TAX AMNESTY: Kanwil Pajak Sumut Terima Pengajuan 80 WP, Nilai Tembus Rp20 Miliar

Senin 8 Ags 2016 16:54Administratordibaca 226 kaliSemua Kategori

antara 178

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatra Utara I hingga kini telah menerima pengajuan amnesti pajak dari 80 wajib pajak. Kanwil mengklaim nilai tebus telah melebihi Rp20 miliar.

Adapun, seluruh wajib pajak tersebut memiliki usaha dari berbagai sektor. Kepala Kanwil DJP Sumut I Mukhtar mengatakan, untuk menambah jumlah wajib pajak, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi.

"Dari total wajib pajak tersebut, nilai harta yang mereka declare hampir mencapai Rp1 triliun. Kami terus mengajak masyarakat untuk mengajukan amnesti pajak, baik wajib pajak biasa maupun prominen. Ini kesempatan baik. Kami memastikan jaminan hukum dan kerahasiaannya," papar Mukhtar, Senin (8/8).

Tak hanya wajib pajak, dia juga meminta masyarakat yang belum memiliki NPWP untuk segera mengikuti program pemerintah ini.

Pada kesempatan yang sama, Kanwil DJP Sumut I juga akan memberikan apresiasi kepada pengusaha kelapa sawit Muhammad Dahli. Dia menjadi wajib pajak pertama di Sumut yang mendapatkan keputusan atas permohonan pengajuan amnesti pajak. Penghargaan diserahkan langsung oleh Mukhtar bersama Kepala KPP Pratama Medan Timur Risdawati.

"Kami berharap ini menjadi motivasi bagi masyarakat. Pak Dahli langsung mengajukan pada 21 Juli. Saat ini memang peminatnya terus bertambah. Kami juga akan melakukan sosialisasi kalau memang masyarakat ada yang membutuhkan. Kami menyediakan juga hotline 24 jam. Silahkan menghubungi kami," tambahnya.

Dahli menuturkan, pengesahan UU Pengampunan Pajak oleh DPR pada akhir Juni 2016 membuatnya tertarik untuk mengikuti program tersebut. Dia bahkan sudah melakukan persiapan penghitungan jumlah tebusan, 1 hari sebelum sosialisasi oleh Presiden Joko Widodo di Medan.

"Saya minta waktu itu, kalau boleh, saya diutamakan. Jadi yang pertama juga boleh. Saya langsung minta AR menyiapkan. Selama ini saya memang sudah melaporkan omset usaha saya setiap tahunnya melalui SPT. Tapi saya tidak tahu bagaimana harus melaporkan misalnya pemberian, dan warisan. Apalagi tebusannya lebih mahal, 30%. Sayapikir ini pengampunan luar biasa dari pemerintah, kenapa tidak dimanfaatkan," ungkapnya.

Kendati demikian, Dahli meminta Kanwil DJP Sumut I lebih banyak melakukan sosialisasi, bahkan hingga kelurahan. Pasalnya, saat dia berniat mengajukan amnesti pajak, banyak pula yang meminta penjelasan persyaratannya.

"Teman-teman banyak tidak mengerti apa yang mau dilaporkan. Kalau bisa kanwil mengundang masyarakat, agar kena sasaran. Masih banyak pengusaha yang bingung, misalnya ada usaha sampingan, melaporkannya bagaimana," pungkas Dahli.

Sumber : bisnis.com (Medan, 8 Agustus 2016)
Foto : antara




BERITA TERKAIT
 

PENERIMAAN PAJAK: Kanwil DJP Sumut I Realisasikan 69,22% Hingga Oktober 2016PENERIMAAN PAJAK: Kanwil DJP Sumut I Realisasikan 69,22% Hingga Oktober 2016

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatra Utara I hingga akhir Oktober 2016 telah merealisasikan penerimaan 69,22% atau mencapai Rp13,78 triliun. Sepanjang tahun ini penerimaan pajak di Sumut I ditarget mencapai Rp19,9 triliun. DJP Sumut I membawahi Medan, Deli Serdang, Binjai dan Langkat.selengkapnya

AMNESTI PAJAK: Kanwil DJP Jatim Raih Nilai Tebusan Rp6,62 MiliarAMNESTI PAJAK: Kanwil DJP Jatim Raih Nilai Tebusan Rp6,62 Miliar

Program amnesti pajak di wilayah Jawa Timur, khususnya di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jatim I sudah mendapatkan nilai tebusan sebesar Rp6,62 miliar, atau tepatnya Rp6.620.269.461,00.selengkapnya

Alasan Dirjen Pajak Sumut Akan Melakukan Penahanan pada 11 Wajib PajakAlasan Dirjen Pajak Sumut Akan Melakukan Penahanan pada 11 Wajib Pajak

Sebanyak 11 Wajib Pajak (WP) di Sumatera Utara memiliki tunggakan pajak di atas Rp 100 miliar.selengkapnya

Tiga Kelompok Masyarakat yang tidak Wajib Ikut Amnesti PajakTiga Kelompok Masyarakat yang tidak Wajib Ikut Amnesti Pajak

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Beleid ini diterbitkan salah satunya untuk menjawab keresahan masyarakat kecil atas kebijakan amnesti pajak.selengkapnya

Kanwil DJP Sumut Sosialisasikan Kewajiban Pengusaha Bayar Via E-BillingKanwil DJP Sumut Sosialisasikan Kewajiban Pengusaha Bayar Via E-Billing

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatra Utara I melakukan sosialisasi keharusan pengusaha wajib pajak untuk membayar pajak via e-Billing, mulai besok (1/7/2016). Selain itu, pengusaha kena pajak (PKP) juga diwajibkan membuat faktur pajak elektronik atau e-Faktur.selengkapnya

Tax Amnesty Tahap I, Kanwil DJP Kalbar: Belum Semua Masyarakat TahuTax Amnesty Tahap I, Kanwil DJP Kalbar: Belum Semua Masyarakat Tahu

Direktorat Jenderal Pajak menutup periode pertama tarif tebusan 2% dari Kalimantan Barat sebesar Rp463,01 miliar dari total harta dan aset yang dilaporkan Wajib Pajak pribadi atau badan usaha sebesar Rp23,22 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Jokowi: Saatnya Pengusaha Pakai Dana Repatriasi untuk InvestasiJokowi: Saatnya Pengusaha Pakai Dana Repatriasi untuk Investasi

“Saya ajak, jangan pegang uang (saja) tapi investasikan. Ini saatnya percaya saya. Jangan sampai nanti yang ambil, manfaatkan peluang itu (investor) asing. Jangan salahkan saya,”selengkapnya

Babak Akhir Amnesti Pajak, Yuk Manfaatkan!Babak Akhir Amnesti Pajak, Yuk Manfaatkan!

Pemerintah resmi menggelar sosialisasi terakhir program amnesti pajak sebulan sebelum program tersebut berakhir 31 Maret 2017. Pemerintah pun berharap wajib pajak (WP) yang belum ikut atau sudah ikut tapi belum melaporkan hartanya secara jujur untuk memanfaatkan babak akhir amnesti pajak.selengkapnya

Satu dari Empat Orang Terkaya Indonesia Tak Ikut Tax AmnestySatu dari Empat Orang Terkaya Indonesia Tak Ikut Tax Amnesty

“Memang ada satu yang merasa, ‘kan saya sudah bayar semua’. Sudah buka (data ke ditjen pajak) dan bayar besar sekali. Dia tidak mau minta (amnesti),” kata Sofjan Wanandi.selengkapnya

Tiru Donald Trump, Pengusaha Minta Sri Mulyani Potong Tarif PajakTiru Donald Trump, Pengusaha Minta Sri Mulyani Potong Tarif Pajak

Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendesak pemerintah memangkas tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari saat ini sebesar 25 persen. Pengurangan tarif tersebut harus dilakukan pemerintah karena sejalan dengan upaya negara lain meningkatkan daya saing perekonomian nasional.selengkapnya

Jelang AEoI,Jokowi Siapkan Perpu Keterbukaan PajakJelang AEoI,Jokowi Siapkan Perpu Keterbukaan Pajak

Presiden Joko Widodo memperingatkan para pengemplang pajak untuk sadar. Pada Juni 2018, masuk era keterbukaan informasi data pajak atau Automatic Exchange of Information (AEoI).selengkapnya

PT EK Prima Klaim Tak Memiliki Masalah PajakPT EK Prima Klaim Tak Memiliki Masalah Pajak

PT EK Prima Ekspor Indonesia mengklaim tak memiliki persoalan pajak seperti yang diungkapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dibuktikan dengan keberanian PT EK Prima Ekspor Indonesia mengajukan restitusi pajak garmen sebesar Rp 3,5 miliar.selengkapnya

Menkeu Siapkan Aturan untuk Pengusaha Mangkir TAMenkeu Siapkan Aturan untuk Pengusaha Mangkir TA

Program tax amnesty (TA)pengampunan pajak akan berakhir pada, berakhir pada31 Maret 2017. Apa sanksi untukUntuk pengusaha yang tak ikut program ini?selengkapnya

Djarot: Reklame LED di Jakarta Akan Bebas PajakDjarot: Reklame LED di Jakarta Akan Bebas Pajak

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan nantinya Pemprov DKI tidak akan lagi memakai reklame berukuran besar. Nantinya reklame tersebut akan diganti menjadi reklame LED.selengkapnya

Tax Amnesty Cetak Rekor, Menkeu: Ada Pengusaha Kaya Belum IkutTax Amnesty Cetak Rekor, Menkeu: Ada Pengusaha Kaya Belum Ikut

Total nilai deklarasi harta Rp 4.419 triliun, melebihi target pemerintah yang sebesar Rp 4.000 triliun atau setara 34,4 persen dari PDB. "Banyak negara yang ingin lihat," kata Sri.selengkapnya

TA Tinggal Sebulan, Jokowi Ucapkan Terima KasihTA Tinggal Sebulan, Jokowi Ucapkan Terima Kasih

Tak terasa program amnesti (pengampunan) pajak, atau tax amnesty (TA) tinggal sebulan lagi. Presiden Joko Widodo ucapkan terima kasih kepada seluruh petugas pajak.selengkapnya



 
TAGS # :