Sri Mulyani: Tax Amnesty RI Bukan untuk Fasilitasi Uang Haram

Rabu 12 Okt 2016 17:12Administratordibaca 172 kaliSemua Kategori

liputan6 235

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ‎memanfaatkan Forum Tahunan International Moneter Fund (IMF)-World Bank ‎di Washington DC, Amerika Serikat (AS) untuk menjelaskan Program Pengampunan Pajak (tax amnesty) di Indonesia.

Hal terpenting, Sri Mulyani menegaskan, program ini bukan untuk memfasilitasi aliran uang dari praktik kejahatan.

"Saya banyak melakukan penjelasan ke masyarakat internasional soal penerapan tax amnesty di Indonesia, baik di forum G20, forum bilateral, forum IMF-World Bank, dan forum Development Committee," jelas Sri Mulyani saat Konferensi Pers di kantornya, Jakarta, Rabu (11/10/2016).

Dalam pertemuan di IMF-World Bank ini, Sri Mulyani ‎juga bertemu langsung dengan pimpinan Financial Action Task Force (FATF).  FATF merupakan satgas yang dibentuk untuk memerangi atau memberantas tindak pencucian uang, uang yang berasal dari terorisme, perdagangan manusia, serta praktik kejahatan lainnya.

‎"Saya bertemu dengan pimpinan FATF dan menjelaskan posisi tax amnesty di Indonesia. Bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tax Amnesty tidak digunakan untuk memfasilitasi uang-uang yang berasal dari kejahatan pencucian uang, perdagangan narkoba dan manusia, terorisme," tegas dia.

Menurut dia, penjelasan terkait pelaksanaan tax amnesty di Indonesia kepada dunia internasional sangat penting supaya negara ini terhindar dari daftar hitam (black list).


"Ini sangat penting supaya Indonesia tidak masuk dalam black list dalam rangka menjadi anggota FATF untuk menjaga kepentingan nasional," terang Sri Mulyani.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 12 Oktober 2016)
Foto : liputan6.com




BERITA TERKAIT
 

Sri Mulyani Bahas Pajak Google di Forum IMF-Bank DuniaSri Mulyani Bahas Pajak Google di Forum IMF-Bank Dunia

Di pertemuan tahunan International Moneter Fund (IMF) dan Bank Dunia, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama menkeu negara lain mempunyai permasalahan yang sama, yakni pajak dari transaksi online (e-commerce). Sorotan utama permasalahan pajak tersebut adalah kasus pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google.selengkapnya

Ini Harapan Anggota DPR Untuk Sri Mulyani IndrawatiIni Harapan Anggota DPR Untuk Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diharapkan mampu mengambil kebijakan optimalisasi sumber pendapatan negara sehingga tidak bergantung pada pendapatan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Akan Bawa Masalah Pajak Online ke Forum InternasionalSri Mulyani Akan Bawa Masalah Pajak Online ke Forum Internasional

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mempunyai inisiatif untuk membawa masalah pajak e-Commerce yang sedang ramai dibahas ke forum internasional. Hal ini dimulai saat Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi yang mengatakan bahwa Google tidak membayar pajak sesuai dengan seharusnya.selengkapnya

Kasus Pajak Google, Sri Mulyani Akan Bawa ke Forum InternasionalKasus Pajak Google, Sri Mulyani Akan Bawa ke Forum Internasional

Google saat ini masih menjadi sorotan utama dari pemerintah. Selain mangkir pajak, Google juga dianggap tidak kooperatif dengan Ditjen Pajak. Buktinya, ketika Ditjen Pajak mengajukan surat pemeriksaan pajak, bulan lalu Google memutuskan untuk menolaknya.selengkapnya

Di Forum Dunia, Sri Mulyani Jamin Tax Amnesty Bebas Dana IlegalDi Forum Dunia, Sri Mulyani Jamin Tax Amnesty Bebas Dana Ilegal

Menteri Keuangan Sri Mulyani memanfaatkan acara tahunan Bank Dunia - Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) di Washington, Amerika Serikat, pekan lalu, untuk menjelaskan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang tengah dijalankan Pemerintah Indonesia. Amnesti kepada para wajib pajak itu diberikan terbatas dan tidak mencakup kepada praktik dna dana-dana ilegal.selengkapnya

Sri Mulyani: Undang-Undang Bukan untuk Persulit HidupSri Mulyani: Undang-Undang Bukan untuk Persulit Hidup

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengharapkan agar pengusaha dapat ikut berpartisipasi dalam program pengampunan pajak (tax amnesty). Kebijakan ini dijalankan agar pemerintah dapat memperluas basis pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Penerimaan pajak akhir September diprediksi 61,5%Penerimaan pajak akhir September diprediksi 61,5%

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak harus kerja keras menambal penerimaan pada September, yang pada tahun sebelumnya terbantu dengan adanya program amnesti pajak. Menurut Catatan Ditjen Pajak, dari awal tahun sampai 31 Agustus 2017, realisasi penerimaan pajak telah mencapai 53,5% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp 1.283,57 triliun.selengkapnya

Penetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak RelevanPenetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak Relevan

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

Aturan Baru Pajak Ini Potensi Timbulkan DisputeAturan Baru Pajak Ini Potensi Timbulkan Dispute

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap.selengkapnya

Waktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepatWaktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepat

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya



 
TAGS # :