Skenario ‎Buat Sri Mulyani Jika Setoran Pajak Gagal Capai Target

Rabu 14 Sep 2016 20:00Administratordibaca 270 kaliSemua Kategori

liputan6 186

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya mengejar dua target besar sekaligus, yakni penerimaan pajak Rp 1.355,2 triliun dan uang tebusan dari program pengampunan pajak (tax amnesty) Rp 165 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Jika gagal, pemotongan anggaran ketiga menjadi skenario tepat untuk menyelamatkan fiskal negara.

Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Sudhamek AWS mengatakan, target uang tebusan tax amnesty Rp 165 triliun memang berat untuk dikejar. Ia yang juga Anggota dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) ini memproyeksikan uang tebusan yang diraup Rp 100 triliun, dan minimal Rp 50 triliun-Rp 60 triliun.

"Kalau uang tebusan di September atau sampai Desember masih jauh dari target APINDO Rp 60 triliun, maka akan sulit mencapai Rp 165 triliun. Karena sejak awal target itu sudah tidak realistis, dapat Rp 60 triliun sudah bagus dan paling banyak Rp 100 triliun," ucap Sudhamek saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Rabau (14/9/2016).

Realisasi penerimaan pajak juga kemungkinan berat untuk mencapai target. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani pernah menghitung penerimaan pajak diperkirakan hanya tercapai 86 persen dari target. Potensi kekurangan penerimaan pajak mencapai Rp 219 triliun.


Sebagai langkah penyelamatan APBN dan menjaga defisit fiskal tetap di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), Sudhamek menyarankan Sri Mulyani untuk potong anggaran lagi yang ketiga kalinya. Sinyal ini sudah disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla.


"Praktiknya kan realisasi setoran pajak tidak pernah sampai 100 persen, jadi mau tidak mau adalah pemotongan anggaran ketiga," saran Pendiri GarudaFood Group itu.


Menurutnya, masih banyak anggaran rapat, perjalanan dinas, dan anggaran lain yang dapat dihemat. Sebagai contoh kelebihan anggaran tunjangan profesi guru sebesar Rp 23,3 triliun yang sudah dipangkas Sri Mulyani di kebijakan pemotongan kedua.


"Kalau mau diutak atik anggaran, ditelusuri dengan kejelian Bu Sri Mulyani, pasti ada anggaran yang masih bisa dipangkas tanpa mengurangi produktivitas, seperti belanja modal untuk bangun infrastruktur, dan lainnya," jelas Sudhamek.


Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Suahasil Nazara mengaku, Kemenkeu terus memantau pergerakan realisasi tax amnesty, seperti uang tebusan, jumlah harta yang dideklarasi maupun di repatriasi secara berkala.


"Kita bersyukur uang tebusan sudah masuk lebih dari Rp 9 triliun, nilai harta yang deklarasi dan repatriasi tembus Rp 400 triliun. Walaupun repatriasi masih kecil tapi ada pergerakan meski tidak sebesar yang diharapkan," terang Suahasil.


Ia mengaku, pemerintah juga memonitor target penerimaan rutin, yakni setoran pajak, bea dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). ‎Data hingga Agustus 2016, realisasi penerimaan pajak Rp 596 triliun atau 44 persen dari target Rp 1.355,2 triliun.


"Tax amnesty baru sebesar itu, penerimaan pajak belum sampai 50 persen per September ini. Kita lihat apakah ada risiko itu (pemotongan anggaran ketiga). ‎Pokoknya kita perhatikan terus, waspada terus‎," papar dia.


terpenting, kata Suahasil, Kemenkeu tetap berkomitmen menjaga aliran kas negara (cashflow) hingga akhir tahun ini. Meski tidak menyebutkan besaran atau jumlah posisi kas negara, ia menegaskan kas negara dalam kondisi aman saat ini.


"Cashflow kita jaga, sekarang kondisinya oke dan aman. Kita akan intensifkan penerimaan di pajak, jadi tidak juga menerjunkan 90 persen pegawai pajak hanya untuk ngurusin tax amnestykarena kita fokus pula ke penerimaan rutin," jelasnya.


Untuk diketahui, pergerakan argo tax amnesty yang dikutip dari data Ditjen Pajak menunjukkan setoran uang tebusan yang masuk hingga tadi malam pukul 23.23 WIB mencapai Rp 9,31 triliun atau 5,6 persen dari patokan Rp 165 triliun.


Sementara nilai harta yang dideklarasikan dan di repatriasi totalnya Rp 406 triliun. Terdiri dari Rp 295 triliun harta yang diungkap di dalam negeri, Rp 91,6 triliun deklarasi luar negeri dan repatriasi Rp 19 triliun. Jumlah Surat Pernyataan Harta (SPH) yang masuk 51.783 SPH.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 14 September 2016)
Foto : liputan6.com




BERITA TERKAIT
 

Deklarasi Dan Repatriasi Amnesti Pajak Per 29 September Tembus Rp3.158 Triliun, Tebusan Rp93,5 TriliunDeklarasi Dan Repatriasi Amnesti Pajak Per 29 September Tembus Rp3.158 Triliun, Tebusan Rp93,5 Triliun

Jumlah penerimaan uang tebusan amnesti pajak (tax amnesty) hingga Kamis (29/9/2016), pukul 20.45 WIB, mencapai Rp93,5 triliun, atau sekitar 57% dari target penerimaan uang tebusan sebesar Rp165 triliun hingga akhir program Maret 2017 mendatang.selengkapnya

TEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 19 September Rp23,5 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp995 TriliunTEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 19 September Rp23,5 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp995 Triliun

Jumlah penerimaan uang tebusan yang dibayarkan peserta pengampunan pajak sejak dimulainya pelaksanaan Program Amnesti Pajak (Tax Amnesty) hingga hari ini, Senin (19/9/2016), terpantau mencapai Rp23,5 triliun.selengkapnya

TEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 31 Agustus Tembus Rp3 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp147 Triliun

Jumlah penerimaan uang tebusan sejak pelaksanaan program amnesti pajak (tax amnesty) hingga hari ini, Rabu (31/8/2016), terpantau menembus Rp3,07 triliun.selengkapnya

Deklarasi Harta Tax Amnesty Capai Rp406 Triliun, Uang Tebusan Rp10 TriliunDeklarasi Harta Tax Amnesty Capai Rp406 Triliun, Uang Tebusan Rp10 Triliun

Direktorat Jenderal Pajak mencatat realisasi dana tebusan amnesti pajak atau tax amnesty sudah mencapai Rp9,31 triliun per 14 September 2016 pukul 08.45 WIB.selengkapnya

TEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 30 Agustus Rp2,6 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp126 TriliunTEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 30 Agustus Rp2,6 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp126 Triliun

Jumlah penerimaan uang tebusan sejak pelaksanaan program amnesti pajak (tax amnesty) hingga hari ini, Selasa (30/8/2016), terpantau mencapai Rp2,62 triliun. Nilai pernyataan harta melesat lebih kurang Rp15 triliun dalam sehari pada hari ini setelah mencapai sekitar Rp111 triliun kemarin.selengkapnya

Pendapatan dari Tax Amnesty untuk APBN Rp 165 TriliunPendapatan dari Tax Amnesty untuk APBN Rp 165 Triliun

Pemerintah menargetkan tambahan penerimaan negara dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty sebesar Rp 180 triliun. Dana ini nantinya akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. "Jadi ada sekitar Rp 180 triliun, tapi yang ditaruh di APBN-P adalah Rp 165 triliun," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya

Buruh tolak rencana penurunan PTKPBuruh tolak rencana penurunan PTKP

Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah menurunkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) karena akan makin membebani rakyat berpenghasilan rendah dan buruh.selengkapnya

DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya



 
TAGS # :