SPEKTRUM BISNIS : Dikejar Pajak

Selasa 9 Ags 2016 14:14Administratordibaca 263 kaliSemua Kategori

bisnis 131

Seorang pengusaha mebel di Sukoharjo, Jawa Tengah yang baru selesai saya wawancara, tiba-tiba menelepon. Dia memohon agar saya tidak menulis nilai omzet usahanya untuk diberitakan. Alasannya, soal pajak.

“Nanti saya dikejar orang pajak. Bukannya saya enggak mau bayar pajak,” begitu kira-kira alasannya.


Kelas usaha pengusaha ini boleh dibilang industri kecil menengah (IKM). Basis usahanya tak jauh dari sentra produksi. Pengusaha ini juga punya pabrik sendiri. Dan, pasar penjualannya banyak yang masuk skala ekspor.

Khawatir dikejar pajak. Itu juga dihadapi seorang pebisnis perempuan yang pernah saya temui. Dia memiliki jaringan toko penjualan peralatan teknologi informasi di mal-mal besar di Jakarta. Pebisnis perempuan ini punya hobi menarik, berkuda. Saat itu bercerita mengenai hobinya, dia saat itu mengaku punya hampir 10 ekor kuda yang didatangkan dari Australia.

Harganya? “Ah, entar kamu kalikan lagi. Saya yang dikejar-kejar orang pajak. Padahal hitung-hitungannya enggak seperti itu,” katanya.


Saya cukup nyengir kuda. Pajak tampaknya selalu menjadi momok bagi wajib pajak, baik itu orang pribadi, pengusaha, hingga korporasi.


Dalam konteks cerita di atas, entah siapa yang salah sampai-sampai pebisnis khawatir ‘dikejar pajak’. Apakah memang petugas pajaknya yang membuat ‘nakal’? Atau dasar wajib pajaknya yang milih ngumpet-ngumpetin hartanya.

Semestinya, cerita soal takut dikejar pajak sudah tidak lagi terjadi dalam kondisi saat ini. Bisa jadi, sekarang semua wajib pajak, memilih untuk blak-blakan membuka seluruh harta yang dimilikinya sejalan dengan program pengampunan pajak (tax amnesty) yang dijalankan pemerintah.


Negara menjamin kerahasiaan data wajib pajak peserta program tax amnesty. Data tax amnesty tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan terhadap tindak pidana perpajakan. Bahkan, semua penyelidikan terhadap kasus perpajakan dihentikan.


Amnesti pajak dikecualikan untuk peserta yang hartanya diperoleh dari kegiatan perdagangan narkotika, human trafficking, dan tindak pidana korupsi.


Dalam konteks pengampunan pajak, negara mengundang warganya yang selama ini diam-diam menyimpan hartanya di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk dibuka dengan skema deklarasi dan repatriasi.


Petugas pajak juga sudah diwanti-wanti oleh Presiden Joko Widodo agar menghadirkan kenyamanan dengan memberikan pelayanan yang baik bagi peserta program amnesti pajak, bukan justru menakut-nakuti.


Memang, sejak UU Pengampunan Pajak disahkan pada 28 Juni 2016, lalu disusul dengan sosialisasi yang dipimpin langsung Presiden Jokowi, terlihat nyata antusiasme warga dan dampaknya terhadap prospek ekonomi. Respons paling mudah diukur dari pasar modal.


Program pengampunan pajak memberi sentimen bagi market yang menandakan kepercayaan diri terhadap kondisi ekonomi Indonesia ke depan. Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada sesi penutupan perdagangan Senin (8/8) ditutup di level 5.458,98.


Sepanjang tahun ini, IHSG sudah menanjak 20,61%. Jika disandingkan lagi, IHSG naik 11,81% sejak UU Pengampunan Pajak diumumkan 28 Juni 2016 hingga perdagangan kemarin. Persentase kenaikkan IHSG itu lebih tinggi dibandingkan dengan periode awal tahun ini hingga 27 Juni 2016 yang naik 6,85%.

Artinya, tanpa menisbikan sentimen lain seperti perombakan kabinet dan data ekonomi, kehadiran UU Pengampunan Pajak memang membuat pelaku pasar mengalami euforia.


Direktorat Jenderal Pajak mencatat jumlah peserta amnesti pajak yang telah menyampaikan surat pernyataan harta sebanyak 1.535.

Dari jumlah itu, total harta mencapai Rp10,37 triliun yang terdiri dari skema deklarasi harta dalam negeri sebesar Rp8,44 triliun, deklarasi harta luar negeri Rp1,27 triliun, dan repatriasi Rp660 miliar.


Nilai uang tebusan yang masuk ke kas negara hingga pukul 17.00 WIB kemarin, sebesar Rp218,02 miliar. Sekilas dari data-data itu, antusiasme masyarakat terhadap program amnesti pajak cukup baik.


Kepercayaan ini harus terus dijaga pemerintah. Sesuai slogan amnesti pajak, ungkap, tebus, lega, harapannya program ini benar-benar memberikan kelegaan bagi wajib pajak.


Jangan sampai setelah amnesti usai, masyarakat dibuat rumit lagi dengan perpajakan sehingga muncul lagi kekhawatiran publik ‘dikejar-kejar pajak’. Kecuali kalau memang wajib pajak salah, itu tentu urusan beda.

Sumber : bisnis.com (9 Agustus 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Cerita Pengusaha yang Resah Dikejar-Kejar Petugas PajakCerita Pengusaha yang Resah Dikejar-Kejar Petugas Pajak

Pemerintah memasang target setoran pajak tahun lalu sebesar Rp 1.294 triliun. Target yang cukup tinggi di tengah situasi ekonomi yang melambat di 2015 membuat aparat pajak harus bekerja ekstra keras. Berbagai upaya ditempuh agar target tersebut bisa tercapai, meski realisasi akhirnya hanya sebesar Rp 1.060 triliun . Namun, upaya yang dilakukan untuk mengejar target tersebut dirasakanselengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Menteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus DikejarMenteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus Dikejar

Periode I program pengampunan pajak alias tax amnesty terbilang berjalan sukses. Sebab perolehan dana tebusan telah mencapai lebih dari setengah dari target Rp165 triliun.selengkapnya

Ini Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestyIni Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax Amnesty

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya

Jumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 TriliunJumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 Triliun

Realisasi dana tebusan yang masuk dari program pengampunan pajak atau tax amnesty siang ini sebesar Rp17,01 triliun. Angka ini masih sangat rendah dibanding target Rp165 triliun.selengkapnya

Menkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu BiasaMenkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu Biasa

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro tak ambil pusing dengan gugatan terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak/Tax Amnesty yang dilayangkan sejumlah pihak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Tak ada pemeriksaan saat penilaian hartaTak ada pemeriksaan saat penilaian harta

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 118/2016 dengan PMK No 165/2017. Revisi beleid ini salah satunya memberi kesempatan kedua bagi Wajib Pajak (WP) peserta amnesti pajak ataupun yang belum ikut untuk melaporkan seluruh hartanya, sehingga bisa terbebas dari sanksi.selengkapnya

Pengusaha ingin DItjen Pajak lebih bersahabatPengusaha ingin DItjen Pajak lebih bersahabat

Menjelang pergantian Direktur Jenderal pajak akhir bulan ini, banyak harapan dan pekerjaan rumah yang menunggu untuk dipenuhi.selengkapnya

Tax & royalty bisa menggenjot investasi migasTax & royalty bisa menggenjot investasi migas

Investasi hulu migas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami tren penurunan. Lesunya investasi bukan hanya disebabkan harga minyak yang masih dalam tren menurun tetapi juga karena berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah yang akhirnya menimbulkan ketidakpastian.selengkapnya

Menkeu: Pungut pajak, saya tidak ingin intimidasiMenkeu: Pungut pajak, saya tidak ingin intimidasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan tidak akan melakukan intimidasi dalam upaya mengumpulkan pajak bagi penerimaan negara.selengkapnya

DJP tindaklanjuti 770 ribu WP pasca amnesti pajakDJP tindaklanjuti 770 ribu WP pasca amnesti pajak

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menindaklanjuti data wajib pajak (WP) berdasarkan surat pemberitahuan (SPT) dan surat pernyataan harta (SPH) yang ada.selengkapnya

Kepatuhan wajib pajak adalah kunciKepatuhan wajib pajak adalah kunci

Diskresi dari kementerian untuk menghapus denda 200% merupakan kesempatan yang diberikan pemerintah kepada warga negara Wajib Pajak. Kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak (WP) menjadi kunci.selengkapnya

WP sukarela deklarasikan harta terbebas sanksiWP sukarela deklarasikan harta terbebas sanksi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016 dengan PMK Nomor 165/2017. Revisi PMK ini salah satunya memberi kesempatan lagi bagi wajib pajak (WP) yang tidak ikut amnesti pajak dan bagi peserta amnesti pajak yang belum melaporkan seluruh hartanya.selengkapnya

Ditjen Pajak Fasilitasi Merchant Daftar NPWP Online Via Aplikasi Go-JekDitjen Pajak Fasilitasi Merchant Daftar NPWP Online Via Aplikasi Go-Jek

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan resmi bekerja sama dengan PT Go-Jek Indonesia dalam hal mendaftarkan semua merchant di aplikasi untuk pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).selengkapnya

Pajak E-Commerce Diusulkan Masuk Penerimaan Negara Bukan PajakPajak E-Commerce Diusulkan Masuk Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam, menyarankan pemerintah menggolongkan pajak untuk kegiatan ekonomi digital e-commerce di luar Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya

DJP: proses pemeriksaan WP melalui validasi dataDJP: proses pemeriksaan WP melalui validasi data

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang belum melapor harta dengan benar melalui validasi data dan berlangsung secara profesional.selengkapnya



 
TAGS # :