SOSIALISASI AMNESTI PAJAK: Dago Macet, Pengusaha & Wajib Pajak Naik Ojek

Senin 8 Ags 2016 19:47Administratordibaca 501 kaliSemua Kategori

antara 137

Kegiatan sosialisasi amnesti pajak atau pengampunan pajak yang akan dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut membuat ‎sejumlah ruas jalan di Kota Bandung padat, terutama di Jalan Ir.H.Djuanda atau Jalan Dago Bandung menuju tempat acara, pada Senin (8/8/2016).

Berdasarkan pantauan Bisnis, sejak jelang siang hingga laporan ini dibuat, jalan yang biasa padat pada akhir pekan oleh wisatawan, mengalami kondisi serupa pada awal pekan ini. Kendaraan hanya bisa memacu kendaraannya di bawah 10 kilometer/jam dari sekitar 6 km dari lokasi acara di kawasan Dago.


Akibat kemacetan tersebut, terlihat sejumlah peserta sosialisasi yang teridentifikasi dari pakaiannya yang menggunakan batik lengan panjang resmi, memilih turun dari kendaraannya dan memanfaatkan jasa ojek yang ada di sekitaran Jalan Dago.


Meskipun telah ada pengamanan dari ‎aparat kepolisian, volume kendaraan yang meningkat dari biasanya tidak bisa ditanggulangi. Bahkan, saat Bisnis melintas, nampak iring-iringan kendaraan mobil berpelat nomor RI 12, harus turut terjebak dalam kemacetan.


Dilihat dari padatnya pengusaha dan wajib pajak yang menghadiri acara sosialisasi amnesti pajak di Bandung, ‎ menunjukkan antusiasme dan respon positif terhadap kegiatan tersebut. Begitu tiba di lokasi acara, diperkirakan 1.500 hadirin telah memadati Hotel Intercontinental yang menjadi lokasi acara.


Presiden Jokowi diagendakan memberikan pengarahan dan sosialisasi pada pukul 16.00 WIB. Termasuk bagian dari acara, ‎Direktur Utama BTN Maryono akan menandatangani Gateway bersama Menteri Keuangan yang akan disaksikan presiden.

Sumber : bisnis.com (Bandung, 8 Agustus 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Usai Bandung, Semarang Jadi Lokasi Jokowi Sosialisasi Tax AmnestyUsai Bandung, Semarang Jadi Lokasi Jokowi Sosialisasi Tax Amnesty

Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan pemaparan soal Amnesti Pajak di Semarang, Jawa Tengah. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa tengah, Eka Damayanti Unggianingsih, menyatakan kegiatan Jokowi dilaksanakan di Hotel Patrajasa, Semarang, pada Selasa sore, 9 Agustus 2016.selengkapnya

Bandung, Kota Keempat Jokowi Sosialisasi Tax AmnestyBandung, Kota Keempat Jokowi Sosialisasi Tax Amnesty

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sungguh menitikberatkan program pengampunan pajak atau tax amnesty sebagai instrumen negara untuk mendapatkan dana segar dan investasi baru.selengkapnya

Dari Amnesti Pajak KPP Bandung Cibeunying Kumpulkan Rp 14 MiliarDari Amnesti Pajak KPP Bandung Cibeunying Kumpulkan Rp 14 Miliar

KPP Pratama Bandung Cibeunying telah mengumpulkan uang tebusan dari program amnesti pajak sebesar lebih dari Rp 14 miliar. Jumlah itu merupakan yang tertinggi di antara 16 KPP Pratama yang ada di Jawa Barat.selengkapnya

Miris, dari 1.200 Wajib Pajak Besar di Indonesia, Baru 51 yang Ikut Amnesti PajakMiris, dari 1.200 Wajib Pajak Besar di Indonesia, Baru 51 yang Ikut Amnesti Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga Jumat (2/9/2016) kemarin mencatat baru 51 wajib pajak besar orang pribadi ‎yang mengikuti program amnesti pajak.selengkapnya

Ditjen Pajak akan umumkan negara-negara yang wajib CbCR pada MaretDitjen Pajak akan umumkan negara-negara yang wajib CbCR pada Maret

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menegaskan aturan soal kewajiban pelaporan dokumen penetapan harga transfer dengan format baru, khususnya untuk laporan per negara atau Country by Country Report (CbCR) bagi perusahaan atau entitas yang melakukan transaksi afiliasi.selengkapnya

Dana Amnesti Pajak untuk Bangun Irigasi, Waduk, dan JalanDana Amnesti Pajak untuk Bangun Irigasi, Waduk, dan Jalan

Penerimaan negara dari program pengampunan pajak tetap digunakan untuk membiayai proyek-proyek prioritas pemerintah. Uang tebusan yang didapat dari deklarasi harta wajib pajak yang sudah mendapat pengampunan masuk ke dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Harga minyak naik, Sri Mulyani kukuh harga BBM tetapHarga minyak naik, Sri Mulyani kukuh harga BBM tetap

Stabilitas sistem keuangan dalam negeri kuartal keempat tahun 2017 dalam keadaan normal. Namun, kenaikan harga minyak mentah dunia yang terus terjadi, menjadi salah satu hal yang dicermati Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).selengkapnya

CITA Dukung Usulan Pemerintah `Diskon` PPh UKMCITA Dukung Usulan Pemerintah `Diskon` PPh UKM

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengaku, mendukung ide pemerintah untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.selengkapnya

Pajak Atas Nilai Tanah, Mungkinkah Diterapkan di Sini?Pajak Atas Nilai Tanah, Mungkinkah Diterapkan di Sini?

Pajak merupakan bahan bakar untuk pembangunan. Pembangunan sebagian besar dibiayai dengan pajak. Namun target pajak semakin sulit dicapai. Oleh karenanya pemerintah dirasa perlu untuk memperluas basis dan jenis pajaknya. Salah satu jenis pajak baru yang dipertimbangkan adalah menerapkan pajak atas nilai tanah atau Land Value Tax (LVT)selengkapnya

Menkeu Sri Mulyani Kaji `Diskon` PPh UKM Hingga 50 PersenMenkeu Sri Mulyani Kaji `Diskon` PPh UKM Hingga 50 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengkaji penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Rencana ini sejalan dengan penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai jual beli online (e-commerce).selengkapnya

`Data Anies soal Pajak Bisa Picu Kasus Pencemaran Nama Baik``Data Anies soal Pajak Bisa Picu Kasus Pencemaran Nama Baik`

Salah satu importir umum mobil mewah di Jakarta menyesalkan kesalahan data penunggak pajak yang diumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia menganggap data yang salah bisa memicu kasus pencemaran nama baik.selengkapnya

Importir Mobil Sebut Data Pajak Mobil ala Anies Tak ValidImportir Mobil Sebut Data Pajak Mobil ala Anies Tak Valid

Data penunggak pajak mobil-mobil mewah dirilis Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta dianggap tidak valid. Banyak pemilik yang telah membayar pajak, namun nomor kendaraannya masih tertera dalam daftar 'merah'.selengkapnya

Pajak Kendaraan di Indonesia Diusulkan Sama RataPajak Kendaraan di Indonesia Diusulkan Sama Rata

Jenis mobil yang dijual di Indonesia dibagi menjadi beberapa kategori, sesuai bentuknya. Nah, masing-masing jenis itu memiliki pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM yang berbeda-beda.selengkapnya

Kesadaran Bayar Pajak Masih Rendah di JatengKesadaran Bayar Pajak Masih Rendah di Jateng

Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dalam mengoptimalkan pendapatan melalui sektor pajak kurang diimbangi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Jateng, Ihwan Sudrajat mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat membayar pajak di Jateng hanya mencapai 68%.selengkapnya

460 Mobil Mewah di Jaksel Tunggak Pajak, Total Rp 15 Miliar460 Mobil Mewah di Jaksel Tunggak Pajak, Total Rp 15 Miliar

Tunggakan pajak mobil mewah dengan nilai jual kendaraan di atas harga Rp 1 miliar sebesar Rp 15 Miliar di Samsat Pajak Jakarta Selatan. Dari Rp 15 miliar itu, baru Rp 241 juta yang masuk ke kantong pajak Jaksel.selengkapnya

Gaikindo Minta Penamaan dan Pajak Mobil Sedan DisederhanakanGaikindo Minta Penamaan dan Pajak Mobil Sedan Disederhanakan

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) merilis data penjualan mobil sepanjang tahun 2017 yakni sebanyak 1.079.534 unit. Jika dibandingkan dengan 2016, angka tersebut tumbuh tipis 1,6%.selengkapnya



 
TAGS # :