Tax Amnesty & Gijzeling Berjalan Seiring

Selasa 21 Jun 2016 10:56Administratordibaca 1020 kaliSemua Kategori

bisnis 003

Di tengah upaya mengebut penyelesaian RUU Tax Amnesty, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan merencanakan eksekusi tindakan paksa badan atau gijzeling kepada lebih dari 700 penanggung pajak tahun ini guna mengamankan target penerimaan pajak.

Angin Praytino Aji, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak (DJP) mengatakan sebagai bagian dari program di tahun penegakan hukum, setiap kantor pelayanan pajak (KPP) ditarget melakukan gijzeling minimal 2 penanggung pajak.


“Masing-masing KPP kami minta untuk meng-gijzeling 2 penanggung pajak. Jadi kalau ada 330 KPP, ya sekitar 600-700 lebiih kita targetkanuntuk kami gijzeling,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (20/6).

 


Langkah ini, sambungnya, sebagai bagian dari upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Apalagi, tahun ini, penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan ditarget sekitar Rp50 triliun atau sekitar 3,7% dari target penerimaan pajak total dalam APBN 2016 senilai Rp1.360,2 triliun.


Angka tersebut meningkat hampir dua kali lipat dari target tahun lalu Rp33,6 triliun. Hingga saat ini, penerimaan pajak yang berhasil didapat dari upaya pemeriksaan sekitar Rp12 triliun.

Khusus untuk gijzeling, dari awal tahun hingga saat ini, DJP telah mengeksekusi terhadap 25 penanggung pajak dengan nilai penerimaan sekitar Rp106 miliar. Angin mengaku belum seluruhnya dilunasi sehingga masih ada beberapa penanggung pajak yang dikurung di lembaga permasyarakatan (lapas).


Sayangnya dia tidak menjabarkan lebih detil terkait posisi tunggakan pajak secara keseluruhan yang saat ini ada di DJP. Namun, sebagai gambaran, tindakan paksa badan selama ini dilakukan secara selektif pada penanggung pajak yang memiliki tunggakan minimal Rp100 juta dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi.


Angin menegaskan tindakan gijzeling ini merupakan langkah terakhir. Sebelum dilakukan gijzeling, DJP telah melakukan memberikan peringatan, surat pencekalan selama-lamanya dua kali 6 bulan‎, dan karena tak digubris akhirnya dilakukan gijzeling.

Tindakan itu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Jika tetap tidak membayar dalam waktu dua kali 6 bulan, sesuai dengan PP No. 137/2000, pemerintah akan melepaskannya.

Walaupun dilepaskan, urusan tunggakan pajak tetap akan diproses dan harus dibayar. Oleh karena itulah, dalam waktu satu tahun kurungan, DJP juga terus melakukan asset tracing.


Saat ini, DJP memiliki 4.558 petugas fungsional pemeriksa yang siap dikerahkan. “Petugas mulai fokus di khusus tahun ini. Data di DJP makin hari, makin kaya dari seluruh institusi,” katanya.


Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP mengungkapkan segala upaya pemeriksaan, penyidikan, hingga gijzeling akan terus dilakukan tahun ini untuk mengamankan target penerimaan pajak.


“Bahwa ujungnya nanti wajib pajak memanfaatkan pengampunan pajak ya sesuai koriodor yang ada di UU itu ya silakan. Tapi selama setahun ini penegakan hukum baik di pemeriksaan, penyidikan, maupun gijzeling semua tetap berjalan,” katanya.


Tax Amnesty

Sementara itu, DPR menjamin RUU Pengampunan Pajak akan disahkan pada pekan depan.   


Di hadapan Presiden Jokowi dan wakil presiden Jusuf Kalla, ketua DPR Ade Komarudin menjanjikan pembahasan tax amnesty atau pengampunan pajak selesai sebelum 28 Juni.


"Jelang tanggal 28 kami mengakhiri masa sidang untuk memasuki cuti panjang. Insya Allah kami bisa selesaikan UU tax amnesty satu dua hari ini," katanya dalam acara buka bersama di kediamannya di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (20/6).


Hingga saat ini masih terdapat tujuh pasal lagi yang belum selesai dibahas. Akom pun optimistis pembahasan ketujuh pasal tersebut akan segera selesai.


Sementara itu, Panitia Kerja RUU Pengampunan Pajak berkomitmen menyelesaikan sejumlah pasal yang dianggap masih alot. Penyelesaian pembahasan pasal-pasal itu ditargetkan selesai hari ini, Selasa (21/6).


Ketua Panita Kerja (Panja) RUU Pengampunan Pajak Soepriyatno mengatakan pasal-pasal yang dianggap alot tersebut melingkupi tarif tebusan, bank persepsi, dan subjek maupun objek yang akan ditentukan dalam program pengampunan pajak.


“Ya banyak . Ada masalah tarif, masalah yang berhubungan dengan tarif, objek, subyek tax amnesty, dan  bank persepsi, bank persepsi mana aja yang ingin dipakai Menteri  Keuangan untuk menerima dana repatriasi dan uang tebusan ,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Senin (20/6).

Panja RUU Pengampunan Pajak dijadwalkan merampungkan seluruh pembahasan di Hotel InterContinental, Jakarta.


Dia optimistis RUU Pengampunan Pajak tersebut akan rampung pada pekan ini dan diketok palu pada paripurna penutupan masa sidang ini sehingga kebijakan tersebut dapat berlaku pada 1 Juli.


Politisi Partai Golkar, Misbakhun  menambahkan beberapa kendala yang masih menjadi perdebatan yaitu soal ruang lingkup tindak pidana juga masih terkesan alot. “Bagaimanan pun juga tax amnesty ini bukan hanya mendesak tetapi juga mendasar.”


Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Hendrawan Supratikno menegaskan sudah ada kesepahaman yang sama diantara sepuluh fraksi di DPR.


Hendrawan mengungkapkan komisinya sengaja belum membahas pasal 3 terkait tarif uang tebusan baik untuk repatriasi maupun deklarasi.


“Pokoknya yang sensitif ditunda dulu. karena setiap parpol punya ideal masing-masing dan perhitungan yang beda-beda dan itu wajar kira-kira. Tarif memang belum disinggung sama sekali, itu untuk menghindari deadlock politik di awal,” terangnya.


Pun demikian, Hendrawan mengungkapkan opini yang tengah bergulir terkait besaran tarif uang tebusan yaitu untuk deklarasi antara 5%-10% dan  repatriasi antara 2%-5%.


Mengenai jangka waktu pelaksanaan, Hendrawan menyebutkan fraksi  Gerindra menginginkan perpanjangan RUU tersebut hingga 9 bulan atau 31 Maret 2017.


“Pemerintah tidak keberatan sampai 31 maret 2017, jadi kalau pemerintah sepakat, biasanya fraksi-fraksi yang semula menolak akan cepat berubah dan sepakat dengan usulan pemerintah,” tegasnya. 

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 21 Juni 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Gagal Selesai Bulan Ini, RUU Tax Amnesty Terhambat Empat PasalGagal Selesai Bulan Ini, RUU Tax Amnesty Terhambat Empat Pasal

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) gagal menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) pada masa sidang IV tahun 2015-2016. Pembahasannya akan dilanjutkan pada masa sidang selanjutnya, setelah reses tanggal 17 Mei 2016. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan ada beberapa pasal yang masih menjadi perdebatan dalam pembahasan RUU Tax Amnesty.selengkapnya

Kejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri MulyaniKejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan tiga tindakan untuk mengejar target-target Presiden Joko Widodo yang menurut dia cukup ambisius. Target yang dimaksudnya, penerimaan negara dan target penerimaan dari program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ingin Dapat Tax Amnesty? Ini Tarif Tebusan yang Harus DibayarIngin Dapat Tax Amnesty? Ini Tarif Tebusan yang Harus Dibayar

Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak saat ini masih dibahas oleh Kementerian Keuangan bersama Komisi XI DPR RI. Pembahasan RUU ini telah berada pada tahap Panitia Kerja (Panja) yang rencananya akan segera dibahas pada masa persidangan V tahun sidang 2015-2016.selengkapnya

Pasal pidana di RUU KUP memberatkan, ini kata DJPPasal pidana di RUU KUP memberatkan, ini kata DJP

Fraksi-fraksi dalam Komisi XI DPR RI tengah melakukan pembahasan soal revisi UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Saat ini, masing-masing fraksi tengah mempersiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).selengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri SamaUU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri Sama

Tarif uang tebusan atas harta yang sudah berada di dalam negeri dan harta yang akan direpatriasi dari luar negeri ke Tanah Air sama dan progresif tiap periodenya. Sementara, tarif uang tebusan untuk UMKM berlaku flat.selengkapnya

Ini Proyek Yang Ditawarkan dari Uang Tax AmnestyIni Proyek Yang Ditawarkan dari Uang Tax Amnesty

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap menawarkan sejumlah proyek infrastruktur kepada para pemilik modal yang ikut pengampunan pajak. Pasalnya,kebijakan ini diperkirakan mampu menarik dana sekitar Rp 1.000 triliun dari repatriasi aset Warga Negara Indonesia (WNI) yang selama ini bersarang di luar negeri, terutama negara-negara surga pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


CITA Dukung Usulan Pemerintah `Diskon` PPh UKMCITA Dukung Usulan Pemerintah `Diskon` PPh UKM

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengaku, mendukung ide pemerintah untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.selengkapnya

Pajak Atas Nilai Tanah, Mungkinkah Diterapkan di Sini?Pajak Atas Nilai Tanah, Mungkinkah Diterapkan di Sini?

Pajak merupakan bahan bakar untuk pembangunan. Pembangunan sebagian besar dibiayai dengan pajak. Namun target pajak semakin sulit dicapai. Oleh karenanya pemerintah dirasa perlu untuk memperluas basis dan jenis pajaknya. Salah satu jenis pajak baru yang dipertimbangkan adalah menerapkan pajak atas nilai tanah atau Land Value Tax (LVT)selengkapnya

Menkeu Sri Mulyani Kaji `Diskon` PPh UKM Hingga 50 PersenMenkeu Sri Mulyani Kaji `Diskon` PPh UKM Hingga 50 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengkaji penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Rencana ini sejalan dengan penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai jual beli online (e-commerce).selengkapnya

`Data Anies soal Pajak Bisa Picu Kasus Pencemaran Nama Baik``Data Anies soal Pajak Bisa Picu Kasus Pencemaran Nama Baik`

Salah satu importir umum mobil mewah di Jakarta menyesalkan kesalahan data penunggak pajak yang diumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia menganggap data yang salah bisa memicu kasus pencemaran nama baik.selengkapnya

Importir Mobil Sebut Data Pajak Mobil ala Anies Tak ValidImportir Mobil Sebut Data Pajak Mobil ala Anies Tak Valid

Data penunggak pajak mobil-mobil mewah dirilis Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta dianggap tidak valid. Banyak pemilik yang telah membayar pajak, namun nomor kendaraannya masih tertera dalam daftar 'merah'.selengkapnya

Pajak Kendaraan di Indonesia Diusulkan Sama RataPajak Kendaraan di Indonesia Diusulkan Sama Rata

Jenis mobil yang dijual di Indonesia dibagi menjadi beberapa kategori, sesuai bentuknya. Nah, masing-masing jenis itu memiliki pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM yang berbeda-beda.selengkapnya

Kesadaran Bayar Pajak Masih Rendah di JatengKesadaran Bayar Pajak Masih Rendah di Jateng

Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dalam mengoptimalkan pendapatan melalui sektor pajak kurang diimbangi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Jateng, Ihwan Sudrajat mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat membayar pajak di Jateng hanya mencapai 68%.selengkapnya

460 Mobil Mewah di Jaksel Tunggak Pajak, Total Rp 15 Miliar460 Mobil Mewah di Jaksel Tunggak Pajak, Total Rp 15 Miliar

Tunggakan pajak mobil mewah dengan nilai jual kendaraan di atas harga Rp 1 miliar sebesar Rp 15 Miliar di Samsat Pajak Jakarta Selatan. Dari Rp 15 miliar itu, baru Rp 241 juta yang masuk ke kantong pajak Jaksel.selengkapnya

Gaikindo Minta Penamaan dan Pajak Mobil Sedan DisederhanakanGaikindo Minta Penamaan dan Pajak Mobil Sedan Disederhanakan

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) merilis data penjualan mobil sepanjang tahun 2017 yakni sebanyak 1.079.534 unit. Jika dibandingkan dengan 2016, angka tersebut tumbuh tipis 1,6%.selengkapnya

Kejar Pajak Mobil Mewah: Dari Perumahan Sampai GangKejar Pajak Mobil Mewah: Dari Perumahan Sampai Gang

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah menyampaikan ada 744 mobil mewah milik pribadi di Jakarta yang belum membayar pajak untuk tahun 2017. Di Jakarta Barat misalnya, per tanggal 15 Januari 2018 tercatat 185 mobil mewah milik perorangan masih menunggak pajak.selengkapnya



 
TAGS # :