Tanpa Tax Amnesty, Menkeu: Penerimaan Digenjot Seperti Sepeda

Jumat 13 Mei 2016 18:59Administratordibaca 359 kaliSemua Kategori

katadata 014

Berbagai upaya ditempuh pemerintah agar pengampunan pajak terlaksana tahun ini. Mulai dari sosialiasi ke publik, meyakinkan pengusaha, ekonom, hingga manyatukan suara di tubuh pemerintah. Juga, ini termasuk yang paling berat, membuat Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui kebijakan tax amnesty.

Pembahasan di DPR sudah dimulai sejak akhir tahun lalu. Namun sejauh ini baru terbentuk Panitia Kerja Tax Amnesty. Sidangnya pun tertunda begitu Dewan memasuki masa reses hingga awal pekan depan.


Walau begitu, dalam diskusi dengan sejumlah pimpinan media, Kamis malam, 12 Mei 2016, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro tetap optimistis kebijakan yang dianggap paling krusial pada tahun ini akan terlaksana. Sebab, tak semua dari 27 pasal RUU Pengampunan Pajak hendak dibahas. “Hanya beberapa pasal krusial,” kata Bambang. “Pada persidangan berikut bisa menjadi undang-undang.”

Ini adalah kesekian kali Bambang menyuarakan keyakinan besarnya. Pada Februari lalu, ketika dia menggelar pertemuan dengan sejumlah pejabat otoritas keuangan, moneter, ekonom, dan kalangan pengusaha, di Gedung Dhanapala  Kementerian Keuangan, dia pun menebar optimisme atas kebijakan tersebut.


Namun aral menghadang di Senayan. DPR sempat  meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan amanat presiden (Ampres). Isinya terkait permintaan komitmen pemerintah untuk mendukung RUU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diinisiasi Dewan. Walau Jokowi telah mengeluarkan Ampres, sejarah mencatat tak serta-merta tax amnesty berubah menjadi undang-undang.


Kondisi seperti inilah yang dikhawatirkan sejumlah kalangan. Ketergantungan besar pemerintah kepada tax amnesty untuk mendatangkan pemasukan negara melalui tarif tebusan dapat menjadi “bom waktu”. Juga harapan besar dana warga Indonesia di luar negeri kembali ke Tanah Air melalui skema repatriasi, yang menurut perkiraan Bambang sekitar Rp 1.000 triliun.


Untuk menampik keraguan itu, Bambang menegaskan telah menyiapkan antisipasi untuk menjaga penerimaan negara jika tax amnesty gagal. “Plan B sudah kami siapkan,” katanya. Ada atau tanpa pengampunan pajak, Bambang memastikan pemerintah akan mendongkrak penerimaan pada Juni 2016.

Di hadapan banyak juru warta keesokan harinya, di kembali mengeluarkan pernyataan senada. “Kami genjot penerimaan negara seperti sepeda,” kata Bambang usai rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan di kantornya, Jakarta, Jumat, 13 Mei 2016.

Sejatinya, kebijakan pengampunan pajak menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menetapkan target penerimaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Jika diterapkan setahun, pemerintah memperkirakan ada tambahan penerimaan senilai Rp 60 – 80 triliun.


Menurut Bambang, risiko tahun ini berasal dari penurunan harga minyak dunia dan komoditas yang berimbas pada berkurangnya potensi penerimaan sebesar Rp 90 triliun. Pada APBN 2016, pemerintah membidik penerimaan perpajakan Rp 1.546,7 triliun. Berdasarkan hal itu, diperkirakan ada selisih antara target dan realisasi (shortfall) senilai Rp 200 triliun.


Pada kuartal  pertama 2016, realisasi belanja Kementerian dan Lembaga baru Rp 82,7 triliun atau sekitar 10,6 persen dari total pagu APBN 2016. Realisasi ini hanya naik 0,21 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Presiden Joko Widodo pun meminta Kementerian dan Lembaga memaksimalkan penyerapan anggaran di kuartal berikutnya, dengan harapan ekonomi tumbuh membaik.

Sayangnya, per 8 Mei, penerimaan negara baru 23 persen dari target Rp 1.822,5 triliun atau sekitar Rp 419,2 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak -di luar bea dan cukai- mencapai 20 persen dari rencana Rp 1.360,2 triliun atau setara Rp 272,04 triliun. Sementara belanja pemerintah sudah mencapai 28 persen senilai Rp 586,8 triliun. Artinya, defisit anggaran sudah mencapai Rp 167,62 triliun, 1,32 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).


Jika memaksakan penerimaan pajak melalui intensifikasi, dunia usaha bisa tertekan karena ekonomi masih dalam tren perlambatan. Saat ini, rendahnya penerimaan pajak disebabkan oleh menurunnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atau karena kecilnya dorongan belanja masyarakat.


Namun, Bambang enggan berkomentar terkait recana Peraturan Pemerintah tentang Deklarasi Pajak untuk meningkatkan penerimaan. Rencana PP Deklarasi dicetuskan Jokowi beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah berkomitmen menjaga defisit anggaran tidak lebih dari 2,5 persen untuk memberi ruang bagi defisit anggaran daerah. Sebagai antisipasi kemungkinan melebarnya shortfall pajak, pemerintah akan memotong belanja modal yang bukan prioritas.

Sumber : katadata.co.id (13 Mei 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

Pemerintah Fokus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Capai Target Penerimaan 2016

Kemenkeu - Untuk dapat mencapai target penerimaan perpajakan tahun 2016, Pemerintah akan fokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menilai, potensi penerimaan pajak dari Wajib Pajak orang pribadi masih dapat digali. Dalam konferensi pers terkait penerimaan pajak tahun 2015 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta pada Senin (11/1) kemarin, Menkeuselengkapnya

Pemasukan Berkurang, Pemerintah Pangkas Anggaran Untuk Sejumlah Kementerian dan LembagaPemasukan Berkurang, Pemerintah Pangkas Anggaran Untuk Sejumlah Kementerian dan Lembaga

Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto menganggap wajar adanya pemotongan anggaran di sejumlah Kementerian dan Lembaga. Dikatakannya, pemangkasan anggaran di Kementerian dan Lembaga harus dilakukan karena pemasukan negara melalui pajak tidak tercapai seperti yang ditargetkan pemerintah. "Jadi memang pemangkasan anggaran ini sudah tentunya harus dilaksanakan.selengkapnya

Pemerintah Targetkan Akhir 2016 Penerimaan Barang Pajak Rp 1.320 TriliunPemerintah Targetkan Akhir 2016 Penerimaan Barang Pajak Rp 1.320 Triliun

Pemerintah menargetkan total penerimaan barang pajak mencapai Rp 1.320 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan target tersebut hingga akhir 2016.selengkapnya

Pemerintah Bidik Penerimaan Rp 50 Triliun dari Pemeriksaan PajakPemerintah Bidik Penerimaan Rp 50 Triliun dari Pemeriksaan Pajak

Upaya meningkatakan pemasukan negara terus digenjot pemerintah. Satu di antaranya, Direktorat Jenderal Pajak memaksimalkan penerimaan dari pemeriksan dan penagihan terhadap pembayar pajak. Targetnya, tahun ini terkumpul Rp 50 triliun. Hingga Juni, penerimaan dari pemeriksaan pajak mencapai Rp 12 triliun.selengkapnya

Tahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-UndangTahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-Undang

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pada tahun 2016 ini, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan 10 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Antara lain Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Undang-Undang tentang Amnesti Pajak, serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam.selengkapnya

Sampai Mei 2016 Penerimaan Pajak Baru 26 PersenSampai Mei 2016 Penerimaan Pajak Baru 26 Persen

Realisasi Penerimaan Pajak sampai akhir Mei 2016 mencapai Rp 364,1 triliun. Jumlah itu sama dengan 26,8 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 377,03 triliun, jumlah itu lebih rendah 3 persen. Pajak penghasilan (PPh) orang pribadi yang menjadi andalan juga tercatat rendah.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya

Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoISri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia.selengkapnya

Ingat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuIngat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 Ribu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan para Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 hingga batas waktu 31 Maret 2017. Apabila terlambat, denda yang harus dibayar sebesar Rp 100 ribu.selengkapnya

Ridwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh PajakRidwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh Pajak

Wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT.selengkapnya

Farewell Tax AmnestyFarewell Tax Amnesty

Detik-detik penutupan program pengampunan pajak (tax amnesty) semakin dekat di pelupuk mata. Sesuai dengan rencana semula, akhir Maret ini program secara resmi berakhir.selengkapnya

Tarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di SamsatTarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di Samsat

Guna menarik minat masyarakat para pegawai di UPT Samsat Pangkalpinang menggunakan pakaian adat Khas Bangka.selengkapnya

KPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan SawitKPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Sawit

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung utama KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/3). Ditemui wartawan usai pertemuan, Amran menyebut KPK memberikan rekomendasi terkait pajak sawit.selengkapnya

Begini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleBegini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak Google

Kasus tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google mendapatkan sorotan publik selama setahun terakhir. Pemerintah melalui direktorat jenderal (ditjen) pajak berjuang keras menagihnya demi memenuhi target pundi penerimaan pajak nasional.selengkapnya

Dua bos pajak bersaksi di kasus suap pajakDua bos pajak bersaksi di kasus suap pajak

Dua pejabat Direktur Jenderal Pajak (DJP) akan bersaksi di Pengadilan Tipikor di kasus dugaan suap pajak dengan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair. Pejabat tersebut diantaranya, Ken Dwijugiasteady, Dirjen Pajak dan Muhammad Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khselengkapnya

NIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegalNIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegal

Sinergi dua direktorat jenderal (Ditjen) di Kementerian Keuangan yang mengurusi penerimaan negara sudah terealisasi. Ditjen Bea dan Cukai (DBC) dan Ditjen Pajak (DJP) membentuk single ID yang membuat wajib pajak di kalangan importir akan semakin sulit melakukan impor ilegal.selengkapnya



 
TAGS # :