Target Penerimaan Pajak Bisa Tercapai Lewat Amnesti Pajak

Kamis 25 Ags 2016 08:44Administratordibaca 162 kaliSemua Kategori

tax amnesty 010

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III turut memanfaatkan pemberlakuan program Amnesti Pajak sebagai upaya pemenuhan target perolehan pajak tahun 2016 sebesar Rp 16,454 triliun.

"Tidak tertutup kemungkinan, program amnesti pajak ini mendatangkan wajib pajak baru karena selama ini tidak pernah melaporkan penghasilan atau hartanya sama sekali," kata Kepala Bidang Pelayanan dan Penyuluhan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jabar III Mahdaniar. Mahdaniar menyampaikan hal tersebut di sela sosialisasi Amnesti Pajak di hadapan 800 undangan yang hadir di Hotel Harris Kota Bekasi, Rabu, 24 Agustus 2016.


Mahdaniar menyebutkan, dari perkiraan 10 juta warga yang tinggal di wilayah tugas Kanwil DJP Jabar III, yakni Kota Bekasi, Depok, serta Kota dan Kabupaten Bogor, sebanyak 2,3 juta di antaranya terdaftar sebagai wajib pajak. Hanya saja sepanjang 2016 ini baru 585 ribu wajib pajak dari total tersebut yang sudah melaporkan pajak tahunannya.


Kemudian dari jumlah tersebut, baru 60.000 wajib pajak yang membayarkan pajaknya karena mayoritas sisanya merupakan wajib pajak berupa karyawan yang pajaknya sudah dibayarkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja. "Jadi meskipun kesadaran warga menjadi wajib pajak sudah cenderung baik, tapi kepatuhan pelaporan pajaknya masih harus ditingkatkan," ucapnya.


Namun demikian, Mahdaniar menilai potensi penambahan jumlah wajib pajak di wilayah tugas Kanwil DJP Jabar III masih cukup tinggi. Terlebih posisi wilayah tugasnya yang merupakan daerah tetangga ibukota DKI Jakarta.


"Wajib pajak baru bisa terdaftar saat warga memanfaatkan program amnesti pajak ini. Dengan tambahan wajib pajak, mudah-mudahan saja target realisasi rutin pajak sebesar Rp 16,454 triliun bisa tercapai," katanya.


Mahdaniar menambahkan, sejak dicanangkannya kebijakan amnesti pajak per 1 Juli 2016, wajib pajak yang sudah memanfaatkan program tersebut di Kanwil DJP Jabar III baru sebanyak 298 surat pelaporan harta dengan total nilai tebusan berkisar Rp 1 triliun. Sebanyak 111 sph yang sudah masuk berasal dari wajib pajak di Kota Bekasi.


Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat Primbang menambahkan, masih minimnya realisasi wajib pajak yang berpartisipasi, diperkirakan karena mereka masih mengkalkulasi keuntungan dari program ini. Selain itu, masih banyak pula dokumen yang harus dipenuhi dalam proses penyiapan pelaporan.


"Kami hanya coba meyakinkan kepada warga bahwa amnesti pajak ini merupakan kesempatan emas. Manfaatkan sebaik mungkin dengan mengungkap harta yang dimiliki sejujur-jujurnya agar tak mendatangkan konsekuensi berupa penjatuhan sanksi berupa denda sebesar 200 persen," katanya.

Sumber : pikiran-rakyat.com (Bekasi, 24 Agustus 2016)
Foto : klinikpajak.co.id




BERITA TERKAIT
 

Ini Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestyIni Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax Amnesty

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya

Miris, dari 1.200 Wajib Pajak Besar di Indonesia, Baru 51 yang Ikut Amnesti PajakMiris, dari 1.200 Wajib Pajak Besar di Indonesia, Baru 51 yang Ikut Amnesti Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga Jumat (2/9/2016) kemarin mencatat baru 51 wajib pajak besar orang pribadi ‎yang mengikuti program amnesti pajak.selengkapnya

Tiga Kelompok Masyarakat yang tidak Wajib Ikut Amnesti PajakTiga Kelompok Masyarakat yang tidak Wajib Ikut Amnesti Pajak

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Beleid ini diterbitkan salah satunya untuk menjawab keresahan masyarakat kecil atas kebijakan amnesti pajak.selengkapnya

Ada Komisaris Perusahaan Tambang yang Tebusan Amnesti Pajaknya Hanya Rp 200 RibuAda Komisaris Perusahaan Tambang yang Tebusan Amnesti Pajaknya Hanya Rp 200 Ribu

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menyebutkan, keikutsertaan amnesti pajak dari pelaku usaha sektor energi termasuk minyak dan gas bumi (migas) serta pertambangan belum optimal.selengkapnya

Menkeu Kaget Sudah Ada Wajib Pajak yang Bayar Tebusan Tax AmnestyMenkeu Kaget Sudah Ada Wajib Pajak yang Bayar Tebusan Tax Amnesty

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro cukup kaget dengan antusiasme Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mendukung program pengampunan pajak atau tax amnesty. Sejauh ini sudah ada 11 Wajib Pajak (WP) yang mendaftar sebagai peserta tax amnesty, bahkan menyetor uang tebusan atas deklarasi hartanya.selengkapnya

Kantor Pajak Ramai Warga yang Bertanya Soal Program Tax AmnestyKantor Pajak Ramai Warga yang Bertanya Soal Program Tax Amnesty

Ketua Sub Tim Peneliti Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang I, Aep Saepuloh mengatakan sejak diberlakukannya program pengampunan pajak (tax amnesty) pada Senin (18/7), antusiasme masyarakat terhadap program ini sudah mulai terlihat. "Untuk antusiasme sudah mulai terlihat. Secara umum mereka masih menanyakan informasi secara global, seperti apa itu tax amnesty, formulir-formulirselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Baru 2,5% Wajib Pajak di Sumut Ikut Tax AmnestyBaru 2,5% Wajib Pajak di Sumut Ikut Tax Amnesty

Tahap kedua pengampunan pajak (tax amnesty) akan berakhir di Desember 2016 ini. Namun, kurang dari 30 hari penutupan tahap kedua itu, total wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas tax amnesty belum maksimal. Bedasarkan catatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara-I,selengkapnya

Credit Suisse bekukan rekening gelap warga ASCredit Suisse bekukan rekening gelap warga AS

Demi memulihkan nama baik, perbankan raksasa asal Swiss, Credit Suisse Group AG membekukan puluhan rekening yang dicurigai milik warga Amerika Serikat (AS). Sumber Bloomberg berbisik, pembekuan rekening ini merespons desakan Badan Pajak AS atawa Internal Revenue Service (IRS).selengkapnya

TERPOPULER: Sosialisasi Tax Amnesty di Thamrin City, Ditjen Pajak Bidik UMKMTERPOPULER: Sosialisasi Tax Amnesty di Thamrin City, Ditjen Pajak Bidik UMKM

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali melakukan sosialisasi program pengampunan pajak alias tax amnesty. Kali ini Ditjen Pajak menggelar sosialisasi di salah satu pusat usaha kecil-menengah (UKM) terbesar di Indonesia yakni Thamrin City.selengkapnya

Google Janji Bayar PajakGoogle Janji Bayar Pajak

Perusahaan raksasa internet Google akhirnya berkomitmen untuk membayar pajak. Kepastian untuk membayar pajak itu dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Kamis (1/2/2016).selengkapnya

Tebusan WP Real Estat Capai Rp3,07 TriliunTebusan WP Real Estat Capai Rp3,07 Triliun

Kementerian Keuangan mengungkapkan, hingga Selasa (29/11), baru sekitar 5.300 wajib pajak dari kalangan pelaku usaha real estat yang telah mengikuti program pengampunan pajak dengan total nilai tebusan Rp3,07 triliun. Padahal, Kementerian Keuangan mencatat, setidaknya ada 26.247 wajib pajak (WP) dari kalangan pelaku usaha real estat. Dengan demikian, baru sekitar 20,20% dari WP kalangan real estatselengkapnya

Apindo Minta Ditjen Pajak tidak Menakuti-Nakuti Wajib PajakApindo Minta Ditjen Pajak tidak Menakuti-Nakuti Wajib Pajak

Pemerintah kembali mengingatkan adanya risiko yang harus ditanggung oleh wajib pajak bila tidak melaporkan harta dan asetnya yang belum tercatat melalui amnesti pajak. Mengacu pada pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk melakukan tindakan tegas bagi wajib pajak yang diketahui ternyata memiliki harta dan aset yang belum dilaporselengkapnya

Ini Kisah Menkeu tentang Sumber PMN untuk BUMNIni Kisah Menkeu tentang Sumber PMN untuk BUMN

Seharusnya dalam acara tersebut Menkeu, Sri didampingi oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, namun dengan alasan yang tidak jelas Menteri Rini tidak hadir dalam acara sosialisasi tersebut.selengkapnya

Kepatuhan Masih Rendah, Sri Mulyani: Pajak untuk Merah Putih!Kepatuhan Masih Rendah, Sri Mulyani: Pajak untuk Merah Putih!

Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat bahwa hingga saat ini kepatuhan pajak masih tergolong rendah. Dari total 31,7 juta wajib pajak (WP) terdaftar, total tax ratio hanya mencapai 13%. Padahal di negara-negara lainnya, total tax ratio dapat mencapai 20%. "Tahun 2016 ada 32,7 juta wp terdaftar.selengkapnya

Menkeu Sedih BUMN Ogah Ikut TA Tapi Ngarep PMNMenkeu Sedih BUMN Ogah Ikut TA Tapi Ngarep PMN

Hal tersebut dikatakan oleh Menkeu Sri saat acara sosialisasi tax amnesty bagi jajaran direksi dan komisaris BUMN, di Gedung Pertamina Jakarta Rabu (30/11/2016).selengkapnya

Pemda Bisa Menjadi Ujung Tombak Pencapaian Target Tax AmnestyPemda Bisa Menjadi Ujung Tombak Pencapaian Target Tax Amnesty

Pemerintah didorong bisa melibatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk memaksimalkan program pengampunan pajak (tax amnesty) periode II yang menyasar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Karena banyak UMKM berada di daerah dan merupakan binaan pemda. Sehingga sosialisasi lewat pemda merupakan cara yang efektif kepada UMKM tersebut.selengkapnya



 
TAGS # :