Target Pajak Tak Realistis, Jokowi Setujui Usul Sri Mulyani

Selasa 9 Ags 2016 14:23Administratordibaca 440 kaliSemua Kategori

katadata 094

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung dan menyetujui usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani memangkas belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Ini dilakukan karena Jokowi mulai menyadari bahwa target penerimaan pajak tahun ini tidak realistis.

"Itu memang harus dilakukan, karena kita butuh APBN yang kredibel," kata Jokowi dalam keterangannya  usai sosialisasi kebijakan pengampunan pajak di Hotel Intercontinental Kota Bandung, Senin (8/8).


Dia mengatakan hampir semua negara perekonomiannya terguncang saat ini. Ada negara yang pertumbuhan ekonominya turun sampai 4 persen. Bahkan ada yang sampai minus hingga tiga persen. Negara-negara yang di dekat-dekat Indonesia banyak yang pertumbuhannya turun hingga 1-1,5 persen.

Menurutnya di tengah kondisi perekonomian global seperti ini, pemerintah haruslah mengambil langkah realistis untuk kembali menata APBN. Dia pesimistis target dalam penerimaan dalam APBN-P 2016 bisa tercapai.


"Kalau dihitung-hitung lagi, kami perkirakan tidak mungkin (targetnya terkejar). Kita harus realistis. Apa yang dilakukan Bu Menkeu itu sebuah hal yang sangat nalar dan masuk kalkulasi, saya setujui," ujarnya.


Jokowi mengatakan pos anggaran belanja kementerian dan lembaga yang terkena pemangkasan diantaranya biaya operasional dan perjalanan dinas. Mengenai komponen belanja lain yang terkena pemangkasan, dia meminta Sri Mulyani untuk menjelaskannya.


Mengenai hal ini Sri Mulyani mengatakan bahwa dirinya bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro akan terus menyisir belanja kementerian/lembaga yang bisa dikurangi.


Sebelumnya, usai dilantik menjadi Menteri Keuangan, pada 26 Juli lalu, Sri Mulyani sempat menyatakan bahwa target penerimaan negara tahun cukup ambisius. Sri merasa target pajak dalam APBN-P tahun ini sebesar Rp 1.539 triliun terlalu tinggi dan tidak realistis.


Dia memperkirakan hingga akhir tahun realisasi penerimaan pajak kemungkinan hanya akan mencapai Rp 1.320. Artinya masih akan ada kekurangan penerimaan sebesar Rp 219 triliun. Defisit ini akan tetap terjadi meski pemerintah telah memberlakukan program pengampunan pajak (Tax Amnesty) sejak pertengahan Juli.


Dengan adanya kekurangan penerimaan, perlu ada penyesuaian juga dari sisi belanja. Pemangkasan belanja dilakukan agar APBN-P 2016 menjadi kredibel. Defisitnya bisa tetap terjaga dan tidak menimbulkan krisis kepercayaan terhadap anggaran negara.


Mantan Direktur Bank Dunia ini pun mengusulkan agar pos belanja negara dalam APBN-P 2016 dipangkas Rp 133,8 triliun. Rinciannya belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 65 triliun dan dana transfer daerah sebesar Rp 68,8 triliun.


“Jadi kredibilitas, confidence, dan trust itu harus ditegakkan, mulai dari angka-angka APBN yang bisa mencerminkan realita ekonomi yang kita hadapi,” ujar Sri. 


Dalam APBN-P target pajak sebenarnya sudah dikurangi hingga Rp 76 triliun, sementara belanja K/L dipangkas hingga Rp 50 triliun. Namun karena targetnya masih terlalu tinggi, tidak menutup kemungkinan pemerintah kembali mengajukan revisi APBN-P 2016 kepada DPR.


“Kami akan melakukan apa yang memang bisa dilakukan oleh pemerintah,” kata Sri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan meski sudah direvisi, APBN bisa saja kembali diubah. Hal ini tidak menyalahi aturan apa pun. Namun, bisa saja perubahan ini dilakukan tanpa merevisi Undang-Undang (UU) APBN.


Dia juga belum mau menjelaskan kemungkinan penerbitan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk mengubah UU APBN. Sebab, pemerintah masih mengkaji potensi penerimaan negara. “Saya tidak mau simpulkan dulu. Pemerintah sedang menyisir kemampuan penerimaan yang sebenarnya,” kata Darmin.

Sumber : katadata.co.id (9 Agustus 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

Kejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri MulyaniKejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan tiga tindakan untuk mengejar target-target Presiden Joko Widodo yang menurut dia cukup ambisius. Target yang dimaksudnya, penerimaan negara dan target penerimaan dari program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Sri Mulyani Akui Target Penerimaan APBN 2016 Cukup AmbisiusSri Mulyani Akui Target Penerimaan APBN 2016 Cukup Ambisius

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan target penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 cukup ambisius. Kemudian, ditambah target dari kebijakan pengampunan paja atau tax amnesty. Untuk itu, dia meminta seluruh jajaran Ditjen Pajak menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. http://klinikpajak.co.id/admin/master/news.php?edit=MjIxNw%3D%3D&tab=#selengkapnya

Penerimaan Pajak Minus Rp 219 T, ini Belanja Dipangkas Sri MulyaniPenerimaan Pajak Minus Rp 219 T, ini Belanja Dipangkas Sri Mulyani

Menteri Keuangan, Sri Mulyani memprediksi pendapatan pajak tahun 2016 tidak akan mencapai target seperti yang ditetapkan dalam APBN-P 2016. Pendapatan negara dari sektor pajak diperkirakan minus Rp 219 triliun, sehingga perlu penyesuaian atau pemangkasan belanja.selengkapnya

Menkeu Akan Ubah Postur Belanja APBN-P 2016Menkeu Akan Ubah Postur Belanja APBN-P 2016

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan akan mengubah postur belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016, menilik dari kemungkinan terjadinya pelebaran defisit anggaran yang sudah ditetapkan sebesar Rp2,35 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).selengkapnya

Anggaran Belanja Terpangkas Rp 133 Triliun, Ini Kata Menko DarminAnggaran Belanja Terpangkas Rp 133 Triliun, Ini Kata Menko Darmin

Baru seminggu menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani langsung 'bersih-bersih' Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Total belanja Kementerian/Lembaga (K/L) serta transfer ke daerah dipotong sebesar Rp 133 triliun.selengkapnya

Pajak, Utang dan Kredibilitas APBN di Tahun Ketiga JokowiPajak, Utang dan Kredibilitas APBN di Tahun Ketiga Jokowi

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, pemerintah menargetkan penerimaan dalam negeri sebesar Rp 1.748,9 triliun. Sebesar Rp 1.271,7 triliun berasal dari penerimaan khusus pajak non minyak dan gas bumi (migas).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan peserta pengampunan pajak (tax amnesty) yang gagal merealisasikan komitmen repatriasi alias pemulangan harta dari luar negeri ke dalam negeri tidak terancam denda 200%. Tapi, harus membayar pajak penghasilan atas harta terkait ditambah dengan sanksi administrasi 2% per bulan yang dihitung sejak 1 Januari 2017.selengkapnya

Data pelaku e-commerce mulai dihimpunData pelaku e-commerce mulai dihimpun

Pemerintah mulai merealisasikan langkah dalam mengelola kegiatan perdagangan digital, e-commerce. Salah satu langkah konkretnya dengan mendata jumlah pelaku usaha yang berkecimpung dalam kegiatan bisnis tersebut.selengkapnya

Aturan pajak e-commerce fokus di barang imporAturan pajak e-commerce fokus di barang impor

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Kemkeu susun PMK pajak e-commerceKemkeu susun PMK pajak e-commerce

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis perdagangan online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang tengah disiapkan mencakup kebijakan kepabeanan dan pajak.selengkapnya

2018, DJP Bakal Punya Core Tax Administration System Baru2018, DJP Bakal Punya Core Tax Administration System Baru

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan tengah menyusun regulasi mengenai core tax system perpajakan yang baru.selengkapnya

PAJAK E-COMMERCE: Pemerintah Siapkan Insentif Bagi Non-PKPPAJAK E-COMMERCE: Pemerintah Siapkan Insentif Bagi Non-PKP

Rencana beleid perlakuan fiskal terhadap e-commerce atau dagang-el juga akan memberikan insentif bagi pelaku dagang-el yang tidak masuk kategori pengusaha kena pajak.selengkapnya

Potensi Pajak di Kota Solo Terancam Hilang karena UPT DibubarkanPotensi Pajak di Kota Solo Terancam Hilang karena UPT Dibubarkan

Pembubaran 16 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemerintah Kota (Pemkot) Solo oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berdampak terhadap optimalisasi pelayanan daerah.selengkapnya

Selangkah Lagi, Plastik Kena CukaiSelangkah Lagi, Plastik Kena Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengklaim hampir semua lembaga maupun institusi telah menyetujui untuk menjadikan plastik sebagai barang kena cukai (BKC) baru.selengkapnya

744 Mobil Mewah di Jakarta Ngemplang Pajak, Siapa Saja?744 Mobil Mewah di Jakarta Ngemplang Pajak, Siapa Saja?

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengumumkan data kendaraan mewah roda empat yang mengemplang pajak. Total pajak yang belum terbayarkan adalah Rp 26 miliar dari 744 mobil seharga Rp 1 miliar.selengkapnya

Sama Bayar Pajak, Alasan MA Putus Aturan Pembatasan Sepeda MotorSama Bayar Pajak, Alasan MA Putus Aturan Pembatasan Sepeda Motor

Mahkamah Agung (MA) telah mencabut Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang pembatasan sepeda motor melintasi Jalan Thamrin. Menurut Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah, putusan itu mencerminkan pihaknya mengedepankan hak asasi.selengkapnya



 
TAGS # :