Tarik-ulur Partai di Detik Akhir Keputusan Tax Amnesty

Jumat 24 Jun 2016 08:33Administratordibaca 392 kaliSemua Kategori

katadata 041

Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak telah berjalan sebulan lebih. Namun pembahasan kebijakan tax amnesty di Dewan Perwakilan Rakyat ini terseok-seok. Padahal, pemerintah berharap aturan tersebut segera disahkan untuk mengejar pemasukan dari tarif tebusan hingga Rp 165 triliun.

Seorang anggota Panitia Kerja dari pemerintah menyatakan pembahasan sejumlah pasal tidak mengalami perdebatan alot, teutama dalam pasal-pasal umum. Namun memasuki beberapa klausul yang lebih teknis, tarik-menariknya makin kuat. 


Yang dia sayangkan, Fraksi PDI Perjuangan kerap berseberangan dengan pemerintah. Dalam beberapa kali rapat, partai pengusung Presiden Joko Widodo itu kontra dengan usulan eksekutif, seperti menyangkut tarif tabusan dan periode pemberlakuan tax amnesty. “Attack habis-habisan ke pemerintah,” kata dia.

Anggota Panja dari PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan, hingga sekarang, dari 27 pasal dalam draf RUU Tax Amnesty, baru 18 pasal yang sudah kelar dibahas. Sisanya ditunda, dikebut dalam dua hari terakhir ini. Persoalan yang masih diperdebatkan yaitu tarif tebusan, objek pengampunan, dan periode penerapan. 


Dari 10 fraksi, PDI-P dan PKS tetap bersikukuh periode penerapannya hanya setengah tahun. Hal ini tak seirama dengan usulan perubahan dari pemerintah yang akan memperpanjang menjadi sembilan bulan hingga Maret 2017. “Dewan Pertimbangan Presiden malah usul hanya sampai 15 Desember 2016,” kata Hendrawan menambah argumennya.


Karena pentingnya kebijakan itu, dia berharap pembahasannya tidak dilakukan secara terburu-buru. Walau demikian sejumlah fraksi akan memperjuangkan rancangan undang-undang tersebut selesai pekan ini untuk dibawa ke sidang paripurna pada pekan depan. Dengan catatan, bila sejumlah topik belum disepakati maka pembahasannya akan diperpanjang.

Anggota Panja dari Fraksi PDI P lainnya, Andreas Eddy Susetyo, menyatakan pembahasan tax amnesty seyogyanya tidak dicampuradukkan dengan pembahasan RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016. Sebab, dia menilai hal itu dua hal berbeda mengingat tujuan utama tax amnesty  bukanlah penerimaan 2016 melainkan repatriasi.


Sementara itu, Ketua Panja Tax Amnesty DPR Supriyatno menyatakan persoalan tarif dan periode penerapan memang masih alot dibicarakan. Namun, kata Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR dari Fraksi Gerindra ini, mayoritas fraksi sepakat bila tarif tebusannya dua, tiga, dan lima persen untuk pembayar pajak yang mau menempatkan dananya di Tanah Air (repatriasi).


Begitu juga bagi wajib pajak dalam negeri yang bersedia mendeklarasikan asetnya. Lalu, tarif tebusan sebesar empat, enam, dan 10 persen akan disematkan bagi yang hanya mengumumkan asetnya di luar negeri, tanpa mengikuti repatriasi.

Adapun terkait periode penerapan yang awalnya diusulkan enam bulan, masih menjadi perdebatan. Supriyatno mengatakan ada delapan dari 10 fraksi yang setuju masa penerapannya diperpanjang menjadi sembilan bulan. Meski begitu, ia memastikan bahwa beleid ini bisa disahkan pekan depan. Kemudian disusul dengan pengesahan RAPBN-P 2016.


“Fraksi (Gerindra) sudah mengerucutkan tarif dan periode penerapannya. Tinggal beberapa fraksi saja yang kemungkinan masih agak berbeda sedikit. Nanti kami selesaikan secepatnya,” kata Supriyatno kepada Katadata, Kamis, 23 Juni 2016. Sayang, dia enggan menyebutkan partai mana yang belum sepakat.

Tax Amnesty
Tax Amnesty (Katadata)


Dalam pembahasan terakhir dengan parlemen, pemerintah mengusulkan tarif tebusan pengampunan pajak bagi yang menempaatkan dananya di dalam negeri (repatriasi) dua kali lebih rendah dari pada yang tidak mengikuti repatriasi. Perlakuan ini akan diterapkan bagai wajib pajak dalam negeri yang mau mengumumkan kekayaannya.


Semula, rencananya hanya yang merepatriasi saja yang mendapat tarif lebih rendah. Namun Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menyatakan mereka yang bersedia mengumumkan kekayaanya di dalam negeri pun akan memperoleh perlakuan sama. Tujuan utamanya agar meningkatkan likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada akhirnya.


“Pasti uangnya sudah di dalam negeri, makanya kami treat supaya tetap di dalam negeri,” kata Suahasil Nazara usai menghadiri acara Sosialisasi Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 23 Juni 2016.


Bambang Brodjonegoro
Bambang Brodjonegoro
(Arief Kamaludin | Katadata)

Penegasan serupa disampaikan Bambang Brodjonegoro. Menteri Keuangan ini mengatakan rumus penetapan tarif repatriasi dan deklarasi di dalam negeri harus lebih sedikit daripada yang hanya mendeklarasikannya dan tetap menempatkan dananya di luar negeri. Minimal dua kali lebih rendah nilainya.


Untuk repatriasi tidak boleh terlalu tinggi, supaya orang mau merepatriasi. Selisih antara repatriasi itu tidak boleh terlalu dekat, minimal dua kali. Nanti kami lihat keputusan dengan Dewan Perwakilan Rakyat,” ujarnya.


Menurut dia, ada dua kesepakatan dengan Dewan terkait penentuan golongan pembayar pajak yang mengikuti tax amnesty. Pertama, deklarasi luar negeri yang aset-asetnya berada di luar negeri, seperti properti ataupun perusahaan. Kedua, repatriasi dan deklarasi dalam negeri. Karena itulah, pembayar pajak yang asetnya dibawa atau sudah di dalam negeri mendapat tarif tebusan lebih rendah.


Untuk periode pertama, kata Bambang, disepakati tarifnya dua persen untuk repatriasi dan deklarasi dalam negeri. Serta, empat persen bagi yang hanya mendeklarasikan asetnya dan tetap di luar negeri.


Bambang berharap Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty selesai minggu ini. Dengan begitu, bisa dijadikan dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 yang juga ditargetkan selesai pekan depan.


Melihat optimisme pemerintah tersebut, Supriyatno hanya menyatakan rapat kerja RUU Tax Amnesty akan digelar besok. “Paripurnanya kami ajukan Senin pekan depan,” kata dia. Ini artinya, jika tak ada lagi pertentangan dari fraksi, terutama PDI P dan PKS, kebijakan yang sudah diusung setahun lalu itu akan diputuskan sehari sebelum rapat paripurna APBN P 2016.


Yang Masih Alot

                                                                                  Pemerintah                DPR

Tarif (Persen)                                     

Repatriasi/Deklarasi Dalam Negeri                            1, 2, 3                         2, 3, 5                         

Deklarasi Luar Negeri                                                2, 4, 6                        4, 6, 10

Periode (Bulan)                                                             6                                  9         

Sumber : katadata.co.id (23 Juni 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri SamaUU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri Sama

Tarif uang tebusan atas harta yang sudah berada di dalam negeri dan harta yang akan direpatriasi dari luar negeri ke Tanah Air sama dan progresif tiap periodenya. Sementara, tarif uang tebusan untuk UMKM berlaku flat.selengkapnya

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 TahunUU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 Tahun

Harta di dalam negeri yang dideklarasikan maupun harta dari luar negeri yang direpatriasikan wajib berada di Tanah Air minimal selama 3 tahun. Menurut pasal 9 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, perhitungan masa tiga tahun untuk harta yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak diterbitkannya surat keterangan.selengkapnya

Pemerintah dan DPR Masih Alot Bahas Tarif dan Periode Tax AmnestyPemerintah dan DPR Masih Alot Bahas Tarif dan Periode Tax Amnesty

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak masih alot. Misalnya terkait skema hingga tarif tebusan kebijakan tax amnesty ini masih diperdebatkan DPR dengan perwakilan pemerintah, dan belum menemui titik kesepakatan. Bahkan, memasuki pekan kedua Juni ini, Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Supriyatno mengatakan beberapa hal teknis masih dibahas. Pemerintah, kata dia, mengajukanselengkapnya

Menteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus DikejarMenteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus Dikejar

Periode I program pengampunan pajak alias tax amnesty terbilang berjalan sukses. Sebab perolehan dana tebusan telah mencapai lebih dari setengah dari target Rp165 triliun.selengkapnya

Tahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-UndangTahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-Undang

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pada tahun 2016 ini, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan 10 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Antara lain Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Undang-Undang tentang Amnesti Pajak, serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


DJP: proses pemeriksaan WP melalui validasi dataDJP: proses pemeriksaan WP melalui validasi data

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang belum melapor harta dengan benar melalui validasi data dan berlangsung secara profesional.selengkapnya

DJP: tujuh WP kurang bayar Rp5,7 miliarDJP: tujuh WP kurang bayar Rp5,7 miliar

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menemukan sebanyak tujuh Wajib Pajak tercatat kurang bayar senilai Rp5,7 miliar setelah melakukan pemeriksaan pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 mulai September lalu.selengkapnya

`Presiden Sepakat bahwa `Tax Amnesty` Hanya Sekali...``Presiden Sepakat bahwa `Tax Amnesty` Hanya Sekali...`

Setelah program pengampunan pajak atau tax amnesty usai, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan lebih gencar mengambil langkah penegakan hukum dengan menindak wajib pajak yang melanggar.selengkapnya

Orang Kaya di Singapura Bakal Bayar Pajak Lebih TinggiOrang Kaya di Singapura Bakal Bayar Pajak Lebih Tinggi

Singapura akan memastikan sistem perpajakannya berdasar pada kinerja ekonomi yang solid dan prinsip bahwa wajib pajak dengan penghasilan lebih tinggi membayar pajak lebih tinggi pula.selengkapnya

Pelajari Perpajakan, Komisi XI DPR & Dirjen Pajak Diam-diam Pelesiran ke Australia & EkuadorPelajari Perpajakan, Komisi XI DPR & Dirjen Pajak Diam-diam Pelesiran ke Australia & Ekuador

Tanpa banyak hiruk pikuk, Komisi XI DPR ternyata melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Australia dan Ekuador terkait pembahasan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP.selengkapnya

Laporlah sebelum Pajak menjemputmuLaporlah sebelum Pajak menjemputmu

Batas akhir tahun 2017 yang makin dekat membuat Kementerian Keuangan bergerak cepat menjaring minat wajib pajak (WP) agar mengungkapkan harta tersembunyi secara sukarela. Itu sebabnya, Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen, Setoran Pajak Bakal Naik?Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen, Setoran Pajak Bakal Naik?

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akan membebaskan sanksi pajak kepada Wajib Pajak (WP) yang sudah ikut tax amnesty maupun yang belum ikut. Langkah pemerintah mengeluarkan kebijakan ini dinilai pengusaha tidak akan mampu mendongkrak penerimaan pajak yang ditargetkan Rp 1.283,6 triliun hingga akhir 2017.selengkapnya

Sri Mulyani Terus Telusuri Data Paradise PapersSri Mulyani Terus Telusuri Data Paradise Papers

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pihaknya akan terus melakukan verifikasi terhadap data dalam Paradise Papers. Dalam dokumen tersebut, memuat sekitar 13,4 juta nama yang diam-diam berinvestasi di negara lain, termasuk warga negara Indonesia.selengkapnya

Perusahaan Migas Ingin Pelaksanaan Pajak Gross Split TransparanPerusahaan Migas Ingin Pelaksanaan Pajak Gross Split Transparan

Indonesian Petroleum Association (IPA) menginginkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pajak bagi hasil produksi minyak dan gas bumi (migas) gross split‎ jelas dan transparan. Saat ini PP gross split masih dalam proses penerbitan.selengkapnya

Pengusaha Girang Sri Mulyani Hapus Denda 200 PersenPengusaha Girang Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik langkah Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menghapus denda bagi para peserta pengampunan pajak (tax amnesty) maupun yang belum ikut untuk melaporkan seluruh hartanya di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya



 
TAGS # :