Tax Amnesty, Aset Investor Lokal Diklaim Bakal Meningkat

Selasa 23 Ags 2016 15:28Administratordibaca 250 kaliSemua Kategori

okezone 104

Analis pasar modal dari Asjaya Indosurya Securities, William Surya Wijaya menyampaikan optimis program amnesti pajak berpotensi mendorong jumlah kepemilikan aset saham di dalam negeri.”Meski saat ini masih proses, tentu harapan dana repatriasi dari program amnesti pajak masuk ke instrumen di pasar modal cukup besar, dengan begitu komposisi kepemilikan aset investor lokal meningkat," ujarnya di Jakarta.

Menurut dia, instrumen investasi di dalam negeri harus segera dipersiapkan dalam mengantisipasi dana masuk, baik berupa penambahan jumlah emiten, surat utang (obligasi) dan instrumen lainnya. Dia menambahkan bahwa dengan meningkatnya kepemilikan aset oleh investor lokal fluktuasi indeks harga saham gabungan (IHSG) bisa tidak terpengaruh oleh psikologis investor asing.


Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI), Samsul Hidayat mengatakan bahwa pihaknya akan terus berupaya mendorong jumlah produk di pasar modal bertambah. ”Beberapa hari lalu (15/8) terjadi penambahan instrumen investasi berjenis exchange traded fund (ETF) yakni PT Pinacle Persada Investama," katanya.


Menurut dia, produk ETF merupakan salah satu produk di pasar modal yang diharapkan dapat memperbesar dan memperluas basis investor di dalam negeri. BEI akan terus mendorong perusahaan di bidang investasi untuk menerbitkan produknya sehingga menambah pilihan bagi investor dalam berinvestasi di pasar modal.


Dia menambahkan bahwa sejumlah perusahaan juga berniat untuk mencatatkan sahamnya di BEEEI melalui mekanisme penawaran umum perdana saham (IPO) dan penerbitan obligasi.”Yang IPO ada sekitar tujuh perusahaan, sementara obligasi ada lima perusahaan,"jelasnya.


Sementara itu tercatat, berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) periode Januari-Juli 2016, komposisi kepemilikan saham per tanggal 29 Juli 2016 tercatat investor asing masih mendominasi dengan persentase kepemilikan sebesar 64 persen senilai Rp1.922 triliun, sementara kepemilikan investor lokal sebanyak Rp1.065 triliun.

Kepemilikan aset pada obligasi korporasi dan sukuk didominasi investor lokal. Secara persentase, kepemilikan investor lokal meningkat menjadi 93 persen senilai Rp260,15 triliun, sementara sisanya merupakan kepemilikan investor asing yang sebesar Rp18,15 miliar.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 23 Agustus 2016)
Foto : okezone.com




BERITA TERKAIT
 

KPK klarifikasi kepemilikan aset pegawai Ditjen PajakKPK klarifikasi kepemilikan aset pegawai Ditjen Pajak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi sejumlah informasi terkait dengan kepemilikan aset dari Kepala Sub Direktorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno.selengkapnya

Sejak Tax Amnesty, Investor Asing Borong Saham Rp26,12 TriliunSejak Tax Amnesty, Investor Asing Borong Saham Rp26,12 Triliun

Sejak dibahas draft Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) oleh DPR, investor asing terus mengguyur bursa saham dengan pembelian bersih Rp26,12 triliun.selengkapnya

Deklarasikan Kepemilikan Saham, Bos Emiten Baja Ini Ikut Tax AmnestyDeklarasikan Kepemilikan Saham, Bos Emiten Baja Ini Ikut Tax Amnesty

Bos emiten baja asal Surabaya Gwie Gunawan menjadi peserta program amnesti pajak yang digulirkan pemerintah.selengkapnya

Euforia Pengampunan Pajak, Investor Asing Buru Saham di RIEuforia Pengampunan Pajak, Investor Asing Buru Saham di RI

Euforia pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty masih berlanjut di pasar modal Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari aksi beli investor asing cukup besar pada perdagangan saham Kamis pekan ini.selengkapnya

Dana Asing Masuk Pasar Modal Rp157 TriliunDana Asing Masuk Pasar Modal Rp157 Triliun

Bank Indonesia menyebutkan modal asing yang masuk (capital inflow) ke pasar modal dan obligasi di dalam negeri sebesar Rp157 triliun hingga pekan terakhir Oktober 2016.selengkapnya

Ini Besaran Pajak untuk Perusahaan Internet Asing dan LokalIni Besaran Pajak untuk Perusahaan Internet Asing dan Lokal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan, perusahaan penyedia konten internet atau Over The Top (OTT) lokal maupun asing tetap akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar 25 persen.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya

Persetujuan tambahan PMN BUMN dicabutPersetujuan tambahan PMN BUMN dicabut

Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya mencabut kembali persetujuan atas usulan tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017. Jumlah tambahan PMN BUMN yang disetujui, yakni sebesar Rp 2,38 triliun.selengkapnya

Menkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 TMenkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah target penerimaan pajak non migas sebesar Rp 20 triliun dalam postur sementara rancangan pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017.selengkapnya

Darmin akan libatkan koperasi di reformasi agrariaDarmin akan libatkan koperasi di reformasi agraria

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah menyiapkan skema pengembangan dan perbaikan ekonomi rakyat di industri pertanian.selengkapnya

Darmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di AgustusDarmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di Agustus

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Darmin Nasution menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan. Hal ini diungkapkan oleh Darmin dalam sambutan di kongres Koperasi ke-3 di Makassar pada Kamis (13/07).selengkapnya

IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%

International Monetery Fund (IMF) menilai bahwa bila sebuah negara ingin melakukan percepatan pertumbuhan, ada rasio pajak (tax ratio) terhadap PDB minimum yang perlu dicapai. Yakni 15% dari produk domestik bruto (PDB).selengkapnya



 
TAGS # :