Soal Lapor Data Kartu Kredit, RI Tertinggal 25 Tahun dari Korsel

Rabu 8 Jun 2016 08:21Administratordibaca 421 kaliSemua Kategori

sindonews 041

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menambahkan, Indonesia seharusnya mencontoh dari negara-negara maju yang masyarakatnya merasa tenang saat data mereka digunakan untuk kepentingan negara.

‎"Pelaporan data kartu kredit terhadap perpajakan bukan hanya di Indonesia saja. Kita baru tahun ini mulai. Di Korea Selatan, sudah ada dari 25 tahun lalu. Jadi kita betul-betul ketinggalan," kata dia di Jakarta, Selasa (7/6/2016).

Lanjut dia bahkan di negara lain, pembukaan data tabungan dan deposito menjadi hal yang lumrah untuk disampaikan ke pajak dan masyarakatnya tidak merasa ada masalah. Hal ini berbeda dengan situasi di dalam negeri, dimana justru malah masyarakat Indonesia merasa ketakutan.

"Menurut kami kekhawatiran ini agak sedikit berlebihan. Kita berani jamin, dalam jangka panjang tidak akan ada pengurangan penggunaan kartu kredit," katanya.

Terlebih lagi menurutnya pada 2018 nanti, Indonesia akan memasuki era keterbukaan perbankan yang memudahkan data-data keuangan pasti akan terbuka dengan luas dan bahkan akan bertukar ke negara lain.

"Kita tentunya tidak akan jadi negara tetinggal yang tidak mau lakukan itu. Jadi data-data keuangan itu akan terbuka pasti. Penyampaian data-data tersebut akan jadi lazim," pungkasnya.

Sumber : sindonews.com (Jakarta, 7 Juni 2016)
Foto : sindonews.com




BERITA TERKAIT
 

Data kartu kredit akan dibuka, bank intens koordinasi dengan Ditjen PajakData kartu kredit akan dibuka, bank intens koordinasi dengan Ditjen Pajak

Perhimpunan bank nasional (Perbanas) terus melakukan koordinasi dengan Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) terkait kewajiban pembukaan data kartu kredit nasabah bank.selengkapnya

Kartu Kredit Cuma 1 dari 67 Data yang Diintip Kantor PajakKartu Kredit Cuma 1 dari 67 Data yang Diintip Kantor Pajak

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengungkapkan data pengguna kartu kredit hanyalah satu dari 67 data institusi yang wajib disampaikan. untuk itu, Ditjen Pajak menghimbau masyarakat agar tidak perlu resah soal keterbukaan data nasabah pengguna kartu kredit. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat dari Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, menjelaskan, selain kartu kredit,selengkapnya

Ditjen Pajak: Data kartu kredit juga akan diberi threshold Rp 1 miliarDitjen Pajak: Data kartu kredit juga akan diberi threshold Rp 1 miliar

Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah mengeluarkan PMK 228/PMK.03/2017 sebagai pengganti PMK Nomor 16/PMK.03/2013 dan perubahannya. Di dalamnya, Ditjen Pajak meminta perbankan untuk menyerahkan data-data transaksi kartu kredit ke pemerintah.selengkapnya

Ditjen Pajak Tak Mau Gaduh Soal Keterbukaan Data Kartu KreditDitjen Pajak Tak Mau Gaduh Soal Keterbukaan Data Kartu Kredit

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) beberapa waktu lalu mengeluhkan peningkatan jumlah penutupan kartu kredit hingga mencapai tiga kali lipat. Peningkatan ini terjadi setelah Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.selengkapnya

Intip Data Pengguna Kartu Kredit, Ditjen Pajak: Itu Tidak RahasiaIntip Data Pengguna Kartu Kredit, Ditjen Pajak: Itu Tidak Rahasia

Bank dan lembaga penerbit kartu kredit diwajibkan melaporkan data transaksi nasabah kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016, tentang rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.selengkapnya

22 Bank Beri Data Nasabah Kartu Kredit ke Direktorat Jenderal Pajak22 Bank Beri Data Nasabah Kartu Kredit ke Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengoptimalkan data nasabah perbankan yang menggunakan kartu kredit sebagai salah satu acuan DJP dalam menyesuakan laporan surat pemberitahuan (SPT). Dari data ini, DJP bisa mensinkronkan apakah dana yang dikeluarkan seorang nasabah perbankan telah sesuai dengan yang dilaporkan.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Kemenkeu Akan Naikkan Tarif Pajak Orang Kaya Hingga Lima PersenKemenkeu Akan Naikkan Tarif Pajak Orang Kaya Hingga Lima Persen

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk ‘orang kaya’.selengkapnya

Penerimaan Pajak hingga April Capai Rp374,9 TriliunPenerimaan Pajak hingga April Capai Rp374,9 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa penerimaan pajak hingga April 2021 baru mencapai Rp374,9 triliun. Realisasi ini baru mencapai 30,94 persen dari target penerimaan pajak tahun ini yang sebesar Rp1229,6 triliun.selengkapnya

Rasio Pajak Rendah, Sri Mulyani Tetap Ingin Tebar InsentifRasio Pajak Rendah, Sri Mulyani Tetap Ingin Tebar Insentif

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa rasio pajak atau tax ratio pada 2021 sudah sangat rendah, yakni di level bawah 9 persen. Tax ratio adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB).selengkapnya

Pasar Cermati Rencana Perpanjangan Insentif PPnBM MobilPasar Cermati Rencana Perpanjangan Insentif PPnBM Mobil

Pelaku pasar mencermati keinginan Kementerian Perindustrian (Kemperin) memperpanjang masa berlaku kebijakan relaksasi pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) hingga 2022. Rencana tersebut hingga saat ini masih menjadi pembahasan secara internal dan belum diusulkan ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan (Kemkeu).selengkapnya

PPnBM 100% Segera Berakhir Mei 2021, tapi Masih Ada Relaksasi LanjutanPPnBM 100% Segera Berakhir Mei 2021, tapi Masih Ada Relaksasi Lanjutan

Relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga 100% akan segera berakhir pada Mei 2021 ini. Tapi tenang, bagi yang belum mendapat kesempatan membeli mobil baru, masih ada relaksasi lanjutan.selengkapnya

PPnBM 100% segera Berakhir Mei 2021, Toyota Mulai Atur StrategiPPnBM 100% segera Berakhir Mei 2021, Toyota Mulai Atur Strategi

Relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM ) hingga 100% akan segera berakhir pada Mei 2021 ini. Tapi tenang, bagi yang belum mendapat kesempatan membeli mobil baru, masih ada relaksasi lanjutan.selengkapnya

Pengampunan Pajak Jilid II Dikritisi, Pengamat: Blunder ke Penerimaan NegaraPengampunan Pajak Jilid II Dikritisi, Pengamat: Blunder ke Penerimaan Negara

Rencana pembentukan tax amnesty jilid II menimbulkan banyak penolakan dari sejumlah pihak. Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, pemulihan ekonomi tidak harus ditempuh dengan tax amnesty.selengkapnya

Kenaikan Tarif PPN Bisa Beratkan Produsen dan KonsumenKenaikan Tarif PPN Bisa Beratkan Produsen dan Konsumen

Pemerintah memastikan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan tetap dilakukan. Hal ini dilakukan dalam rangka menggenjot penerimaan pajak untuk memulihkan perekonomian.selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Kenaikan PPN Bukan Tahun IniSri Mulyani Sebut Kenaikan PPN Bukan Tahun Ini

Pemerintah memastikan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak akan langsung diterapkan tahun ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa fokus pemerintah pada tahun ini tetap mendukung pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Dibayangi kenaikan cukai, begini rekomendasi saham HM Sampoerna (HMSP) dari analisDibayangi kenaikan cukai, begini rekomendasi saham HM Sampoerna (HMSP) dari analis

Kinerja PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) masih tertekan sepanjang kuartal I-2021.selengkapnya



 
TAGS # :