Kepala Staf Presiden Moeldoko mengapresiasi tumbuhnya realisasi penerimaan pajak di awal 2018 yakni periode Januari hingga Februari. Pertumbuhan realisasi pajak bahkan tumbuh dua angka alias double digits.
"Kepala Staf Presiden dan Dirjen Pajak akan terus saling mendukung agar realisasi penerimaan semakin baik dan tingkat kepatuhan semakin tinggi," ujar Jenderal (Purn) Moeldoko, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin, 19 Maret 2018.
Hal tersebut disampaikan Moeldoko saat menerima Dirjen Pajak Robert Pakpahan untuk membicarakan perkembangan realisasi penerimaan dan kepatuhan pajak sekaligus menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) milik Moeldoko, Kamis, 15 Maret 2018 lalu.
Moeldoko mengatakan, berdasarkan data yang disampaikan Dirjen Pajak, realisasi penerimaan pajak awal 2018 (Januari-Februari) tumbuh double digits.
PPh Pasal 21 tumbuh 17 persen, PPh Badan tumbuh tujuh persen, PPh Final tumbuh 12 persen, PPN Dalam Negeri tumbuh 16 persen, dan PPN Impor tumbuh 24 persen. Peningkatan tersebut dalah satunya sebagai dampak langsung dari program Tax Amnesty.
"Tren kepatuhan pajak juga terus membaik," kata Moeldoko.
Ia menyebutkan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) naik dari 63 persen menjadi 72 persen. Selain itu, tumbuhnya realisasi penerimaan pajak juga terkait program Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) sebagai salah satu garda depan kepatuhan pajak. KSWP merupakan salah satu inisiatif di Bidang Perpajakan pada Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) melalui Inpres 7/2015 dan Inpres 10/2016.
KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Pajak. Selain itu juga dengan SPT Elektronik merupakan inovasi Pemerintah yang sangat diminati masyarakat. Dibandingkan 2017 (sampai dengan periode yang sama) jumlah SPT Elektronik bertambah 38 persen.
"Total SPT yang disampaikan sudah mencapai 5,1 juta," kata Moeldoko.
Sementara Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan, pertumbuhan itu memberikan indikasi yang baik. "Kenaikan ini mengindikasikan perekonomian Indonesia sedang membaik," kata Robert.
Lebih lanjut Moeldoko mengatakan, pihaknya akan mendukung Dirjen Pajak yang akan fokus pada empat hal di 2018 ini. Yakni pertama meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan langsung kepada masyarakat seperti NPWP dan SPT akan semakin mudah dan cepat.
Kedua adalah modernisasi tata kelola data. Untuk mewujudkan pelayanan yang prima, Dirjen Pajak harus memiliki tata kelola data yang terus ter-update. Ketiga, memperbaiki pemeriksaan, prosedur restitusi akan lebih cepat. Keempat peningkatan kompetensi SDM.
"Inovasi seperti e-filing merupakan terobosan yang super kreatif dari Ditjen Pajak. Dirjen Pajak harus selalu melihat tantangan ke depan. Innovate or Die!" kata Panglima TNI 2013-2015 itu.
Sumber : metrotvnews.com (Jakarta, 19 Maret 2018)
Foto : Metrotvnews
Moeldoko Dukung Dirjen Pajak Realisasi Penerimaan Pajak Semakin BaikKepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengapresiasi tumbuhnya realisasi penerimaan pajak di awal tahun 2018 yakni periode Januari hingga Februari. Pertumbuhan realisasi pajak bahkan tumbuh dua angka alias double digits.selengkapnya
Realisasi Penerimaan Bea Cukai Tumbuh 119 Persen, Ini Kata Sri MulyaniKinerja penerimaan cukai yang mampu tumbuh di angka 768,8% menopang penerimaan Bea Cukai.selengkapnya
KSP Apresiasi Realisasi Penerimaan Pajak Awal 2018 Tumbuh Dua Digitealisasi penerimaan pajak di awal 2018 yakni periode Januari hingga Februari yang tumbuh dua digit mendapatkan apresiasi dari Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Hal ini menurutnya seiring kepatuhan membayar pajak yang mulai tinggi setelah adanya program Tax Amnesty.selengkapnya
Penerimaan pajak Januari 2018 tumbuh double digitDirektorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengklaim realisasi penerimaan pajak pada satu bulan pertama tahun ini tumbuh dua digit dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan penerimaan pajak yang tinggi di Januari 2018 didorong oleh kenaikan harga komoditas.selengkapnya
Realisasi penerimaan pajak industri pengolahan tumbuh melambat hingga September 2018Hingga pengujung kuartal ketiga tahun ini, penerimaan pajak pemerintah bertumbuh positif, yakni 16,87% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.selengkapnya
Januari 2018, Ditjen Pajak klaim penerimaan pajak tumbuh double digitPenerimaan pajak Januari 2018 tumbuh double digit dibandingkan pertumbuhan pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh momentum pertumbuhan penerimaan pajak tahun lalu yang masih terjaga.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
