Sosialisasi Tax Amnesty yang Penuh Sorak-sorai Pedagang Kramat Jati

Jumat 11 Nov 2016 07:54Administratordibaca 192 kaliSemua Kategori

antara 297

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah menggelar sosialisasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty kepada para pedagang di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Sosialisasi dibalut dengan sesi dialog antara Direktur P2 Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama dengan para pedagang.

Hestu yang mewakili Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi yang berhalangan hadir kali ini menanyakan, apakah selama ini sudah membayar pajak?


"Sudah," seru para pedagang dibarengi dengan tepuk tangan, di Gedung Serba Guna Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Kamis (10/11/2016).


Dia pun mengatakan Ditjen Pajak sangat mengapresiasi apa yang selama ini telah dilakukan para pedagang. Meski demikian, Hestu kembali mempertanyakan apakah pajak yang dibayarkan sudah sesuai. Apakah sudah bayar pajak penghasilan, atau selama ini hanya baya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).


"Nah, maksud saya pajak penghasilan (PPh). Kalau PBB kan kewenangan Pemda, kalau penghasilan ke baru ke kantor pajak. Nah apa sudah bayar ini," tanya Hestu.


"Belum," seru peserta.


Hestu mengatakan, siapa pun bisa mengikuti tax amnesty karena ini merupakan hak. Oleh karena itu, bagi yang belum mempunyai NPWP dan yang belum melaporkan jumlah hartanya dalam SPT bisa disampaikan dalam program amensty pajak.


"Orang pajak enggak nakutin sekarang. Jujur dan enggak usah takut. Kalau bapak dan ibu merasa belum bayar pajak enggak ada masalah, itu memang dibilang salah, tapi tidak apa-apa," tuturnya.

Dirinya mengakui, selama ini Ditjen Pajak juga salah karena tidak memberi pembinaan, sosialisasi kepada para pedagang untuk memperbaiki kepatuhan pajaknya. "Karena, semua di sini sama-sama bersalah, alangkah baiknya jika semua saling mengampuni dalam program amnesty. Bagaimana?," tanya dia.


"Setuju Pak," ujar para peserta.

Karenanya, Hestu pun mengajak semua peserta dialog tax amnesty hari ini mengikuti program tax amnesty yang sudah berjalan. Pasalnya, bagi UMKM tarif yang dikenakan sama, yaitu 0,5%. "Mari sama-sama semua, bapak-bapak di sini, kita bayar pajak untuk keperluan bersama yaitu bangun jalan, bendungan, pendidikan Indonesia," terangnya.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 10 November 2016)
Foto : antara




BERITA TERKAIT
 

Pedagang Pasar Induk Kramat Jati Jadi Sasaran Tax AmnestyPedagang Pasar Induk Kramat Jati Jadi Sasaran Tax Amnesty

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus melakukan sosialisasi terhadap program pengampunan pajak atau tax amnesty, ke seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Kali ini, giliran pedagang di Pasar Induk Kramat Jati yang diimbau ikut amnesti pajak.selengkapnya

Ditjen Pajak Berhasil Bujuk 450 Pedagang Kramat Jati Ikut Tax AmnestyDitjen Pajak Berhasil Bujuk 450 Pedagang Kramat Jati Ikut Tax Amnesty

Sosialisasi program pengampunan pajak (tax amnesty) pada para pedagang pasar di Pasar Induk Kramat Jati membuahkan hasil. Direktur Administrasi dan Keuangan PD Pasar Jaya Ramses Butar Butar menyebut, 450 pedagang pasar di wilayah Jakarta Timur siap mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Sosialisasi Tax Amnesty, Dirjen Pajak: Saya Dukung Para PedagangSosialisasi Tax Amnesty, Dirjen Pajak: Saya Dukung Para Pedagang

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi siang ini menjadi pembicara utama dalam program pengampunan pajak di ITC Mangga Dua. Ken menggunakan kaos berkerah merah ketika sosialisasi tax amnesty.selengkapnya

Ditjen Pajak Incar Pedagang Pasar, Apa yang Diincar?Ditjen Pajak Incar Pedagang Pasar, Apa yang Diincar?

Saat ini pajak menjadi penopang keuangan negara. Untuk memperkuat penopang tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan memperluas basis pajak melalui program pengampunan pajak (tax amnesty)selengkapnya

Usai Tanah Abang dan Mangga Dua, Ditjen Pajak Incar Pasar Induk Kramat JatiUsai Tanah Abang dan Mangga Dua, Ditjen Pajak Incar Pasar Induk Kramat Jati

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali melakukan sosialisasi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) kepada para pelaku UMKM. Kali ini sosialisasi dilakukan pada para pedagang di Pasar Induk Keramat Jati.selengkapnya

TOP BISNIS: Pasar Induk Kramat Jati Jadi Incaran Ditjen Pajak hingga Serangan Investasi BodongTOP BISNIS: Pasar Induk Kramat Jati Jadi Incaran Ditjen Pajak hingga Serangan Investasi Bodong

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali melakukan sosialisasi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) kepada para pelaku UMKM. Kali ini sosialisasi dilakukan pada para pedagang di Pasar Induk Keramat Jati.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Bekasi Lakukan Penyesuaian Tarif Pajak ReklameBekasi Lakukan Penyesuaian Tarif Pajak Reklame

Pada 2018 Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mulai menata ribuan reklame yang terpampang di wilayahnya. Penataan dilakukan dengan mengubah besaran tarif pajak reklame yang selama ini hanya berdasarkan status jalan.selengkapnya

Singapura Akan Naikkan Pajak Penjualan Menjadi 9% di 2021-2025Singapura Akan Naikkan Pajak Penjualan Menjadi 9% di 2021-2025

Pemerintah Singapura mengumumkan rencana menaikkan pajak penjualan menjadi 9% dari 7%. Namun, perubahan tersebut baru akan dilakukan antara tahun 2021-2025, tergantung situasi ekonomi negara pulau tersebut.selengkapnya

Siap-siap, Jualan di Facebook Hingga Instagram Bakal Kena PajakSiap-siap, Jualan di Facebook Hingga Instagram Bakal Kena Pajak

Seiring berjalannya waktu, berbelanja secara online semakin digandrungi. Semakin ramainya transaksi online membuat pemerintah melihat adanya potensi penarikan pajak dalam transaksi online.selengkapnya

Bila Jual Beli via Medsos Tak Kena Pajak, Marketplace Bisa SepiBila Jual Beli via Medsos Tak Kena Pajak, Marketplace Bisa Sepi

Direktorat Jendral Pajak tengah mengkaji rencana pengenaan pajak untuk transaksi jual beli di media sosial (Medsos) seperti Facebook dan Instagram.selengkapnya

Jual-Beli di Instagram Cs akan Kena Pajak, Bagaimana Caranya?Jual-Beli di Instagram Cs akan Kena Pajak, Bagaimana Caranya?

Selain menarik pajak dari transaksi marketplace e-commerce, Direktorat Jenderal Pajak juga berniat menerapkannya di toko online media sosial seperti Facebook dan Instagram.selengkapnya

Temui Jokowi, Sri Mulyani Kaji Pelonggaran Pajak untuk Pacu InvestasiTemui Jokowi, Sri Mulyani Kaji Pelonggaran Pajak untuk Pacu Investasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati siang ini menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka. Ada beberapa hal yang didiskusikannya dengan Presiden untuk mendorong peningkatan investasi dan perluasan usaha melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).selengkapnya

Singapura Bakal Naikkan Pajak Barang dan Jasa Jadi 9 PersenSingapura Bakal Naikkan Pajak Barang dan Jasa Jadi 9 Persen

Menteri Keuangan Singapura Heng See Keat mengumumkan kenaikan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satunya adalah rencana menaikkan pajak barang dan jasa atau goods and service tax (GST).selengkapnya

AKSES INFORMASI KEUANGAN: Ditjen Pajak Yakin Kepatuhan Makin MeningkatAKSES INFORMASI KEUANGAN: Ditjen Pajak Yakin Kepatuhan Makin Meningkat

Pemerintah meyakini implementasi akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan bakal menambah daya gedor pemerintah dalam memperbaiki peforma penerimaan.selengkapnya

Ditjen Pajak Segera Kumpulkan Pedagang Daring Bahas Pajak E-CommerceDitjen Pajak Segera Kumpulkan Pedagang Daring Bahas Pajak E-Commerce

Pemerintah segera mengumpulkan para pelaku e-commerce atau pedagang daring terkait rencana implementasi beleid perlakuan fiskal terhadap e-commerce.selengkapnya

Pemerintah Perlu Antisipasi Penurunan Rasio PajakPemerintah Perlu Antisipasi Penurunan Rasio Pajak

Tren penurunan rasio pajak dan kenaikan rasio utang dinilai perlu diantisipasi pemerintah.selengkapnya



 
TAGS # :