Skenario ‎Buat Sri Mulyani Jika Setoran Pajak Gagal Capai Target

Rabu 14 Sep 2016 20:00Administratordibaca 191 kaliSemua Kategori

liputan6 186

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya mengejar dua target besar sekaligus, yakni penerimaan pajak Rp 1.355,2 triliun dan uang tebusan dari program pengampunan pajak (tax amnesty) Rp 165 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Jika gagal, pemotongan anggaran ketiga menjadi skenario tepat untuk menyelamatkan fiskal negara.

Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Sudhamek AWS mengatakan, target uang tebusan tax amnesty Rp 165 triliun memang berat untuk dikejar. Ia yang juga Anggota dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) ini memproyeksikan uang tebusan yang diraup Rp 100 triliun, dan minimal Rp 50 triliun-Rp 60 triliun.

"Kalau uang tebusan di September atau sampai Desember masih jauh dari target APINDO Rp 60 triliun, maka akan sulit mencapai Rp 165 triliun. Karena sejak awal target itu sudah tidak realistis, dapat Rp 60 triliun sudah bagus dan paling banyak Rp 100 triliun," ucap Sudhamek saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Rabau (14/9/2016).

Realisasi penerimaan pajak juga kemungkinan berat untuk mencapai target. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani pernah menghitung penerimaan pajak diperkirakan hanya tercapai 86 persen dari target. Potensi kekurangan penerimaan pajak mencapai Rp 219 triliun.


Sebagai langkah penyelamatan APBN dan menjaga defisit fiskal tetap di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), Sudhamek menyarankan Sri Mulyani untuk potong anggaran lagi yang ketiga kalinya. Sinyal ini sudah disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla.


"Praktiknya kan realisasi setoran pajak tidak pernah sampai 100 persen, jadi mau tidak mau adalah pemotongan anggaran ketiga," saran Pendiri GarudaFood Group itu.


Menurutnya, masih banyak anggaran rapat, perjalanan dinas, dan anggaran lain yang dapat dihemat. Sebagai contoh kelebihan anggaran tunjangan profesi guru sebesar Rp 23,3 triliun yang sudah dipangkas Sri Mulyani di kebijakan pemotongan kedua.


"Kalau mau diutak atik anggaran, ditelusuri dengan kejelian Bu Sri Mulyani, pasti ada anggaran yang masih bisa dipangkas tanpa mengurangi produktivitas, seperti belanja modal untuk bangun infrastruktur, dan lainnya," jelas Sudhamek.


Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Suahasil Nazara mengaku, Kemenkeu terus memantau pergerakan realisasi tax amnesty, seperti uang tebusan, jumlah harta yang dideklarasi maupun di repatriasi secara berkala.


"Kita bersyukur uang tebusan sudah masuk lebih dari Rp 9 triliun, nilai harta yang deklarasi dan repatriasi tembus Rp 400 triliun. Walaupun repatriasi masih kecil tapi ada pergerakan meski tidak sebesar yang diharapkan," terang Suahasil.


Ia mengaku, pemerintah juga memonitor target penerimaan rutin, yakni setoran pajak, bea dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). ‎Data hingga Agustus 2016, realisasi penerimaan pajak Rp 596 triliun atau 44 persen dari target Rp 1.355,2 triliun.


"Tax amnesty baru sebesar itu, penerimaan pajak belum sampai 50 persen per September ini. Kita lihat apakah ada risiko itu (pemotongan anggaran ketiga). ‎Pokoknya kita perhatikan terus, waspada terus‎," papar dia.


terpenting, kata Suahasil, Kemenkeu tetap berkomitmen menjaga aliran kas negara (cashflow) hingga akhir tahun ini. Meski tidak menyebutkan besaran atau jumlah posisi kas negara, ia menegaskan kas negara dalam kondisi aman saat ini.


"Cashflow kita jaga, sekarang kondisinya oke dan aman. Kita akan intensifkan penerimaan di pajak, jadi tidak juga menerjunkan 90 persen pegawai pajak hanya untuk ngurusin tax amnestykarena kita fokus pula ke penerimaan rutin," jelasnya.


Untuk diketahui, pergerakan argo tax amnesty yang dikutip dari data Ditjen Pajak menunjukkan setoran uang tebusan yang masuk hingga tadi malam pukul 23.23 WIB mencapai Rp 9,31 triliun atau 5,6 persen dari patokan Rp 165 triliun.


Sementara nilai harta yang dideklarasikan dan di repatriasi totalnya Rp 406 triliun. Terdiri dari Rp 295 triliun harta yang diungkap di dalam negeri, Rp 91,6 triliun deklarasi luar negeri dan repatriasi Rp 19 triliun. Jumlah Surat Pernyataan Harta (SPH) yang masuk 51.783 SPH.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 14 September 2016)
Foto : liputan6.com




BERITA TERKAIT
 

Deklarasi Dan Repatriasi Amnesti Pajak Per 29 September Tembus Rp3.158 Triliun, Tebusan Rp93,5 TriliunDeklarasi Dan Repatriasi Amnesti Pajak Per 29 September Tembus Rp3.158 Triliun, Tebusan Rp93,5 Triliun

Jumlah penerimaan uang tebusan amnesti pajak (tax amnesty) hingga Kamis (29/9/2016), pukul 20.45 WIB, mencapai Rp93,5 triliun, atau sekitar 57% dari target penerimaan uang tebusan sebesar Rp165 triliun hingga akhir program Maret 2017 mendatang.selengkapnya

TEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 19 September Rp23,5 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp995 TriliunTEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 19 September Rp23,5 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp995 Triliun

Jumlah penerimaan uang tebusan yang dibayarkan peserta pengampunan pajak sejak dimulainya pelaksanaan Program Amnesti Pajak (Tax Amnesty) hingga hari ini, Senin (19/9/2016), terpantau mencapai Rp23,5 triliun.selengkapnya

TEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 31 Agustus Tembus Rp3 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp147 Triliun

Jumlah penerimaan uang tebusan sejak pelaksanaan program amnesti pajak (tax amnesty) hingga hari ini, Rabu (31/8/2016), terpantau menembus Rp3,07 triliun.selengkapnya

TEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 30 Agustus Rp2,6 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp126 TriliunTEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 30 Agustus Rp2,6 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp126 Triliun

Jumlah penerimaan uang tebusan sejak pelaksanaan program amnesti pajak (tax amnesty) hingga hari ini, Selasa (30/8/2016), terpantau mencapai Rp2,62 triliun. Nilai pernyataan harta melesat lebih kurang Rp15 triliun dalam sehari pada hari ini setelah mencapai sekitar Rp111 triliun kemarin.selengkapnya

Deklarasi Harta Tax Amnesty Capai Rp406 Triliun, Uang Tebusan Rp10 TriliunDeklarasi Harta Tax Amnesty Capai Rp406 Triliun, Uang Tebusan Rp10 Triliun

Direktorat Jenderal Pajak mencatat realisasi dana tebusan amnesti pajak atau tax amnesty sudah mencapai Rp9,31 triliun per 14 September 2016 pukul 08.45 WIB.selengkapnya

Pendapatan dari Tax Amnesty untuk APBN Rp 165 TriliunPendapatan dari Tax Amnesty untuk APBN Rp 165 Triliun

Pemerintah menargetkan tambahan penerimaan negara dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty sebesar Rp 180 triliun. Dana ini nantinya akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. "Jadi ada sekitar Rp 180 triliun, tapi yang ditaruh di APBN-P adalah Rp 165 triliun," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib PajakPemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Kementerian Keuangan akan melakukan pendataan makin sistematis bagi wajib pajak dan memperbaiki penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan dari pajak.selengkapnya

NPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak NakalNPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak Nakal

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana meluncurkan Kartu Indonesia Satu. Kartu ini akan diisi identitas seperti Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Nomor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.selengkapnya

Menkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax AmnestyMenkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani siap menerapkan langkah hukum apabila diperlukan jika amnesti pajak telah berakhir pada 31 Maret 2017 mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah.selengkapnya

Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencatat kebijakan bebas visa untuk warga negara asing telah menurunkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga 52% atau senilai Rp1 triliun.selengkapnya

Likuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga DepositoLikuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga Deposito

BI berpendapat bank tidak perlu menaikkan bunga deposito. Alasannya, likuiditas masih terjaga. Dana operasi moneter di atas Rp 300 triliun.selengkapnya

Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana untuk menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak multifungsi atau Kartu Indonesia Satu. Ini merupakan strategi DJP dalam meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.selengkapnya

25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah

Pemerintah pusat dihadapkan pada tugas berat di tahun anggaran mendatang untuk merampungkan sejumlah proyek infrastruktur prioritas di tengah ruang fiskal yang masih sempit terutama lantaran penerimaan pajak yang belum kencang.selengkapnya

Tax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib PajakTax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib Pajak

Dua periode program amnesti pajak (tax amnesty) berjalan ternyata tidak mendongkrak kenaikan secara signifikan jumlah wajib pajak (WP). Jumlah WP yang tercatat per tanggal 1 Januari 2017 hanya sebanyak 35,82 juta WP.selengkapnya

Konsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian RukoKonsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian Ruko

Kepada tim konsultasi pajak,selengkapnya

Selain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan PajakSelain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan segera meluncurkan Kartu Indonesia 1 atau Kartin1 yang salah satunya dapat menjadi tax clearance (surat keterangan fiskal) atas kegiatan pelayanan publik. Penggunaan kartu serbaguna tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) menunaikan kewajiban membayar pajak.selengkapnya



 
TAGS # :