SPEKTRUM BISNIS : Dikejar Pajak

Selasa 9 Ags 2016 14:14Administratordibaca 178 kaliSemua Kategori

bisnis 131

Seorang pengusaha mebel di Sukoharjo, Jawa Tengah yang baru selesai saya wawancara, tiba-tiba menelepon. Dia memohon agar saya tidak menulis nilai omzet usahanya untuk diberitakan. Alasannya, soal pajak.

“Nanti saya dikejar orang pajak. Bukannya saya enggak mau bayar pajak,” begitu kira-kira alasannya.


Kelas usaha pengusaha ini boleh dibilang industri kecil menengah (IKM). Basis usahanya tak jauh dari sentra produksi. Pengusaha ini juga punya pabrik sendiri. Dan, pasar penjualannya banyak yang masuk skala ekspor.

Khawatir dikejar pajak. Itu juga dihadapi seorang pebisnis perempuan yang pernah saya temui. Dia memiliki jaringan toko penjualan peralatan teknologi informasi di mal-mal besar di Jakarta. Pebisnis perempuan ini punya hobi menarik, berkuda. Saat itu bercerita mengenai hobinya, dia saat itu mengaku punya hampir 10 ekor kuda yang didatangkan dari Australia.

Harganya? “Ah, entar kamu kalikan lagi. Saya yang dikejar-kejar orang pajak. Padahal hitung-hitungannya enggak seperti itu,” katanya.


Saya cukup nyengir kuda. Pajak tampaknya selalu menjadi momok bagi wajib pajak, baik itu orang pribadi, pengusaha, hingga korporasi.


Dalam konteks cerita di atas, entah siapa yang salah sampai-sampai pebisnis khawatir ‘dikejar pajak’. Apakah memang petugas pajaknya yang membuat ‘nakal’? Atau dasar wajib pajaknya yang milih ngumpet-ngumpetin hartanya.

Semestinya, cerita soal takut dikejar pajak sudah tidak lagi terjadi dalam kondisi saat ini. Bisa jadi, sekarang semua wajib pajak, memilih untuk blak-blakan membuka seluruh harta yang dimilikinya sejalan dengan program pengampunan pajak (tax amnesty) yang dijalankan pemerintah.


Negara menjamin kerahasiaan data wajib pajak peserta program tax amnesty. Data tax amnesty tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan terhadap tindak pidana perpajakan. Bahkan, semua penyelidikan terhadap kasus perpajakan dihentikan.


Amnesti pajak dikecualikan untuk peserta yang hartanya diperoleh dari kegiatan perdagangan narkotika, human trafficking, dan tindak pidana korupsi.


Dalam konteks pengampunan pajak, negara mengundang warganya yang selama ini diam-diam menyimpan hartanya di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk dibuka dengan skema deklarasi dan repatriasi.


Petugas pajak juga sudah diwanti-wanti oleh Presiden Joko Widodo agar menghadirkan kenyamanan dengan memberikan pelayanan yang baik bagi peserta program amnesti pajak, bukan justru menakut-nakuti.


Memang, sejak UU Pengampunan Pajak disahkan pada 28 Juni 2016, lalu disusul dengan sosialisasi yang dipimpin langsung Presiden Jokowi, terlihat nyata antusiasme warga dan dampaknya terhadap prospek ekonomi. Respons paling mudah diukur dari pasar modal.


Program pengampunan pajak memberi sentimen bagi market yang menandakan kepercayaan diri terhadap kondisi ekonomi Indonesia ke depan. Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada sesi penutupan perdagangan Senin (8/8) ditutup di level 5.458,98.


Sepanjang tahun ini, IHSG sudah menanjak 20,61%. Jika disandingkan lagi, IHSG naik 11,81% sejak UU Pengampunan Pajak diumumkan 28 Juni 2016 hingga perdagangan kemarin. Persentase kenaikkan IHSG itu lebih tinggi dibandingkan dengan periode awal tahun ini hingga 27 Juni 2016 yang naik 6,85%.

Artinya, tanpa menisbikan sentimen lain seperti perombakan kabinet dan data ekonomi, kehadiran UU Pengampunan Pajak memang membuat pelaku pasar mengalami euforia.


Direktorat Jenderal Pajak mencatat jumlah peserta amnesti pajak yang telah menyampaikan surat pernyataan harta sebanyak 1.535.

Dari jumlah itu, total harta mencapai Rp10,37 triliun yang terdiri dari skema deklarasi harta dalam negeri sebesar Rp8,44 triliun, deklarasi harta luar negeri Rp1,27 triliun, dan repatriasi Rp660 miliar.


Nilai uang tebusan yang masuk ke kas negara hingga pukul 17.00 WIB kemarin, sebesar Rp218,02 miliar. Sekilas dari data-data itu, antusiasme masyarakat terhadap program amnesti pajak cukup baik.


Kepercayaan ini harus terus dijaga pemerintah. Sesuai slogan amnesti pajak, ungkap, tebus, lega, harapannya program ini benar-benar memberikan kelegaan bagi wajib pajak.


Jangan sampai setelah amnesti usai, masyarakat dibuat rumit lagi dengan perpajakan sehingga muncul lagi kekhawatiran publik ‘dikejar-kejar pajak’. Kecuali kalau memang wajib pajak salah, itu tentu urusan beda.

Sumber : bisnis.com (9 Agustus 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Cerita Pengusaha yang Resah Dikejar-Kejar Petugas PajakCerita Pengusaha yang Resah Dikejar-Kejar Petugas Pajak

Pemerintah memasang target setoran pajak tahun lalu sebesar Rp 1.294 triliun. Target yang cukup tinggi di tengah situasi ekonomi yang melambat di 2015 membuat aparat pajak harus bekerja ekstra keras. Berbagai upaya ditempuh agar target tersebut bisa tercapai, meski realisasi akhirnya hanya sebesar Rp 1.060 triliun . Namun, upaya yang dilakukan untuk mengejar target tersebut dirasakanselengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Menteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus DikejarMenteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus Dikejar

Periode I program pengampunan pajak alias tax amnesty terbilang berjalan sukses. Sebab perolehan dana tebusan telah mencapai lebih dari setengah dari target Rp165 triliun.selengkapnya

Ini Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestyIni Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax Amnesty

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya

Jumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 TriliunJumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 Triliun

Realisasi dana tebusan yang masuk dari program pengampunan pajak atau tax amnesty siang ini sebesar Rp17,01 triliun. Angka ini masih sangat rendah dibanding target Rp165 triliun.selengkapnya

Menkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu BiasaMenkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu Biasa

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro tak ambil pusing dengan gugatan terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak/Tax Amnesty yang dilayangkan sejumlah pihak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya

Persetujuan tambahan PMN BUMN dicabutPersetujuan tambahan PMN BUMN dicabut

Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya mencabut kembali persetujuan atas usulan tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017. Jumlah tambahan PMN BUMN yang disetujui, yakni sebesar Rp 2,38 triliun.selengkapnya

Menkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 TMenkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah target penerimaan pajak non migas sebesar Rp 20 triliun dalam postur sementara rancangan pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017.selengkapnya

Darmin akan libatkan koperasi di reformasi agrariaDarmin akan libatkan koperasi di reformasi agraria

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah menyiapkan skema pengembangan dan perbaikan ekonomi rakyat di industri pertanian.selengkapnya

Darmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di AgustusDarmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di Agustus

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Darmin Nasution menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan. Hal ini diungkapkan oleh Darmin dalam sambutan di kongres Koperasi ke-3 di Makassar pada Kamis (13/07).selengkapnya

IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%

International Monetery Fund (IMF) menilai bahwa bila sebuah negara ingin melakukan percepatan pertumbuhan, ada rasio pajak (tax ratio) terhadap PDB minimum yang perlu dicapai. Yakni 15% dari produk domestik bruto (PDB).selengkapnya



 
TAGS # :