Pemerintah Jokowi-JK besar kemungkinan akan menurunkan target penerimaan pajak 2016 yang dipatok Rp 1.360 triliun.
Hal ini diamini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.
Beberapa waktu lalu ia menyatakan bahwa buruknya realisasi pajak 2015, kemungkinan akan mendorong pemerintah menurunkan target pajak tahun ini lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.
Jelas, revisi mutlak harus dilakukan, jika melihat fakta bahwa target tahun ini pertumbuhannya mencapai 28,84% dari realisasi pajak tahun lalu.
Catatan Biro Riset KONTAN, dalam 12 tahun terakhir, pertumbuhan target pajak terhadap realisasi tahun sebelumnya rata-rata hanya 19,86%. Artinya, target tahun ini jauh di atas rata-rata. Pada saat realisasi pajak melebihi target saja, seperti pada tahun 2004, 2005 dan 2008, pertumbuhan target hanya 14,49%,
24,51% dan 1,10%.
Jangan sampai pemerintahan Jokowi-JK mengulangi kesalahan tahun 2015 yang menetapkan pertumbuhan target 31,38% dari realisasi tahun sebelumnya. Alhasil, realisasinya jeblok hanya 81,9%. Bahkan, angka pertumbuhan 31,38% tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang 12 tahun terakhir. Belum lagi melihat kenyataan banyaknya revisi beleid pajak yang tidak berjalan sesuai rencana.
Memang, kalau hanya dilihat dari sisi pertumbuhan target tiap tahunnya, maka pertumbuhan target pajak tahun ini merupakan yang terendah selama 12 tahun terakhir.
Pasalnya, dengan target sebelumnya saja sebesar Rp 1.360 triliun, maka pertumbuhannya hanya 5,08% dari target tahun 2015 yang ditetapkan Rp 1.294,30 triliun. Apalagi jika diturunkan, maka akan lebih rendah lagi.
Selama periode 2004-2015, pertumbuhan target penerimaan pajak terendah adalah tahun 2014 sebesar 7,75% dengan realisasi 91,86%.
Sedangkan pertumbuhan target tertinggi adalah tahun 2006. Saat itu penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp 371,71 triliun. Angka tersebut tumbuh 35,84% dibanding tahun sebelumnya yang dipatok Rp 273,63 triliun.
Meskipun targetnya sangat ambisius, realisasi tahun 2006 bisa dibilang cukup baik yakni 96,37%. Darussalam, pengamat perpajakan Universitas Indonesia (UI), mengamini bahwa target pajak tahun ini masih terlalu tinggi. "Harus dilihat dari realisasi tahun sebelumnya, sehingga hitungan targetnya lebih realistis," ujarnya. Apalagi secara teori, hitungan persentase pertumbuhan target penerimaan pajak adalah dua kali pertumbuhan ekonomi plus 2%-3% angka extra effort (upaya ekstra).
Jika pertumbuhan ekonomi tahun lalu di angka 5%, maka angka pertumbuhan yang wajar adalah 12%-13%. Darussalam juga menambahkan, upaya mendesak untuk mencapai target pajak adalah segera melakukan reformasi administrasi Dirjen Pajak dari yang saat ini konvensional menjadi semi independen.
Sehingga Dirjen Pajak bisa memiliki wewenang sendiri dalam hal menentukan Sumber Daya Manusia (SDM), organisasi dan keuangan mereka. "Membenahi administrasi, untuk saat in jauh lebih penting daripada reformasi kebijakan dan hukum," pungkasnya.
Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 26 Januari 2016)
Foto : pajak.go.id
Sri Mulyani Bilang Target Pajak Tahun Ini Hanya Akan Tercapai 86 PersenMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak 2016 yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar Rp 1.539,2 triliun, diperkirakan tidak tercapai.selengkapnya
Kekurangan Target Pencapaian Pajak Tahun Ini Diprediksi Rp 219 Triliun LebihSelisih antara realisasi penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) dengan target tahun ini atawa shortfall penerimaan perpajakan terancam melebar dari perkiraan pemerintah yang sebesar Rp 219 triliun.selengkapnya
Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015PT EK Prima Ekspor Indonesia memiliki surat tagihan pajak Rp 78 miliar.selengkapnya
Strategi Menkeu Kejar Target Pajak Tahun 2016Realisasi penerimaan pajak hingga tanggal 25 September 2016 hanya sebesar Rp729,7 triliun atau 55 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan sebesar Rp1.355,2 triliun.selengkapnya
Sri Mulyani Kejar Target Penerimaan Pajak Rp1.320 T Tahun IniMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui, penerimaan pajak sampai kuartal III tahun 2016 masih jauh dari apa yang diharapkan hingga akhir tahun. Meski begitu mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tersebut melihatnya sebagai sebuah tantangan besar.selengkapnya
Tahun Lalu Tak Capai Target, Sri Mulyani Incar Wajib Pajak BesarKementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat terjadi shortfall penerimaan negara di 2015 sebesar penerimaan pajak sebesar Rp248.9 triliun dari target sebesar Rp1.489,3 triliun. Guna memperkecil shortfallyang terjadi di 2016, pemerintah sudah menyiapkan beberapa langkah antisipasinya.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunMeski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya
Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyMenteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya
Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya
Pungutan pajak orang kaya belum optimalPemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya
Pemerintah pantau terus penerimaan pajakRealisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya
SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya
DJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkatDirektorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meyakini penerimaan pajak akan meningkat pada semester II-2017, meski realisasi pendapatan dari sektor pajak hingga akhir Juli 2017 belum mencapai 50 persen.selengkapnya
BI: Inflasi Juli 2017 TerkendaliInflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2017 tercatat sebesar 0,2 persen secara bulanan (mtm).selengkapnya
Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOIMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya
Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya
DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaKomisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya
Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya
