Tax Amnesty, Berapa Dana Sosialisasi yang Dikucurkan Pemerintah?

Rabu 12 Okt 2016 10:00Admindibaca 206 kaliSemua Kategori

OKEZONE 1017

Sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty telah dilakukan pemerintah pada berbagai daerah. Tak hanya pengusaha besar, pelaku usaha UMKM pun turut menjadi sasaran sosialisasi tax amnesty oleh pemerintah.

Bahkan, sosialisasi dilakukan hingga ke luar negeri. Melalui bank persepsi, Warga Negara Indonesia (WNI) pada berbagai negara juga turut menjadi sasaran sosialisasi tax amnesty.

Melihat gencarnya sosialisasi tax amnesty ini, berapakah dana yang telah dikucurkan oleh pemerintah?

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama menuturkan, anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah selama ini tidak terlalu besar dalam melakukan sosialisasi. Namun, sosialisasi diupayakan dilakukan secara optimal dengan anggaran yang telah ditetapkan.

“Dananya enggak terlalu besar. Tapi kita gunakan untuk sosialisasi yang maksimal,” kata Hestu kepada Okezone.

Namun, Hestu enggan mengungkapkan berapa total dana sosialisasi yang telah dikucurkan hingga saat ini. Hanya saja, apabila dijumlahkan dengan total dana pengeluaran secara keseluruhan, dana ini jauh lebih kecil dibandingkan total perolehan yang telah diterima oleh pemerintah sepanjang periode pertama lalu.

“Kalau dibandingkan enggak ada apa-apanya. Jauh lebih kecil,” tuturnya.

Hestu pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah aktif menyukseskan program sosialisasi tax amnesty. Dengan dana yang tidak besar, program ini sukses menyasar berbagai lapisan masyarakat.


Sumber : okezone.com (Jakarta, 12 Oktober 2016)

Foto : Shutterstock




BERITA TERKAIT
 

Kadin DKI: Sosialisasi Tax Amnesty Oleh Pemerintah Harus Jelas Dan DetailKadin DKI: Sosialisasi Tax Amnesty Oleh Pemerintah Harus Jelas Dan Detail

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta mengharapkan adanya sosialisasi yang jelas, transparan, dan detail terkait kebijakan Tax Amnesty yang dikeluarkan pemerintah.selengkapnya

Bantu Program Pemerintah, UNAS Sosialisasi Tax AmnestyBantu Program Pemerintah, UNAS Sosialisasi Tax Amnesty

Tax Amnesty atau pengampunan pajak menjadi salah satu program pemerintah yang saat ini sedang gencar dilaksanakan. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program ini membuat Universitas Nasional (UNAS) berinisiatif melakukan sosialisasi. Sosialisasi tax amnesty dilakukan Universitas Nasional bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wilayah Jakarta Selatan pada hari Kamis, (15/9).selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Sosialisasi Tax Amnesty yang Penuh Sorak-sorai Pedagang Kramat JatiSosialisasi Tax Amnesty yang Penuh Sorak-sorai Pedagang Kramat Jati

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah menggelar sosialisasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty kepada para pedagang di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Sosialisasi dibalut dengan sesi dialog antara Direktur P2 Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama dengan para pedagang.selengkapnya

Tax Amnesty Meresahkan, Pemerintah Diminta Sosialisasi LagiTax Amnesty Meresahkan, Pemerintah Diminta Sosialisasi Lagi

Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa pemerintah harus lebih intens melakukan sosialisasi mengenai tax amnesty atau pengampunan pajak kepada masyarakat. Sebab, kebijakan tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat.selengkapnya

Kadin Dorong Pemerintah Gencarkan Sosialisasi Tax AmnestyKadin Dorong Pemerintah Gencarkan Sosialisasi Tax Amnesty

Kalangan dunia usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap pemerintah gencar melakukan sosialisasi Undang-Undang Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) untuk mencegah terjadinya penafsiran yang keliru di masyarakat.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :