk menerapkan aturan terbaru terkait pertukaran informasi perpajakan antarnegara. Perjanjian tersebut rencananya akan diberlakukan pada 2017 dan 2018. Pertemuan pemimpin G-20 di Hangzhou, China pada 4-5 September 2016, diharapkan akan menjadi batas momentum untuk menegaskan kembali perjanjian itu. Namun, sejumlah pihak menilai beberapa negara tampak ragu dengan langkah G-20 dan OECD. Hal itulah yang membuat peme- rintah beberapa negara berinisiatif menawarkan insentif bagi wajib pajak yang memulangkan dananyake dalam negeri.
 
“Kebijakan pengampunan pajak ini dinilai lebih mudah untuk meningkatkan pendapatan nasional ketika sang wajib pajak secara sukarela memenuhi kemauan negara. Bukan ditekan melalui per- aturan,” kata Pfatteicher, Patner di squire Patton Boggs LLP. Keberhasilan dari strategi itu akan sangat bergantung pada insentif yang diberikan. Garu Hufbauer, mantan pejabat Kementerian Keuangan AS mengatakan perusahaan cenderung tidak akan membawa uangnya kembali ke AS jika pajak repatriasi lebih dari 3%- 4%.
 
Di sisi lain, upaya terbaru untuk menarik dana wajib pajak di luar negeri menunjukkan hasil yang beragam. Di Brasil, perusahaan masih takut mengembalikan dana-nya ketika jaminan hukum dan tenggat waktu pelaksanaan peng- ampunan pajak dianggap tidak realistis.
 
Direktur ekonomi Bruegel Guntram Wolff menilai koordinasi global yang digalakkan oleh sejum- lah organisasi seperti G-20 tak terla- lu bertaji. Menurutnya, ada peluang yang cukup besar, kebijakan yang diterbitkan kelompok tersebut tak akan membuahkan perbedaan yang mencolok. Namun, dampak positif dari kebijakan masing-masing negara dinilainya hanya akan berjalan singkat. Alhasil, perang melawan para pengemplang pajak ini tak akan terlalu berarti di masa depan

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 25 Agustus 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Jokowi Miliki Data Pengusaha yang Simpan Uang di Luar NegeriJokowi Miliki Data Pengusaha yang Simpan Uang di Luar Negeri

Presiden Joko Widodo mengajak para pengusaha untuk memanfaatkan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak yang telah ditetapkan pemerintah.selengkapnya

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

Tarik Dana di Luar Negeri, Ini yang Ditawarkan JokowiTarik Dana di Luar Negeri, Ini yang Ditawarkan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah telah menyiapkan instrumen investasi untuk ditawarkan kepada yang mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Menkeu: Negara yang Rahasiakan Data Pajak Bakal Kena SanksiMenkeu: Negara yang Rahasiakan Data Pajak Bakal Kena Sanksi

Negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia (G20) sepakat bakal mengenakan sanksi tegas bagi negara-negara yang tidak kooperatif dan bersedia membuka data pajak dan perbankan pada akhir 2017. Kesepakatan ini lahir dari pertemuan G20 dan Spring Meeting IMF/Bank Dunia di Washington, AS yang berlangsung pada pekan ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, negara-negaraselengkapnya

Pencapaian Tax Amnesty Masih Jauh dari Data Harta WP di Luar NegeriPencapaian Tax Amnesty Masih Jauh dari Data Harta WP di Luar Negeri

Direktur Jendral Pajak, Ken Dwijugeasteadi mengungkapkan pencapaian program Tax Amnesty atau pengampunan pajak periode I masih jauh dari harapan pemerintah. Menurutnya, hasil yang dicapai masih sangat berpotensi untuk ditingkatkan.selengkapnya

Kartu Kredit Cuma 1 dari 67 Data yang Diintip Kantor PajakKartu Kredit Cuma 1 dari 67 Data yang Diintip Kantor Pajak

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengungkapkan data pengguna kartu kredit hanyalah satu dari 67 data institusi yang wajib disampaikan. untuk itu, Ditjen Pajak menghimbau masyarakat agar tidak perlu resah soal keterbukaan data nasabah pengguna kartu kredit. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat dari Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, menjelaskan, selain kartu kredit,selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Bea Cukai Dan Australian Border Force Bahas Isu Kepabeanan TerkiniBea Cukai Dan Australian Border Force Bahas Isu Kepabeanan Terkini

Guna memperkuat kerja sama yang telah terjalin antara institusi kepabeanan Indonesia dan Australia, pada 20-21 November 2017 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Australian Border Force (ABF) kembali menyelenggarakan pertemuan tahunan, 17th Customs-to-Customs Talks, di Melbourne, Australia. Dalam pertemuan ini, kedua instansi kepabeanan membahas beberapa isu kepabeanan terkini.selengkapnya

India dan Tiongkok Bisa Jadi Contoh Penerapan Pajak E-CommerceIndia dan Tiongkok Bisa Jadi Contoh Penerapan Pajak E-Commerce

Peneliti perpajakan merekomendasikan India dan Tiongkok untuk dijadikan contoh penerapan pajak e-commerce. Di kedua negara itu, jenis pajak yang ditarik dari e-commerce adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bukan Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya

Ditjen Pajak Paparkan Pedoman Penilaian Harta TersembunyiDitjen Pajak Paparkan Pedoman Penilaian Harta Tersembunyi

Pemerintah mendorong wajib pajak untuk mendeklarasikan harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak maupun Surat Penyertaan Harta (SPH) sebelum ketahuan Direktorat Jenderal Pajak. Atas harta tersebut hanya akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) final, tanpa denda. Adapun Ditjen Pajak sudah mengeluarkan Surat Edaran sebagai pedoman untuk menilai harta yang dimaksud.selengkapnya

Perluas Basis Data Perpajakan, DJP Gandeng Go-JekPerluas Basis Data Perpajakan, DJP Gandeng Go-Jek

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan menggandeng perusahaan aplikasi Go-Jek untuk menambah basis data perpajakan dan memetakan potensi digital ekonomi yang saat ini sedang berkembang pesat.selengkapnya

Malang Tambah Layanan Inovasi Bayar Pajak Drive ThruMalang Tambah Layanan Inovasi Bayar Pajak Drive Thru

Malang kembali menambah layanan inovasi bayar pajak dengan sistem Drive Thru/atau Layanan Tanpa Turun. Peresmian layanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Malang Utara menjadi yang kedua di Malang.selengkapnya

Sudah Diampuni Pajaknya, Tapi Masih Banyak WP Sembunyikan HartaSudah Diampuni Pajaknya, Tapi Masih Banyak WP Sembunyikan Harta

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku masih banyak para peserta program pengampunan pajak (tax amnesty) pada tahun lalu yang belum melaporkan seluruh harta kekayaannya di dalam Surat Pernyataan Harta (SPH). Kondisi ini yang menjadi salah satu pendorong lahirnya aturan pembebasan sanksi 200 persen.selengkapnya

DJP: Tak Ada Alasan Singapura Ogah Tukar Data Pajak dengan RIDJP: Tak Ada Alasan Singapura Ogah Tukar Data Pajak dengan RI

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis Indonesia akan lulus penilaian atas syarat peraturan, serta keamanan dan perlindungan data dalam menyongsong implementasi pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) di September 2018. Oleh karena itu, hal tersebut tidak seharusnya jadi alasan bagi Singapura.selengkapnya

Uang Pajak Terserap untuk Venue Asian Games, Sri Mulyani SenangUang Pajak Terserap untuk Venue Asian Games, Sri Mulyani Senang

Total anggaran untuk venue Asian Games 2018 mencapai Rp 2,75 triliun. Dana tersebut dibagi dua tahap yakni di 2017 Rp 2,6 triliun dan tahun depan Rp 150 miliar.selengkapnya

Tak ada pemeriksaan saat penilaian hartaTak ada pemeriksaan saat penilaian harta

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 118/2016 dengan PMK No 165/2017. Revisi beleid ini salah satunya memberi kesempatan kedua bagi Wajib Pajak (WP) peserta amnesti pajak ataupun yang belum ikut untuk melaporkan seluruh hartanya, sehingga bisa terbebas dari sanksi.selengkapnya

Pengusaha ingin DItjen Pajak lebih bersahabatPengusaha ingin DItjen Pajak lebih bersahabat

Menjelang pergantian Direktur Jenderal pajak akhir bulan ini, banyak harapan dan pekerjaan rumah yang menunggu untuk dipenuhi.selengkapnya



 
TAGS # :