Tax Amnesty: Kegaduhan Dari Singapura

Ahad 18 Sep 2016 10:27Administratordibaca 269 kaliSemua Kategori

bisnis 014

Momentum keikutsertaan masyarakat dalam kebijakan pengampunan pajak dengan tarif uang tebusan terendah tinggal menghitung hari. Namun, pelaporan harta dari luar negeri – yang dari awal menjadi sasaran utama kebijakan – justru masih sangat minim.
 
Apalagi, ketentuan wajib lapor transaksi yang mencurigakan atau suspicious transaction report (STR) yang disebut-sebut membuat masyarakat takut mengikuti kebijakan ini, kembali hangat diembuskan dari Singapura.
 
Isu-isu lain sudah banyak beredar sebelumnya. Mulai dari kabar iming-imbing status kewarganegaraan hingga pembayaran uang tebusan oleh perbankan Singapura. Kabar itu terlanjur beredar agar wajib pajak hanya ikut deklarasi sehingga tidak ada risiko likuiditas.
 
Maklum, beberapa pejabat perbankan swasta Negeri Merlion itu menyebutkan sekitar US0 miliar dana dari Indonesia yang tidak dideklarasikan kepada Ditjen Pajak (DJP) tersimpan di sana. Jumlah tersebut lebih dari 40% dari total dana kelolaan bank-bank swasta Singapura yang diperkirakan mencapai US0 miliar.
 
Kendati masih minim, arus dana yang dilaporkan wajib pajak (WP) – baik dalam bentuk repatriasi maupun deklarasi luar negeri – mayoritas berasal dari negara tersebut. Data statistic DJP per Jumat (16/9), pelaporan harta dari Singapura mencapai 75% dari total harta dari luar negeri Rp156,95 triliun.
 
Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan adanya laporan terkait STR yang digunakan terhadap peserta pengampunan pajak di Indonesia mengonfirmasi upaya Negeri Singa menghambat program tersebut.
 
"Semua orang sudah tahu ada upaya mereka untuk menghambat itu , cuma selama ini ya tidak ada yang mengaku. Sekarang ada yang kelihatan belangnya," kata Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (16/9).
 
Darmin berujar Pemerintah Indonesia akan menunggu sikap resmi dari Singapura terkait hal ini sebelum menetapkan langkah-langkah berikutnya. Kalau benar langkah itu didorong secara masif oleh otoritas negata tersebut, maka Singapura sudah berlaku tidak konsisten.
 
Kendati tidak menyebut proyeksi hingga akhir implementasi tax amnesty, pihaknya masih yakin isu-isu dan langkah yang dilakukan di Singapura tidak akan menggerus minat WP. Mereka, sambungnya, akan lebih nyaman tinggal dan menempatkan harta di dalam negeri.
 
"Intinya kami sudah makin tahu lah, makin ada bukti bahwa memang ada upaya-upaya yang untuk menghambat itu. Karena kalau soalnya transaksi mencurigakan, kenapa waktu masuk dia enggak ribut? Waktu keluar malah ribut. Itu enggak konsisten," tegasnya.
 
Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP mengatakan hal yang sama terkait konsistensi. Apalagi, dana tersebut sudah berada di perbankan Singapura dalam waktu lama.
 
“Kenapa baru sekarang dilaporkan ke polisi. Kan sudah bertahun-tahun uang itu ada di sana. Kenapa baru sekarang lapor? Apa bukan banknya nanti yang kena polisi Singapura?” ujarnya.
 
Investigasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perbankan di Singapura memang harus melaporkan transaksi yang mencurigakan (STR) – termasuk pencucian uang dan pembiayaan terorisme – sesuai dengan ketentuan Financial Action Task Force (FATF). Hal ini dikarenakan Singapura menjadi anggota FATF.
 
Hasil pengecekan langsung kepada Deputy Prime Minister Singapura Tharman Shanmugaratnam, Monetary Authority of Singapore (MAS) menekankan keikutsertaan warga negara Indonesia dalam amnesti pajak tidak bisa dianggap sebagai tindakan yang bisa memicu investigasi kriminal.
 
Hingga saat ini, lanjutnya, MAS tetap menyarankan seluruh perbankan di negara itu untuk mendukung para nasabahnya mengikuti tax amnesty sebagai bagian dari upaya perbaikan pengelolaan pajak. Pihaknya mengaku akan terus bekerjasama dengan pemerintah Singapura untuk menyukseskan kebijakan ini.
 
“Jadi saya ingin menegaskan, ini bukan merupakan alasan bagi siapapun apakah itu WNI atau lembaga keuangan untuk tidak memfasilitasi proses untuk melakukan tax amnesty. Kalau mereka ada halangan silakan sampaikan pada saya,” tegasnya.
 
Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan dalam kebijakan pengampunan pajak segala data dan informasi, sesuai pasal 20 Undang-Undang No. 11/2016, tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP.
 
Pihaknya mengaku telah mengerahkan intelijen untuk menelusuri isu terkait STR ini. Hasil analisis sementara, isu itu diembuskan oknum yang tidak ingin ikut tax amnesty dan ingin menggagalkan kebijakan ini dengan memanfaatkan perbankan di Singapura.
 
Kendati demikian, pihaknya mengaku masih belum dapat memastikan kebenaran hal tersebut. Pasalnya, DJP masih menunggu hasil penyelidikan oleh intelijen. Pihaknya menegaskan dalam kebijakan tax amnesty, bank persepsi tidak akan mempertanyakan asal harta.

“Saya enggak mengatakan itu benar atau tidak. Saya lagi melakukan penyelidikan intelijen bahwa ada konspirasi antara WP dengan pihak perbankan, itu saja,” imbuhnya.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 17 September 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Bawa iPhone X dari Luar Negeri, Bea Cukai: Itu Harus Kena PajakBawa iPhone X dari Luar Negeri, Bea Cukai: Itu Harus Kena Pajak

Apple telah mengeluarkan produk yang terbarunya yaitu iPhone X. Para pencinta iPhone di Indonesia yang ingin memiliki smartphone ini, paling dekat harus terbang ke Singapura. Di negeri tetangga itu, produk terbaru Apple ini dibandrol 1.880 dolar Singapura atau sekitar Rp 18,6 juta per unit.selengkapnya

Ini Proyek Yang Ditawarkan dari Uang Tax AmnestyIni Proyek Yang Ditawarkan dari Uang Tax Amnesty

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap menawarkan sejumlah proyek infrastruktur kepada para pemilik modal yang ikut pengampunan pajak. Pasalnya,kebijakan ini diperkirakan mampu menarik dana sekitar Rp 1.000 triliun dari repatriasi aset Warga Negara Indonesia (WNI) yang selama ini bersarang di luar negeri, terutama negara-negara surga pajak.selengkapnya

Menkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu BiasaMenkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu Biasa

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro tak ambil pusing dengan gugatan terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak/Tax Amnesty yang dilayangkan sejumlah pihak.selengkapnya

Pencapaian Tax Amnesty Masih Jauh dari Data Harta WP di Luar NegeriPencapaian Tax Amnesty Masih Jauh dari Data Harta WP di Luar Negeri

Direktur Jendral Pajak, Ken Dwijugeasteadi mengungkapkan pencapaian program Tax Amnesty atau pengampunan pajak periode I masih jauh dari harapan pemerintah. Menurutnya, hasil yang dicapai masih sangat berpotensi untuk ditingkatkan.selengkapnya

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

Kebijakan Tax Amnesty Indonesia, Perbankan Singapura Kelabakan?Kebijakan Tax Amnesty Indonesia, Perbankan Singapura Kelabakan?

Perbankan Singapura diklaim mulai khawatir dengan kebijakan tax amnesty di Indonesia. Informasi menyebut, mereka kekurangan dana segar untuk memenuhi keperluan jangka pendek.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Pastikan Pajak e-Commerce Diterapkan Secara AdilPemerintah Pastikan Pajak e-Commerce Diterapkan Secara Adil

Pemerintah berjanji akan menerapkan aturan pajak berkeadilan bagi pelaku industri e-commerce demi menciptakan level playing field yang sama dengan kegiatan ekonomi konvensional. Aturan tersebut masih difinalkan di Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, dan Badan Kebijakan Fiskal.selengkapnya

Gubsu: 80 Persen Pemasukan Negara dari Pajak PengusahaGubsu: 80 Persen Pemasukan Negara dari Pajak Pengusaha

Gubernur Sumut HT Erry Nuradi mengatakan, Indonesia butuh banyak pengusaha. Karena saat ini, dari Rp2.200 triliun APBN (2018), sebanyak Rp1.600 triliun adalah sumbangan pajak yang yang berasal dari para pengusaha. Sehingga era lama yang sebelumnya mengandalkan hasil bumi dan minyak bumi, sekarang telah berbalik.selengkapnya

Revisi UU KUP Mencakup Perluasan Ketentuan Permintaan Informasi Terkait PerpajakanRevisi UU KUP Mencakup Perluasan Ketentuan Permintaan Informasi Terkait Perpajakan

Selain memperkuat mekanisme pemidanaan, rencana perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) juga mencakup memperluas ketentuan permintaan informasi terkait perpajakan.selengkapnya

Ditjen Pajak Punya Sistem Canggih Identifikasi Transaksi OnlineDitjen Pajak Punya Sistem Canggih Identifikasi Transaksi Online

Selain melalui skema yang rencananya akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dagang elektronik atau e-commerce, Ditjen Pajak mengaku memiliki sistem yang bisa mengidentifikasi dinamika industri digital.selengkapnya

Pemerintah tak akan turunkan PPh jika perang tarifPemerintah tak akan turunkan PPh jika perang tarif

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memastikan tidak akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) korporasi jika tujuannya untuk perang tarif. Salah satu negara yang berencana memangkas tarif pajak korporasi adalah Amerika Serikat.selengkapnya

idEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan AsingidEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan Asing

Kementerian Keuangan sedang menggodok pungutan bea masuk barang tak berwujud (intangible goods) seiring dengan perkembangan e-commerce di Indonesia.selengkapnya

Konsep Pajak Menurut Abu Yusuf Dan Relevansinya Pada Masa SekarangKonsep Pajak Menurut Abu Yusuf Dan Relevansinya Pada Masa Sekarang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang harus dikelola dengan baik, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pajak telah ada sejak masa nabi Muhammad saw dan penerapannya masih terus berlanjut. Pada masa Abbasiyah, hadir seorang ulama bernama Abu Yusuf yang diminta untuk menulis sebuah buku komprehensif yang dapatselengkapnya

Barang tak berwujud diatur di PMK e-commerceBarang tak berwujud diatur di PMK e-commerce

Pemerintah ingin mengenakan bea masuk untuk barang tak berwujud (intangible goods) yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Barang tak berwujud ini misalnya, buku elektronik, software, dan lain-lain.selengkapnya

Bea masuk barang tak berwujud bidik pebisnisBea masuk barang tak berwujud bidik pebisnis

Pemerintah ingin mengenakan bea masuk untuk barang tak berwujud (intangible goods) yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Barang tak berwujud ini misalnya, buku elektronik, software, dan lain-lain.selengkapnya

DPR absen uji materi UU Pengadilan PajakDPR absen uji materi UU Pengadilan Pajak

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali absen dalam sidang uji materi Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) di Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya



 
TAGS # :