Sinarmas Financial Services Sosialisasikan Pengampunan Pajak

Senin 29 Ags 2016 10:29Administratordibaca 244 kaliSemua Kategori

tribunnews 099

Guna mendukung program pemerintah dan meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai amnesti pajak, Sinarmas Financial Services bersama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengadakan seminar berjudul “Dialog Ekonomi Indonesia Terkait Pengampunan Pajak” di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (26/8/2016) lalu.

Pesertanya pun mencapai lebih dari 900 orang nasabah premium.


Dialog ekonomi ini menghadirkan Aviliani, ekonom sekaligus Sekretaris Komite Ekonomi & Industri Nasional (KEIN) sebagai pembicara utama (keynote speaker).

Selain itu, acara ini menggelar pula diskusi panel dengan panelis antara lain Arif Budimanta, Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), pembicara dari Direktorat Jenderal Pajak serta konsultan pajak.


Diskusi panel ini dipandu oleh pakar perpajakan dari PT. SMART Tbk, Ferry Salman, sebagai moderator.


Hadir dalam acara ini antara lain Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Arif Budimanta, Sekretaris Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Aviliani, Kepala Sub Direktorat Perjanjian Kerjasama Perpajakan Internasional, Dwi Astuti, dan Kepala Kantor IDX Semarang, Fanny Rifki dan para nasabah premium dari pilar-pilar bisnis Sinar Mas.


Amnesti pajak ini merupakan langkah pemerintah untuk membawa pulang dana-dana yang diparkir di luar negeri, sekaligus memperluas basis data wajib pajak sebelum pemerintah menerapkan keterbukaan informasi finansial internasional (Automatic Exchange of Information).

Direktur Utama PT Bank Sinarmas, Freenyan Liwang menyebutkan, bank sebagai lembaga finansial harus selalu tangkas dalam mengadopsi kebijakan-kebijakan pemerintah. “Bank Sinarmas telah siap menerima pembayaran tebusan pajak. Sedangkan dana repatriasi dapat diinvestasikan ke dalam produk-produk keuangan dari Sinarmas Asset Management,” kata Freenyan.


Pada 2015, sekitar 60 persen pendapatan negara diperoleh melalui pajak. Meski begitu, sejak 2009 perolehan pajak tidak dapat memenuhi target.


Bahkan di tahun lalu, pendapatan negara dari pajak hanya mencapai 82 persen dari target, nilai terkecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah memperkirakan, program amnesti pajak ini dapat mengumpulkan aset deklarasi senilai Rp 4.000 triliun.


Sementara, dana yang akan dibawa pulang dari luar negeri (repatriasi) dapat mencapai Rp1.000 triliun. Deklarasi aset dan repatriasi diharapkan akan menghasilkan pemasukan pajak sebesar Rp 165 triliun.


Dana repatriasi ini akan masuk ke berbagai instrumen keuangan seperti obligasi, surat berharga negara, pasar modal, pasar uang dan dana pihak ketiga (DPK) perbankan.


Dialog ekonomi ini diharapkan dapat membantu pemerintah mensosialisasikan program amnesti pajak sekaligus membantu wajib pajak memahami detail teknis terkait program tersebut.


Dalam jangka waktu 2004 – 2013, laporan Global Financial Integrity menyatakan, uang yang keluar dari indonesia mencapai 180,71 miliar dolar Amerika atau berkisar Rp 2.100 triliun.

Indonesia merupakan negara di urutan sembilan dunia yang memiliki pelarian dana terbesar ke luar negeri setelah China, Rusia, Meksiko, Malaysia, India, Brasil, Afrika Selatan, dan Thailand.


Pengampunan pajak kali ini bukanlah yang pertama kalinya digelar oleh pemerintah. Tax amnesty pertama diadakan pada 1964 saat pemerintahan Soekarno mencari dana guna membiayai program revolusi.


Namun kebijakan ini gagal karena pada 1965 terjadi huru-hara politik. Tax amnesty berikutnya dilakukan pada 1984 oleh pemerintahan Soeharto.


Dalam program ini, pengampunan pajak dilakukan melalui perubahan penilaian pajak oleh otoritas perpajakan (official assessment) menjadi penilaian oleh wajib pajak sendiri (self assessment).


Di tahun 2008, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono melaksanakan program sunset policy atau penghapusan sanksi administrasi bagi para wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dan yang kurang bayar.


Sunset policy dapat menghimpun dana sebesar Rp 7,46 triliun. Pada 2016 -2017, diharapkan program pengampunan pajak yang terakhir ini dapat membawa kembali dana yang ditempatkan di luar negeri.


Keberhasilan program tax amnesty selain dapat mendorong pendapatan fiskal, juga akan menambah basis data wajib pajak, sehingga pada akhirnya akan terjadi peningkatan dan pemerataan ekonomi.

Dengan meluncurkan program pengampunan pajak, Indonesia siap melakukan transparansi data keuangan global di 2018. Sosialisasi pengampunan pajak ini sebelumnya telah digelar di Jakarta.


Setelah Jakarta dan Semarang, Sinarmas Financial Services dan ISEI juga akan menggelar dialog serupa di kota-kota besar lain seperti Bandung dan Makassar.

Sumber : tribunnews.com (Jakarta, 28 Agustus 2016)
Foto : tribunnews.com




BERITA TERKAIT
 

Program Amnesti Pajak: Ini Stimulus Dari OJK Dan BEIProgram Amnesti Pajak: Ini Stimulus Dari OJK Dan BEI

Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia berinisiasi memberikan beberapa stimulus yang dapat dimanfaatkan masyarakat Indonesia dalam menyukseskan program amnesti pajak.selengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 TahunUU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 Tahun

Harta di dalam negeri yang dideklarasikan maupun harta dari luar negeri yang direpatriasikan wajib berada di Tanah Air minimal selama 3 tahun. Menurut pasal 9 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, perhitungan masa tiga tahun untuk harta yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak diterbitkannya surat keterangan.selengkapnya

Gagal Mencapai Target Ekonomi dan Pajak, DPR Tegur PemerintahGagal Mencapai Target Ekonomi dan Pajak, DPR Tegur Pemerintah

Siang ini, DPR RI menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan evaluasi APBN-P 2015. Dalam pembahasan ini, DPR menyoroti kinerja pemerintah dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2015.selengkapnya

Ini Manfaat Pengampunan Pajak Bagi Ekonomi IndonesiaIni Manfaat Pengampunan Pajak Bagi Ekonomi Indonesia

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menyebutkan, pengampunan pajak atau tax amnestymemiliki berdampak baik bagi perekonomian Indonesia, meski pada awalnya dinilai tidak adil terhadap wajib pajak yang taat pajak. Pemerintah saat ini tetap merampungkan draf final Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Ini Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak IndonesiaIni Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak Indonesia

Pemerintah Singapura mendukung kebijakan pengampunan pajak yang dijalankan Pemerintah Indonesia. Demikian diungkapkan kata Menteri Negara untuk Luar Negeri Singapura Maliki Osman dalam kunjungan di Batam Kepulauan Riau, Rabu (3/8).selengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri SamaUU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri Sama

Tarif uang tebusan atas harta yang sudah berada di dalam negeri dan harta yang akan direpatriasi dari luar negeri ke Tanah Air sama dan progresif tiap periodenya. Sementara, tarif uang tebusan untuk UMKM berlaku flat.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Penerimaan pajak akhir September diprediksi 61,5%Penerimaan pajak akhir September diprediksi 61,5%

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak harus kerja keras menambal penerimaan pada September, yang pada tahun sebelumnya terbantu dengan adanya program amnesti pajak. Menurut Catatan Ditjen Pajak, dari awal tahun sampai 31 Agustus 2017, realisasi penerimaan pajak telah mencapai 53,5% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp 1.283,57 triliun.selengkapnya

Penetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak RelevanPenetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak Relevan

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

Aturan Baru Pajak Ini Potensi Timbulkan DisputeAturan Baru Pajak Ini Potensi Timbulkan Dispute

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap.selengkapnya

Waktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepatWaktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepat

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya



 
TAGS # :