Sejumlah pihak meminta agar perdebatan mengenai Tax Amnesty diakhiri sehingga regulasi tersebut bisa disahkan dan terimplementasi sekaligus menjadi tonggak perpajakan di Indonesia.
Direktur Ekesekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo,mengatakan bahwa prinsipnya Tax Amnesty dibuat tak hanya sebagai instrumen untuk mendongkrak sisi penerimaan pajak.
DI sisi lain, Tax Amnesty juga diharapkan dapat memperluas basis data perpajakan, mendorong repatriasi modal dan menambah jumlah Wajib Pajak serta diharapkan dapat menambah kepatuhan Wajib Pajak.
“Prinsipnya kita harus segera finalisasikan. kegunaan Tax Amnesty itu tak hanya untuk menggenjot setoran pajak saja, tapi juga bisa meningkatkan basis pajak, repatriasi modal, dan jumlah wajib pajak serta kepatuhan wajib pajak juga,” katanya, Senin (6/6/2016).
Karena itu, ia juga manyarankan agar Implementasi Tax Amnesty berjalan optimal, maka perlu adanya kesiapan administrasi dari instansi terkait. Dalam hal ini, lanjutnya, Direktorat Jenderal Pajak, manajemen data dan informasi, sistem IT terintegrasi, serta koordinasi dengan instansi penegak hukum lain seperti OJK, PPATK, Kejaksaan dan Polri memang harus terintegrasi agar bisa berjalan optimal," tuturnya.
CEO BincangPajak.com Andreas Ario Kusumo menambahkan bahwa topik Tax Amnesty memang harus menjadi pencerahan masyarakat Indonesia agar bisa mengambil kesempatan ini.
“Ini perlu digiatkan agar dapat meningkatkan awareness soal Tax Amnesty dan bagaimana peluangnya, tantangannya. Banyak yang hanya familiar tapi tidak mengerti,” katanya.
Dia menambahkan bahwa persoalan perpajakan harus sering digiatkan dalam seminar di kampus dan entrepreneurship agar masyarakat tidak salah menilai perpajakan Indonesia.
“Persoalan perpajakan ini tak pernah ada habisnya , memang seharusnya acara seminar soal edukasi pajak digiatkan lebih maksimal karena ini menyangkut pendapatan negara,” pungkasnya.
Sumber : bisnis.com (Jakarta, 6 Juni 2016)
Foto : bisnis.com
KOMPLEKSITAS ATURAN PERPAJAKAN: IKM Perlu Insentif Agar Bisa BertahanSelain mengejar kepatuhan wajib pajak (WP) dengan implementasi beberapa regulasi yang diterbitkan akhir-akhir ini, pemerintah perlu memikirkan insentif bagi pelaku usaha khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM). Insentif itu diperlukan supaya mereka bisa bertahan dari regulasi perpajakan yang makin kompleks.selengkapnya
`Presiden Sepakat bahwa `Tax Amnesty` Hanya Sekali...`Setelah program pengampunan pajak atau tax amnesty usai, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan lebih gencar mengambil langkah penegakan hukum dengan menindak wajib pajak yang melanggar.selengkapnya
Soal Perpajakan Online, Indonesia Bisa Berkaca ke MeksikoBeberapa hari di pekan terakhir bulan Maret situs web Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak. Melalui situs web tersebut, mereka bermaksud untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara online. Langkah ini dinilai lebih praktis ketimbang harus datang ke kantor pajak yang ditentukan atau mengirimkanselengkapnya
Agar Makin Banyak yang Ikut Tax Amnesty, BUMN Disarankan Tawarkan Proyek ke Wajib PajakPengamat perpajakan Yustinus Prastowo meminta badan usaha milik negara (BUMN) bergerak cepat menarik arus masuk dana repatriasi dari para wajib pajak peserta tax amnesty yang selama ini menyembunyikan dananya di luar negeri.selengkapnya
DDTC: Insentif pajak perlu dikaji mendalam agar belanja perpajakan tak sia-siaPemerintah berencana memberikan berbagai insentif perpajakan. Beberapa di antaranya mulai dari menaikkan ambang batas pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk properti mewah, menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 untuk pembelian properti, penghapusan PPnBM untuk kapal yacht, hingga adanya rencana menambah insentif penurunan tarif PPh untuk emiten yang sudah melepas 40% saselengkapnya
Wakil Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Agar Tax Amnesty Tidak Salah SasaranWakil Ketua DPR RI, Fadli Zon meminta agar pelaksanaan UU pengampunan pajak‎ (tax amnesty) tidak salah sasaran. Hal itu harus dimanfaatkan para orang-orang kaya yang berada di luar negeri dan tidak membayar pajak.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunMeski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya
Kemenkeu Akan Naikkan Tarif Pajak Orang Kaya Hingga Lima PersenKementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk ‘orang kaya’.selengkapnya
Penerimaan Pajak hingga April Capai Rp374,9 TriliunMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa penerimaan pajak hingga April 2021 baru mencapai Rp374,9 triliun. Realisasi ini baru mencapai 30,94 persen dari target penerimaan pajak tahun ini yang sebesar Rp1229,6 triliun.selengkapnya
Rasio Pajak Rendah, Sri Mulyani Tetap Ingin Tebar InsentifMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa rasio pajak atau tax ratio pada 2021 sudah sangat rendah, yakni di level bawah 9 persen. Tax ratio adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB).selengkapnya
Pasar Cermati Rencana Perpanjangan Insentif PPnBM MobilPelaku pasar mencermati keinginan Kementerian Perindustrian (Kemperin) memperpanjang masa berlaku kebijakan relaksasi pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) hingga 2022. Rencana tersebut hingga saat ini masih menjadi pembahasan secara internal dan belum diusulkan ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan (Kemkeu).selengkapnya
PPnBM 100% Segera Berakhir Mei 2021, tapi Masih Ada Relaksasi LanjutanRelaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga 100% akan segera berakhir pada Mei 2021 ini. Tapi tenang, bagi yang belum mendapat kesempatan membeli mobil baru, masih ada relaksasi lanjutan.selengkapnya
PPnBM 100% segera Berakhir Mei 2021, Toyota Mulai Atur StrategiRelaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM ) hingga 100% akan segera berakhir pada Mei 2021 ini. Tapi tenang, bagi yang belum mendapat kesempatan membeli mobil baru, masih ada relaksasi lanjutan.selengkapnya
Pengampunan Pajak Jilid II Dikritisi, Pengamat: Blunder ke Penerimaan NegaraRencana pembentukan tax amnesty jilid II menimbulkan banyak penolakan dari sejumlah pihak. Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, pemulihan ekonomi tidak harus ditempuh dengan tax amnesty.selengkapnya
Kenaikan Tarif PPN Bisa Beratkan Produsen dan KonsumenPemerintah memastikan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan tetap dilakukan. Hal ini dilakukan dalam rangka menggenjot penerimaan pajak untuk memulihkan perekonomian.selengkapnya
Sri Mulyani Sebut Kenaikan PPN Bukan Tahun IniPemerintah memastikan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak akan langsung diterapkan tahun ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa fokus pemerintah pada tahun ini tetap mendukung pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Dibayangi kenaikan cukai, begini rekomendasi saham HM Sampoerna (HMSP) dari analisKinerja PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) masih tertekan sepanjang kuartal I-2021.selengkapnya
