TAX AMNESTY: Daerah Diminta Bersiap Petik Berkah

Rabu 20 Jul 2016 08:35Administratordibaca 105 kaliSemua Kategori

reuters 032

Wajib pajak beserta pengusaha atau pemilik perusahaan di Jawa Barat dinilai perlu mempersiapkan diri dan bersegera merespons program pengampunan pajak, baik dalam hal pengajuan tax amnesty maupun dalam memanfaatkan aliran dana repatriasi.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat Agung Suryamal Sutisno memprediksi tidak sedikit pengusaha asal Jabar yang memiliki aset di dalam negeri yang belum terlaporkan maupun memiliki dana atau aset di luar negeri.


“Karena ini juga akan membantu pemerintah, yang saat ini sedang defisit anggaran. Pengusaha ataupun masyarakat yang punya dana di luar bisa kembali dan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan,” katanya kepada Bisnis, Selasa (19/7/2016).


Dia mengatakan keberadaan insentif pengampunan pajak tersebut merupakan kesempatan yang baik dan harus dimanfaatkan bagi pengusaha atau masyarakat yang masih belum sepenuhnya memenuhi kewajiban pajaknya.


Apalagi di sisi lain, dana repatriasi dapat masuk ke sektor riil, termasuk pembangunan proyek infrastruktur, guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara khusus, Kadin Jabar mengharapkan dana tersebut mengalir juga ke sektor riil di Tanah Priangan.


“Porsi yang mengatur memang pemerintah pusat. Harapannya juga bisa bermanfaat bagi Jawa Barat karena dari sisi penduduk dan dari sisi potensi, lebih besar. Kawasan industri nasional terbesar ada di Jawa Barat,” tuturnya.


Agung berpandangan dana repatriasi sebaiknya diarahkan masuk ke perbankan untuk menjadi modal pembiayaan berbunga ringan bagi pelaku usaha sektor riil, terutama yang berskala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).


“Pasar modal, banyak pengusaha kecil belum tahu. Kami Kadin Indonesia sebetulnya ada program mendorong bagaimana pengusaha UKM yang prospektif masuk ke sistem pasar modal. Tetapi ya masih segmented,” ujarnya.


Celah Masuk

Menurut Bursa Efek Indonesia Kantor Bandung yang telah berubah menjadi Pusat Informasi Go Public Kantor Perwakilan Jawa Barat, celah masuk dana repatriasi melalui pasar modal, manajer investasi, dan perbankan, harus disambut pengusaha di Jabar dengan mentransformasi
perusahaannya.

Kepala Pusat Informasi Go Public Kantor Perwakilan Jabar Hari Mulyono menuturkan dana murah yang tersedia dengan begitu besar di pasar modal perlu dimanfaatkan dengan baik oleh pengusaha atau para pemilik perusahaan.


“ Melalui mekanisme go public atau setidaknya dengan menerbitkan surat utang. Dengan tax amnesty ini, perusahaan yang ingin tumbuh lebih besar bisa memanfaatkan pasar modal karena ada begitu banyak dana yang bisa mereka serap,” katanya.


Pihaknya sebelumnya menargetkan penambahan tiga emiten baru asal Jabar pada tahun ini. Namun dengan adanya program tax amnesty, target yang dibebankan kepada Pusat Informasi Go Public Kantor Perwakilan Jabar menjadi 12 emiten baru.

Adapun bagi 32 perusahaan asal Jabar yang sudah listing di bursa, menurut Hari, adanya aliran dana repatriasi yang masuk ke pasar modal bisa menjadi pemicu untuk memperbaiki kinerja perusahaan.


“Jadi tentunya fokus si emiten adalah memperbaiki kinerja dan memperbagus laporan keuangannya, dan tentu semakin tinggi menerapkan good corporate governance-nya,” sebutnya.


Selain itu, lanjutnya, emiten asal Jabar bisa memanfaatkan kesempatan menggunakan dana repatriasi tersebut dengan mekanisme right issue untuk pengembangan usaha yang disesuaikan dengan skala bisnisnya.


Untuk sektor jasa keuangan, Kepala Regional 2 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jabar Sarwono menyatakan pihaknya tidak akan menanyakan kesiapan perbankan karena menurutnya perbakan di Jabar siap menampung dana repatriasi melalui jasa dan layanan perbankan yang telah ada..


Dia memandang kebijakan tax amnesty yang disertai dana repatriasi akan lebih banyak bersinggungan dengan kantor pusat bank persepsi yang ditujuk pemerintah, meliputi empat bank milik pemerintah dan tiga bank swasta.


“Di Jabar itu kantor cabangnya. Paling yang jadi concern itu soal penggunaan. Selama ini sulit memiliki portofolio jangka panjang seperti pembiayaan infrastruktur karena sumber dana banyaknya jangka pendek, miss match. Dana repatriasi yang di-lock tiga tahun ini bisa dipakai,” ungkapnya.


Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jabar I Yoyok Satiotomo tidak merinci berapa perkiraan jumlah wajib pajak asal Jabar beserta nilai nominal harta atau aset yang selama ini disimpan di luar negeri ‎dan dapat terserap melalui fasilitas tax amnesty.


“Kementerian Keuangan yang punya data berapa nilai yang ada di luar. Di wilayah Jabar, kami mendeteksi banyak harta yang belum dilaporkan di SPT. Nominalnya masih hidden,” ungkapnya.


Kepala Kanwil DJP Jabar II Adjat Djatnika menilai para wajib pajak tidak akan melewatkan fasilitas ini dan justru menurutnya antusiasme wajib pajak yang dananya masih ada di luar negeri menunjukkan kecenderungan positif atas adanya program pengampunan pajak tersebut.


”Tidak ada kekhawatiran bagi mereka, bahkan wajib pajaknya itu antusias sekali untuk mengikuti tax amnesty. Sudah tidak sabar pengen cepat-cepat, soalnya banyak yang belum dilaporkan di SPT‎,” tuturnya.


Dana wajib pajak yang direpatriasi akan dikenai tarif per tiga bulannya mulai dari 2%, 3%, hingga 5% untuk tiga bulan terakhir. Jika hanya di-declare, tarif per tiga bulannya adalah 4%, 6%, dan 10%. Tax amnesty ini berdurasi sembilan bulan atau berakhir pada Maret 2017.

Sumber : bisnis.com (Bandung, 19 Juli 2016)
Foto : reuters




BERITA TERKAIT
 

OJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar ModalOJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar Modal

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dana repatriasi atau dana para wajib pajak yang dibawa balik ke Indonesia sudah ada yang masuk ke pasar modal.selengkapnya

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

Masih Ada Calon-calon Pengemplang Pajak di Jabar yang akan DipidanakanMasih Ada Calon-calon Pengemplang Pajak di Jabar yang akan Dipidanakan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I menyerahkan tersangka kasus tindak pidana perpajakan dengan inisial RGB beserta barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kamis (26/5). RGB ditangkap Penyidik Kanwil DJP Jawa Barat I bersama Korwas PPNS Polda Jabar dan Polda Bangka Belitung di Pangkal Pinang Bangka Belitung, Selasa (29/3).selengkapnya

Bank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJPBank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJP

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak. Kali ini Peraturan Dirjen nomor 12 tahun 2016 mengatur tentang Laporan Gateway.selengkapnya

Tarik Dana di Luar Negeri, Ini yang Ditawarkan JokowiTarik Dana di Luar Negeri, Ini yang Ditawarkan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah telah menyiapkan instrumen investasi untuk ditawarkan kepada yang mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib PajakPemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Kementerian Keuangan akan melakukan pendataan makin sistematis bagi wajib pajak dan memperbaiki penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan dari pajak.selengkapnya

NPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak NakalNPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak Nakal

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana meluncurkan Kartu Indonesia Satu. Kartu ini akan diisi identitas seperti Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Nomor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.selengkapnya

Menkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax AmnestyMenkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani siap menerapkan langkah hukum apabila diperlukan jika amnesti pajak telah berakhir pada 31 Maret 2017 mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah.selengkapnya

Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencatat kebijakan bebas visa untuk warga negara asing telah menurunkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga 52% atau senilai Rp1 triliun.selengkapnya

Likuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga DepositoLikuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga Deposito

BI berpendapat bank tidak perlu menaikkan bunga deposito. Alasannya, likuiditas masih terjaga. Dana operasi moneter di atas Rp 300 triliun.selengkapnya

Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana untuk menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak multifungsi atau Kartu Indonesia Satu. Ini merupakan strategi DJP dalam meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.selengkapnya

25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah

Pemerintah pusat dihadapkan pada tugas berat di tahun anggaran mendatang untuk merampungkan sejumlah proyek infrastruktur prioritas di tengah ruang fiskal yang masih sempit terutama lantaran penerimaan pajak yang belum kencang.selengkapnya

Tax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib PajakTax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib Pajak

Dua periode program amnesti pajak (tax amnesty) berjalan ternyata tidak mendongkrak kenaikan secara signifikan jumlah wajib pajak (WP). Jumlah WP yang tercatat per tanggal 1 Januari 2017 hanya sebanyak 35,82 juta WP.selengkapnya

Konsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian RukoKonsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian Ruko

Kepada tim konsultasi pajak,selengkapnya

Selain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan PajakSelain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan segera meluncurkan Kartu Indonesia 1 atau Kartin1 yang salah satunya dapat menjadi tax clearance (surat keterangan fiskal) atas kegiatan pelayanan publik. Penggunaan kartu serbaguna tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) menunaikan kewajiban membayar pajak.selengkapnya



 
TAGS # :