Tak Ada Uang Kotor di Amnesti Pajak

Kamis 13 Okt 2016 11:20Administratordibaca 230 kaliSemua Kategori

bisnis 193

Ketika proses uji materi masih berjalan di Mahkamah Konstitusi, pemerintah berusaha meyakinkan dunia terkait dengan posisi dan implementasi UU No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak di Tanah Air.

Apalagi, menjelang berakhirnya periode pertama tax amnesty pada akhir September, sempat muncul ‘kegaduhan’ yang berhembus dari Singapura, di mana ketentuan wajib lapor transaksi yang mencurigakan atau suspicious transaction report (STR) membuat masyarakat takut mengikuti kebijakan ini.

Di sela-sela lawatannya ke Washington, D.C., Amerika Serikat pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu khusus dengan The Financial Action Task Force (FATF). Dalam pertemuan itu, dia memastikan amnesti pajak tidak digunakan untuk memfasilitasi uang-uang dari kejahatan narkoba, perdagangan manusia, pencucian uang, dan terorisme.


“Ini sangat penting supaya Indonesia tidak lagi dimasukkan di dalam blacklist,” ujarnya setibanya di Jakarta, Rabu (12/10).


Wajar saja, hanya dalam tiga bulan (Juli-September 2016), ada harta senilai Rp3.625 triliun yang masuk secara sukarela ke dalam sistem perpajakan lewat kebijakan tax amnesty. Capaian ini bahkan mencatatkan rekor tertinggi dibandingkan dengan negara-negara lain yang melakukan kebijakan serupa.


Langkah Kementerian Keuangan ‘mengetok pintu’ FATF tentu saja sangat taktis karena dengan demikian kebijakan pengampunan pajak yang masih berjalan hingga Maret 2017 bakal mendapat ‘label halal’ dari dunia internasional.


Maklum, sejarah mencatat, Indonesia masuk ke dalam dalam daftar hitam FATF sejak Februari 2012 karena dinilai memiliki kelemahan strategis dalam rezim pendanaan terorisme. UU No. 9/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang muncul setelahnya pun dianggap perlu penyempurnaan.


Sebagai gambaran, blacklist FATF menjadi label yang berfungsi untuk memperingatkan lembaga keuangan dari seluruh negara agar berhati-hati melakukan transaksi keuangan dengan kelompok negara itu.


Pada pleno FATF Februari 2015, Indonesia resmi dikeluarkan dari blacklist ke greylist area. Hingga akhirnya saat pertemuan pleno International Cooperation Review Group (ICRG) FATF pada Juni 2015, Indonesia keluar secara permanen dari blacklist/greylist area FATF.

 

PIDANA PAJAK


Amnesti pajak memang hanya memberikan fasilitas pengampunan atas pidana perpajakan. Namun, sesuai Pasal 20 UU No. 11/2016, data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampiran tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana—perpajakan dan pidana lain—terhadap wajib pajak (WP).


Sebagai penekanan, pemerintah memasukkan ketentuan terkait dengan tindak pidana yang bersifat transnational organized crimes (TOC)—mencakup narkotika, psikotropika, dan obat terlarang; terorisme; dan/atau perdagangan manusia—dalam Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.03/2016.


Dalam Pasal 47A permen turunan UU Pengampunan pajak itu diamanatkan otoritas yang berwenang untuk melakukan penanganan tindak pidana yang bersifat TOC tetap dapat melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundangan-undangan terkait. Namun, data tetap tidak bisa diminta dari berkas amnesti pajak.


Selain memerangi kejahatan pencucian uang dan pembiayaan terorisme, Sri Mulyani juga menegaskan komitmen Indonesia dalam menangani isu pemanfaatan kepemilikan (beneficial ownership). Dengan demikian, ke depan, dunia bisa menelisik WP yang memanfaatkan skema-skema penghindaran pajak.


Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution pun memastikan pemerintah telah menaati segala asas dan prosedur yang diminta oleh FATF dalam mengeksekusi program pengampunan pajak.


 Dia menambahkan pemerintah memang tidak bisa menjamin penuh ada dana dari transaksi mencurigakan, seperti perdagangan manusia, terorisme dan narkoba.


“Memang siapa yang menjamin? Transaksi mencurigakan itu kan soal standar yang dipakai saja. Yang penting, kami sudah menjalankan prosedur yang diminta FATF,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (12/10).


Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia menilai regulasi yang mengatur kebijakan tax amnesty sudah cukup kuat untuk menjadi landasan argumentasi pemerintah karena pengampunan hanya diberikan kepada tindakan pidana di bidang perpajakan.


Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo pun berpendapat secara normatif skema pengampunan pajak cukup jelas dan tidak memfasilitasi adanya tindakan pencucian uang, terorisme, dan lainnya. “Tapi apakah tidak ada uang hasil kejahatan masuk? Tidak ada yang bisa menjamin juga.”


Dalam pertemuan dengan negara-negara anggota G20, Sri mengaku upaya transparansi dan akuntabilitas pajak terus menguat, terutama terkait dengan implementasi base erosion and profit shifting (BEPS) Action Plan.


Pascabocornya dokumen Panama Papers, seluruh negara mengakui pentingnya memerangi kejahatan perpajakan antarnegara. Inisiatif BEPS yang sudah dibicarakan lima tahun terakhir pun menjadi sangat relevan. Indonesia pun siap mengadopsinya mulai 2018.


“Tentu sangat penting membangun sistem perpajakan internasional yang adil. Tidak bisa dunia membuat deklarasi ingin membangun pertumbuhan ekonomi, kemakmuran, memerangi kemiskinan bersama, tetapi negara berkembang susah untuk memungut pajak karena mudahnya penghindaran pajak,” jelas Sri Mulyani.


Menyoroti BEPS, Bawono Kristiaji, pengamat pajak dari DDTC berpendapat pada dasarnya praktik BEPS merugikan negara-negara berkembang yang menjadi lokasi banyaknya anak perusahaan multinasional.


Praktik BEPS biasanya dilakukan melalui berbagai skema mulai dari manipulasi transfer pricing,treaty shopping hingga hybrid financial instrument. Menurut OECD, 4%-10% pajak penghasilan (PPh) global menguap akibat praktik ini.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 13 Oktober 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Kejari Jaksel Setor Rp 10 Miliar dari Uang yang Disita ke Kas NegaraKejari Jaksel Setor Rp 10 Miliar dari Uang yang Disita ke Kas Negara

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyetorkan Rp 10 miliar kepada kas negara dari kasus yang telah diputus oleh pengadilan. Dua kasus tersebut yakni tindak pidana pelanggaran SOP kasus perbankan oleh Ricky Donal dan tindak pidana korupsi pencucian uang yang dilakukan Ditjen Pajak Dhana Widyatmika.selengkapnya

Daftar Fasilitas Khusus yang Diberikan Pemerintah dalam Tax AmnestyDaftar Fasilitas Khusus yang Diberikan Pemerintah dalam Tax Amnesty

Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty telah mulai dijalankan. Pemerintah pun saat ini telah menyiapkan fasilitas khusus kepada wajib pajak untuk dapat memanfaatkan tarif ini. Salah satunya adalah fasilitas tarif tembusan yang sangat rendah.selengkapnya

Di G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan TransparanDi G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan Transparan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, Indonesia mendukung diterapkannya kebijakan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan guna meningkatkan pendapatan negara-negara berkembang.selengkapnya

Sri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia RayaSri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia Raya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir ‎masih banyak pelaku industri pasar modal belum mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Sri Mulyani Bakal Datangi Negara yang Halangi Amnesti Pajak IndonesiaSri Mulyani Bakal Datangi Negara yang Halangi Amnesti Pajak Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa keikutsertaan peserta amnesti pajak untuk menarik dananya yang ada di luar negeri untuk dibawa kembali ke dalam negeri bukan sebagai tindakan kriminal.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Bea Cukai Dan Australian Border Force Bahas Isu Kepabeanan TerkiniBea Cukai Dan Australian Border Force Bahas Isu Kepabeanan Terkini

Guna memperkuat kerja sama yang telah terjalin antara institusi kepabeanan Indonesia dan Australia, pada 20-21 November 2017 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Australian Border Force (ABF) kembali menyelenggarakan pertemuan tahunan, 17th Customs-to-Customs Talks, di Melbourne, Australia. Dalam pertemuan ini, kedua instansi kepabeanan membahas beberapa isu kepabeanan terkini.selengkapnya

India dan Tiongkok Bisa Jadi Contoh Penerapan Pajak E-CommerceIndia dan Tiongkok Bisa Jadi Contoh Penerapan Pajak E-Commerce

Peneliti perpajakan merekomendasikan India dan Tiongkok untuk dijadikan contoh penerapan pajak e-commerce. Di kedua negara itu, jenis pajak yang ditarik dari e-commerce adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bukan Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya

Ditjen Pajak Paparkan Pedoman Penilaian Harta TersembunyiDitjen Pajak Paparkan Pedoman Penilaian Harta Tersembunyi

Pemerintah mendorong wajib pajak untuk mendeklarasikan harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak maupun Surat Penyertaan Harta (SPH) sebelum ketahuan Direktorat Jenderal Pajak. Atas harta tersebut hanya akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) final, tanpa denda. Adapun Ditjen Pajak sudah mengeluarkan Surat Edaran sebagai pedoman untuk menilai harta yang dimaksud.selengkapnya

Perluas Basis Data Perpajakan, DJP Gandeng Go-JekPerluas Basis Data Perpajakan, DJP Gandeng Go-Jek

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan menggandeng perusahaan aplikasi Go-Jek untuk menambah basis data perpajakan dan memetakan potensi digital ekonomi yang saat ini sedang berkembang pesat.selengkapnya

Malang Tambah Layanan Inovasi Bayar Pajak Drive ThruMalang Tambah Layanan Inovasi Bayar Pajak Drive Thru

Malang kembali menambah layanan inovasi bayar pajak dengan sistem Drive Thru/atau Layanan Tanpa Turun. Peresmian layanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Malang Utara menjadi yang kedua di Malang.selengkapnya

Sudah Diampuni Pajaknya, Tapi Masih Banyak WP Sembunyikan HartaSudah Diampuni Pajaknya, Tapi Masih Banyak WP Sembunyikan Harta

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku masih banyak para peserta program pengampunan pajak (tax amnesty) pada tahun lalu yang belum melaporkan seluruh harta kekayaannya di dalam Surat Pernyataan Harta (SPH). Kondisi ini yang menjadi salah satu pendorong lahirnya aturan pembebasan sanksi 200 persen.selengkapnya

DJP: Tak Ada Alasan Singapura Ogah Tukar Data Pajak dengan RIDJP: Tak Ada Alasan Singapura Ogah Tukar Data Pajak dengan RI

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis Indonesia akan lulus penilaian atas syarat peraturan, serta keamanan dan perlindungan data dalam menyongsong implementasi pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) di September 2018. Oleh karena itu, hal tersebut tidak seharusnya jadi alasan bagi Singapura.selengkapnya

Uang Pajak Terserap untuk Venue Asian Games, Sri Mulyani SenangUang Pajak Terserap untuk Venue Asian Games, Sri Mulyani Senang

Total anggaran untuk venue Asian Games 2018 mencapai Rp 2,75 triliun. Dana tersebut dibagi dua tahap yakni di 2017 Rp 2,6 triliun dan tahun depan Rp 150 miliar.selengkapnya

Tak ada pemeriksaan saat penilaian hartaTak ada pemeriksaan saat penilaian harta

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 118/2016 dengan PMK No 165/2017. Revisi beleid ini salah satunya memberi kesempatan kedua bagi Wajib Pajak (WP) peserta amnesti pajak ataupun yang belum ikut untuk melaporkan seluruh hartanya, sehingga bisa terbebas dari sanksi.selengkapnya

Pengusaha ingin DItjen Pajak lebih bersahabatPengusaha ingin DItjen Pajak lebih bersahabat

Menjelang pergantian Direktur Jenderal pajak akhir bulan ini, banyak harapan dan pekerjaan rumah yang menunggu untuk dipenuhi.selengkapnya



 
TAGS # :