Sulit Bangun Pabrik, Industri Otomotif Minta Pajak Sedan Dipotong

Selasa 16 Ags 2016 12:34Administratordibaca 387 kaliSemua Kategori

katadata 097

Kalangan industri otomotif meminta pemerintah untuk mengurangi Pajak Penambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) kendaraan jenis sedan. Hal ini dianggap perlu agar Indonesia dapat mengalahkan Thailand sebagai eksportir terbesar sedan di Asia Tenggara.

Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto mengatakan saat ini pemerintah mengenakan tarif PPnBM sebesar 30 persen untuk mobil sedan. Sedangkan jenis lainnya, seperti Multi Purpose Vehicle (MPV) dan Sport Utility Vehicle (SUV) hanya dikenakan tarif 10 persen.


Dia merasa tarif yang terlalu tinggi akan berpengaruh pada minat masyarakat membeli sedan. Hal ini membuat Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) sulit mendapat restu dari principal mereka untuk membangun pabrik sedan di Indonesia.

"Syaratnya cuma memperbesar pasar, dapat principal untuk bangun pabrik (sedan), baru kami bisa ekspor," kata Jongki kepada Katadata, akhir pekan lalu. 


Menurutnya saat ini sedan menguasai pasar mobil dunia. Ini menjadi peluang besar bagi Indonesia memperoduksi sedan dan mengekspornya. Masalahnya dengan tarif pajak yang terlalu tinggi, Indonesia akan sulit memanfaatkan potensi ini.


Mengenai usulan ini Gaikindo akan membuat kajian bersama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Indonesia. Hasil kajian ini akan dijadikan usulan kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin).


"Nantinya Kemenperin akan menjadikan hasil kajian sebagai bahan masukan kepada Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu," katanya.


Pemerintah mengaku usulan industri untuk mengurangi tarif PPnBM Sedan dari 30 persen menjadi 10 persen sulit dilakukan. Alasannya saat ini penerimaan negara masih rendah, sementara pemerintah sedang berupaya meningkatkan penerimaan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur.


"Saya kira sulit dan tidak mungkin dalam waktu dekat ini," kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan kepada Katadata akhir pekan lalu.


Putu mengatakan saat ini industri otomotif telah mendapatkan insentif seperti pengurangan pajak penghasilan atau tax allowance, serta Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) untuk impor barang modal. Menurut Putu, insentif fiskal ini sudah cukuo membuat iklim investasi otomotif di Indonesia mampu bersaing dengan negara lain seperti Thailand.


Perbedaan mendasar investasi di Thailand lebih menarik, adalah karena infrastruktur industri di negara tersebut dianggap lebih mendukung ketimbang Indonesia. Salah satu contohnya adalah ketersediaan pasokan energi seperti listrik, gas, serta bahan bakar lainnya.


"Selain itu (standar bahan bakar minyak) Thailand sudah masuk EURO 4, kita masih EURO 2," katanya.


Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Goro Ekanto juga menjelaskan hal sama dengan Putu. Usulan Gaikindo akan berdampak pada rendahnya penerimaan.


Menurut Goro apabila pengurangan pajak untuk mobil sedan ini dipaksakan maka harus dipastikan ada sumber penerimaan lain yang dapat menutupinya. "Tapi secara hitungan agak sulit (dilakukan) sekarang," kata Goro kepada Katadata. 

Sumber : katadata.co.id (16 Agustus 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

Honda Tanggapi Dingin Rencana Penurunan Tarif PPnBM SedanHonda Tanggapi Dingin Rencana Penurunan Tarif PPnBM Sedan

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) masih gencar mewacanakan rencana penurunan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan terhadap sedan agar sekurang-kurangnya bisa setara dengan mobil jenis non-sedan yang diyakini dapat mendorong volume segmen tersebut sekaligus jadi bekal ekspor.selengkapnya

BEBAN PAJAK BERLAPIS: Industri Otomotif Sulit MelajuBEBAN PAJAK BERLAPIS: Industri Otomotif Sulit Melaju

Penerapan kebijakan pajak berlapis dan tarif bea masuk yang tinggi membuat industri oto motif nasional sulit melaju di basis produksi. Investor asing pun harus berpikir panjang untuk mem benamkan dana investasi yang lebih besar. Besarnya tarif pajak yang dikenakan pemerintah kepada industri otomotif berdampak pada mahalnya harga jual kendaraan.selengkapnya

Pajak Sedan Dipangkas, Honda Indonesia Pasang `Kuda-kuda`Pajak Sedan Dipangkas, Honda Indonesia Pasang `Kuda-kuda`

Desakan Gabungan Industri Otomotif Indonesia (Gaikindo) agar pemerintah menurunkan pajak sedan dari 30 persen menjadi 10 persen disambut antusias perusahaan mobil Honda di Indonesia melalui PT Honda Prospect Motor (HPM). Hal ini pun disampaikan langsung Marketing & After Sales Service PT HPM Jonfis Fandi saat acara media gathering di kawasan Thamrin, Jakarta. Menurut dia, jika pajak diturunkan,selengkapnya

PEMBANGUNAN PASAR KLEWER : Ini Syarat Pemkot Kepada Pedagang Pasar Klewer untuk Tempati Kios dan LosPEMBANGUNAN PASAR KLEWER : Ini Syarat Pemkot Kepada Pedagang Pasar Klewer untuk Tempati Kios dan Los

Pemkot Solo akan mensyaratkan bagi seluruh pedagang Pasar Klewer memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta melunasi pajak.selengkapnya

Diskon Pajak Industri Alas Kaki dan Tekstil, Ini SyaratnyaDiskon Pajak Industri Alas Kaki dan Tekstil, Ini Syaratnya

Presiden Joko Widodo pada 17 Oktober 2016, telah menandatangai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja Dengan Kriteria Tertentu. Satu lagi fasilitas pajak yang diberikan pemerintah kepada pebisnis untuk mendorong perekonomian.selengkapnya

Ini Pesan Sri Mulyani Kepada kepada Jajaran dan Staf KemenkeuIni Pesan Sri Mulyani Kepada kepada Jajaran dan Staf Kemenkeu

Setelah adanya penangkapan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pesan kepada seluruh jajaran dan staf Kemenkeu untuk memerangi korupsi.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya

Persetujuan tambahan PMN BUMN dicabutPersetujuan tambahan PMN BUMN dicabut

Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya mencabut kembali persetujuan atas usulan tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017. Jumlah tambahan PMN BUMN yang disetujui, yakni sebesar Rp 2,38 triliun.selengkapnya

Menkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 TMenkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah target penerimaan pajak non migas sebesar Rp 20 triliun dalam postur sementara rancangan pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017.selengkapnya

Darmin akan libatkan koperasi di reformasi agrariaDarmin akan libatkan koperasi di reformasi agraria

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah menyiapkan skema pengembangan dan perbaikan ekonomi rakyat di industri pertanian.selengkapnya

Darmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di AgustusDarmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di Agustus

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Darmin Nasution menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan. Hal ini diungkapkan oleh Darmin dalam sambutan di kongres Koperasi ke-3 di Makassar pada Kamis (13/07).selengkapnya

IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%

International Monetery Fund (IMF) menilai bahwa bila sebuah negara ingin melakukan percepatan pertumbuhan, ada rasio pajak (tax ratio) terhadap PDB minimum yang perlu dicapai. Yakni 15% dari produk domestik bruto (PDB).selengkapnya



 
TAGS # :