SPEKTRUM BISNIS : Dikejar Pajak

Selasa 9 Ags 2016 14:14Administratordibaca 168 kaliSemua Kategori

bisnis 131

Seorang pengusaha mebel di Sukoharjo, Jawa Tengah yang baru selesai saya wawancara, tiba-tiba menelepon. Dia memohon agar saya tidak menulis nilai omzet usahanya untuk diberitakan. Alasannya, soal pajak.

“Nanti saya dikejar orang pajak. Bukannya saya enggak mau bayar pajak,” begitu kira-kira alasannya.


Kelas usaha pengusaha ini boleh dibilang industri kecil menengah (IKM). Basis usahanya tak jauh dari sentra produksi. Pengusaha ini juga punya pabrik sendiri. Dan, pasar penjualannya banyak yang masuk skala ekspor.

Khawatir dikejar pajak. Itu juga dihadapi seorang pebisnis perempuan yang pernah saya temui. Dia memiliki jaringan toko penjualan peralatan teknologi informasi di mal-mal besar di Jakarta. Pebisnis perempuan ini punya hobi menarik, berkuda. Saat itu bercerita mengenai hobinya, dia saat itu mengaku punya hampir 10 ekor kuda yang didatangkan dari Australia.

Harganya? “Ah, entar kamu kalikan lagi. Saya yang dikejar-kejar orang pajak. Padahal hitung-hitungannya enggak seperti itu,” katanya.


Saya cukup nyengir kuda. Pajak tampaknya selalu menjadi momok bagi wajib pajak, baik itu orang pribadi, pengusaha, hingga korporasi.


Dalam konteks cerita di atas, entah siapa yang salah sampai-sampai pebisnis khawatir ‘dikejar pajak’. Apakah memang petugas pajaknya yang membuat ‘nakal’? Atau dasar wajib pajaknya yang milih ngumpet-ngumpetin hartanya.

Semestinya, cerita soal takut dikejar pajak sudah tidak lagi terjadi dalam kondisi saat ini. Bisa jadi, sekarang semua wajib pajak, memilih untuk blak-blakan membuka seluruh harta yang dimilikinya sejalan dengan program pengampunan pajak (tax amnesty) yang dijalankan pemerintah.


Negara menjamin kerahasiaan data wajib pajak peserta program tax amnesty. Data tax amnesty tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan terhadap tindak pidana perpajakan. Bahkan, semua penyelidikan terhadap kasus perpajakan dihentikan.


Amnesti pajak dikecualikan untuk peserta yang hartanya diperoleh dari kegiatan perdagangan narkotika, human trafficking, dan tindak pidana korupsi.


Dalam konteks pengampunan pajak, negara mengundang warganya yang selama ini diam-diam menyimpan hartanya di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk dibuka dengan skema deklarasi dan repatriasi.


Petugas pajak juga sudah diwanti-wanti oleh Presiden Joko Widodo agar menghadirkan kenyamanan dengan memberikan pelayanan yang baik bagi peserta program amnesti pajak, bukan justru menakut-nakuti.


Memang, sejak UU Pengampunan Pajak disahkan pada 28 Juni 2016, lalu disusul dengan sosialisasi yang dipimpin langsung Presiden Jokowi, terlihat nyata antusiasme warga dan dampaknya terhadap prospek ekonomi. Respons paling mudah diukur dari pasar modal.


Program pengampunan pajak memberi sentimen bagi market yang menandakan kepercayaan diri terhadap kondisi ekonomi Indonesia ke depan. Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada sesi penutupan perdagangan Senin (8/8) ditutup di level 5.458,98.


Sepanjang tahun ini, IHSG sudah menanjak 20,61%. Jika disandingkan lagi, IHSG naik 11,81% sejak UU Pengampunan Pajak diumumkan 28 Juni 2016 hingga perdagangan kemarin. Persentase kenaikkan IHSG itu lebih tinggi dibandingkan dengan periode awal tahun ini hingga 27 Juni 2016 yang naik 6,85%.

Artinya, tanpa menisbikan sentimen lain seperti perombakan kabinet dan data ekonomi, kehadiran UU Pengampunan Pajak memang membuat pelaku pasar mengalami euforia.


Direktorat Jenderal Pajak mencatat jumlah peserta amnesti pajak yang telah menyampaikan surat pernyataan harta sebanyak 1.535.

Dari jumlah itu, total harta mencapai Rp10,37 triliun yang terdiri dari skema deklarasi harta dalam negeri sebesar Rp8,44 triliun, deklarasi harta luar negeri Rp1,27 triliun, dan repatriasi Rp660 miliar.


Nilai uang tebusan yang masuk ke kas negara hingga pukul 17.00 WIB kemarin, sebesar Rp218,02 miliar. Sekilas dari data-data itu, antusiasme masyarakat terhadap program amnesti pajak cukup baik.


Kepercayaan ini harus terus dijaga pemerintah. Sesuai slogan amnesti pajak, ungkap, tebus, lega, harapannya program ini benar-benar memberikan kelegaan bagi wajib pajak.


Jangan sampai setelah amnesti usai, masyarakat dibuat rumit lagi dengan perpajakan sehingga muncul lagi kekhawatiran publik ‘dikejar-kejar pajak’. Kecuali kalau memang wajib pajak salah, itu tentu urusan beda.

Sumber : bisnis.com (9 Agustus 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Cerita Pengusaha yang Resah Dikejar-Kejar Petugas PajakCerita Pengusaha yang Resah Dikejar-Kejar Petugas Pajak

Pemerintah memasang target setoran pajak tahun lalu sebesar Rp 1.294 triliun. Target yang cukup tinggi di tengah situasi ekonomi yang melambat di 2015 membuat aparat pajak harus bekerja ekstra keras. Berbagai upaya ditempuh agar target tersebut bisa tercapai, meski realisasi akhirnya hanya sebesar Rp 1.060 triliun . Namun, upaya yang dilakukan untuk mengejar target tersebut dirasakanselengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Menteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus DikejarMenteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus Dikejar

Periode I program pengampunan pajak alias tax amnesty terbilang berjalan sukses. Sebab perolehan dana tebusan telah mencapai lebih dari setengah dari target Rp165 triliun.selengkapnya

Ini Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestyIni Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax Amnesty

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya

Jumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 TriliunJumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 Triliun

Realisasi dana tebusan yang masuk dari program pengampunan pajak atau tax amnesty siang ini sebesar Rp17,01 triliun. Angka ini masih sangat rendah dibanding target Rp165 triliun.selengkapnya

Menkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu BiasaMenkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu Biasa

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro tak ambil pusing dengan gugatan terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak/Tax Amnesty yang dilayangkan sejumlah pihak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :