Tak Ada Uang Kotor di Amnesti Pajak

Kamis 13 Okt 2016 11:20Administratordibaca 631 kaliSemua Kategori

bisnis 193

Ketika proses uji materi masih berjalan di Mahkamah Konstitusi, pemerintah berusaha meyakinkan dunia terkait dengan posisi dan implementasi UU No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak di Tanah Air.

Apalagi, menjelang berakhirnya periode pertama tax amnesty pada akhir September, sempat muncul ‘kegaduhan’ yang berhembus dari Singapura, di mana ketentuan wajib lapor transaksi yang mencurigakan atau suspicious transaction report (STR) membuat masyarakat takut mengikuti kebijakan ini.

Di sela-sela lawatannya ke Washington, D.C., Amerika Serikat pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu khusus dengan The Financial Action Task Force (FATF). Dalam pertemuan itu, dia memastikan amnesti pajak tidak digunakan untuk memfasilitasi uang-uang dari kejahatan narkoba, perdagangan manusia, pencucian uang, dan terorisme.


“Ini sangat penting supaya Indonesia tidak lagi dimasukkan di dalam blacklist,” ujarnya setibanya di Jakarta, Rabu (12/10).


Wajar saja, hanya dalam tiga bulan (Juli-September 2016), ada harta senilai Rp3.625 triliun yang masuk secara sukarela ke dalam sistem perpajakan lewat kebijakan tax amnesty. Capaian ini bahkan mencatatkan rekor tertinggi dibandingkan dengan negara-negara lain yang melakukan kebijakan serupa.


Langkah Kementerian Keuangan ‘mengetok pintu’ FATF tentu saja sangat taktis karena dengan demikian kebijakan pengampunan pajak yang masih berjalan hingga Maret 2017 bakal mendapat ‘label halal’ dari dunia internasional.


Maklum, sejarah mencatat, Indonesia masuk ke dalam dalam daftar hitam FATF sejak Februari 2012 karena dinilai memiliki kelemahan strategis dalam rezim pendanaan terorisme. UU No. 9/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang muncul setelahnya pun dianggap perlu penyempurnaan.


Sebagai gambaran, blacklist FATF menjadi label yang berfungsi untuk memperingatkan lembaga keuangan dari seluruh negara agar berhati-hati melakukan transaksi keuangan dengan kelompok negara itu.


Pada pleno FATF Februari 2015, Indonesia resmi dikeluarkan dari blacklist ke greylist area. Hingga akhirnya saat pertemuan pleno International Cooperation Review Group (ICRG) FATF pada Juni 2015, Indonesia keluar secara permanen dari blacklist/greylist area FATF.

 

PIDANA PAJAK


Amnesti pajak memang hanya memberikan fasilitas pengampunan atas pidana perpajakan. Namun, sesuai Pasal 20 UU No. 11/2016, data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampiran tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana—perpajakan dan pidana lain—terhadap wajib pajak (WP).


Sebagai penekanan, pemerintah memasukkan ketentuan terkait dengan tindak pidana yang bersifat transnational organized crimes (TOC)—mencakup narkotika, psikotropika, dan obat terlarang; terorisme; dan/atau perdagangan manusia—dalam Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.03/2016.


Dalam Pasal 47A permen turunan UU Pengampunan pajak itu diamanatkan otoritas yang berwenang untuk melakukan penanganan tindak pidana yang bersifat TOC tetap dapat melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundangan-undangan terkait. Namun, data tetap tidak bisa diminta dari berkas amnesti pajak.


Selain memerangi kejahatan pencucian uang dan pembiayaan terorisme, Sri Mulyani juga menegaskan komitmen Indonesia dalam menangani isu pemanfaatan kepemilikan (beneficial ownership). Dengan demikian, ke depan, dunia bisa menelisik WP yang memanfaatkan skema-skema penghindaran pajak.


Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution pun memastikan pemerintah telah menaati segala asas dan prosedur yang diminta oleh FATF dalam mengeksekusi program pengampunan pajak.


 Dia menambahkan pemerintah memang tidak bisa menjamin penuh ada dana dari transaksi mencurigakan, seperti perdagangan manusia, terorisme dan narkoba.


“Memang siapa yang menjamin? Transaksi mencurigakan itu kan soal standar yang dipakai saja. Yang penting, kami sudah menjalankan prosedur yang diminta FATF,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (12/10).


Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia menilai regulasi yang mengatur kebijakan tax amnesty sudah cukup kuat untuk menjadi landasan argumentasi pemerintah karena pengampunan hanya diberikan kepada tindakan pidana di bidang perpajakan.


Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo pun berpendapat secara normatif skema pengampunan pajak cukup jelas dan tidak memfasilitasi adanya tindakan pencucian uang, terorisme, dan lainnya. “Tapi apakah tidak ada uang hasil kejahatan masuk? Tidak ada yang bisa menjamin juga.”


Dalam pertemuan dengan negara-negara anggota G20, Sri mengaku upaya transparansi dan akuntabilitas pajak terus menguat, terutama terkait dengan implementasi base erosion and profit shifting (BEPS) Action Plan.


Pascabocornya dokumen Panama Papers, seluruh negara mengakui pentingnya memerangi kejahatan perpajakan antarnegara. Inisiatif BEPS yang sudah dibicarakan lima tahun terakhir pun menjadi sangat relevan. Indonesia pun siap mengadopsinya mulai 2018.


“Tentu sangat penting membangun sistem perpajakan internasional yang adil. Tidak bisa dunia membuat deklarasi ingin membangun pertumbuhan ekonomi, kemakmuran, memerangi kemiskinan bersama, tetapi negara berkembang susah untuk memungut pajak karena mudahnya penghindaran pajak,” jelas Sri Mulyani.


Menyoroti BEPS, Bawono Kristiaji, pengamat pajak dari DDTC berpendapat pada dasarnya praktik BEPS merugikan negara-negara berkembang yang menjadi lokasi banyaknya anak perusahaan multinasional.


Praktik BEPS biasanya dilakukan melalui berbagai skema mulai dari manipulasi transfer pricing,treaty shopping hingga hybrid financial instrument. Menurut OECD, 4%-10% pajak penghasilan (PPh) global menguap akibat praktik ini.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 13 Oktober 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Kejari Jaksel Setor Rp 10 Miliar dari Uang yang Disita ke Kas NegaraKejari Jaksel Setor Rp 10 Miliar dari Uang yang Disita ke Kas Negara

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyetorkan Rp 10 miliar kepada kas negara dari kasus yang telah diputus oleh pengadilan. Dua kasus tersebut yakni tindak pidana pelanggaran SOP kasus perbankan oleh Ricky Donal dan tindak pidana korupsi pencucian uang yang dilakukan Ditjen Pajak Dhana Widyatmika.selengkapnya

JK Ingatkan Ancaman Pidana Menanti Pengusaha yang Tidak Memanfaatkan Tax AmnestyJK Ingatkan Ancaman Pidana Menanti Pengusaha yang Tidak Memanfaatkan Tax Amnesty

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mempersilakan Pemerintah Singapura mengeluarkan kebijakan membayarkan insentif deklarasi pajak yang besarannya 4 persen, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang (UU) No.11 tahun 2016 tentang Tax Amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

Daftar Fasilitas Khusus yang Diberikan Pemerintah dalam Tax AmnestyDaftar Fasilitas Khusus yang Diberikan Pemerintah dalam Tax Amnesty

Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty telah mulai dijalankan. Pemerintah pun saat ini telah menyiapkan fasilitas khusus kepada wajib pajak untuk dapat memanfaatkan tarif ini. Salah satunya adalah fasilitas tarif tembusan yang sangat rendah.selengkapnya

Ditjen Pajak masih mengolah data dari 65 negara yang diterima melalui AEoIDitjen Pajak masih mengolah data dari 65 negara yang diterima melalui AEoI

Hingga saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih mengolah data yang diterima melalui sistem Automatic Exchange of Information (AEoI). Karena itu, pemerintah belum bisa membeberkannya ke publik. Sejauh ini pemerintah telah menerima data dari 65 negara.selengkapnya

Sri Mulyani Bakal Datangi Negara yang Halangi Amnesti Pajak IndonesiaSri Mulyani Bakal Datangi Negara yang Halangi Amnesti Pajak Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa keikutsertaan peserta amnesti pajak untuk menarik dananya yang ada di luar negeri untuk dibawa kembali ke dalam negeri bukan sebagai tindakan kriminal.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalCara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika Gagal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya

Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya

Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniPandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun Ini

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya

Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanIni sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depan

Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya

Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapEkonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahap

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depan

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya



 
TAGS # :