TAX AMNESTY: Rupiah Dan IHSG Bakal Melambung

Senin 20 Jun 2016 11:52Administratordibaca 442 kaliSemua Kategori

bisnis 054

Pengesahan Undang-Undang Pengampunan Pajak diproyeksi bakal melambungkan nilai tukar rupiah dan Indeks harga saham gabungan lantaran konversi dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.

Akuntino Mandhany, Investment Specialist PT BNI Asset Management, mengatakan sentimen pengesahan UU pengampunan pajak alias tax amnesty bakal berbenturan dengan tekanan keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Bitish Exit/Brexit). Namun, sentimen positif didukung oleh pemangkasan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI Rate).


"BI melihat adanya spread antara Indonesia dan Federal Reserve. Ketika The Fed mempertahankan, BI memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga," katanya saat dihubungi Bisnis.com, Minggu (19/6/2016).


Sepanjang pekan lalu, Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup terkoreksi 0,27% sebesar 12,91 poin ke level 4.835,14. Sedangkan, perdagangan akhir pekan, IHSG ditutup menguat 0,43% sebesar 20,75 poin dari hari sebelumnya 4.825,72.


Investor asing tercatat melakukan aksi beli bersih senilai Rp151,72 miliar sepanjang pekan lalu. Aksi pembelian saham oleh investor asing mencapai Rp10,47 triliun.


Capaian pekan lalu membuat perolehan net buy investor asing semakin menebal menjadi Rp6,64 triliun year-to-date. Total transaksi investor asing sepanjang tahun berjalan sebesar Rp291 triliun dan domestik Rp356,1 triliun.


Akuntino menilai pelaku pasar masih menghawatirkan Brexit. Sehingga, IHSG bergerak cenderung lebih sideways sebagai antisipasi adanya sentimen global, terutama dari Brexit.


Pekan ini, IHSG diproyeksi bakal bergerak sideways lantaran mendekati lebaran. Investor diperkirakan akan mengurangi transaksi menjelang lebaran meskipun mereka juga menata portofolio sebelum paruh pertama tahun ini berakhir.


Menurut dia, IHSG setelah lebaran juga diproyeksi akan bergerak mendatar lantaran belum adanya kepastian penaikkan suku bunga dari The Fed. Saham-saham yang bisa dipilih seperti perbankan, properti, dan otomotif.


Penurunan BI Rate diproyeksi akan membuat bunga kredit terpangkas dan mendorong saham-saham perbankan menguat. Sedangkan, relaksasi aturan uang muka (loan to value/LTV) diperkirakan membuat emiten properti bakal kian diburu.


"Relaksasi dalam jangka panjang sektor otomotofit. Saham yang harus dihindari adalah perminyakan dan komoditas," tuturnya.


Sementara itu, nilai tukar rupiah untuk sementara akan menguat lantaran batalnya capital outflows setelah The Fed menunda penurunan suku bunga. Namun, penguatan rupiah akan kian kokoh bila UU Tax Amnesty telah disahkan oleh DPR.


UU Tax Amnesty, sambungnya, tinggal memasuki tahap akhir untuk disahkan. Diperkirakan akan ada dana minimal Rp500 triliun yang masuk ke Indonesia dan bakal dikonversi ke rupiah.

Pekan lalu, kurs rupiah ditutup menguat 0,34% sebesar 45 poin ke level Rp13.339 per dolar AS di pasar spot. Sedangkan, kurs tengah Bank Indonesia pada akhir pekan ditutup terdepresiasi 0,23% ke level Rp13.358 per dolar AS.


Berkebalikan, Kepala Riset PT Universal Broker Indonesia Satrio Utomo, mengaku pesimistis terhadap keberhasilan UU Tax Amnesty. Namun, bila UU Tax Amnesty ini berhasil, diperkirakan akan ada dana yang membanjiri pasar keuangan Tanah Air.


"Sebenarnya DPR sedang mencari aman dan berhitung, efeknya buat mereka bagaimana," ucapnya.


Dia menilai, pelaku pasar masih menunggu keputusan Brexit yang akan digelar pada 23 Juni mendatang. Dua pekan terakhir, pelaku pasar terbilang tegang seiring dengan adanya isu Brexitdan Indeks Dow Jones melakukan profit taking.

IHSG diproyeksi akan bergerak naik hingga menuju 5.200 lantaran akhir pekan berhasil ditutup di atas level resistance 4.800. Posisi saat ini, IHSG masih berkonsolidasi menantikan kejelasan Brexitdan The Fed.


Adapun, pemangkasan BI Rate dinilai menjadi sebuah langkah yang berani dilakukan oleh bank sentral. Pasalnya, Bank of Japan memutuskan tidak menurunkan bunga, dan The Fed menunda penaikkan Fed Fund Rate (FFR).


Pekan ini, IHSG diproyeksi bergerak pada level resitance 4.925 dan support 4.750. Saham-saham properti, konstruksi, dan perbankan diproyeksi bakal menguat sepanjang pekan ini.


Nilai tukar rupiah, diproyeksi bergerak berfariasi yang lebih lebar. Support rupiah di level Rp13.200 per dolar AS dan resistance Rp13.500 per dolar AS hingga Rp13.700 per dolar AS.

Sumber : binis.com (Jakarta, 20 Juni 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Rupiah menguat menjadi Rp13.146 per dolar ASRupiah menguat menjadi Rp13.146 per dolar AS

Nilai tukar rupiah dalam transaksi antarbank di Jakarta pada Rabu pagi menguat 42 poin menjadi Rp13.146 per dolar AS setelah DPR menyetujui pengesahan rancangan undang-undang tentang pengampunan pajak menjadi undang-undang. "Disahkannya RUU Pengampunan Pajak menjadi angin segar bagi mata uang rupiah untuk kembali melanjutkan penguatan," kata Kepala Riset NH Korindo Securities Indonesiaselengkapnya

KURS RUPIAH: Capai Level Tertinggi Dalam Tiga Pekan, Didorong UU Pengampunan PajakKURS RUPIAH: Capai Level Tertinggi Dalam Tiga Pekan, Didorong UU Pengampunan Pajak

Mata uang garuda menguat ke level tertinggi dalam tiga pekan terakhir setelah adanya pengesahan Undang-undang pengampunan Pajak kemarin (28/6/2016). Adanya beleid baru bertujuan meningkatkan pendapatan negara.selengkapnya

Pengampunan Pajak dan Cadangan Devisa Dorong IHSG MenguatPengampunan Pajak dan Cadangan Devisa Dorong IHSG Menguat

Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jumat (15/7), dibuka menguat sebesar 6,71 poin seiring dengan pergerakan bursa saham kawasan Asia yang bergerak di area positif. IHSG BEI dibuka naik 6,71 poin atau 0,13 persen menjadi 5.090,24. Sedangkan kelompok 45 saham unggulan atau LQ45 bergerak menguat 1,87 poin (0,36 persen) menjadi 874,09.selengkapnya

Ada UU Pengampunan Pajak, Rupiah Bakal MenguatAda UU Pengampunan Pajak, Rupiah Bakal Menguat

Bank Indonesia (BI) turut mengapresiasi pengesahan Undang-Undang Tax Amnesty atau pengampunan pajak oleh DPR RI. Dengan begitu, dijadwalkan UU ini akan berlaku setelah Lebaran. Deputi Gubern‎ur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan, jika UU tersebut diberlakukan akan memberikan dampak positif bagi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.selengkapnya

Dolar AS Masih Berharap Kenaikan Bunga FedDolar AS Masih Berharap Kenaikan Bunga Fed

Kurs dolar AS menguat terhadap mata uang utama lainnya pada Senin (14/11/2016), karena kebijakan-kebijakan ekonomi potensial Presiden AS terpilih Donald Trump mendorong ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut.selengkapnya

Suku Bunga The Fed Naik, RI Punya Ini untuk MenangkalnyaSuku Bunga The Fed Naik, RI Punya Ini untuk Menangkalnya

Keputusan bank sentral Amerika Serikat menaikkan tingkat suku bunga acuannya sebesar 0,25 basis poin dikhawatirkan akan membuat capital outflow (arus modal keluar) di pasar keuangan Indonesia.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


3 Kementerian Bergabung dalam Pokja Percepat Roadmap E-Commerce3 Kementerian Bergabung dalam Pokja Percepat Roadmap E-Commerce

Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kehttp://www.klinikpajak.co.id/files/foto-e140dbab44e01e699491a59c9978b924.jpgmenterian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bergabung menjadi satu kelompok kerja atau pokja pada Kamis (7/12/2017).selengkapnya

Pemerintah Bidik Objek Cukai BaruPemerintah Bidik Objek Cukai Baru

KEMENTERIAN Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tengah mengkaji ekstensifikasi objek barang kena cukai dalam rangka meningkatkan penerimaan. Beberapa objek yang mejadi calon pengenaan cukai di antaranya kantong plastik, minuman berpemanis dan emisi kendaraan bermotor.selengkapnya

Cukai Rokok Dipakai Jadi Pembiayaan Program JKN, Apa Kata Dirut BPJS Kesehatan?Cukai Rokok Dipakai Jadi Pembiayaan Program JKN, Apa Kata Dirut BPJS Kesehatan?

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris menegaskan bahwa tidak aneh apabila cukai rokok dipakai untuk membiayai Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Fachmi di Jakarta, Kamis, menerangkan mengenai Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC) di dunia yang salah satu opsinya menaikkan cukai rokok setinggi-tingginyaselengkapnya

Darmin Nasution: Tak ada KUR khusus e-commerceDarmin Nasution: Tak ada KUR khusus e-commerce

Kementerian Keuangan (Kemkeu) segera mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) mengenai pajak untuk bisnis jual beli online (e-commerce) dalam waktu dekat. Dalam hal ini, dunia usaha mengharapkan insentif dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi merchant yang menyetorkan PPN.selengkapnya

Samsat Kudus Libatkan Babinsa Datangi Penunggak Pajak BermotorSamsat Kudus Libatkan Babinsa Datangi Penunggak Pajak Bermotor

Samsat Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menggandeng Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari Kodim 0722/ Kudus untuk mengingatkan penunggak pajak kendaraan bermotor agar segera melunasinya.selengkapnya

Setoran Bea Cukai Capai Rp 146,3 Triliun di Awal Desember 2017Setoran Bea Cukai Capai Rp 146,3 Triliun di Awal Desember 2017

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan bea dan cukai hingga 6 Desember 2017 telah mencapai 77,36% atau sebesar Rp 146,3 triliun dari target sebesar Rp 189,14 triliun.selengkapnya

Jalankan Roadmap e-Commerce, Ini Langkah PemerintahJalankan Roadmap e-Commerce, Ini Langkah Pemerintah

Guna menjalankan roadmap e-Commerce yang sudah dicetuskan, pemerintah kemudian membentuk Kelompok Kerja (Pokja). Ini tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE) atau e-Commerce yang diundangkan pada Agustus 2017 lalu.selengkapnya

Akhir November, Defisit Anggaran 2,2% PDBAkhir November, Defisit Anggaran 2,2% PDB

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan defisit anggaran hingga akhir November telah mencapai 2,2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).selengkapnya

Pebisnis koperasi minta keringanan pajakPebisnis koperasi minta keringanan pajak

Beban pajak yang tidak memenuhi rasa keadilan, masih dirasakan bagi eksistensi koperasi sampai saat ini.selengkapnya

Pemerintah Bentuk Pokja Khusus `Eksekusi` Perpres e-CommercePemerintah Bentuk Pokja Khusus `Eksekusi` Perpres e-Commerce

Pemerintah membentuk kelompok kerja (pokja) khusus untuk memperkuat pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE) Tahun 2017-2019.selengkapnya



 
TAGS # :