TAX AMNESTY: Pengusaha UKM Tunggu Sosialisasi

Senin 1 Ags 2016 08:04Administratordibaca 747 kaliSemua Kategori

bisnis 014

Meski menyambut baik kebijakan pengampunan pajak bagi usaha kecil dan menengah, tapi pelaku di industri ini masih menunggu sosialiasi petunjuk pelaksanaan untuk berpartisipasi dalam program tersebut.

Ketua Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Ikhsan Ingratubun mengatakan pihaknya menyambut positif adanya kebijakan tax amnesty ini. Menurutnya, program tersebut telah menunjukkan keberpihakan bagi kalangan pengusaha kecil dan menengah.


"Namun kami masih menunggu sosialisasi juklak . Kalau kami lihat bisa manfaatkan fasilitas ini, pasti kami berduyun-duyun ikut," ujar Ikhsan kepada Bisnis.com, pekan ini.


Sebenarnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pun telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-30/PJ/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengampunan Pajak. Kendati demikian, Ikhsan mengungkapkan pihaknya belum mendapat sosialisasi terkait juklak tax amnesty bagi UKM.


Adapun, dalam program pengampunan pajak, wajib pajak dengan yang mendeklarasikan kekayaan mencapai Rp10 miliar dengan melampirkan surat pernyataan omzet, bakal dikenakan tarif tebusan sebesar 0,5%. Jika harta yang disampaikan mencapai lebih dari Rp10 miliar, maka besaran tarifnya yakni 2%.


Ikhsan menjelaskan, nantinya mayoritas pelaku yang bakal menikmati fasilitas dari program tax amnesty yakni kalangan pengusaha segmen kecil dan menengah. Pasalnya, kalangan pengusaha segmen mikro umumnya belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).


Selain itu, meski kategori pengusaha mikro memiliki omzet senilai maksimal Rp300 juta, tapi kebanyakan skala bisnis di segmen ini masih mini. Akibatnya, kesadaran membayar pajak pun dinilai minim. "Seperti para tukang bakso atau pemilik kios kecil yang penghasilannya minim."


Hingga kini, Iksan menyebut jumlah pengusaha UKM mencapai 10 juta entitas. Untuk segmen pengusaha dengan skala kecil, kekayaannya bisa mencapai Rp3 miliar. Sementara, harta pengusaha segmen menengah mencapai Rp10 miliar.


Bagi para pengusaha UKM, kata Ikhsan, kebijakan tax amnesty bakal mendorong perbaikan neraca keuangan mereka. Kemudian, jika pemerintah menggunakan dana dari program ini untuk membangun sektor riil termasuk infrastruktur, Ikhsan meyakini ekonomi akan kembali bergairah.


"Nantinya pasar pun akan turut bergairah dan kalangan UKM ikut terimbas dampak positifnya," tutur Ikhsan.


Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo menuturkan tarif tebusan dalam pengampunan pajak bagi UMKM tak memiliki tahapan waktu. Sehingga, pelaku UMKM bisa menikmati diskon pajak tersebut mulai 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017.


Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan bagi UKM yang ikut tax amnesty, maka pajak pada tahun sebelumnya tak akan dipermasalahkan oleh Ditjen Pajak. Hingga Juli 2016, Bambang mengungkapkan ada 600.000 wajib pajak UKM yang terdaftar dengan omzet Rp4,8 miliar ke bawah dalam setahun.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 31 Juli 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

UKM dan Pengusaha Masih Jadi Target Tax Amnesty Periode 2UKM dan Pengusaha Masih Jadi Target Tax Amnesty Periode 2

Direktorat Jenderal Pajak menegaskan Wajib Pajak Besar dan WP Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM) akan tetap diprioritaskan pada pelaksanaan periode tahap kedua program kebijakan pengampunan pajak, atau tax amnesty pemerintah.selengkapnya

Klinik Pajak Sosialisasi Tax for UMKM bagi Pelaku Bisnis Online di SoloKlinik Pajak Sosialisasi Tax for UMKM bagi Pelaku Bisnis Online di Solo

“1% dari omzet,beratkah untuk anggota YUBI?” Pertanyaan dari Arif Hidayat (narasumber dari Klinik Pajak) kepada anggota YUBI Solo di acara kopdar dengan tema Tax for UMKM. Jawaban dari peserta kopdar ternyata “berat” menyisihkan 1% omzet untuk pajak. Minggu pertama bulan Maret ini, YUBI Solo khusus mengundang Klinik Pajak sebagai narasumber untuk menyampaikan materi Tax for UMKM. Pajakselengkapnya

Ini Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestyIni Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax Amnesty

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya

Pengusaha Kecil dan Pemula Tak Kena PajakPengusaha Kecil dan Pemula Tak Kena Pajak

Pemerintah memastikan paket kebijakan ekonomi ke-14 tentang e-commerce tak akan memberatkan para pengusaha pemula melalui penetapan pajak khusus.selengkapnya

Ikut Pengampunan Pajak, Pelaku UMKM di Bukalapak Bisa Dapat Fasilitas IniIkut Pengampunan Pajak, Pelaku UMKM di Bukalapak Bisa Dapat Fasilitas Ini

Pelaku UMKM diimbau memanfaatkan kebijakan pengampunan pajak yang berlaku hingga akhir Maret 2017. Dengan tarif tebusan rendah, kebijakan ini dinilai bermanfaat bagi para pelaku UMKM.selengkapnya

Dirjen Pajak: Ada Pengusaha UKM Tapi Punya Apartemen di SingapuraDirjen Pajak: Ada Pengusaha UKM Tapi Punya Apartemen di Singapura

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengaku mendapati pelaku usaha yang mengaku‎ menjalani bisnis berskala Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tapi dengan nilai omzet melampaui lebih dari Rp 4,8 miliar dan memiliki banyak harta.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib PajakPemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Kementerian Keuangan akan melakukan pendataan makin sistematis bagi wajib pajak dan memperbaiki penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan dari pajak.selengkapnya

NPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak NakalNPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak Nakal

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana meluncurkan Kartu Indonesia Satu. Kartu ini akan diisi identitas seperti Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Nomor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.selengkapnya

Menkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax AmnestyMenkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani siap menerapkan langkah hukum apabila diperlukan jika amnesti pajak telah berakhir pada 31 Maret 2017 mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah.selengkapnya

Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencatat kebijakan bebas visa untuk warga negara asing telah menurunkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga 52% atau senilai Rp1 triliun.selengkapnya

Likuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga DepositoLikuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga Deposito

BI berpendapat bank tidak perlu menaikkan bunga deposito. Alasannya, likuiditas masih terjaga. Dana operasi moneter di atas Rp 300 triliun.selengkapnya

Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana untuk menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak multifungsi atau Kartu Indonesia Satu. Ini merupakan strategi DJP dalam meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.selengkapnya

25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah

Pemerintah pusat dihadapkan pada tugas berat di tahun anggaran mendatang untuk merampungkan sejumlah proyek infrastruktur prioritas di tengah ruang fiskal yang masih sempit terutama lantaran penerimaan pajak yang belum kencang.selengkapnya

Tax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib PajakTax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib Pajak

Dua periode program amnesti pajak (tax amnesty) berjalan ternyata tidak mendongkrak kenaikan secara signifikan jumlah wajib pajak (WP). Jumlah WP yang tercatat per tanggal 1 Januari 2017 hanya sebanyak 35,82 juta WP.selengkapnya

Konsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian RukoKonsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian Ruko

Kepada tim konsultasi pajak,selengkapnya

Selain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan PajakSelain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan segera meluncurkan Kartu Indonesia 1 atau Kartin1 yang salah satunya dapat menjadi tax clearance (surat keterangan fiskal) atas kegiatan pelayanan publik. Penggunaan kartu serbaguna tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) menunaikan kewajiban membayar pajak.selengkapnya



 
TAGS # :