Sri Mulyani: Saya akan kejar ke mana pun Anda sembunyikan aset

Senin 31 Okt 2016 15:27Administratordibaca 878 kaliSemua Kategori

bbc indonesia 001

Dalam wawancara eksklusif dengan BBC, Menkeu Sri Mulyani menegaskan untuk memburu mereka yang mencoba menghindari pajak dan menyembunyikan kekayaan.

Setelah program amnesti pajak Indonesia yang kontroversial itu nanti berakhir,Menteri Keuangan Sri Mulyani bertekad untuk memburu para pengemplang dan penghindar pajak di luar negeri dan membawa kembali aset mereka ke Indonesia, katanya dalam sebuah wawancara eksklusif dengan editor BBC Indonesia Rebecca Henschke.


"Ini adalah kesempatan bagi mereka, jadi benar-benar terserah pada mereka sendiri," katanya tentang mereka yang tak mau membayar pajak.


"Setelah berakhirnya masa sembilan bulan amnesti pajak, negara memilikikewenangan untuk menegakkan pajak 200% atau saya akan mengejar Anda kemana pun Anda akan pergi dan menyembunyikan aset Anda karena para wajib pajak tidak boleh menghindari dan menyembunyikan pendapatan dan aset merekadengan mudah dan aman di negara surga pajak tanpa mendapatkan akibatapapun."

Dia mengatakan juga bahwa sekarang ini dia merasa lebih bijakdan lebih 'paham politik' dibanding saat menjabat Menteri Keuangan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dulu.


Dia juga berjanji untuk memaksa Google dan perusahaan raksasa internasionallain membayar pajak dalam jumlah yang 'adil' di Indonesia.


Berikut petikan wawancara khusus dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani:


Mengapa Anda memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan menerima jabatan ini?


Waktu saya mengundurkan diri 6 tahun lalu dari posisi Menteri Keuangan, saya diminta berjanji oleh banyak pihak yang mengantarkan saya pergi, bahwa saya akan kembali ke Indonesia, dan saya mengatakan I will be back. Saya rasa saya memenuhi janji itu.


Saya melihat kepemimpinan Presiden Jokowi yang memiliki komitmen untuk melakukan reformasi, untuk melakukan perbaikan dalam kehidupan perekonomian, masyarakat. Itu sangat perlu didukung, dan saya memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mungkin berguna untuk bisa membantu dari sisi percepatan, kemampuan untuk memberikan kebijakan-kebijakan di berbagai negara yang bisa juga berguna untuk Indonesia. Sehingga Indonesia bisa mempercepat usahanya untuk mensejahterakan masyarakat, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan,


Anda dikenal sebagai tokoh yang tegas dan keras, dan terakhir kali Anda menjabat sebagai menteri keuangan, sejumlah orang kuat memusuhi Anda. Apakah Anda akan sekeras waktu itu dan mengejar orang-orang kuat yang tak mematuhi aturan?

Saya akan menjalankan persis seperti yang saya lakukan. Barangkali bedanya, saya sekarang lebih tua dari dulu, jadi mungkin ada suatu wisdom untuk melihat masalah dan melihat dinamika politik. Tapi saya rasa tujuan tetap sama: Indonesia membutuhkan suatu tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, terhadap institusi publik.


(Pemerintah) memang memiliki kewenangan, kekuasaan, yang diberikan undang-undang untuk melayani masyarakat, bukan untuk melayani para elitenya. Dan ini adalah salah satu fondasi yang penting agar Indonesia menjadi negara yang demokratis, terbuka, bertanggung jawab, akuntabel, dan transparan.


Tujuannya pada akhirnya adalah untuk memakmurkan rakyat, dan untuk menciptakan keadilan sosial.

Google dan raksasa teknologi informasi lain harus menunjukkan komitmen melalui kepatuhan membayar pajak juga, kata Sri Mulyani.

Anda menjalankan program pengampunan pajak yang kontroversial. Mengapa Anda menganggap program ini perlu?

Indonesia memiliki rasio pajak yang rendah. Bahkan jika dibandingkan dengan negara berpenghasilan menengah lain atau bahkan dengan negara berpenghasilan rendah. Kenyataan ini tidak dapat diterima.


Pengampunan pajak akan memberikan perbaikan tertentu, yang menyediakan kesempatan yang adil untuk semua. Bukan hanya kepada yang satu persen, (melainkan) seluruh negeri, warga, yang merasa berkewajiban membayar pajak. (Setiap orang) memiliki kesempatan.


Namun bukankah program tersebut sangat kontroversial di Indonesia?Orang-orang berunjuk rasa di jalanan, menggugat di Mahkamah Konstitusi dengan alasan kebijakan itu sangat tidak adil. Apakah Anda merasa nyaman mengampuni orang-orang yang telah mengemplang pajak selama bertahun-tahun, dan yang kekayaannya, seperti dikatakan banyak orang, berasal dari aktivitas ilegal?

Sri Mulyani merasa kesepian saat menjabat Menkeu periode lampau -namun sekarang situasinya berbeda.

Ada kenyamanan terkait pada apakah kita harus melakukan tugas karena percaya ada mekanisme untuk mulai mencapai orang-orang tersebut. Inilah kesempatan Anda, sangat tergantung Anda.

Kemudian, negara memiliki kuasa untuk menjatuhkan denda sebesar 200%, dan jika tidak (dibayar) negara akan mengejar Anda ke mana pun Anda pergi dan menyembunyikan aset Anda. Karena saya tidak ingin mendengar wajib pajak dengan gampangnya mengelak dan menyembunyikan pendapatan mereka dan aset mereka dengan aman di wilayah suaka pajak tanpa konsekuensi.


Banyak pemimpin dunia lain yang mengatakan hal serupa. Apa Anda yakin anda akan mencapai semua yang Anda janjikan untuk dilakukan?


Momentum politik di tingkat global benar-benar terjadi. Sangat kuat muncul di G20.


Saat saya menjabat menteri keuangan periode lalu dan berupaya melakukan reformasi ini, saya merasa sangat kesepian karena banyak komunitas internasional tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap penghindaraan pajak yang begitu gampangnya dilakukan dari satu yurisdiksi ke yusrisdiksi lain. Tapi sekarang situasinya sangat berbeda.


Indonesia juga menuntut raksasa teknologi informasi, Google untuk membayar pajak untuk sekitar lima tahun kehadirannya di Indonesia, yang bisa mencapai jutaan dollar. Seberapa penting hal ini untuk Anda dan akankah Anda menindak-lanjuti tuntutan tersebut?


Ini adalah isu yang pelik untuk semua negara di dunia. Saya tahu banyak negara yang ingin mencoba melakukan hal tersebut. Ada sesuatu yang kita sebut rasa keadilan.


Dari sudut pandang hukum administratif kita dapat terus berdebat mengenai hal ini. Namun saya pikir melihat banyak negara yang mengalami situasi serupa menghadapi perusahaan multinasional seperti itu, saya pikir mereka juga memiliki nilai-nilai etika yang mereka harus tunjukkan karena mereka menyediakan platform yang digunakan orang-orang di seluruh dunia.


Mereka mengutamakan keterbukaan. Mereka selalu ingin mendapatkan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas dalam menjalankan usaha. Dan sebaliknya, masyarakat dan negara seperti kami juga meminta nilai yang sama untuk diaplikasikan dalam hal kepatuhan mereka pada pajak.


Yang terakhir, kalau saatnya tiba nanti, apakah Anda akan maju sebagai calon presiden?


Saya sekarang mengelola fiskal dan APBN, saya rasa itu penting. Keuangan negara sangat penting bagi Indonesia.

Sumber : bbc indonesia (31 Oktober 2016)
Foto : bbc indonesia




BERITA TERKAIT
 

Aksi pamer Presiden Jokowi yang telah melaporkan SPT Pajak secara onlineAksi pamer Presiden Jokowi yang telah melaporkan SPT Pajak secara online

Presiden Joko Widodo memamerkan dirinya telah memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak (WP) dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan ( SPT) pajak tahun 2017 pada Senin (26/2) kemarin.selengkapnya

Semangat Gotong Royong Bisa Mengikis KemiskinanSemangat Gotong Royong Bisa Mengikis Kemiskinan

Semangat gotong royong mampu mengentaskan kemiskinan. Salah satu wujud gotong royong adalah membayar pajak dengan benar. Hanya dengan penerimaan pajak yang cukup dan belanja yang tepat sasaran, angka kemiskinan bisa dipangkas. Rasio pajak terhadap PDB atau tax ratio Indonesia yang baru 11% merupakan bukti bahwa semangat gotong royong bangsa ini belum cukup kuat.selengkapnya

Menakar Potensi Nyata Pengampunan PajakMenakar Potensi Nyata Pengampunan Pajak

Langkah pemerintah untuk menjalankan program Tax Amnesty atau yang lebih dikenal dengan program Pengampunan Pajak tampaknya sudah di depan mata karena saat ini pemerintah sudah mengajukan RUU Pengampunan Pajak dan tinggal menunggu pengesahan DPR. Kalau tidak ada aral melintang, RUU tersebut semestinya dapat disahkan di akhir bulan ini. Artinya program pengampunan pajak tersebut dapat dijalankanselengkapnya

Panama Papers dan Perburuan Dana Gelap ke Penjuru DuniaPanama Papers dan Perburuan Dana Gelap ke Penjuru Dunia

Di depan sekitar 150 undangan diskusi Ikatan Akuntan Indonesia tentang pengampunan pajak atau tax amnesty, Oesman Sapta Odang buka-bukaan. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu prihatin dengan kondisi saat ini terkait beratnya upaya mendongkrak pendapatan negara. Sebuah informasi sampai ke telinganya. Di tengah lemahnya penerimaan pajak, banyak uang warga Indonesia justru diparkir diselengkapnya

Mengadili Persepsi AmnestiMengadili Persepsi Amnesti

Di Indonesia, amnesti pajak bukanlah barang baru. Pada 1964 dan 1984, Indonesia sudah melaksanakan amnesty pajak secara resmi, meskipun pada beberapa kesempatan juga muncul amnesti dengan nama lain, seperti sunset policy dan pengurangan sanksi administrasi, pun dengan tujuan utama yang tidak sama persis.selengkapnya

Tax Amnesty Sasar Siapa?Tax Amnesty Sasar Siapa?

Program pengampunan pajak atau tax amnesty telah menjadi buah simalakama. Sejumlah kalangan masyarakat, terutama para penunggak pajak, merasa keberatan dengan tarif tebusan yang dinilai cukup besar bila dihitung dari jumlah penghasilan yang tidak dilaporkan selama ini.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalCara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika Gagal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya

Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya

Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniPandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun Ini

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya

Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanIni sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depan

Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya

Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapEkonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahap

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depan

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya



 
TAGS # :