Polri menggelar rapar bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Direktorat Jenderal Pajak, dan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta para kepala kantor wilayah Pajak terkait tax amnesty di Mabes Polri Jumat (29/7)
.
"Tim ini juga hadir saat menerima pengarahan oleh Bapak Presiden kemarin dan pada hari ini kita men-follow up melakukan video conference dengan seluruh jajaran Polda," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Teleconfrence juga diikuti jajaran Kanwil Pajak seluruh provinsi, kemudian perwakilan OJK semua provinsi, dan penyedia jasa keuangan, termasuk perbankan di daerah-daerah.
"Intinya adalah melakukan sosialisasi tax amnesty. Tadi Ibu Menkeu sudah menjelaskan poin-poin penting Tax Amnesty, kami, dan OJK juga sudah menjelaskan mengenai instrumen-instrumen investasi nanti," lanjut Tito.
Khusus untuk Polri, Tito melanjutkan, dia menyampaikan kepada jajaran untuk mendukung kebijakan pemerintah mengenai tax amnesti yang sudah menjadi Undang-Undang nomor 11 tahun 2016.
"Saya sudah menyampaikan penekanan-penekanan di jajaran kepolsian untuk pertama mempelajari undang-undang itu, yang kedua bekerja sama dengan otoritas pajak yakni jajaran Kanwil Pajak, memberikan perlindungan kepada petugas pajak kemudian tidak mempersulit petugas pajak," lanjutnya.
"Kita sudah menjelaskan juga agar bekerja sama dengan otoritas jasa keuangan di wilayah masing-masing, cabang Bank Indonesia, Bank swasta dan Bank BUMN. Bekerjasama dengan jajaran Kemenkeu di wilayah masing-masing di setiap provinsi termasuk kerahasiaan data," sambungnya.
Anggota Polri juga diminta dalam rangka kesuksesan Tax Amnesty untuk memberi kemudahan-kemudahan repatriasi wajib pajak maupun deklarasi. Jadi tidak boleh mengotak-ngatik yang disampaikan wajib pajak dalam skema tax amnesty ini.
"Kecuali cuma kalau (dana milik wajib pajak itu terkait) kasus terorisme, human trafficking, dan narkotika. Di luar itu tidak boleh diutak-atik sama sekali," tegasnya.
Juga tidak boleh ada yang membocorkan informasi wajib pajak yang melaporkan skema tax amnesty karena ancamannya lima tahun.
"Jadi siapapun juga yang membocorkan akan kita proses hukum," lanjutnya dan menambahkan MoU sudah ditanda-tangani antara Polri, pajak, dan kejaksaan agung.
Instruksi lainnya Tito juga memerintahkan jajarannya untuk membangun iklim investasi sehingga para investor merasa nyaman untuk berinvestasi di Indonesia.
Salah satunya adalah jaminan keamanan di wilayah-wilayah sehingga investor yang masuk ke kita merasa nyaman masuk ke Indonesia.
Sumber : beritasatu.com (Jakarta, 29 Juli 2016)
Foto : beritasatu.com
THR PNS, TNI dan Polri Juga Jadi Subjek PajakMenteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan proses pencairan Tunjangan Hari Raya bagi pegawai negeri sipil (PNS), prajurit TNI, anggota Polri, dan pensiunan saat ini tengah dalam tahap persiapan dokumen. Satuan kerja seluruh kementerian dan lembaga sedang bekerja mempersiapkan keperluan administrasi tersebut.selengkapnya
KPK Periksa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta KhususKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DKI Khusus Jakarta Direktorat Jenderal Pajak Muhammad Haniv, Jumat (10/3/2017).selengkapnya
TEROPULER : Sri Mulyani Sosialisasi Tax Amnesty di Mabes PolriDemi menyukseskan program pengampunan pajak, Menteri Keuangan yang baru Sri Mulyani Indrawati menyambangi Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta. Tujuannya untuk melakukan sosialisasi program tersebut.selengkapnya
`Kawal` Tax Amnesty, Jenderal Tito Keluarkan Tiga InstruksiKepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian ikut turun tangan untuk “mengawal†kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Pada Jumat (29/7) siang, Kapolri mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyaksikan acara sosialisasi kebijakan tersebut kepada seluruh jajaran kepolisian melalui konferensi video jarak jauh.selengkapnya
Tax Amnesty, Kapolri Tito Keluarkan Tiga InstruksiKapolri Tito Karnavian menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian mendukung berjalannya tax amnesty yang dimulai sejak 16 Juli 2016 lalu. Bahkan, Tito sudah mengeluarkan tiga instruksi khusus.selengkapnya
Kapolda Maluku : Seluruh Personel Polri Wajib Bayar PajakKapolda Maluku Brigjen Polisi Ilham Salahudin menegaskan seluruh personel polri di wilayah Polda wajib membayar pajak.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
