Sukseskan Tax Amnesty, Polri Bikin Paket Instruksi

Sabtu 30 Jul 2016 10:55Administratordibaca 498 kaliSemua Kategori

beritasatu 016

Polri menggelar rapar bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani,  Direktorat Jenderal Pajak, dan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta para kepala kantor wilayah Pajak terkait tax amnesty di Mabes Polri Jumat (29/7)

.

"Tim ini juga hadir saat menerima pengarahan oleh Bapak Presiden kemarin dan pada hari ini kita men-follow up melakukan video conference dengan seluruh jajaran Polda," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Teleconfrence juga diikuti jajaran Kanwil Pajak seluruh provinsi, kemudian perwakilan OJK semua provinsi, dan penyedia jasa keuangan, termasuk perbankan di daerah-daerah.


"Intinya adalah melakukan sosialisasi tax amnesty. Tadi Ibu Menkeu sudah menjelaskan poin-poin penting Tax Amnesty, kami, dan OJK juga sudah menjelaskan mengenai instrumen-instrumen investasi nanti," lanjut Tito.


Khusus untuk Polri, Tito melanjutkan, dia menyampaikan kepada jajaran untuk mendukung kebijakan pemerintah mengenai tax amnesti yang sudah menjadi Undang-Undang nomor 11 tahun 2016.


"Saya sudah menyampaikan penekanan-penekanan di jajaran kepolsian untuk pertama mempelajari undang-undang itu, yang kedua bekerja sama dengan otoritas pajak yakni jajaran Kanwil Pajak, memberikan perlindungan kepada petugas pajak kemudian tidak mempersulit petugas pajak," lanjutnya.


"Kita sudah menjelaskan juga agar bekerja sama dengan otoritas jasa keuangan di wilayah masing-masing, cabang Bank Indonesia, Bank swasta dan Bank BUMN. Bekerjasama dengan jajaran Kemenkeu di wilayah masing-masing di setiap provinsi termasuk kerahasiaan data," sambungnya.


Anggota Polri juga diminta dalam rangka kesuksesan Tax Amnesty untuk memberi kemudahan-kemudahan repatriasi wajib pajak maupun deklarasi. Jadi tidak boleh mengotak-ngatik yang disampaikan wajib pajak dalam skema tax amnesty ini.


"Kecuali cuma kalau (dana milik wajib pajak itu terkait) kasus terorisme, human trafficking, dan narkotika. Di luar itu tidak boleh diutak-atik sama sekali," tegasnya.


Juga tidak boleh ada yang membocorkan informasi wajib pajak yang melaporkan skema tax amnesty karena ancamannya lima tahun.


"Jadi siapapun juga yang membocorkan akan kita proses hukum," lanjutnya dan menambahkan MoU sudah ditanda-tangani antara Polri, pajak, dan kejaksaan agung.


Instruksi lainnya Tito juga memerintahkan jajarannya untuk membangun iklim investasi sehingga para investor merasa nyaman untuk berinvestasi di Indonesia.


Salah satunya adalah jaminan keamanan di wilayah-wilayah sehingga investor yang masuk ke kita merasa nyaman masuk ke Indonesia.

Sumber : beritasatu.com (Jakarta, 29 Juli 2016)
Foto : beritasatu.com




BERITA TERKAIT
 

Ini Pesan Sri Mulyani Kepada kepada Jajaran dan Staf KemenkeuIni Pesan Sri Mulyani Kepada kepada Jajaran dan Staf Kemenkeu

Setelah adanya penangkapan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pesan kepada seluruh jajaran dan staf Kemenkeu untuk memerangi korupsi.selengkapnya

Kawal Tax Amnesty, Polri Gandeng OJK dan Ditjen PajakKawal Tax Amnesty, Polri Gandeng OJK dan Ditjen Pajak

Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty telah resmi dikeluarkan pemerintah. Polri sebagai salah satu lembaga penegak hukum akan mengawal pelaksanaan tax amnesty.selengkapnya

Pemerintah dan Otoritas Keuangan Buat MoU Lancarkan Tax AmnestyPemerintah dan Otoritas Keuangan Buat MoU Lancarkan Tax Amnesty

Pemerintah bersama otoritas moneter dan keuangan berkoordinasi untuk menyamakan pemahaman tentang program pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty). Selanjutnya akan dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).selengkapnya

KPK Periksa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta KhususKPK Periksa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DKI Khusus Jakarta Direktorat Jenderal Pajak Muhammad Haniv, Jumat (10/3/2017).selengkapnya

TEROPULER : Sri Mulyani Sosialisasi Tax Amnesty di Mabes PolriTEROPULER : Sri Mulyani Sosialisasi Tax Amnesty di Mabes Polri

Demi menyukseskan program pengampunan pajak, Menteri Keuangan yang baru Sri Mulyani Indrawati menyambangi Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta. Tujuannya untuk melakukan sosialisasi program tersebut.selengkapnya

Sri Mulyani: Menkeu AS Juga Ingin Pajaki Google dan AmazonSri Mulyani: Menkeu AS Juga Ingin Pajaki Google dan Amazon

Keputusan Pemerintah Indonesia untuk terus mengejar pajak Google ternyata menjadi daya tarik dalam gelaran World Bank-IMF Annual Meeting di Amerika Serikat pada 4–8 Oktober. Bahkan, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, hal ini turut menjadi bahan pembahasan dari seluruh perwakilan negara di dunia yang hadir.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya

DJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkatDJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkat

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meyakini penerimaan pajak akan meningkat pada semester II-2017, meski realisasi pendapatan dari sektor pajak hingga akhir Juli 2017 belum mencapai 50 persen.selengkapnya

BI: Inflasi Juli 2017 TerkendaliBI: Inflasi Juli 2017 Terkendali

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2017 tercatat sebesar 0,2 persen secara bulanan (mtm).selengkapnya

Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya



 
TAGS # :