Tax Amnesty, Ibarat Madu dan Racun Bagi Pengembang

Kamis 5 Mei 2016 19:39Administratordibaca 1227 kaliSemua Kategori

okezone 046

Sungguh, pengembang dan bank nasional merupakan dua pendekar utama dalam mengembangkan sektor properti yang saat ini mulai kembali menggeliat.

Bagaimana prospek pengembang di masa mendatang di tengah mimpi suku bunga kredit single digit atau di bawah 10 persen? Tidak dapat dibantah, bank nasional tidak mungkin menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) dan atau kredit pemilikan apartemen (KPA) kalau tidak ada rumah atau apartemen yang dibiayai. Di situlah pengembang terbukti telah memberikan kontribusi tinggi dalam sektor properti dengan membangun perumahan, apartemen, hotel, perkantoran, rumah dan toko (ruko), serta pabrik atau pusat perbelanjaan.


Madu dan Racun

Ternyata terdapat madu (manfaat) dan racun (potensi risiko) bagi pengembang ke depan. Apa itu? Pertama, pengampunan pajak (tax amnesty). Kini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang menggodok kembali Rancangan Undang- Undang (RUU) Pengampunan Pajak. Pembahasan RUU itu pernah mengalami kemacetan beberapa saat.

Pemerintah agaknya sudah tidak sabar lagi karena UU itu kelak akan amat membantu pemerintah dalam memperoleh pendapatan dalam negeri dari pajak. Bahkan pemerintah ”mengancam” akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) apabila RUU tidak segera disahkan menjadi UU.


Namun, banyak kalangan menyatakan PP itu kurang kuat sebab harus menyantol UU mengenai Perpajakan. Bukan hanya itu. UU Pengampunan Pajak juga bermanfaat untuk memperbanyak investasi di dalam negeri. Selama ini masih terdapat data yang berbeda antara data pemerintah (Kementerian Keuangan) dan Bank Indonesia (BI).


Menurut pemerintah, UU Pengampunan Pajak akan mendatangkan dana masuk sekitar Rp2.000 triliun, sedangkan BI memperkirakan Rp540 triliun. Tentu saja, dana sebanyak itu akan menjadi pendorong pembangunan dalam negeri yang sangat signifikan. Oleh karena itu, pemerintah sedang merancang aturan yang mengatur instrumen investasi apa saja untuk menampung dana pengampunan pajak.


Dana itu bisa masuk ke sektor properti, infrastruktur, perbankan, surat berharga negara (SBN), obligasi BUMN, dan reksa dana. Nah, ketika misalnya Rp50 triliun bisa masuk ke sektor properti, maka sektor properti sebagai sektor pendorong pertumbuhan ekonomi akan kian mencorong. Kedua, suku bunga kredit single digit.


Sudah barang tentu, pengembang akan menyambut baik rencana agung pemerintah untuk menciptakan suku bunga kredit tunggal alias single digit pada akhir 2016. Bahkan pemerintah berani mencapai suku bunga kredit 7–8 persen pada akhir 2017. Wow! Dengan demikian, suku bunga kredit termasuk KPR dan KPA akan semakin menipis.


Apa manfaatnya? Masyarakat akan makin banyak kesempatan untuk memiliki rumah lantaran suku bunga KPR dan KPA makin menurun. Artinya, daya beli masyarakat akan terdongkrak naik. Pengembang pun akan makin girang mengingat rumah dan apartemen bakal laris manis. Demikian pula bank nasional akan makin banyak mengantongi pendapatan tinggi dari penyaluran KPR dan KPA.


Ketika sektor properti makin bergairah, maka ratusan bisnis lainnya akan ikut bergairah. Itu sudah formula. Ketiga, peraturan menteri (permen). Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13/2016, tanggal 21 Maret 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia menjadi stimulus tersendiri bagi sektor properti.


Terutama menengah ke atas. Keempat, pemangkasan perizinan pembangunan properti. Tekad bulat pemerintah untuk segera memangkas 33 perizinan menjadi 21 buah merupakan jalan pintas yang mampu memperlancar pembangunan perumahan. Hal ini terutama untuk meningkatkan pembangunan perumahan bersubsidi atau KPR FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).


Kelima, kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP). Selain empat madu tersebut, terdapat racun (potensi risiko) bagi pengembang yakni NJOP. Mengapa? Tengok saja, kini beberapa daerah menggenjot pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan menaikkan NJOP. Bagi daerah, PBB menjadi salah satu penerimaan asli daerah (PAD) yang gemerincing sekarang ini. Kenaikan NJOP berkisar 29–300 persen pada 2015.


Bukan main! Sebagai contoh, Tangerang Selatan menaikkan NJOP hingga 29 persen, disusul oleh Depok yang merancang akan mengerek NJOP hingga 100 persen secara bertahap mulai 2015. Makassar sudah menaikkan NJOP sejak tahun lalu, kemudian Kota Bogor pada awal 2016 menaikkan NJOP 80–150 persen. Di seluruh Indonesia, juara kenaikan NJOP sementara ini dipegang Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, yang menaikkan NJOP 2015 sampai 300 persen.


Ingat, kenaikan NJOP itu akan menaikkan harga lahan. Di sinilah, pengembang bakal minum racun. Dengan bahasa lebih bening, ketika harga lahan makin tinggi, maka pengembang akan makin sulit memperoleh lahan untuk pembangunan perumahan atau apartemen. Maka, sudah saatnya pemerintah membatasi kenaikan NJOP yang tidak wajar itu.

Sumber : okezone.com (4 Mei 206)
Foto : okezone.com




BERITA TERKAIT
 

Efek Pelonggaran PPnBM Hanya Akan Dirasakan oleh Pengembang Properti PremiumEfek Pelonggaran PPnBM Hanya Akan Dirasakan oleh Pengembang Properti Premium

Salah satu sektor properti yang tengah lesu, yakni hunian mewah, baru saja kembali mendapat dorongan dari pemerintah berupa pelonggaran aturan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).selengkapnya

NJOP Naik, Beli Rumah di Jakarta Makin SusahNJOP Naik, Beli Rumah di Jakarta Makin Susah

Mewujudkan mimpi untuk memiliki rumah di Jakarta semakin berat untuk diwujudkan. Hal itu lantaran adanya kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan tahun 2018.selengkapnya

Apartemen yang Tidak Terjual Akan Dikenai Pajak Lebih Tinggi di Hong KongApartemen yang Tidak Terjual Akan Dikenai Pajak Lebih Tinggi di Hong Kong

Hong Kong berencana untuk menaikkan tarif pajak terhadap apartemen baru yang tidak terjual lebih dari enam bulan sejak diluncurkan pertama kali.selengkapnya

`NJOP Naik, untuk Properti Bagus, Penerimaan Pajak Juga Meningkat``NJOP Naik, untuk Properti Bagus, Penerimaan Pajak Juga Meningkat`

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Edy Junaedi mengatakan, kenaikan Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP) Bumi dan Bangunan akan meningkatkan pendapatan pajak daerah dan menggairahkan bisnis properti.selengkapnya

Menkeu: Tax Amnesty Akan Turunkan Suku Bunga BankMenkeu: Tax Amnesty Akan Turunkan Suku Bunga Bank

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro tak khawatir program pengampunan pajak akan berpengaruh terhadap perang suku bunga bank. Bahkan, menurut Bambang, suku bunga bank justru akan turun akibat program pengampunan pajak ini.selengkapnya

Pajak Rumah Mewah akan Masuk Daftar yang Diikhlaskan PemerintahPajak Rumah Mewah akan Masuk Daftar yang Diikhlaskan Pemerintah

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengungkapkan potential loss atau potensi kehilangan penerimaan pajak rumah mewah akan masuk daftar belanja perpajakan alias tax expenditure.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Kemenkeu Akan Naikkan Tarif Pajak Orang Kaya Hingga Lima PersenKemenkeu Akan Naikkan Tarif Pajak Orang Kaya Hingga Lima Persen

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk ‘orang kaya’.selengkapnya

Penerimaan Pajak hingga April Capai Rp374,9 TriliunPenerimaan Pajak hingga April Capai Rp374,9 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa penerimaan pajak hingga April 2021 baru mencapai Rp374,9 triliun. Realisasi ini baru mencapai 30,94 persen dari target penerimaan pajak tahun ini yang sebesar Rp1229,6 triliun.selengkapnya

Rasio Pajak Rendah, Sri Mulyani Tetap Ingin Tebar InsentifRasio Pajak Rendah, Sri Mulyani Tetap Ingin Tebar Insentif

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa rasio pajak atau tax ratio pada 2021 sudah sangat rendah, yakni di level bawah 9 persen. Tax ratio adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB).selengkapnya

Pasar Cermati Rencana Perpanjangan Insentif PPnBM MobilPasar Cermati Rencana Perpanjangan Insentif PPnBM Mobil

Pelaku pasar mencermati keinginan Kementerian Perindustrian (Kemperin) memperpanjang masa berlaku kebijakan relaksasi pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) hingga 2022. Rencana tersebut hingga saat ini masih menjadi pembahasan secara internal dan belum diusulkan ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan (Kemkeu).selengkapnya

PPnBM 100% Segera Berakhir Mei 2021, tapi Masih Ada Relaksasi LanjutanPPnBM 100% Segera Berakhir Mei 2021, tapi Masih Ada Relaksasi Lanjutan

Relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga 100% akan segera berakhir pada Mei 2021 ini. Tapi tenang, bagi yang belum mendapat kesempatan membeli mobil baru, masih ada relaksasi lanjutan.selengkapnya

PPnBM 100% segera Berakhir Mei 2021, Toyota Mulai Atur StrategiPPnBM 100% segera Berakhir Mei 2021, Toyota Mulai Atur Strategi

Relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM ) hingga 100% akan segera berakhir pada Mei 2021 ini. Tapi tenang, bagi yang belum mendapat kesempatan membeli mobil baru, masih ada relaksasi lanjutan.selengkapnya

Pengampunan Pajak Jilid II Dikritisi, Pengamat: Blunder ke Penerimaan NegaraPengampunan Pajak Jilid II Dikritisi, Pengamat: Blunder ke Penerimaan Negara

Rencana pembentukan tax amnesty jilid II menimbulkan banyak penolakan dari sejumlah pihak. Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, pemulihan ekonomi tidak harus ditempuh dengan tax amnesty.selengkapnya

Kenaikan Tarif PPN Bisa Beratkan Produsen dan KonsumenKenaikan Tarif PPN Bisa Beratkan Produsen dan Konsumen

Pemerintah memastikan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan tetap dilakukan. Hal ini dilakukan dalam rangka menggenjot penerimaan pajak untuk memulihkan perekonomian.selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Kenaikan PPN Bukan Tahun IniSri Mulyani Sebut Kenaikan PPN Bukan Tahun Ini

Pemerintah memastikan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak akan langsung diterapkan tahun ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa fokus pemerintah pada tahun ini tetap mendukung pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Dibayangi kenaikan cukai, begini rekomendasi saham HM Sampoerna (HMSP) dari analisDibayangi kenaikan cukai, begini rekomendasi saham HM Sampoerna (HMSP) dari analis

Kinerja PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) masih tertekan sepanjang kuartal I-2021.selengkapnya



 
TAGS # :