Tak Lapor Dana Repatriasi, Izin Bank Bakal Dicabut

Rabu 7 Sep 2016 18:08Administratordibaca 184 kaliSemua Kategori

katadata 117

Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bank persepsi wajib melaporkan pergerakan dana repatriasi yang diterimanya dalam program pengampunan pajak. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka bank bisa terkena sanksi, termasuk pencabutan izin sebagai gateway atau pintu masuk dana tax amnesty itu.

"Apabila tidak disampaikan akan ada sanksinya, mulai dari teguran hingga pencabutan izin sebagai gateway," kata Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiesteadi di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 6 September 2016.

Kewajiban melapor tersebut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 12 Tahun 2016 yang baru saja keluar. Intinya, bank persepsi wajib melaporkan kegiatan yang terjadi di rekening khusus milik wajib pajak. Laporan harus berisi tiga hal yaitu pembukaan dan pengalihan dana ke rekening khusus, pembukaan rekening di bank persepsi dari gateway untuk investasi, dan laporan ketika instrumen investasi dipindahkan ke dalam rekening dari gateway.

Nantinya laporan akan diserahkan kepada Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE) Ditjen Pajak. Selanjutnya, KPDE akan menyerahkan perkembangan kegiatan pengalihan dana kepada Direktur Peraturan Perpajakan II. "Diserahkan dalam bentuk manual ataupun online," kata Ken.


Sebelumnya, ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menyebutkan ada celah untuk mencurangi penggunaan dana repatriasi yang diprediksi Bank Indonesia bakal mencapai Rp 560 triliun, atau dalam hitungan pemerintah menembus Rp 1.000 triliun tersebut. Misalnya, dana yang disimpan di perbankan dalam bentuk deposito dialirkan kembali melalui kredit kepada perusahaan asing. Padahal, semestinya dana itu digunakan untuk mendukung perusahaan dalam negeri.


Pengawasan dana repatriasi sebetulnya sudah mendapat sorotan sejak jabatan Menteri Keuangan masih dipegang Bambang Brodjonegoro. Ia pernah menyampaikan tentang pentingnya memperketat pengawasan terhadap institusi yang menjadi gateway dana repatriasi.


Ada tiga gateway yang disiapkan untuk menampung dana dari luar negeri itu, yakni perbankan, manajer investasi, dan sekuritas. Untuk itu, pemerintah menyiapkan kontrak yang harus ditandatangani oleh ketiga institusi tadi. Isinya menyangkut kesediaan untuk memberikan laporan terkait data pesertatax amnesty kepada pemerintah setiap bulan.


Melalui gateway tersebut, dana repatriasi akan diinvetasikan minimal tiga tahun di Tanah Air dengan membuka rekening khusus melalui bank persepsi yang ditunjuk pemerintah. Pembukaan rekening bisa dilakukan jika wajib pajak telah mendapat surat keterangan telah mendaftar pengampunan pajak.

Sebagai informasi, hingga 6 September 2016, total harta deklarasi luar negeri mencapai Rp 40,1 triliun, sedangkan dana repatriasi tercatat Rp 13,9 triliun. Dari jumlah itu, Direktorat Pajak mencatat jumlah harta yang dilaporkan dari Warga Negara Indonesia di Singapura mencapai Rp 36,7 triliun. Namun nilai harta yang dibawa mudik atau direpatriasikan hanya Rp 6,27 triliun.


“Singapura masih mendominasi WNI di luar negeri yang mengikuti tax amnesty,” kata Ken Dwijugiasteadi.

Sumber : katadata.co.id (6 September 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

Bank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJPBank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJP

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak. Kali ini Peraturan Dirjen nomor 12 tahun 2016 mengatur tentang Laporan Gateway.selengkapnya

9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty

Sembilan bank dipersiapkan pemerintah jadi bank persepsi pengampunan pajak. Selain bank BUMN, bank swasta dan bank syariah juga dilibatkan.selengkapnya

Tiga Bank Akan Kelola Dana Repatriasi Tax AmnestyTiga Bank Akan Kelola Dana Repatriasi Tax Amnesty

Pemerintah optimistis Dewan Perwakilan Rakyat akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Bila terlaksana, pasar domestik diperkirakan banjir dana seratusan triliun rupiah dari luar negeri yang berasal dari kebijakan tax amnesty itu melalui program repatriasi.selengkapnya

Dana Repatriasi: Bank Mandiri Bakal Luncurkan Produk Non Keuangan BaruDana Repatriasi: Bank Mandiri Bakal Luncurkan Produk Non Keuangan Baru

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berencana meluncurkan produk nonkeuangan baru yang akan digunakan sebagai instrument penampung dana repatriasi dalam program amnesti pajak.selengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 TahunUU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 Tahun

Harta di dalam negeri yang dideklarasikan maupun harta dari luar negeri yang direpatriasikan wajib berada di Tanah Air minimal selama 3 tahun. Menurut pasal 9 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, perhitungan masa tiga tahun untuk harta yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak diterbitkannya surat keterangan.selengkapnya

Kelola Amnesti Pajak, 6 Bank Bakal Jadi Administrator Rekening Dana NasabahKelola Amnesti Pajak, 6 Bank Bakal Jadi Administrator Rekening Dana Nasabah

Enam bank bakal menjadi bank administrator rekening dana nasabah yang sebagian di antaranya dapat mengelola dana amnesti pajak di pasar modal. Bank-bank tersebut yakni Bank Bukopin, Bank Jatim, Panin Bank, PT Bank MNC Internasional Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Bill Gates Minta Robot Dikenai PajakBill Gates Minta Robot Dikenai Pajak

Pendiri Microsoft, Bill Gates berpandangan semestinya robot harus dikenai pajak seperti halnya manusia. Gagasan itu dilontarkan Gates lantaran robot punya potensi menghasilkan nilai ekonomi dan menggantikan pekerjaan manusia.selengkapnya

DPR Punya Andil pada Kenaikan Defisit APBNDPR Punya Andil pada Kenaikan Defisit APBN

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat mengungkap alasan defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus menanjak dalam beberapa tahun terakhir. Setidaknya, ada dua hal yang mendasari defisit terus membengkak.selengkapnya

PaninBank Catat Laba Naik Jadi Rp2,2 TPaninBank Catat Laba Naik Jadi Rp2,2 T

Perseroan pada periode ini mencatat pendapatan bunga Rp15,66 triliun dari Rp14,96 triliun. Pendapatan bunga tersebut berasal dari bunga rupiah menjadi Rp15,06 triliun dari Rp14,3 triliun. Pendapatan bunga valas menjadi Rp604,4 miliar dari Rp627,6 triliiun.selengkapnya

Ditjen Pajak tak percaya laporan keuangan GoogleDitjen Pajak tak percaya laporan keuangan Google

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) belum sepenuhnya mempercayai laporan keuangan yang diberikan PT Google Indonesia. Berdasarkan laporan keuangan periode 2012 hingga 2015 yang dilaporkan Google ke Ditjen Pajak, Google hanya memperoleh laba sebelum pajak Rp 74,5 miliar, dengan total keseluruhan pajak yang dibayarkan Rp 18,5 miliar.selengkapnya

Investor tunggu kebijakan pajak Trump, Asia merahInvestor tunggu kebijakan pajak Trump, Asia merah

Mayoritas saham yang diperdagangkan di bursa Asia mencatatkan penurunan pada transaksi perdagangan Senin (20/2). Data yang dihimpun CNBC menunjukkan, pada pukul 08.20 waktu Singapura, indeks Nikkei 225 Stock Average turun 0,57%. Kondisi ini terjadi seiring penguatan yen terhadap dollar AS. Pagi ini, nilai tukar yen berada di level 112,94, di bawah level 114,4 pada pekan lalu.selengkapnya

Harga Minyak Naik Saat Investor Tunggu Kebijakan Pajak TrumpHarga Minyak Naik Saat Investor Tunggu Kebijakan Pajak Trump

Harga minyak dunia pada perdagangan hari ini naik, namun keuntungannya minim karena investor sedang memperhatikan apakah peningkatan pengeboran dan catatan stok minyak Amerika Serikat (AS) akan melemahkan upaya produsen minyak untuk memangkas produksi dan membawa pasar ke dalam keseimbangan.selengkapnya

KATA MEREKA: Data Nasabah `Ditelanjangi`, Bisa Tempeleng Pengemplang PajakKATA MEREKA: Data Nasabah `Ditelanjangi`, Bisa Tempeleng Pengemplang Pajak

Program amnesti pajak atau tax amnesty akan berakhir pada 31 Maret 2017. Berdasarkan data hingga 13 Februari 2017, program amnesti pajak telah diikuti lebih dari 650 ribu wajib pajak dan mengumpulkan lebih dari Rp111 triliun uang tebusan.selengkapnya

Buka Stand, Pemkot Malang Jemput Pajak di MalBuka Stand, Pemkot Malang Jemput Pajak di Mal

Aksi jemput bola dilakukan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang atau yang dulunya dikenal dengan nama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Salah satunya yang rutin diagendakan adalah membuka pelayanan pajak di mal setiap pertengahan bulan.selengkapnya

Keberhasilan Tax Amnesty di Indonesia Akibat Panama Papers?Keberhasilan Tax Amnesty di Indonesia Akibat Panama Papers?

Peluang waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah nominal tertentu dan dalam kurun waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (tax amnesty) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa ada kekhawatiran akan adanya hukum pidana merupakan pengertian dari pengampunan pajak.selengkapnya

BPN: Aturan Teknis Pajak Tanah Nganggur dalam PembahasanBPN: Aturan Teknis Pajak Tanah Nganggur dalam Pembahasan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan penyusunan peraturan teknis mengenai pajak progresif tanah sedang dalam pembahasan dengan Kementerian Keuangan.selengkapnya



 
TAGS # :