TAX AMNESTY: Rupiah Dan IHSG Bakal Melambung

Senin 20 Jun 2016 11:52Administratordibaca 467 kaliSemua Kategori

bisnis 054

Pengesahan Undang-Undang Pengampunan Pajak diproyeksi bakal melambungkan nilai tukar rupiah dan Indeks harga saham gabungan lantaran konversi dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.

Akuntino Mandhany, Investment Specialist PT BNI Asset Management, mengatakan sentimen pengesahan UU pengampunan pajak alias tax amnesty bakal berbenturan dengan tekanan keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Bitish Exit/Brexit). Namun, sentimen positif didukung oleh pemangkasan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI Rate).


"BI melihat adanya spread antara Indonesia dan Federal Reserve. Ketika The Fed mempertahankan, BI memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga," katanya saat dihubungi Bisnis.com, Minggu (19/6/2016).


Sepanjang pekan lalu, Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup terkoreksi 0,27% sebesar 12,91 poin ke level 4.835,14. Sedangkan, perdagangan akhir pekan, IHSG ditutup menguat 0,43% sebesar 20,75 poin dari hari sebelumnya 4.825,72.


Investor asing tercatat melakukan aksi beli bersih senilai Rp151,72 miliar sepanjang pekan lalu. Aksi pembelian saham oleh investor asing mencapai Rp10,47 triliun.


Capaian pekan lalu membuat perolehan net buy investor asing semakin menebal menjadi Rp6,64 triliun year-to-date. Total transaksi investor asing sepanjang tahun berjalan sebesar Rp291 triliun dan domestik Rp356,1 triliun.


Akuntino menilai pelaku pasar masih menghawatirkan Brexit. Sehingga, IHSG bergerak cenderung lebih sideways sebagai antisipasi adanya sentimen global, terutama dari Brexit.


Pekan ini, IHSG diproyeksi bakal bergerak sideways lantaran mendekati lebaran. Investor diperkirakan akan mengurangi transaksi menjelang lebaran meskipun mereka juga menata portofolio sebelum paruh pertama tahun ini berakhir.


Menurut dia, IHSG setelah lebaran juga diproyeksi akan bergerak mendatar lantaran belum adanya kepastian penaikkan suku bunga dari The Fed. Saham-saham yang bisa dipilih seperti perbankan, properti, dan otomotif.


Penurunan BI Rate diproyeksi akan membuat bunga kredit terpangkas dan mendorong saham-saham perbankan menguat. Sedangkan, relaksasi aturan uang muka (loan to value/LTV) diperkirakan membuat emiten properti bakal kian diburu.


"Relaksasi dalam jangka panjang sektor otomotofit. Saham yang harus dihindari adalah perminyakan dan komoditas," tuturnya.


Sementara itu, nilai tukar rupiah untuk sementara akan menguat lantaran batalnya capital outflows setelah The Fed menunda penurunan suku bunga. Namun, penguatan rupiah akan kian kokoh bila UU Tax Amnesty telah disahkan oleh DPR.


UU Tax Amnesty, sambungnya, tinggal memasuki tahap akhir untuk disahkan. Diperkirakan akan ada dana minimal Rp500 triliun yang masuk ke Indonesia dan bakal dikonversi ke rupiah.

Pekan lalu, kurs rupiah ditutup menguat 0,34% sebesar 45 poin ke level Rp13.339 per dolar AS di pasar spot. Sedangkan, kurs tengah Bank Indonesia pada akhir pekan ditutup terdepresiasi 0,23% ke level Rp13.358 per dolar AS.


Berkebalikan, Kepala Riset PT Universal Broker Indonesia Satrio Utomo, mengaku pesimistis terhadap keberhasilan UU Tax Amnesty. Namun, bila UU Tax Amnesty ini berhasil, diperkirakan akan ada dana yang membanjiri pasar keuangan Tanah Air.


"Sebenarnya DPR sedang mencari aman dan berhitung, efeknya buat mereka bagaimana," ucapnya.


Dia menilai, pelaku pasar masih menunggu keputusan Brexit yang akan digelar pada 23 Juni mendatang. Dua pekan terakhir, pelaku pasar terbilang tegang seiring dengan adanya isu Brexitdan Indeks Dow Jones melakukan profit taking.

IHSG diproyeksi akan bergerak naik hingga menuju 5.200 lantaran akhir pekan berhasil ditutup di atas level resistance 4.800. Posisi saat ini, IHSG masih berkonsolidasi menantikan kejelasan Brexitdan The Fed.


Adapun, pemangkasan BI Rate dinilai menjadi sebuah langkah yang berani dilakukan oleh bank sentral. Pasalnya, Bank of Japan memutuskan tidak menurunkan bunga, dan The Fed menunda penaikkan Fed Fund Rate (FFR).


Pekan ini, IHSG diproyeksi bergerak pada level resitance 4.925 dan support 4.750. Saham-saham properti, konstruksi, dan perbankan diproyeksi bakal menguat sepanjang pekan ini.


Nilai tukar rupiah, diproyeksi bergerak berfariasi yang lebih lebar. Support rupiah di level Rp13.200 per dolar AS dan resistance Rp13.500 per dolar AS hingga Rp13.700 per dolar AS.

Sumber : binis.com (Jakarta, 20 Juni 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Rupiah menguat menjadi Rp13.146 per dolar ASRupiah menguat menjadi Rp13.146 per dolar AS

Nilai tukar rupiah dalam transaksi antarbank di Jakarta pada Rabu pagi menguat 42 poin menjadi Rp13.146 per dolar AS setelah DPR menyetujui pengesahan rancangan undang-undang tentang pengampunan pajak menjadi undang-undang. "Disahkannya RUU Pengampunan Pajak menjadi angin segar bagi mata uang rupiah untuk kembali melanjutkan penguatan," kata Kepala Riset NH Korindo Securities Indonesiaselengkapnya

KURS RUPIAH: Capai Level Tertinggi Dalam Tiga Pekan, Didorong UU Pengampunan PajakKURS RUPIAH: Capai Level Tertinggi Dalam Tiga Pekan, Didorong UU Pengampunan Pajak

Mata uang garuda menguat ke level tertinggi dalam tiga pekan terakhir setelah adanya pengesahan Undang-undang pengampunan Pajak kemarin (28/6/2016). Adanya beleid baru bertujuan meningkatkan pendapatan negara.selengkapnya

Pengampunan Pajak dan Cadangan Devisa Dorong IHSG MenguatPengampunan Pajak dan Cadangan Devisa Dorong IHSG Menguat

Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jumat (15/7), dibuka menguat sebesar 6,71 poin seiring dengan pergerakan bursa saham kawasan Asia yang bergerak di area positif. IHSG BEI dibuka naik 6,71 poin atau 0,13 persen menjadi 5.090,24. Sedangkan kelompok 45 saham unggulan atau LQ45 bergerak menguat 1,87 poin (0,36 persen) menjadi 874,09.selengkapnya

Ada UU Pengampunan Pajak, Rupiah Bakal MenguatAda UU Pengampunan Pajak, Rupiah Bakal Menguat

Bank Indonesia (BI) turut mengapresiasi pengesahan Undang-Undang Tax Amnesty atau pengampunan pajak oleh DPR RI. Dengan begitu, dijadwalkan UU ini akan berlaku setelah Lebaran. Deputi Gubern‎ur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan, jika UU tersebut diberlakukan akan memberikan dampak positif bagi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.selengkapnya

Dolar AS Masih Berharap Kenaikan Bunga FedDolar AS Masih Berharap Kenaikan Bunga Fed

Kurs dolar AS menguat terhadap mata uang utama lainnya pada Senin (14/11/2016), karena kebijakan-kebijakan ekonomi potensial Presiden AS terpilih Donald Trump mendorong ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut.selengkapnya

Suku Bunga The Fed Naik, RI Punya Ini untuk MenangkalnyaSuku Bunga The Fed Naik, RI Punya Ini untuk Menangkalnya

Keputusan bank sentral Amerika Serikat menaikkan tingkat suku bunga acuannya sebesar 0,25 basis poin dikhawatirkan akan membuat capital outflow (arus modal keluar) di pasar keuangan Indonesia.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Sambut AEOI, DJP Jamin Kerahasiaan Data NasabahSambut AEOI, DJP Jamin Kerahasiaan Data Nasabah

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjamin kerahasiaan data nasabah yang dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan penyampaian laporan informasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan (AEOI).selengkapnya

Bea Cukai Merak Sumbang Rp 15 Triliun Pajak ImporBea Cukai Merak Sumbang Rp 15 Triliun Pajak Impor

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC-TMP) Merak berhasil memberikan kontribusi Rp 15,241 triliun dari pajak impor pada tahun 2017. Selain itu, BC Merak juga berhasil meningkatkan penerimaan bea masuk tahun 2017 sebesar Rp 1,045 triliun.selengkapnya

Tarif Pajak Bandara Soekarno Hatta Naik, Apa Alasannya?Tarif Pajak Bandara Soekarno Hatta Naik, Apa Alasannya?

Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau dikenal dengan pajak bandara (Passenger Service Charge/PSC) Bandara Soekarno-Hatta mengalami kenaikan per 1 Maret 2018 seiring dengan peningkatan layanan.selengkapnya

Pemerintah Jamin Data Nasabah untuk Pajak tidak BocorPemerintah Jamin Data Nasabah untuk Pajak tidak Bocor

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjamin kerahasiaan data nasabah yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan penyampaian laporan informasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan (AEOI).selengkapnya

Perbanas: Saldo di Atas Rp 3 Miliar Harus Lapor Ditjen PajakPerbanas: Saldo di Atas Rp 3 Miliar Harus Lapor Ditjen Pajak

Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas Aviliani berharap batas saldo rekening yang perlu dilaporkan lembaga keuangan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bisa ditingkatkan menjadi Rp 3 miliar ke atas. Ia mengaku, saat ini diskusi tengah dilakukan oleh pihak Perbanas dengan DJP.selengkapnya

Ditjen Pajak Jamin Kerahasiaan Data Keuangan Wajib PajakDitjen Pajak Jamin Kerahasiaan Data Keuangan Wajib Pajak

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, keamanan data terkait informasi keuangan yang dilaporkan lembaga keuangan ke Ditjen Pajak telah memenuhi standar dari Forum Global untuk Transparansi dan Pertukaran Informasi untuk Kepentingan Perpajakan (GlobalForum). Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak terkait tidak perlu khawselengkapnya

Ditjen Pajak Minta Lembaga Keuangan Daftarkan IdentitasDitjen Pajak Minta Lembaga Keuangan Daftarkan Identitas

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan meminta seluruh lembaga keuangan untuk melakukan pendaftaran dalam rangka mendukung penyampaian informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum akhir Februari 2018. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang Berisi Informaselengkapnya

Jemput bola, Pajak jaring 17 juta pelaporan SPTJemput bola, Pajak jaring 17 juta pelaporan SPT

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) berjanji akan bekerja lebih keras pada tahun ini. Pasalnya target pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak 2018 naik menjadi 17,5 juta dari target tahun lalu sebanyak 16,6 juta Wajip Pajak (WP) lapor SPT. dari target tahun 2017 tersebut, realisasinya baru 12,5 juta WP yang akhirnya menyampaikan SPT.selengkapnya

Penuhi aturan, Mandiri Inhealth siap laporkan data keuangan ke Ditjen PajakPenuhi aturan, Mandiri Inhealth siap laporkan data keuangan ke Ditjen Pajak

PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth) mengaku siap untuk melaporkan data keuangan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) pajak. Hal ini sebagai pemenuhan dari Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan Informasi Keuangan, industri keuangan dan pasar modal yang harus lapor adalah bank, asuransi, pasar modalselengkapnya

Sistem pelaporan data keuangan ke Ditjen Pajak baru siap 40%Sistem pelaporan data keuangan ke Ditjen Pajak baru siap 40%

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melakukan sosialisasi Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan Informasi Keuangan.selengkapnya



 
TAGS # :