Sosialisasi Tax Amnesty, Jokowi Bakal Sambangi Singapura

Kamis 28 Jul 2016 20:35Administratordibaca 688 kaliSemua Kategori

antara 145

Sosialisasi Pengampunan pajak atau tax amnesty, sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo secara nasional diantaranya di tiga kota. Yakni Jakarta, Surabaya dan Medan.

 
Selain di dalam negeri, Jokowi mengatakan, sosialisasi juga akan dilakukan dengan secara langsung mendatangi beberapa negara yang disinyalir banyak uang-uang dari pengusaha Indonesia, disimpan.
 
"Saya akan datangi Singapura, Jakarta lagi, Makassar," ujar Presiden Jokowi, dalam pembukaan pengarahan kepada pejabat eselon I, II dan III Dirjen Pajak, di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Juli 2016.
 
Singapura menurut Jokowi, salah satu negara yang diduga menjadi tempat para pengusaha Indonesia, menyimpan uangnya. Mengingat, dengan tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan Indonesia.
 
"Saya akan datang sendiri. Ingin memberi pesan kita serius, pemerintah all out," kata Presiden.
 
Dari sosialisasi di tiga kota besar dalam negeri, Jokowi mengaku antusiasme para pengusaha sangat tinggi. Seperti di Surabaya misalnya, Presiden mengatakan undangan hanya 2.000 orang tapi yang datang lebih banyak, mencapai 2.700 orang.
 
"Di Medan harusnya 2000 sampai 3000 yang datang 3500. Momentumnya ada. Kesempatannya ada. Sekarang tergantung internal kita. Bisa melayani mereka atau tidak, bisa merangkul mereka atau tidak. Kuncinya di situ," jelas Jokowi.
 
Untuk itu, ia meminta para pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk bekerja dengan baik. Jokowi meminta, agar petugas pajak lebih proaktif melakukan langkah-langkah kongkret dan menjemput bola.
 
Menurutnya, tidak boleh hanya berdiam diri saja. Sebab, momentumnya bisa hilang.
 
"Kita mati-matian pelaksana-pelaksana di lapangan kalau tidak siap, lepas kita. Sekali lagi proaktif jemput bola dan jangan malah menakut nakuti," jelas Jokowi.
 
Para menteri yang hadir dalam pengarahan tersebut antara lain Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. 
 
Kemudian Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman Hadad, Gubernur BI Agus Martowardojo.

Sumber : viva.co.id (28 Juli 2016)
Foto : antara




BERITA TERKAIT
 

Presiden Jokowi ke Surabaya Sosialisasi Pengampunan PajakPresiden Jokowi ke Surabaya Sosialisasi Pengampunan Pajak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak ke Surabaya, Jawa Timur, untuk melakukan sosialisasi program Pengampunan Pajak atau yang biasa disebut Tax Amnesty.selengkapnya

Setelah Surabaya, Jokowi Sosialisasi Tax Amnesty di MedanSetelah Surabaya, Jokowi Sosialisasi Tax Amnesty di Medan

Sosialisasi mengenai kebijakan amnesti pajak atau tax amnesty terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) diagendakan untuk kembali menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada para pelaku usaha di Kota Medan, Sumatera Utara.selengkapnya

Setelah Presiden Jokowi dan Menteri ESDM Jonan, Giliran Panglima TNI dan Para Kepala Staf TNI Laporkan SPTSetelah Presiden Jokowi dan Menteri ESDM Jonan, Giliran Panglima TNI dan Para Kepala Staf TNI Laporkan SPT

Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Hadi Tjahjanto, beserta para Kepala Staf TNI hari ini, Selasa (6/3/2018) telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi secara online melalui e-Filing.selengkapnya

Terkait foto yang viral di Medan, Pajak klaim tak punya program sosialisasi nasionalTerkait foto yang viral di Medan, Pajak klaim tak punya program sosialisasi nasional

Sejumlah grup WhatsApp kemarin membagikan sebuah foto yang tiba-tiba saja menjadi viral. Dalam foto tersebut terlihat, sejumlah orang menggunakan kaos berlogo Optimalisasi Door to Door Kepatuhan Pajak. Kabarnya foto ini diambil di Medan Sumatera Utara. Beberapa orang tersebut terlihat memasuki sebuah kios barber shop.selengkapnya

Presiden Jokowi tinggalkan Medan kembali ke JakartaPresiden Jokowi tinggalkan Medan kembali ke Jakarta

Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera bertolak meninggalkan Medan, Sumatera Utara, untuk kembali ke Jakarta setelah merampungkan agenda sosialisasi amnesti pajak di provinsi tersebut.selengkapnya

Jokowi Sosialisasi Tax Amnesty di Surabaya Dihadiri 2.700 PengusahaJokowi Sosialisasi Tax Amnesty di Surabaya Dihadiri 2.700 Pengusaha

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan program amnesti pajak atau tax amnesty Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak di Gedung Grand City Surabaya untuk pengusaha. Program baru pajak ini, diharapkan akan membawa efek positif bagi wajib pajak, perekonomian termasuk bagi pembangunan infrastruktur likuiditas sistem keuangan dan.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalCara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika Gagal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya

Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya

Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniPandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun Ini

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya

Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanIni sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depan

Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya

Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapEkonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahap

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depan

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya



 
TAGS # :