SMI Jadi Menkeu Baru, Apa Kabar Tax Amnesty?

Kamis 28 Jul 2016 11:44Administratordibaca 348 kaliSemua Kategori

inilah 088

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Sri Mulyani Indrawarti (SMI) menjabat Menteri Keuangan, menggantikan Bambang Brodjonegoro. Lantas bagaimana nasib program pengampunan pajak (tax amnesty/TA)?

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani mengatakan, penunjukan SMI sebagai menkeu baru, memang tidak akan mengganggu program prioritas pemerintah yakni tax amnesty. "Saya rasa enggak yah. Tidak akan terganggu ya," kata Rosan di Universitas Trilogi, Jakarta, Rabu (27/07/2016).


Rosan justru sangat yakin, masuknya SMI ke dalam Kementerian Keuangan, bakal memperkuat kebijakan tax amnesty bisa memenuhi target yang telah disepakati antara pemerintah dan DPR.


"Dengan masuknya Ibu Sri Mulyani sebagai menkeu baru, kita semua pengusaha mengapresiasi positif. Dan, kebijakan ini mudah-mudahan menjadi lebih baik. Target tax amnesty bisa terwujud," papar Rosan.

Bagi Sri Mulyani sendiri, jabatan menkeu bukanlah barang baru. Di era SBY, perempuan kelahiran Lampung ini, sudah menjabatnya. Dirinya bahkan pernah rangkap jabatan yakni sebagai menkeu sekaligus Menko Perekonomian.


Di ujung periode kedua SBY, Sri Mulyani harus mengalami drama politik yang cukup pahit. Kala itu, DPR memutuskan skandal Bank Century menyeret namanya. Selanjutnya, SMI mundur dari kursi menkeu dan menerima tawaran sebagai Direktur Eksekutif Bank Dunia per 1 Juni 2010.


Namun, garis tangan SMI ternyata tetap di Lapangan Banteng. Di reshuffle Kabinet Kerja ke-II, dirinya justru dipilih Presiden Joko Widodo untuk kembali ke Lapangan Banteng. Kembali menjabat sebagai menteri keuangan. Selamat bekerja bu.


Sumber : inialah.com (Jakarta, 28 Juli 2016)
Foto : inilah.com




BERITA TERKAIT
 

Baru Jadi Menkeu, SMI Dipusingkan Target PajakBaru Jadi Menkeu, SMI Dipusingkan Target Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawarti (SMI) mengaku target penerimaan pajak yang dipatok Rp 1.539 triliun dalam APBN-P 2016 terlalu ambisius.selengkapnya

Ujian Pertama yang Akan Dihadapi Sri Mulyani Sebagai MenkeuUjian Pertama yang Akan Dihadapi Sri Mulyani Sebagai Menkeu

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati diharapkan mampu mengambil kebijakan optimalisasi sumber pendapatan negara sehingga tidak bergantung pada pendapatan pajakselengkapnya

Reshuffle Kabinet: Sri Mulyani dari Bank Dunia (Kembali) Jabat MenkeuReshuffle Kabinet: Sri Mulyani dari Bank Dunia (Kembali) Jabat Menkeu

Kabinet Kerja kembali mengalami perombakan atau reshuffle. Salah satu nama yang seolah jadi “bintang” dalam pengumuman reshuffle oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (27/7/2016) siang adalah Sri Mulyani Indrawati.selengkapnya

Ini Cara Menkeu SMI Sukseskan Tax AmnestyIni Cara Menkeu SMI Sukseskan Tax Amnesty

Tonggak estafet untuk mensukseskan program amnesti pajak berada ditangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Bagaimana peluangnya? Lantas apa saja yang sudah dilakukan, Menkeu Ani, sapaan akrab Sri Mulyani? Kata Ani, bukan perkara mudah untuk menggerakkan wajib pajak ikut program TA.selengkapnya

SMI harus Kejar Setoran dari Program Tax AmnestySMI harus Kejar Setoran dari Program Tax Amnesty

Kembalinya Sri Mulyani Indrawarti (SMI) ke posisi Menteri Keuangan harus dapat melaksanakan program tax amnesty untuk mendukung APBN-P 2016.selengkapnya

DJP: Jokowi & SMI Kunci Sukses Program Tax AmnestyDJP: Jokowi & SMI Kunci Sukses Program Tax Amnesty

Program amnesti (pengampunan) pajak meraih sukses di periode pertama. Di mana, pemerintah meraup dana tebusan Rp 97 triliun dari target Rp 165 triliun sampai Maret 2017.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal PesiarPemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal Pesiar

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) berencana untuk mengapus Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal pesiar atau yacht. Saat ini, pajak untuk penjualan kapal pesiar tersebut mencapai 75 persen.selengkapnya

Periode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali LagiPeriode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali Lagi

Pengampunan pajak atau tax amnesty memasuki periode terakhir. Hal ini membuat Direktorat Jenderal Pajak terus memberikan peringatan terakhir kepada wajib pajak.selengkapnya

Banyak Orang RI Ngumpetin Harta Di Caymand Island Dan PanamaBanyak Orang RI Ngumpetin Harta Di Caymand Island Dan Panama

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengung­kapkan, banyak orang Indonesia yang menghindari kewajiban pajak dengan cara menyimpan dana di negeri tax heaven.selengkapnya

Bank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax AmnestyBank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax Amnesty

Bank OCBC NISP mengincar dana repatriasi program pengampunan pajak atau tax amnesty di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Demi mengajak para Wajib Pajak (WP) melaporkan harta kekayaannya lewat program amnesti pajak, OCBC NISP menawarkan insentif kepada nasabah existing yang ingin menempatkan dana repatriasinya.selengkapnya

Konflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola LiarKonflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola Liar

Pengamat politik Emrus Sihombing mengemukakan perbedaan pandangan yang semakin meruncing antara pemerintah dan Freeport disebabkan oleh ego sektoral.selengkapnya

Ketua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak KonglomeratKetua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak Konglomerat

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj me‎ngajak para konglomerat di Indonesia untuk melakukan pemerataan ekonomi. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, termasuk warga NU yang tercatat sebanyak puluhan juta orang.selengkapnya

Gandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit UltramikroGandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit Ultramikro

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam penandatanganan nota kesepahaman di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (23/2/2017), mengatakan, pemerintah menganggarkan Rp1,5 triliun sepanjang 2017 untuk program investasi pembiayaan ultramikro. Di mana, pembiayaan jenis ini tingkatannya berada di bawah kredit usaha rakyat (KUR).selengkapnya

Kemkeu gelar pemeriksaan pejabat Ditjen PajakKemkeu gelar pemeriksaan pejabat Ditjen Pajak

Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah melakukan pemeriksaan internal terhadap seluruh pejabat otoritas pajak terkait kasus dugaan suap yang menyeret Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum DJP Handang Soekarno (HS).selengkapnya

Draf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah RampungDraf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah Rampung

OJK mengklaim tak ada lagi penolakan dari pelaku industri perbankan terkait kebijakan tersebut. “Kan ini sudah (kesepakatan) internasional semuanya,” kata Mulya Siregar.selengkapnya

Sri Mulyani Rangkul 2 Institusi dan PBNU Dorong Kepatuhan PajakSri Mulyani Rangkul 2 Institusi dan PBNU Dorong Kepatuhan Pajak

Tiga kementerian mewakili pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), diantaranya pemberdayaan ekonomi umat serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan di bidang perpajakan dalam rangka mendorong perekonomian berkelanjutan.selengkapnya



 
TAGS # :