Status Luar Biasa, Proses Tax Amnesty Hanya 5 Menit

Jumat 30 Sep 2016 07:00Administratordibaca 348 kaliSemua Kategori

tax amnesty 019

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak resmi menetapkan 'Keadaan Luar Biasa' pada tempat penerimaan surat pernyataan harta (SPH) program pengampunan pajak (tax amnesty) di Kantor Pusat Ditjen Pajak dan empat Kanwil DJP wilayah Jakarta.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, penetapan keadaan ini akan mampu mempercepat proses berwajib pajak. Sehingga dipastikan tidak akan ada antrean yang mengular panjang hingga malam hari hanya untuk menunggu mendapat giliran pelayanan.


Hestu menerangkan, jika proses penyerahan SPH para wajib pajak (WP) tadinya bisa memakan waktu 30 menit atau setengah jam, maka dengan penetapan keadaan ini prosesnya hanya menjadi maksimal selama lima menit.

"Jadi ini akan mempercepat. Kalau rata-rata katakanlah SPH biasa di-upload segala macam, itu menelan waktu mungkin setengah jam berwajib pajak. Nah dengan prosedur hari ini maksimal lima menit setiap WP," ucapnya saat konferensi pers di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Kamis (29/9/2016).


Proses ini menjadi lebih cepat karena para WP yang menyerahkan SPH ke kantor pajak, dokumennya hanya akan diteliti secara lebih singkat lebih dulu dan belum akan di-upload ke dalam sistem. Terpenting WP tadi sudah menyerahkan membawa SPH dan Surat Setoran Pajak (SSP), yang kemudian diberikan tanda terima yang sifatnya sementara.


"Di mana WP, kita akan dilayani cepat


Datang sampaikan SPH, engga teliti dulu, cuma teliti simple ringkas mirip (Peraturan Dirjen Pajak) PER-13 kemarin, engga di-upload ke sistem dulu," tuturnya.


Baru kemudian petugas pajak akan melakukan penelitian SPH dan SSP milik WP tadi selama kurun waktu paling lambat lima hari. Bila semua berkas WP tersebut telah lengkap dan ketika diteliti tidak ada masalah apapun, maka akan diberikan tanda terima yang sah.


"Kalau sudah lengkap sih langsung diterbitkan tanda terima tetapnya. Kalau ada yang belum lengkap, misalnya SSP tunggakan pajak misalnya belum ada, dihubungi, diminta bayar dulu. Kalau engga, diterbitkan tanda terima sementara," papar dia.


Bahkan, kata Hestu, WP juga bisa meminta agar tanda terima sah tadi dikirimkan via jasa pos. "Atau kirim pos saja boleh, kasih tahu saja petugasnya kalau minta dikirimkan ke alamat yang ada di SPH," tukasnya.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 29 September 2016)
Foto : klinikpajak.co.id




BERITA TERKAIT
 

TAX AMNESTY TAHAP I: Antrean Mengular, Empat Kantor Pajak Dinyatakan Keadaan Luar BiasaTAX AMNESTY TAHAP I: Antrean Mengular, Empat Kantor Pajak Dinyatakan Keadaan Luar Biasa

Antrean mengular sudah memenuhi empat unit kantor pajak semenjak subuh tadi hingga siang ini. Situasi itu mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk menetapkan keadaan luar biasa menjelang penutupan program amnesti pajak periode pertama yang akan ditutup Jumat (30/9/2016).selengkapnya

SPH UMKM Boleh Manual, Ditjen Pajak: Tolong Tulisannya yang TerbacaSPH UMKM Boleh Manual, Ditjen Pajak: Tolong Tulisannya yang Terbaca

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memberikan kemudahan pelaku UMKM yang ingin mengikuti kebijakan pengampunan pajak dengan melaporkan Surat Pernyataan Harta (SPH) secara manual (hard copy). SPH yang dapat ditulis adalah apabila aset atau harta yang disampaikan kurang dari 10 jumlahnya.selengkapnya

Banjir Peserta Tax Amnesty, DJP Tetapkan Keadaan Luar BiasaBanjir Peserta Tax Amnesty, DJP Tetapkan Keadaan Luar Biasa

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan keadaan luar biasa di sejumlah kantor pajak sejak siang tadi, lantaran membludaknya peserta program pengampunan pajak atau tax amnesty jelang akhir periode I amnesti pajak. Meningkatnya peserta membuat tidak bisa ditangani dengan prosedur standar terkait penerimaan Surat Pernyataan Harta (SPH).selengkapnya

WP Pemilik Harta di Luar Negeri Diminta Punya Surat Tanda Domisili. Ini ManfaatnyaWP Pemilik Harta di Luar Negeri Diminta Punya Surat Tanda Domisili. Ini Manfaatnya

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Timur Harta Indra Tarigan meminta wajib pajak (WP) yang memiliki harta di luar negeri untuk memiliki surat tanda domisili.selengkapnya

Menkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu BiasaMenkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu Biasa

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro tak ambil pusing dengan gugatan terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak/Tax Amnesty yang dilayangkan sejumlah pihak.selengkapnya

Wamenkeu: Setiap Hari, Jumlah Harta Tax Amnesty Melonjak Luar BiasaWamenkeu: Setiap Hari, Jumlah Harta Tax Amnesty Melonjak Luar Biasa

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo optimistis target harta dalam program Tax Amnesty atau pengampunan pajak sebesar Rp 4.000 triliun tercapai. Optimisme ini usai melihat lonjakan harta sepanjang bulan ini.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya

Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya



 
TAGS # :