Sosialisasi Tax Amnesty Kurang Maksimal, DPR Jadwalkan Panggil Menteri Keuangan

Selasa 23 Ags 2016 14:31Administratordibaca 469 kaliSemua Kategori

tribunnews 095

Ketua DPR RI, Ade Komarudin menyayangkan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dalam hal pengampunan pajak atau tax amnesty. Minimnya sosialisasi itu tentu berdampak pada lambatnya pencapaian target pemasukan negara dari tax amnesty.

.

DPR, kata Ade berencana memanggil Kementerian Keuangan sekaligus Dirjen Pajak untuk meminta penhelasan minimnya pendapatan yang masuk dari tax amnesty tersebut.


"Saya evaluasi sosialisasi tax amnesty ‎terus terus terang saja. Soal sosialisasi kurang berhasil. Nanti kita akan buat rapat dengan pemerintah," kata Ade di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/8/2016).


Pria yang akrab disapa Akom itu menilai‎ sosialisasi yang dilaukan oleh Dirjen Pajak terkait tax amnesty belum berhasil. Hal itu dilihat dari sedikitnya jumlah wajib pajak dan uang yang ditargetkan oleh pemerintah dalam rangka sosialisasi tax amnesty.


"‎Sosialisasinya kurang menyebar baik kepada pengusaha besar maupun kecil. Saya minta Dirjen Pajak kerja lebih keras lagi," tuturnya.

Politikus Partai Golkar itu mengimbau agar para pengusaha memanfaatkan tax amnesty dengan sebaik-baiknya. Karena jika tidak melapor dan peemerintah mengetahui harta pengusaha yang belum lapor tax amnesty maka akan dikenai denda yang cukup besar.


"Kesempatan ini hanya sekali, gunakan sebaik-baiknya. ‎Jangan sampai nanti kena denda 200 persen. Kesempatan ini harus digunakan, jangan disia-siakan," tegasnya.

Sumber : tribunnews.com (Jakarta, 23 Agustus 2016)
Foto : tribunnews.com




BERITA TERKAIT
 

Kadin DKI: Sosialisasi Tax Amnesty Oleh Pemerintah Harus Jelas Dan DetailKadin DKI: Sosialisasi Tax Amnesty Oleh Pemerintah Harus Jelas Dan Detail

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta mengharapkan adanya sosialisasi yang jelas, transparan, dan detail terkait kebijakan Tax Amnesty yang dikeluarkan pemerintah.selengkapnya

Ketua DPR Minta Sosialisasi Tax Amnesty Lebih GencarKetua DPR Minta Sosialisasi Tax Amnesty Lebih Gencar

Ketua DPR Ade Komarudin mendorong pemerintah agar lebih masif dalam menjalankan sosialisasi program tax amnesty. Baginya, sosialisasi oleh Ditjen Perpajakan masih kurang.selengkapnya

Tax Amnesty, Berapa Dana Sosialisasi yang Dikucurkan Pemerintah?Tax Amnesty, Berapa Dana Sosialisasi yang Dikucurkan Pemerintah?

Sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty telah dilakukan pemerintah pada berbagai daerah. Tak hanya pengusaha besar, pelaku usaha UMKM pun turut menjadi sasaran sosialisasi tax amnesty oleh pemerintah.selengkapnya

Ketua DPR Kritik Sosialisasi Tax AmnestyKetua DPR Kritik Sosialisasi Tax Amnesty

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ade Komarudin mengkritik Direkrorat Jenderal (Ditjen) Pajak terkait implementasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, kinerja Ditjen Pajak memprihatinkan. "Pertama soal sosialisasi. Saya pandang kurang berhasil, kurang gencar dan kurang menyebar ke seluruh lapisan pengusaha, baik kecil, menengah maupun besar," kata Ade di Gedung DPR,selengkapnya

Sosialisasi Tax Amnesty Dianggap Kurang, Pengusaha Wait & SeeSosialisasi Tax Amnesty Dianggap Kurang, Pengusaha Wait & See

Perbankan dan pasar modal siap menampung repatriasi dana amnesti pajak, namun pemahaman pengusaha masih beragam dan sebagian menunggu (wait and see).selengkapnya

Sosialisasi Tax Amnesty, Dirjen Pajak: Saya Dukung Para PedagangSosialisasi Tax Amnesty, Dirjen Pajak: Saya Dukung Para Pedagang

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi siang ini menjadi pembicara utama dalam program pengampunan pajak di ITC Mangga Dua. Ken menggunakan kaos berkerah merah ketika sosialisasi tax amnesty.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Kemenperin Nilai Cukai Minuman Berpemanis Bisa Hambat IndustriKemenperin Nilai Cukai Minuman Berpemanis Bisa Hambat Industri

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai rencana pengenaan cukai pada minuman berpemanis bisa menurunkan pertumbuhan industri makanan dan minuman. Ini karena pengenaan cukai itu dapat menaikkan harga jual minuman berpemanis.selengkapnya

Menkeu beri kesempatan WP yang tak ikut amnestiMenkeu beri kesempatan WP yang tak ikut amnesti

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Pajak Jatim II Targetkan Setoran Rp 5 Triliun dalam 2 BulanPajak Jatim II Targetkan Setoran Rp 5 Triliun dalam 2 Bulan

Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Timur II menargetkan bisa mengumpulkan penerimaan pajak Rp 5 Trilliun dalam kurun waktu dua bulan. Hal itu dilakukan sebagai pencapaian tingkat penerimaan pajak di 2017.selengkapnya

Go-Jek dan Tokopedia Diusulkan Jadi Agen PajakGo-Jek dan Tokopedia Diusulkan Jadi Agen Pajak

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, mengusulkan agar Tokopedia dan Go-Jek diberikan insentif khusus untuk menjadi agen pajak, atau kerap disebut Wajib Pungut (WAPU).selengkapnya

Kata Sri Mulyani atas rekomendasi pajak dari IMFKata Sri Mulyani atas rekomendasi pajak dari IMF

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sepakat dengan reformasi perpajakan yang direkomendasikan International Monetary Fund (IMF). Sri Mulyani juga bilang, pemerintah pemerintah malah telah melaksanakan rekomendasi tersebut.selengkapnya

Bantu Nasabah Kemplang Pajak, HSBC Bayar Denda USD353 JutaBantu Nasabah Kemplang Pajak, HSBC Bayar Denda USD353 Juta

HSBC Holdings sepakat untuk membayar denda sebesar 300 juta euro atau setara dengan USD353 juta kepada otoritas Perancis, terkait penyelesaian kasus penghindaran pajak oleh klien asal Prancis. Kantor Jaksa Keuangan Prancis mengklaim HSBC Private Bank (Suisse), yang merupakan anak perusahaan HSBC telah membantu nasabah untuk mengemplang pajak.selengkapnya

Peserta Tax Amnesty Sulit Dapat SKB, Ikuti Saran Sri Mulyani IniPeserta Tax Amnesty Sulit Dapat SKB, Ikuti Saran Sri Mulyani Ini

Para pembayar pajak, khususnya peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengeluhkan kesulitan memperoleh surat keterangan bebas (SKB), diminta segera menyampaikan keluhannya agar bisa ditangani dengan baik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan hal tersebut seraya menyebutkan sejumlah saluran yang bisa dipakai untuk menyampaikan keluhan para wajib pajak.selengkapnya

Menteri Sri Mulyani fokus kejar kepatuhan wajib pajak penuhi target penerimaan 2017Menteri Sri Mulyani fokus kejar kepatuhan wajib pajak penuhi target penerimaan 2017

Realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2017 telah mencapai 66,85 persen atau Rp 858,047 triliun dari target APBN-P 2017 yang dipatok Rp 1.283,6 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Ditjen Pajak akan tetap mengejar penerimaan secara profesional alias sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.selengkapnya

31 Desember Batas Waktu Hak Istimewa, DJP: Jika Lewat Jadi Pajak Terutang31 Desember Batas Waktu Hak Istimewa, DJP: Jika Lewat Jadi Pajak Terutang

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan peserta pengampunan pajak (tax amnesty) dapat memperoleh hak istimewanya hingga 31 Desember 2017.selengkapnya

Sri Mulyani: Aturan `Hak Istimewa` Peserta Tax Amnesty Keluar dalam 2 HariSri Mulyani: Aturan `Hak Istimewa` Peserta Tax Amnesty Keluar dalam 2 Hari

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 141 tahun 2016 untuk mempermudah peserta tax amnesty mendapatkan hak istimewanya. Hak yang diberikan antara lain insentif pajak pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) saat melakukan balik nama atas harta yang telah di deklarasikan.selengkapnya



 
TAGS # :