Subsidi PPnBM Muncul, BCA dan Mandiri Buka Suara

Rabu 17 Feb 2021 09:42Ridha Anantidibaca 452 kaliSemua Kategori

BISNIS 2430



Subsidi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dari pemerintah yang berlaku mulai 1 Maret 2021, diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit kendaraan bermotor.

Data Bank Indonesia mencatat kredit kendaraan bermotor turun 24,4 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi sebesar Rp107,3 triliun pada Desember 2020. Penurunan pada bulan tersebut lebih dalam dari November 2020 yang terkoreksi 22,8 persen yoy.

Corporate Secretary Group Bank Mandiri Rudi As Aturridha menyampaikan perseroan melihat stimulus tersebut sangat positif untuk mendorong sisi permintaan masyarakat, terutama pada kepemilikan kendaraan bermotor.

Tahun lalu, baki debet kredit kendaraan bemotor Bank Mandiri tercatat turun menjadi Rp29,8 triliun dari Rp35 triliun pada tahun 2019. Penurunan tersebut sejalan dengan melambatnya penjualan kendaraan motor dan mobil yang dibiayai Mandiri Tunas Finance (MTF) dan Mandiri Utama Finance (MUF).

Meski demikian, perseroan melihat keberhasilan program vaksinasi dan efektivitas vaksin masih akan menjadi game changer untuk pemulihan ekonomi secara keseluruhan. Jika berhasil, maka optimisme masyarakat akan meningkat dan konsumsi masyarakat diperkirakan akan tumbuh positif.

Bank Mandiri berharap penyaluran kredit kendaraan bermotor melalui Mandiri Tunas Finance dan Mandiri Utama Finance dapat tumbuh positif tahun ini. Untuk itu, perseroan akan memanfaatkan kekuatan basis nasabah Bank Mandiri di wholesale, baik corporate commercial maupun kelembagaan, dengan mengejar potensi payroll atau pegawai.

"Kita juga mengoptimalkan joint program marketing khususnya dengan dealer-dealer rekanan, untuk memberikan promosi yang menarik kepada nasabah," terangnya.

Sementara itu, Executive Vice President Secretariat & Corporate Communication BCA Hera F Haryn menyampaikan perseroan berharap geliat bisnis kredit kendaraan bermotor akan segera pulih sejalan dengan berbagai kebijakan pemerintah, regulator, dan otoritas perbankan.

Sepanjang tahun 2020, pada portofolio kredit konsumer, kredit kendaraan bermotor BCA terkontraksi 22,6 persen yoy menjadi Rp36,9 triliun.

Adapun pada tahun ini, BCA tidak menetapkan target spesifik untuk pertumbuhan bisnis kredit kendaraan bermotor karena situasi ketidakpastian di tengah tantangan pandemi Covid-19 saat ini.

"Kami mencermati bahwa di tengah tantangan pandemi Covid-19, permintaan kredit di sektor perbankan masih dalam proses pemulihan, sejalan dengan berlanjutnya pandemi yang membatasi mobilitas dan mempengaruhi iklim bisnis," imbuhnya.

Ekonom Ryan Kiryanto menyebut insentif PPnBM mulai 1 Maret 2021 itu merupakan sebuah terobosan. Dengan adanya keringanan perpajakan tersebut, maka harga mobil baru akan turun sehingga memberikan dorongan kepada konsumen untuk membeli. 

Apalagi insentif itu akan diikuti dengan relaksasi di sektor perbankan berupa penurunan bobot risiko kredit (ATMR) untuk kredit dan pembiayaan bermotor. Dengan penurunan ATMR, bank akan memacu kredit kendaraan bermotor. 

"Bank akan memacu kreditnya dengan ATMR yang rendah, sehingga pertumbuhan kredit mudah-mudahan naik," terangnya. 

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah mengatakan stimulus pembebasan PPnBM diberikan kepada mobil yang diproduksi dalam negeri di bawah 1500 cc yang merupakan mobil dengan target pasar kelas menengah bawah. Sementara itu, kelompok menengah bawah yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19, mengalami penurunan daya beli.

"Dengan pertimbangan itu, saya perkirakan stimulus pembebasan PPnBM ini meskipun didorong juga dengan penurunan ATMR kredit, tidak akan signifikan meningkatkan pembelian mobil. Akan berbeda apabila yang dibebaskan PPnBM kendaraan mewah yang diproduksi di dalam negeri yang target pasarnya adalah kelompok menengah atas yang masih punya daya beli," terangnya.

Meski begitu, Piter tetap mengapresiasi adanya stimulus itu. Hal tersebut tersebut akan mendorong pembelian dan penyaluran kredit kendaraan bermotor, meski tidak akan besar.

"Kelompok menengah yang masih memiliki daya beli, besar kemungkinannya memanfaatkan kesempatan untuk membeli kendaraan. Walaupun sekali lagi tidak akan cukup besar," lanjutnya.


Sumber : bisnis.com (Jakarta, 15 Februari 2021)
Foto : Bisnis




BERITA TERKAIT
 

Data kartu kredit akan dibuka, bank intens koordinasi dengan Ditjen PajakData kartu kredit akan dibuka, bank intens koordinasi dengan Ditjen Pajak

Perhimpunan bank nasional (Perbanas) terus melakukan koordinasi dengan Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) terkait kewajiban pembukaan data kartu kredit nasabah bank.selengkapnya

Ini daftar usulan perubahan skema PPnBM kendaraan bermotor dari KemkeuIni daftar usulan perubahan skema PPnBM kendaraan bermotor dari Kemkeu

Guna mendorong produksi dan ekspor industri otomotif, khususnya untuk kendaraan emisi rendah, Kementerian Keuangan mengusulkan perubahan skema pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor roda empat.selengkapnya

Maksimalkan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Yang Dilakukan BPKPD Wilayah II PontianakMaksimalkan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Yang Dilakukan BPKPD Wilayah II Pontianak

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Wilayah II Pontianak bersamaan dengan pihak penegakan hukum melakukan razia terhadap masyarakat yang meninggak pajak kendaraan bermotor.selengkapnya

PPnBM Kendaraan Bermotor Bakal DirelaksasiPPnBM Kendaraan Bermotor Bakal Direlaksasi

Guna mendorong ekspansi industri otomotif dalam negeri, pemerintah telah merancang relaksasi kebijakan perpajakan bagi kendaraan bermotor.selengkapnya

Bank Mandiri Bantah Transaksi Kartu Kredit Turun karena Diintip Ditjen PajakBank Mandiri Bantah Transaksi Kartu Kredit Turun karena Diintip Ditjen Pajak

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatat adanya penuruan tren penggunaan kartu kredit hingga saat ini. Namun, hal ini bukan karena rencana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang akan 'mengintip' data nasabah bank pengguna kartu kredit. "Perlambatan pertumbuhan dari kartu kredit disebabkan karena pertumbuhan makro yang sedang melambat. Jadi buka disebabkan faktor pelaporan pajak,"selengkapnya

GM jual 200.000 kendaraan listrik di AS pada 2018, picu penghapusan kredit pajakGM jual 200.000 kendaraan listrik di AS pada 2018, picu penghapusan kredit pajak

General Motors (GM) secara total telah menjual 200.000 kendaraan listrik di Amerika Serikat hingga akhir 2018, memicu penghapusan kredit pajak secara bertahap sebesar 7.500 dolar AS selama 15 bulan ke depan, kata seorang sumber yang mengetahui tentang masalah ini, Rabu (2/1).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalCara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika Gagal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya

Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya

Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniPandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun Ini

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya

Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanIni sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depan

Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya

Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapEkonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahap

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depan

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya



 
TAGS # :