TAK AMNESTY BERLAKU: OJK Siapkan Instrumen, Kontrak Pengelolaan Dana Bakal Diubah

Selasa 12 Jul 2016 16:42Administratordibaca 283 kaliSemua Kategori

bisnis 003

Otoritas Jasa Keuangan menyiapkan sejumlah instrumen yang diharapkan bisa menampung dana hasil repatriasi sebagai imbas diberlakukannya pengampunan pajak.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mengatakan dari sisi pasar finansial sebenarnya pihaknya telah menyiapkan jalurnya, baik melalui bank, pasar modal maupun surat berharga.


Namun, sebagai upaya antisipasi, pihaknya juga bakal menyiapkan perubahan kontrak pengelolaan dana (KPD) atau discretionary fund yakni dengan memperkecil size. Selain itu juga memperluas bisnis trust dari industri perbankan.


"Mungkin satu dua hari ini (POJK) terbit," katanya di Kompleks Istana Negara, Senin (11/7/2016).


Hanya saja, lanjutnya, dia menilai pemerintah juga perlu meningkatkan sosialisasi terkait teknis pengampunan pajak (tax amnesty) tersebut.

Pasalnya, pihaknya sudah menerima sejumlah pertanyaan di tatarab teknis dari calon pengguna manfaat terkait pengampunan pajak.

"Sudah banyak pertanyaan, dan pada umumnya teknis. Teknis itu harus diakomodir oleh Menteri Keuangan dalam PMK (peraturan menteri keuangan)," ujarnya.

Muliaman mengungkapkan jika tax amnesty berhasil maka akan memiliki dampak yang bagus tidak hanya jangka pendek melainkan juga jangka panjang. Dia mencontohkan misalnya administrasi perpajakan akan semakin baik.

Selain itu, dengan adanya tax amnesty tersebut maka bisa mendorong sentimen positif, khususnya untuk menggerakkan pasar modal.


Pasalnya, dia melihat indeks harga saham gabungan (IHSG) yang membaik pasca Lebaran disebabkan investor lebih banyak menunggu dengan sentimen positif.


"Saya kira ini kan juga kita berharap bisa berlanjut karena memang kan Indonesia memenuhi espektasi harapan dibandingkan emerging market juga lebih bagus. Ada beberapa inisatif yang juga belakangan ini di launching seperti tax amnesty," katanya.


PENUNJUKAN BANK PERSEPSI

Berkaitan soal bank persepsi, Muliaman mengungkapkan jika itu merupakan wewenang sepenuhnya dari Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.


Namun, lanjutnya, pada dasarnya semua bank bisa menerima dana hasil repatriasi pajak tersebut. "Semua bank itu bisa dipakai. Bisnis trust itu BUKU III dan BUKU IV bisa," jelasnya.


Bambang Brodjonegoro sebelumnya mengungkapkan dalam peraturan menteri keuangan yang akan diterbitkan usai Lebaran, pihaknya juga akan mencatumkan sejumlah perbankan yang ditunjuk.


“Bank segera ditunjuk, itu nanti akan masuk dalam PMK yang akan dikeluarkan. Bank pemerintah masuk tapi kemudian nanti juga akan ada bank swasta,” katanya.

Namun demikian, Bambang enggan menyebutkan bank-bank mana saja yang telah dipersiapkan oleh pemerintah untuk menampung dana tersebut.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Asmawi Syam mengatakan pihaknya masih menunggu diterbitkannya PMK tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa perseroan siap jika ditunjuk oleh pemerintah.


“Kita tunggu PMK-nya. Tapi kalau kita diminta kita siap,” katanya.


Perseroan juga telah menyiapkan sejumlah instrumen yang diharapkan bisa menyerap dana hasil Program Pengampunan Pajak tersebut misalnya melalui instrument obligasi, deposito, reksadana dan juga medium term note (MTN).


“Harapan kami kalau ditunjuk ya bisa ambil sebanyak-banyaknya,” ujarnya.


Adapun, pemerintah menargetkan pasca Lebaran, implementasi dari Program Pengampunan Pajak bisa diimlementasikan penuh. Kini, pemerintah tengah menyusun sejumlah aturan turunan. menargetkan pasca Lebaran, implementasi dari Program Pengampunan Pajak bisa diimlementasikan penuh. Kini, pemerintah tengah menyusun sejumlah aturan turunan.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pihaknya tengah menyiapkan sejumlah peraturan menteri keuangan (PMK) sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Pengampunan Pajak.

“Ya nanti setelah Lebaran semuanya keluar. Setelah lebaran PMK ada beberapa yang akan keluar untuk menindaklanjuti sebagai turunan UU ini. Ini kan pencanangan programnya, nanti UU disahkan setelah tanda tangan oleh Presiden,” ujarnya usai mengikuti Pencanangan Program Pengampunan Pajak di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jumat (1/7/2016).


Selain itu, lanjutnya, nanti akan ada pembentukan tim gabungan yang terdiri dari sejumlah kementerian teknis dan aparat hokum serta instansi terkait. Namun, pembentukan tim tersebut masih menunggu dikeluarkannya keputusan presiden (Keppres).


“Pokoknya, setelah Lebaran full implementation (implementasi penuh),” ujarnya.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 11 Juli 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

TAX AMNESTY: Bakal Berlaku, Berikut Sejumlah Emiten Yang Akan DiuntungkanTAX AMNESTY: Bakal Berlaku, Berikut Sejumlah Emiten Yang Akan Diuntungkan

Saat ini, pemerintah tengah menggodok aturan tentang tax amnesty atau pengampunan pajak. Terkait hal tersebut, emiten apa saja yang akan diuntungkan dengan berlakunya aturan tersebut? Riset PT Mandiri Sekuritas menyatakan dari sisi fundamental kinerja emiten, Mansek meyakini bahwa aturan pengampunan pajak (tax amnesty) akan disetujui DPR dalam waktu dekat, dengan syarat bahwa implementasi aturanselengkapnya

Tax Amnesty: Pasca Lebaran Implementasi Penuh, Rampungkan PMKTax Amnesty: Pasca Lebaran Implementasi Penuh, Rampungkan PMK

Pemerintah menargetkan pasca Lebaran, implementasi dari Program Pengampunan Pajak bisa diimlementasikan penuh. Kini, pemerintah tengah menyusun sejumlah aturan turunanselengkapnya

BI akan Tambah Instrumen Pasar Keuangan Penyerap Dana RepatriasiBI akan Tambah Instrumen Pasar Keuangan Penyerap Dana Repatriasi

Bank Indonesia akan menambah penerbitan instrumen di pasar keuangan untuk menampung dana repatriasi modal dari luar negeri yang hadir sebagai dampak dari implementasi kebijakan pengampunan pajak.selengkapnya

Sejumlah Penunggak Pajak di Bangka yang Akan Disandera Jika Tidak Segera MembayarSejumlah Penunggak Pajak di Bangka yang Akan Disandera Jika Tidak Segera Membayar

Bukan hanya Direktur Utama PT. Kobatin, Komarudin Md Top yang disandera terkait tunggakan pajak dan sanksinya senilai sekitar Rp 38 Miliar oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka, Rabu (25/5/2016) sore, namun pihak tersebut mengakui masih ada beberapa penunggak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lagi yang melakukan hal serupa.selengkapnya

Menteri Keuangan Rilis Aturan Teknis Repatriasi Dana ke Sektor RiilMenteri Keuangan Rilis Aturan Teknis Repatriasi Dana ke Sektor Riil

Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 tahun 2016, yang merupakan turunan dari Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Peraturan tersebut melengkapi dua PMK dan satu Keputusan Menteri Keuangan yang sudah lebih duluan dirilis sebagai petunjuk teknis kebijakan amnesti pajak.selengkapnya

Menkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu BiasaMenkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu Biasa

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro tak ambil pusing dengan gugatan terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak/Tax Amnesty yang dilayangkan sejumlah pihak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya

Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya



 
TAGS # :