SMI Jadi Menkeu Baru, Apa Kabar Tax Amnesty?

Kamis 28 Jul 2016 11:44Administratordibaca 478 kaliSemua Kategori

inilah 088

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Sri Mulyani Indrawarti (SMI) menjabat Menteri Keuangan, menggantikan Bambang Brodjonegoro. Lantas bagaimana nasib program pengampunan pajak (tax amnesty/TA)?

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani mengatakan, penunjukan SMI sebagai menkeu baru, memang tidak akan mengganggu program prioritas pemerintah yakni tax amnesty. "Saya rasa enggak yah. Tidak akan terganggu ya," kata Rosan di Universitas Trilogi, Jakarta, Rabu (27/07/2016).


Rosan justru sangat yakin, masuknya SMI ke dalam Kementerian Keuangan, bakal memperkuat kebijakan tax amnesty bisa memenuhi target yang telah disepakati antara pemerintah dan DPR.


"Dengan masuknya Ibu Sri Mulyani sebagai menkeu baru, kita semua pengusaha mengapresiasi positif. Dan, kebijakan ini mudah-mudahan menjadi lebih baik. Target tax amnesty bisa terwujud," papar Rosan.

Bagi Sri Mulyani sendiri, jabatan menkeu bukanlah barang baru. Di era SBY, perempuan kelahiran Lampung ini, sudah menjabatnya. Dirinya bahkan pernah rangkap jabatan yakni sebagai menkeu sekaligus Menko Perekonomian.


Di ujung periode kedua SBY, Sri Mulyani harus mengalami drama politik yang cukup pahit. Kala itu, DPR memutuskan skandal Bank Century menyeret namanya. Selanjutnya, SMI mundur dari kursi menkeu dan menerima tawaran sebagai Direktur Eksekutif Bank Dunia per 1 Juni 2010.


Namun, garis tangan SMI ternyata tetap di Lapangan Banteng. Di reshuffle Kabinet Kerja ke-II, dirinya justru dipilih Presiden Joko Widodo untuk kembali ke Lapangan Banteng. Kembali menjabat sebagai menteri keuangan. Selamat bekerja bu.


Sumber : inialah.com (Jakarta, 28 Juli 2016)
Foto : inilah.com




BERITA TERKAIT
 

Baru Jadi Menkeu, SMI Dipusingkan Target PajakBaru Jadi Menkeu, SMI Dipusingkan Target Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawarti (SMI) mengaku target penerimaan pajak yang dipatok Rp 1.539 triliun dalam APBN-P 2016 terlalu ambisius.selengkapnya

Ujian Pertama yang Akan Dihadapi Sri Mulyani Sebagai MenkeuUjian Pertama yang Akan Dihadapi Sri Mulyani Sebagai Menkeu

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati diharapkan mampu mengambil kebijakan optimalisasi sumber pendapatan negara sehingga tidak bergantung pada pendapatan pajakselengkapnya

Reshuffle Kabinet: Sri Mulyani dari Bank Dunia (Kembali) Jabat MenkeuReshuffle Kabinet: Sri Mulyani dari Bank Dunia (Kembali) Jabat Menkeu

Kabinet Kerja kembali mengalami perombakan atau reshuffle. Salah satu nama yang seolah jadi “bintang” dalam pengumuman reshuffle oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (27/7/2016) siang adalah Sri Mulyani Indrawati.selengkapnya

Ini Cara Menkeu SMI Sukseskan Tax AmnestyIni Cara Menkeu SMI Sukseskan Tax Amnesty

Tonggak estafet untuk mensukseskan program amnesti pajak berada ditangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Bagaimana peluangnya? Lantas apa saja yang sudah dilakukan, Menkeu Ani, sapaan akrab Sri Mulyani? Kata Ani, bukan perkara mudah untuk menggerakkan wajib pajak ikut program TA.selengkapnya

SMI harus Kejar Setoran dari Program Tax AmnestySMI harus Kejar Setoran dari Program Tax Amnesty

Kembalinya Sri Mulyani Indrawarti (SMI) ke posisi Menteri Keuangan harus dapat melaksanakan program tax amnesty untuk mendukung APBN-P 2016.selengkapnya

DJP: Jokowi & SMI Kunci Sukses Program Tax AmnestyDJP: Jokowi & SMI Kunci Sukses Program Tax Amnesty

Program amnesti (pengampunan) pajak meraih sukses di periode pertama. Di mana, pemerintah meraup dana tebusan Rp 97 triliun dari target Rp 165 triliun sampai Maret 2017.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan peserta pengampunan pajak (tax amnesty) yang gagal merealisasikan komitmen repatriasi alias pemulangan harta dari luar negeri ke dalam negeri tidak terancam denda 200%. Tapi, harus membayar pajak penghasilan atas harta terkait ditambah dengan sanksi administrasi 2% per bulan yang dihitung sejak 1 Januari 2017.selengkapnya

Data pelaku e-commerce mulai dihimpunData pelaku e-commerce mulai dihimpun

Pemerintah mulai merealisasikan langkah dalam mengelola kegiatan perdagangan digital, e-commerce. Salah satu langkah konkretnya dengan mendata jumlah pelaku usaha yang berkecimpung dalam kegiatan bisnis tersebut.selengkapnya

Aturan pajak e-commerce fokus di barang imporAturan pajak e-commerce fokus di barang impor

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Kemkeu susun PMK pajak e-commerceKemkeu susun PMK pajak e-commerce

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis perdagangan online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang tengah disiapkan mencakup kebijakan kepabeanan dan pajak.selengkapnya

2018, DJP Bakal Punya Core Tax Administration System Baru2018, DJP Bakal Punya Core Tax Administration System Baru

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan tengah menyusun regulasi mengenai core tax system perpajakan yang baru.selengkapnya

PAJAK E-COMMERCE: Pemerintah Siapkan Insentif Bagi Non-PKPPAJAK E-COMMERCE: Pemerintah Siapkan Insentif Bagi Non-PKP

Rencana beleid perlakuan fiskal terhadap e-commerce atau dagang-el juga akan memberikan insentif bagi pelaku dagang-el yang tidak masuk kategori pengusaha kena pajak.selengkapnya

Potensi Pajak di Kota Solo Terancam Hilang karena UPT DibubarkanPotensi Pajak di Kota Solo Terancam Hilang karena UPT Dibubarkan

Pembubaran 16 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemerintah Kota (Pemkot) Solo oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berdampak terhadap optimalisasi pelayanan daerah.selengkapnya

Selangkah Lagi, Plastik Kena CukaiSelangkah Lagi, Plastik Kena Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengklaim hampir semua lembaga maupun institusi telah menyetujui untuk menjadikan plastik sebagai barang kena cukai (BKC) baru.selengkapnya

744 Mobil Mewah di Jakarta Ngemplang Pajak, Siapa Saja?744 Mobil Mewah di Jakarta Ngemplang Pajak, Siapa Saja?

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengumumkan data kendaraan mewah roda empat yang mengemplang pajak. Total pajak yang belum terbayarkan adalah Rp 26 miliar dari 744 mobil seharga Rp 1 miliar.selengkapnya

Sama Bayar Pajak, Alasan MA Putus Aturan Pembatasan Sepeda MotorSama Bayar Pajak, Alasan MA Putus Aturan Pembatasan Sepeda Motor

Mahkamah Agung (MA) telah mencabut Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang pembatasan sepeda motor melintasi Jalan Thamrin. Menurut Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah, putusan itu mencerminkan pihaknya mengedepankan hak asasi.selengkapnya



 
TAGS # :