Sri Mulyani Jadi Menteri Keuangan, Tarif Tebusan Tax Amnesty Naik

Sabtu 30 Jul 2016 14:46Administratordibaca 624 kaliSemua Kategori

tribunnews 072

Reshuffle kabinet yang memasukkan Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan memberi efek positif bagi program pengampunan pajak atau tax amnesty .


Wajib pajak semakin gencar melaporkan dananya untuk ikut tax amnesty.

Pada pekan kedua pelaksanaan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah mengumpulkan uang tebusan mencapai Rp 60 miliar per Jumat (29/7/2016).

Angka ini melonjak Rp 19 miliar dibandingkan sehari sebelumnya.


"Sampai hari ini Rp 60 miliar," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama.

Namun demikian, Hestu tidak menyebutkan rincian jumlah dana yang direpatriasikan dan dideklarasikan.


Sebelumnya Hestu mengatakan hingga Kamis (28/7/2016) lalu, Ditjen Pajak mencatat sudah ada dana repatriasi yang masuk mencapai Rp 458 miliar.


Total aset yang sudah diajukan dalam program tax amnesty semuanya sudah mencapai Rp 1,8 triliun, termasuk aset yang dideklarasi.


Dari jumlah itu, penerimaan negara dari pembayaran uang tebusan sudah mencapai Rp 41 miliar.

Sumber : tribunnews.com (Jakarta, 29 Juli 2016)
Foto : tribunnews.com




BERITA TERKAIT
 

Sri Mulyani jadi Menteri, Tebusan Tax Amnesty NaikSri Mulyani jadi Menteri, Tebusan Tax Amnesty Naik

Reshuffle kabinet yang memasukkan Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan memberi efek positif bagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Wajib pajak semakin gencar melaporkan dananya untuk ikut tax amnesty.selengkapnya

Dana Tebusan Tax Amnesty Sudah Rp60 MiliarDana Tebusan Tax Amnesty Sudah Rp60 Miliar

Pada hari ke 12 sejak tax amnesty diberlakukan, dana tebusan yang masuk ke Direktorat Jenderal Pajak sudah mencapai Rp60 miliar. Pemerintah menargetkan mengantongi dana tebusan sebesar Rp165 triliun dari program tax amnesty.selengkapnya

Menkeu Kaget Sudah Ada Wajib Pajak yang Bayar Tebusan Tax AmnestyMenkeu Kaget Sudah Ada Wajib Pajak yang Bayar Tebusan Tax Amnesty

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro cukup kaget dengan antusiasme Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mendukung program pengampunan pajak atau tax amnesty. Sejauh ini sudah ada 11 Wajib Pajak (WP) yang mendaftar sebagai peserta tax amnesty, bahkan menyetor uang tebusan atas deklarasi hartanya.selengkapnya

Menteri Keuangan Bagi-bagi Tips Ikut Tax AmnestyMenteri Keuangan Bagi-bagi Tips Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro membagikan beberapa tips untuk memudahkan wajib pajak mengikuti program Amnesti Pajak. Hal tersebut untuk mendorong peningkatan anggara yang masuk dari tax amnesty.selengkapnya

Pekan Ini, Menteri Keuangan Rilis Tiga Aturan Teknis Tax AmnestyPekan Ini, Menteri Keuangan Rilis Tiga Aturan Teknis Tax Amnesty

Pemerintah tengah mematangkan pelaksanaan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Selain sosialisasi kepada pengusaha di dalam dan luar negeri, pemerintah akan segera menerbitkan aturan teknis atau turunan dari Undang-Undang Tax Amnesty yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhir Juni lalu.selengkapnya

Begini Ancaman Sri Mulyani bagi WP yang Tak Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengimbau, Wajib Pajak (WP) profesi Pengacara, Notaris, Kurator maupun profesi lainnya untuk ikut program pengampunan pajak (tax amnesty) yang berlangsung hingga akhir Maret 2017. Jika tidak dan ditemukan harta tiga tahun mendatang, maka akan ada sanksi bunga yang dikenakan.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya

Buruh tolak rencana penurunan PTKPBuruh tolak rencana penurunan PTKP

Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah menurunkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) karena akan makin membebani rakyat berpenghasilan rendah dan buruh.selengkapnya

DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya

Persetujuan tambahan PMN BUMN dicabutPersetujuan tambahan PMN BUMN dicabut

Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya mencabut kembali persetujuan atas usulan tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017. Jumlah tambahan PMN BUMN yang disetujui, yakni sebesar Rp 2,38 triliun.selengkapnya

Menkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 TMenkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah target penerimaan pajak non migas sebesar Rp 20 triliun dalam postur sementara rancangan pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017.selengkapnya

Darmin akan libatkan koperasi di reformasi agrariaDarmin akan libatkan koperasi di reformasi agraria

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah menyiapkan skema pengembangan dan perbaikan ekonomi rakyat di industri pertanian.selengkapnya



 
TAGS # :