Tak Ada Uang Kotor di Amnesti Pajak

Kamis 13 Okt 2016 11:20Administratordibaca 199 kaliSemua Kategori

bisnis 193

Ketika proses uji materi masih berjalan di Mahkamah Konstitusi, pemerintah berusaha meyakinkan dunia terkait dengan posisi dan implementasi UU No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak di Tanah Air.

Apalagi, menjelang berakhirnya periode pertama tax amnesty pada akhir September, sempat muncul ‘kegaduhan’ yang berhembus dari Singapura, di mana ketentuan wajib lapor transaksi yang mencurigakan atau suspicious transaction report (STR) membuat masyarakat takut mengikuti kebijakan ini.

Di sela-sela lawatannya ke Washington, D.C., Amerika Serikat pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu khusus dengan The Financial Action Task Force (FATF). Dalam pertemuan itu, dia memastikan amnesti pajak tidak digunakan untuk memfasilitasi uang-uang dari kejahatan narkoba, perdagangan manusia, pencucian uang, dan terorisme.


“Ini sangat penting supaya Indonesia tidak lagi dimasukkan di dalam blacklist,” ujarnya setibanya di Jakarta, Rabu (12/10).


Wajar saja, hanya dalam tiga bulan (Juli-September 2016), ada harta senilai Rp3.625 triliun yang masuk secara sukarela ke dalam sistem perpajakan lewat kebijakan tax amnesty. Capaian ini bahkan mencatatkan rekor tertinggi dibandingkan dengan negara-negara lain yang melakukan kebijakan serupa.


Langkah Kementerian Keuangan ‘mengetok pintu’ FATF tentu saja sangat taktis karena dengan demikian kebijakan pengampunan pajak yang masih berjalan hingga Maret 2017 bakal mendapat ‘label halal’ dari dunia internasional.


Maklum, sejarah mencatat, Indonesia masuk ke dalam dalam daftar hitam FATF sejak Februari 2012 karena dinilai memiliki kelemahan strategis dalam rezim pendanaan terorisme. UU No. 9/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang muncul setelahnya pun dianggap perlu penyempurnaan.


Sebagai gambaran, blacklist FATF menjadi label yang berfungsi untuk memperingatkan lembaga keuangan dari seluruh negara agar berhati-hati melakukan transaksi keuangan dengan kelompok negara itu.


Pada pleno FATF Februari 2015, Indonesia resmi dikeluarkan dari blacklist ke greylist area. Hingga akhirnya saat pertemuan pleno International Cooperation Review Group (ICRG) FATF pada Juni 2015, Indonesia keluar secara permanen dari blacklist/greylist area FATF.

 

PIDANA PAJAK


Amnesti pajak memang hanya memberikan fasilitas pengampunan atas pidana perpajakan. Namun, sesuai Pasal 20 UU No. 11/2016, data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampiran tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana—perpajakan dan pidana lain—terhadap wajib pajak (WP).


Sebagai penekanan, pemerintah memasukkan ketentuan terkait dengan tindak pidana yang bersifat transnational organized crimes (TOC)—mencakup narkotika, psikotropika, dan obat terlarang; terorisme; dan/atau perdagangan manusia—dalam Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.03/2016.


Dalam Pasal 47A permen turunan UU Pengampunan pajak itu diamanatkan otoritas yang berwenang untuk melakukan penanganan tindak pidana yang bersifat TOC tetap dapat melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundangan-undangan terkait. Namun, data tetap tidak bisa diminta dari berkas amnesti pajak.


Selain memerangi kejahatan pencucian uang dan pembiayaan terorisme, Sri Mulyani juga menegaskan komitmen Indonesia dalam menangani isu pemanfaatan kepemilikan (beneficial ownership). Dengan demikian, ke depan, dunia bisa menelisik WP yang memanfaatkan skema-skema penghindaran pajak.


Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution pun memastikan pemerintah telah menaati segala asas dan prosedur yang diminta oleh FATF dalam mengeksekusi program pengampunan pajak.


 Dia menambahkan pemerintah memang tidak bisa menjamin penuh ada dana dari transaksi mencurigakan, seperti perdagangan manusia, terorisme dan narkoba.


“Memang siapa yang menjamin? Transaksi mencurigakan itu kan soal standar yang dipakai saja. Yang penting, kami sudah menjalankan prosedur yang diminta FATF,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (12/10).


Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia menilai regulasi yang mengatur kebijakan tax amnesty sudah cukup kuat untuk menjadi landasan argumentasi pemerintah karena pengampunan hanya diberikan kepada tindakan pidana di bidang perpajakan.


Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo pun berpendapat secara normatif skema pengampunan pajak cukup jelas dan tidak memfasilitasi adanya tindakan pencucian uang, terorisme, dan lainnya. “Tapi apakah tidak ada uang hasil kejahatan masuk? Tidak ada yang bisa menjamin juga.”


Dalam pertemuan dengan negara-negara anggota G20, Sri mengaku upaya transparansi dan akuntabilitas pajak terus menguat, terutama terkait dengan implementasi base erosion and profit shifting (BEPS) Action Plan.


Pascabocornya dokumen Panama Papers, seluruh negara mengakui pentingnya memerangi kejahatan perpajakan antarnegara. Inisiatif BEPS yang sudah dibicarakan lima tahun terakhir pun menjadi sangat relevan. Indonesia pun siap mengadopsinya mulai 2018.


“Tentu sangat penting membangun sistem perpajakan internasional yang adil. Tidak bisa dunia membuat deklarasi ingin membangun pertumbuhan ekonomi, kemakmuran, memerangi kemiskinan bersama, tetapi negara berkembang susah untuk memungut pajak karena mudahnya penghindaran pajak,” jelas Sri Mulyani.


Menyoroti BEPS, Bawono Kristiaji, pengamat pajak dari DDTC berpendapat pada dasarnya praktik BEPS merugikan negara-negara berkembang yang menjadi lokasi banyaknya anak perusahaan multinasional.


Praktik BEPS biasanya dilakukan melalui berbagai skema mulai dari manipulasi transfer pricing,treaty shopping hingga hybrid financial instrument. Menurut OECD, 4%-10% pajak penghasilan (PPh) global menguap akibat praktik ini.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 13 Oktober 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Kejari Jaksel Setor Rp 10 Miliar dari Uang yang Disita ke Kas NegaraKejari Jaksel Setor Rp 10 Miliar dari Uang yang Disita ke Kas Negara

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyetorkan Rp 10 miliar kepada kas negara dari kasus yang telah diputus oleh pengadilan. Dua kasus tersebut yakni tindak pidana pelanggaran SOP kasus perbankan oleh Ricky Donal dan tindak pidana korupsi pencucian uang yang dilakukan Ditjen Pajak Dhana Widyatmika.selengkapnya

Daftar Fasilitas Khusus yang Diberikan Pemerintah dalam Tax AmnestyDaftar Fasilitas Khusus yang Diberikan Pemerintah dalam Tax Amnesty

Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty telah mulai dijalankan. Pemerintah pun saat ini telah menyiapkan fasilitas khusus kepada wajib pajak untuk dapat memanfaatkan tarif ini. Salah satunya adalah fasilitas tarif tembusan yang sangat rendah.selengkapnya

Di G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan TransparanDi G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan Transparan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, Indonesia mendukung diterapkannya kebijakan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan guna meningkatkan pendapatan negara-negara berkembang.selengkapnya

Sri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia RayaSri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia Raya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir ‎masih banyak pelaku industri pasar modal belum mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Sri Mulyani Bakal Datangi Negara yang Halangi Amnesti Pajak IndonesiaSri Mulyani Bakal Datangi Negara yang Halangi Amnesti Pajak Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa keikutsertaan peserta amnesti pajak untuk menarik dananya yang ada di luar negeri untuk dibawa kembali ke dalam negeri bukan sebagai tindakan kriminal.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya

DJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkatDJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkat

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meyakini penerimaan pajak akan meningkat pada semester II-2017, meski realisasi pendapatan dari sektor pajak hingga akhir Juli 2017 belum mencapai 50 persen.selengkapnya

BI: Inflasi Juli 2017 TerkendaliBI: Inflasi Juli 2017 Terkendali

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2017 tercatat sebesar 0,2 persen secara bulanan (mtm).selengkapnya

Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya



 
TAGS # :