Tax Amnesty, BRI Bidik UKM Jateng

Senin 22 Ags 2016 19:17Administratordibaca 178 kaliSemua Kategori

okezone 193

Wilayah Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah yang cukup potensial untuk menyerap dana tax amnesty, karena pertumbuhan usaha kecil menengah (UKM) berkembang cukup pesat di daerah ini.

Bank BRI pun membidik UKM Jateng untuk berkontribusi dalam penyerapan dana tax amnesty (pengampunan pajak). BRI menargetkan sebesar 10-15 persen dari UKM Jateng ini. Secara nasional BRI mengincar penyerapan dana tax amnesty sebesar Rp50 triliun-60 triliun, sampai akhir diberlakukannya program tersebut. Direktur Human Capital dan Manajemen Aset BRI, Randi Anto mengatakan, jumlah UMKM (usaha mikro kecil menengah) di Provinsi Jateng sangat banyak.


Potensi tersebut kata dia, bukan karena pelaku UMKM tidak patuh melainkan belum tahu ada kewajiban seperti ini. “Kami akan memberikan penjelasan melalui masing-masing kantor cabang ke - pada nasabahnya sehingga dari sisi deklarasi UMKM kami sangat berharap banyak,” ujarnya usai mengisi acara Business Gathering & Talkshow Tax Amnesty Bersama Nasabah Inti di Crowne Plaza Hotel Semarang.


Dia menjelaskan, sampai dengan 6 Agustus Bank BRI Tbk sudah berhasil menghimpun dana hasil tax amnesty mencapai Rp133 miliar, dari sekitar 855 nasabah di seluruh Indonesia, baik dari dana repatriasi maupun deklarasi. Dari total nasabah yang sudah memanfaatkan tax amnesty masih didominasi oleh deklarasi, sementara untuk repatriasi masih sangat kecil.


Menurutnya, sampai saat ini masih banyak wajib pajak yang wait and see atau lebih dulu melakukan perhitungan matang sebelum melapor. Diperkirakan lonjakan transaksi akan terjadi pada September 2016 saat batas akhir periode pertama, di mana biaya penebusan masih 2 persen. “Kami berharap para wajib pajak, khususnya nasabah BRI, tidak melewatkan kesempatan langka dari tax amnesty . Apalagi pemerintah menetapkan program pengampunan pajak ini memiliki batas waktu cukup singkat,” katanya.


BRI telah menyediakan sejumlah produk yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak mulai dari deposito berjangka, tabungan multi currency, obligasi, Medium Term Notes (MTN), Negotiable Certificate of Deposit (NCD), transaksi valuta asing, produk DPLK, bank assurance, reksa dana, jasa kustodian , dan jasa trustee. Dia menjelaskan, hingga akhir triwulan II atau 30 Juni 2016 tercatat performa bisnis Bank BRI tahun 2016 mengalami pertumbuhan cukup baik.


Tercatat aset mengalami pertumbuhan 16,8 persen year on year (yoy) menjadi Rp872,9 triliun, total penyaluran kredit sepanjang triwulan ini mencapai Rp590,7 triliun atau meningkat 17,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan rasio kredit bermasalah (NPL) terjaga di level 2,3 persen untuk NPL gross dan 0,6 persen untuk NPL nett. Di sisi simpanan atau Dana Pihak Ketiga (DPK), jumlah yang berhasil dihimpun sepanjang triwulan II tahun ini mencapai Rp656,1 triliun atau meningkat sebanyak 14,5 persen yoy.


Sementara itu, Fee Based In come (FBI) BRI juga menunjukkan kenaikan hingga double digit. Perolehan FBI di triwulan II tahun 2016 tercatat tumbuh sebesar 16,9 persen yoy atau mencapai Rp4,1 triliun, di mana fee yang berasal dari e-banking meningkat hingga 24,9 persen yoy atau menjadi sebesar Rp979 miliar. Kinerja positif dari kredit, simpanan atau DPK, dan FBI tersebut kemudian menghasilkan net profit atau laba (bank only) sebesar Rp12,0 triliun.


Sementara itu, Pjs Pemimpin Wilayah BRI Semarang, Effendi Hidayat, menjelaskan, acara business gathering ini sekaligus wujud komitmen Bank BRI kepada nasabah untuk selalu memberikan informasi terbaru mengenai produk Bank BRI berkaitan dengan situasi makroekonomi domestik, global maupun kebijakan pemerintah.


“Acara business gathering merupakan rangkaian kegiatan yang tidak hanya dilakukan Bank BRI Kantor Wilayah Semarang, melainkan dilaksanakan secara nasional di 19 kantor wilayah Bank BRI di seluruh Indonesia dalam periode waktu yang hampir bersamaan untuk menunjang performa bisnis perusahaan,” katanya.

Sumber : okezone.com (Semarang, 22 Agustus 2016)
Foto : okezone.com




BERITA TERKAIT
 

AMNESTI PAJAK: Hingga Akhir 2016 BRI Tampung Dana Repatriasi Rp12 TriliunAMNESTI PAJAK: Hingga Akhir 2016 BRI Tampung Dana Repatriasi Rp12 Triliun

Aliran dana repatriasi hasil amnesti pajak yang ditampung PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. terus bertambah.selengkapnya

Dana Amnesti Topang Kredit UMKM Bank BRIDana Amnesti Topang Kredit UMKM Bank BRI

PT BRI Tbk siap genjot kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan masuknya dana tax amnesty. Corporate Secretary Bank BRI, Hari Siaga Amijarso memperkirakan dengan adanya kebijakan amnesti pajak ini, potensi dana yang masuk ke Bank BRI bisa mencapai ratusan triliun, baik dana wajib pajak yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri dalam bentuk multi currency.selengkapnya

Bank BRI Prediksi Pengguna Kartu Kredit Meningkat saat RamadhanBank BRI Prediksi Pengguna Kartu Kredit Meningkat saat Ramadhan

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Bank BRI) memprediksi jumlah pengguna kartu kredit akan meningkat saat Ramadhan. Pasalnya banyak masyarakat yang membelanjakan uangnya. "Memang hari-hari biasa ada, tapi kalau pas Ramadhan kan banyak yang beli kebutuhan rumah tangga dan barang-barang untuk dalam rangka lebaran," ujar Direktur Konsumer Bank BRI Sis Apik Wijayanto di Jakarta, Kamis (9/6/2016).selengkapnya

Bank BRI Riau Siapkan 218 Kantor Layanan Konsultasi Tax AmnestyBank BRI Riau Siapkan 218 Kantor Layanan Konsultasi Tax Amnesty

PT Bank BRI (Persero) Tbk Wilayah Riau menyiapkan 215 kantor layanan yang ada di wilayah Riau untuk melayani nasabah atau masyarakat yang ingin mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

BRI Siap Tampung Rp 50 Triliun Dana RepatriasiBRI Siap Tampung Rp 50 Triliun Dana Repatriasi

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menyiapkan berbagai instrumen keuangan baik dalam rupiah maupun valuta asing (valas), guna menampung dana repatriasi dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Potensi dana repatriasi diperkirakan masuk sebesar Rp 50 triliun ke BRI.selengkapnya

BRI Bidik Penghimpunan Dana Repatriasi Hasil Pengampunan PajakBRI Bidik Penghimpunan Dana Repatriasi Hasil Pengampunan Pajak

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. membidik penghimpunan dana repatriasi dari hasil kebijakan pengampunan pajak yang dimanfaatkan pelaku bisnis asal Sulawesi Selatan untuk ditempatkan pada sejumlah produk inevstasi perseroan.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Bill Gates Minta Robot Dikenai PajakBill Gates Minta Robot Dikenai Pajak

Pendiri Microsoft, Bill Gates berpandangan semestinya robot harus dikenai pajak seperti halnya manusia. Gagasan itu dilontarkan Gates lantaran robot punya potensi menghasilkan nilai ekonomi dan menggantikan pekerjaan manusia.selengkapnya

DPR Punya Andil pada Kenaikan Defisit APBNDPR Punya Andil pada Kenaikan Defisit APBN

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat mengungkap alasan defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus menanjak dalam beberapa tahun terakhir. Setidaknya, ada dua hal yang mendasari defisit terus membengkak.selengkapnya

PaninBank Catat Laba Naik Jadi Rp2,2 TPaninBank Catat Laba Naik Jadi Rp2,2 T

Perseroan pada periode ini mencatat pendapatan bunga Rp15,66 triliun dari Rp14,96 triliun. Pendapatan bunga tersebut berasal dari bunga rupiah menjadi Rp15,06 triliun dari Rp14,3 triliun. Pendapatan bunga valas menjadi Rp604,4 miliar dari Rp627,6 triliiun.selengkapnya

Ditjen Pajak tak percaya laporan keuangan GoogleDitjen Pajak tak percaya laporan keuangan Google

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) belum sepenuhnya mempercayai laporan keuangan yang diberikan PT Google Indonesia. Berdasarkan laporan keuangan periode 2012 hingga 2015 yang dilaporkan Google ke Ditjen Pajak, Google hanya memperoleh laba sebelum pajak Rp 74,5 miliar, dengan total keseluruhan pajak yang dibayarkan Rp 18,5 miliar.selengkapnya

Investor tunggu kebijakan pajak Trump, Asia merahInvestor tunggu kebijakan pajak Trump, Asia merah

Mayoritas saham yang diperdagangkan di bursa Asia mencatatkan penurunan pada transaksi perdagangan Senin (20/2). Data yang dihimpun CNBC menunjukkan, pada pukul 08.20 waktu Singapura, indeks Nikkei 225 Stock Average turun 0,57%. Kondisi ini terjadi seiring penguatan yen terhadap dollar AS. Pagi ini, nilai tukar yen berada di level 112,94, di bawah level 114,4 pada pekan lalu.selengkapnya

Harga Minyak Naik Saat Investor Tunggu Kebijakan Pajak TrumpHarga Minyak Naik Saat Investor Tunggu Kebijakan Pajak Trump

Harga minyak dunia pada perdagangan hari ini naik, namun keuntungannya minim karena investor sedang memperhatikan apakah peningkatan pengeboran dan catatan stok minyak Amerika Serikat (AS) akan melemahkan upaya produsen minyak untuk memangkas produksi dan membawa pasar ke dalam keseimbangan.selengkapnya

KATA MEREKA: Data Nasabah `Ditelanjangi`, Bisa Tempeleng Pengemplang PajakKATA MEREKA: Data Nasabah `Ditelanjangi`, Bisa Tempeleng Pengemplang Pajak

Program amnesti pajak atau tax amnesty akan berakhir pada 31 Maret 2017. Berdasarkan data hingga 13 Februari 2017, program amnesti pajak telah diikuti lebih dari 650 ribu wajib pajak dan mengumpulkan lebih dari Rp111 triliun uang tebusan.selengkapnya

Buka Stand, Pemkot Malang Jemput Pajak di MalBuka Stand, Pemkot Malang Jemput Pajak di Mal

Aksi jemput bola dilakukan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang atau yang dulunya dikenal dengan nama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Salah satunya yang rutin diagendakan adalah membuka pelayanan pajak di mal setiap pertengahan bulan.selengkapnya

Keberhasilan Tax Amnesty di Indonesia Akibat Panama Papers?Keberhasilan Tax Amnesty di Indonesia Akibat Panama Papers?

Peluang waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah nominal tertentu dan dalam kurun waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (tax amnesty) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa ada kekhawatiran akan adanya hukum pidana merupakan pengertian dari pengampunan pajak.selengkapnya

BPN: Aturan Teknis Pajak Tanah Nganggur dalam PembahasanBPN: Aturan Teknis Pajak Tanah Nganggur dalam Pembahasan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan penyusunan peraturan teknis mengenai pajak progresif tanah sedang dalam pembahasan dengan Kementerian Keuangan.selengkapnya



 
TAGS # :