Soal Pajak, Sri Mulyani Janji Tak Akan Menakut-nakuti Pengusaha

Selasa 2 Ags 2016 09:20Administratordibaca 202 kaliSemua Kategori

liputan6 126

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 yang dipatok sekitar Rp 1.320 triliun merupakan beban berat bagi aparat pajak. Ditambah lagi dengan target penerimaan dari tax amnesty sebesar Rp 165 triliun.

Sri Mulyani saat menghadiri Sosialisasi Tax Amnesty oleh APINDO, mengatakan, pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana perpajakan dianggap instrumen oleh aparat pajak. Tujuannya, kata dia, untuk menegakkan kepatuhan.


"Tapi di sisi lain semua pemeriksaan disetop jika WP ikut tax amnesty. Bagi aparat pajak sebenarnya berat karena mereka suruh menyetor penerimaan pajak yang ditargetkan Rp 1.320 triliun, bukan cuma Rp 165 triliun," ujar dia di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (1/8/2016).


Namun Sri Mulyani memastikan bahwa program pengampunan pajak merupakan cara tepat bagi Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak, untuk mengumpulkan setoran penerimaan pajak tanpa melalui tindakan intimidasi, kekerasan atau menakut-nakuti pengusaha.


"Ini (tax amnesty) cara yang baik bagi Ditjen Pajak bisa menjalankan fungsi untuk mengumpulkan penerimaan pajak tanpa melalui intimidasi, kekerasan, menakut-nakuti dunia bisnis. Inilah janji kami. Dan kalau sudah ada Pak Jokowi pasti jaminan cespleng," kata Sri Mulyani.


Dia mengatakan, inilah kesempatan bagi Indonesia membangun pasar keuangan lebih dalam. Tanpa sektor keuangan yang dalam dan luas, sebuah negara tidak akan menjadi negara maju.

"Orang yang membawa uangnya kembali ke Indonesia mempunyai peranan penting membangun pondasi ekonomi Indonesia dan mampu membangun negaranya dengan biaya sendiri. Kami akan terus bekerja sama dengan instansi lain melayani, supaya WNI bisa mendeklarasikan dan membawa kembali hartanya ke Indonesia," ucap mantan Managing Director Bank Dunia itu.

Sumber : liputan6.com (jakarta, 1 Agustus 2016)
Foto : liputan6.com




BERITA TERKAIT
 

Sri Mulyani Akan Evaluasi Target Penerimaan yang Rawan MelesetSri Mulyani Akan Evaluasi Target Penerimaan yang Rawan Meleset

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan segera melakukan evaluasi terhadap target penerimaan negara yang rawan meleset dari target yang dicanangkan. Evaluasi tersebut mencakup penerimaan pajak, bea cukai, ataupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP)selengkapnya

Sri Mulyani Akui Target Penerimaan APBN 2016 Cukup AmbisiusSri Mulyani Akui Target Penerimaan APBN 2016 Cukup Ambisius

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan target penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 cukup ambisius. Kemudian, ditambah target dari kebijakan pengampunan paja atau tax amnesty. Untuk itu, dia meminta seluruh jajaran Ditjen Pajak menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. http://klinikpajak.co.id/admin/master/news.php?edit=MjIxNw%3D%3D&tab=#selengkapnya

Sri Mulyani Kejar Target Penerimaan Pajak Rp1.320 T Tahun IniSri Mulyani Kejar Target Penerimaan Pajak Rp1.320 T Tahun Ini

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui, penerimaan pajak sampai kuartal III tahun 2016 masih jauh dari apa yang diharapkan hingga akhir tahun. Meski begitu mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tersebut melihatnya sebagai sebuah tantangan besar.selengkapnya

Begini Ancaman Sri Mulyani bagi WP yang Tak Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengimbau, Wajib Pajak (WP) profesi Pengacara, Notaris, Kurator maupun profesi lainnya untuk ikut program pengampunan pajak (tax amnesty) yang berlangsung hingga akhir Maret 2017. Jika tidak dan ditemukan harta tiga tahun mendatang, maka akan ada sanksi bunga yang dikenakan.selengkapnya

Sri Mulyani Optimistis Target Pajak Rp 1.320 Triliun TercapaiSri Mulyani Optimistis Target Pajak Rp 1.320 Triliun Tercapai

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati makin percaya diri untuk mencapai target penerimaan pajak sebesar Rp 1.320 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.selengkapnya

Sri Mulyani: Penerimaan Pajak Akan Kurang Rp219 TriliunSri Mulyani: Penerimaan Pajak Akan Kurang Rp219 Triliun

Menteri Keungan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan, penerimaan negara dari sektor perpajakan diprediksi kurang Rp219 triliun dari target yang ditetapkan pada APBNP 2016. Sri Mulyani menyebutkan, penurunan penerimaan negara dari sektor perpajakan tersebut lebih dikarenakan jatuhnya harga komoditas seperti migas, batubara, sawit dan komoditas pertambangan lainnya.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya

Buruh tolak rencana penurunan PTKPBuruh tolak rencana penurunan PTKP

Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah menurunkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) karena akan makin membebani rakyat berpenghasilan rendah dan buruh.selengkapnya

DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya



 
TAGS # :