Tax Amnesty, Orang Indonesia Borong Rumah Mewah di Singapura

Rabu 14 Sep 2016 13:30Administratordibaca 394 kaliSemua Kategori

okezone 305

Permintaan akan properti mewah melonjak di Singapura. Pembelinya sebagian besar datang dari kelompok orang-orang kaya asal Indonesia.

Seperti diberitakan oleh Bloomberg, Selasa (13/9/2016), tahun ini pembelian properti oleh warga negara Indonesia rata-rata untuk properti senilai USD3,7 juta atau setara dengan Rp48,6 miliar (kurs Rp13.161) melonjak lebih dari empat kali lipat dari total tahun lalu.


Pembelian properti mewah di Singapura ini meningkat bertepatan dengan berlakunya Undang-Undang (UU) tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty di Indonesia.


"Kami melihat pembelian properti mahal mengalami peningkatan besar. Orang-orang ini umumnya tidak ingin diketahui apa yang dimilikinya termasuk membeli properti di Singapura," kata Senior Agent SLP Realty Pte Ang Kok Leong.


Sementara menurut data dari Cushman & Wakefield Inc, selama semester pertama tahun ini pembeli Indonesia tercatat sebanyak 189 untuk di semua harga di Singapura. Jumlah itu meningkat 23 persen dari periode yang sama tahun lalu.


Sementara pembelian dari China dan Malaysia menurun selama kuartal kedua tahun ini, sedangkan transaksi oleh pembeli Indonesia naik 19 persen.

Sumber : okezone.com (Singapura, 13 September 2016)
Foto : okezone.com




BERITA TERKAIT
 

Orang Indonesia borong properti SingapuraOrang Indonesia borong properti Singapura

Upaya Pemerintah Indonesia memulangkan aset orang kaya di luar negeri lewat program amnesti pajak memang tak gampang. Di saat pemerintah berupaya keras mengejar duit orang tajir Indonesia, Singapura justru mendapatkan berkah.selengkapnya

Satu dari Empat Orang Terkaya Indonesia Tak Ikut Tax AmnestySatu dari Empat Orang Terkaya Indonesia Tak Ikut Tax Amnesty

“Memang ada satu yang merasa, ‘kan saya sudah bayar semua’. Sudah buka (data ke ditjen pajak) dan bayar besar sekali. Dia tidak mau minta (amnesti),” kata Sofjan Wanandi.selengkapnya

DJP: Singapura Jamin Tak Halangi Orang Indonesia Ikut Tax AmnestyDJP: Singapura Jamin Tak Halangi Orang Indonesia Ikut Tax Amnesty

Direktur Pelayanan dan Penyuluhan (P2) Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menerangkan tanggapan pemerintahSingapura atas permintaan klarifikasi Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait isu penjegalan pengampunan pajak atau tax amensty.selengkapnya

Singapura Sudah Banyak Nikmati Uang Orang IndonesiaSingapura Sudah Banyak Nikmati Uang Orang Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menyebut upaya Pemerintah Singapura menjegal pelaksanaan program pengampunan pajak Pemerintah Indonesia sebagai hal yang wajar.selengkapnya

Pakai Sistem Ini, Orang Kaya Tak Bisa Lari dari PajakPakai Sistem Ini, Orang Kaya Tak Bisa Lari dari Pajak

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan ditargetkan mengejar penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 dari Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan sebesar Rp 18 triliun-Rp 20 triliun hingga akhir tahun ini. Aplikasi Geo Tagging akan membantu petugas pajak mengidentifikasi orang-orang kaya yang selama ini belum pernah membayar pajak atau menyetor pajak secara tidak benar.selengkapnya

Tingkatkan Penerimaan Pajak, Indonesia Butuh 10 Tahun Bisa seperti SingapuraTingkatkan Penerimaan Pajak, Indonesia Butuh 10 Tahun Bisa seperti Singapura

Penerimaan pajak di Indonesia setiap tahunnya dipatok cukup tinggi. Namun, tingginya target penerimaan pajak tidak diiringi oleh jumlah pegawai pajak yang melayani para wajib pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Penerimaan pajak akhir September diprediksi 61,5%Penerimaan pajak akhir September diprediksi 61,5%

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak harus kerja keras menambal penerimaan pada September, yang pada tahun sebelumnya terbantu dengan adanya program amnesti pajak. Menurut Catatan Ditjen Pajak, dari awal tahun sampai 31 Agustus 2017, realisasi penerimaan pajak telah mencapai 53,5% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp 1.283,57 triliun.selengkapnya

Penetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak RelevanPenetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak Relevan

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

Aturan Baru Pajak Ini Potensi Timbulkan DisputeAturan Baru Pajak Ini Potensi Timbulkan Dispute

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap.selengkapnya

Waktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepatWaktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepat

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya



 
TAGS # :