Masih ingat kasus Gayus Tambunan? Kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Gayus telah mencoreng nama baik Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Adanya kasus ini berdampak pada lunturnya kepercayaan para wajib pajak terhadap salah satu direktorat di lingkungan Kementerian Keuangan tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dampak dari mencuatnya kasus tersebut masih dirasakan hingga saat ini oleh para pegawai DJP. Selain membentuk persepsi yang buruk terhadap kinerja DJP, kasus ini menjadi alasan bagi masyarakat sebagai wajib pajak untuk tidak memenuhi kewajiban pajaknya.
"Kalau orang ingat ada satu nama yang lebih ngetop dari DJP yaitu Gayus. Ini merupakan suatu PR buat kami. Karena masyarakat punya persepsi dan ada masalah dengan trust. Maka dia menjadi salah satu excuse untuk tidak melakukan compliance," ujar dia dalam Dialog Perpajakan bersama Menteri Keuangan RI di Jakarta, Selasa (8/11/2016).
Adanya kasus-kasus semacam ini, lanjut Sri Mulyani, membuat masyarakat semakin enggan untuk membayar pajak. Atau jika pun membayar pajak, hanya sekedarnya saja.
"Jadi itu memang berbagai macam anekdot yang menjelaskan dan menjadi excuse kenapa wajib pajak merasa membayar pajak itu sesuatu yang bisa sekadarnya. Kalau membayar pajak sekadarnya, jangan heran republik ini jadi republik sekadarnya. Guru ngajar sekadarnya gajinya sekadarnya. Prajurit, militer polisi sekadarnya. Aparat pajaknya juga jalan sekadarnya, sehingga republik ini tidak menjadi republik yang respect," tuturnya.
Oleh sebab itu, sejak dipercaya kembali menjadi Menteri Keuangan di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini, dirinya bertekad untuk memperbaiki persepsi buruk masyarakat terhadap kinerja DJP.
"Dan ini buat saya tidak ringan. Bagaimana saya memulai hubungan baru kalau kedua belah pihak terlalu banyak catatan," tandas dia.
Sumber : liputan6.com (Jakarta, 09 November 2016)
Foto : liputan6.com
Sri Mulyani: Kasus Gayus Bikin Masyarakat Tidak Percaya PajakMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu luntur, paska kasus penggelapan pajak yang dilakukan Gayus Tambunan. Akibatnya, sulit bagi petugas pajak untuk mengumpulkan pajak dari masyarakat.selengkapnya
Pegawai Pajak Diklaim Tak Ada Lagi yang seperti Gayus TambunanProgram pengampunan pajak (tax amnesty) saat ini sudah memasuki periode II. Diperkirakan masih banyak wajib pajak (WP) yang belum mengikuti program ini dikarenakan masih ragu terhadap reputasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang identik dengan pegawainya sebagai mafia pajak, seperti yang pernah terungkap lewat Gayus Tambunan.selengkapnya
Sri Mulyani Ingatkan Petugas Pajak Jangan Tiru Gayus TambunanMenteri Keuangan Sri Mulyani meminta gerakan antikorupsi di Direktorat Jenderal Pajak terus ditingkatkan. Pasalnya, satu tindak korupsi saja bisa merusak citra institusi tersebut untuk waktu lama, seperti kasus Gayus Tambunan.selengkapnya
Sindiran Sri Mulyani: Kalau Cinta NKRI, Bayar Pajak Jangan Sekadarnya!Pajak saat ini menjadi penopang keuangan negara. Oleh karena itu jika membayar pajak sekadarnya, jangan heran Republik ini menjadi sekadarnya juga. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani.selengkapnya
`Data Anies soal Pajak Bisa Picu Kasus Pencemaran Nama Baik`Salah satu importir umum mobil mewah di Jakarta menyesalkan kesalahan data penunggak pajak yang diumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia menganggap data yang salah bisa memicu kasus pencemaran nama baik.selengkapnya
Ini yang Dilakukan Kementerian Keuangan untuk Dorong Kepatuhan Wajib PajakPemerintah mengklaim sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
