Simpanan Nasabah di Bank Seret, BI Jamin Likuiditas Cukup

Jumat 18 Nov 2016 15:35Ajeng Widyadibaca 325 kaliSemua Kategori

KATADATA 1024

Bank Indonesia (BI) memastikan likuiditas dana di pasar mencukupi, meski pertumbuhan dana nasabah perbankan melambat pada kuartal III lalu. Bahkan, likuiditas diyakini tak terganggu meski pemerintah menerbitkan surat berharga negara (SBN) di pasar domestik untuk membiayai keperluan belanja di awal tahun depan (pre-funding).

Mengacu pada data BI, dana nasabah perbankan hanya tumbuh 3,2 persen pada kuartal III-2016, lebih rendah dibanding pertumbuhan pada kuartal sebelumnya yang mencapai 5,9 persen. Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowadojo mengatakan, turunnya pertumbuhan dana tersebut karena adanya penarikan dana dari masyarakat untuk membayar uang tebusan pengampunan pajak (tax amnesty).

“Penurunan ini terkait pemenuhan kewajiban tax amnesty dan akan meningkat di akhir tahun,”  kata Agus di Jakarta, Kamis (17/11). BI pun memprediksi, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) di perbankan sepanjang tahun ini cuma sekitar 6-8 persen. Sedangkan pertumbuhan kredit sedikit lebih tinggi, yaitu 7-9 persen.

Meski pertumbuhan dana nasabah sempat melambat, Agus mengungkapkan, penempatan dana bank komersial di BI mencapai Rp 320 triliun atau dua kali lipat dibanding tahun lalu. Karenanya, BI yakin tidak ada masalah likuiditas perbankan meski pertumbuhan DPK seret.

“Kami secara umum telah merespons dalam bentuk kebijakan moneter selama ini dan koordinasi dengan pemerintah untuk meyakini ketersediaan likuiditas di pasar,” kata Agus.

Sekadar catatan, kepemilikan bank atas Surat Berharga Negara (SBN) rupiah yang dapat diperdagangkan juga terus meningkat. Mengacu pada data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, per 16 November lalu, nilainya mencapai Rp 449,40 triliun, atau naik 6,98 persen dibanding akhir Oktober yang senilai Rp 420,09 triliun. Sedangkan dibandingkan akhir 2015 yang sebesar Rp 350,07 triliun, kenaikannya mencapai 28,37 persen.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembiayaan, Pengelolaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan, pemerintah berencana melakukan pre-funding senilai Rp 40 triliun di akhir tahun ini. Pre-funding bisa dilakukan dengan menerbitkan SBN di pasar domestik ataupun di global. Namun pihaknya masih memerhatikan kondisi likuiditas di dalam negeri dan tekanan dari eksternal. 

“Kami fleksibel saja, kalau market-nya kondusif yang mana saja akan kami launch pre funding. Tapi kalau market-nya sedang tidak bagus, kami juga tidak ngotot-ngotot amat. Pemerintah masih banyak alternatif kok,” kata Robert.

Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo menambahkan, likuiditas di pasar perbankan Indonesia terjaga hingga akhir tahun. Dia juga meyakini bahwa likuiditas saat ini cukup untuk mendorong penyaluran kredit, yang diperkirakan tumbuh 11-12 persen tahun depan. “Jelang akhir tahun ini masih ada ketidakpastian di pasar, ada penyerapan likuiditas yang besar. Kami pastikan likuiditas di pasar itu cukup."

Sumber : katadata.co.id (18 November 2016)

Foto : katadata




BERITA TERKAIT
 

Kebijakan Tax Amnesty Akan Buat Pasar Keuangan Banjir LikuiditasKebijakan Tax Amnesty Akan Buat Pasar Keuangan Banjir Likuiditas

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) meyakini bila Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak (tax amnesty) ditetapkan menjadi UU, maka akan membuat pasar keuangan Indonesia banjir likuiditas. Hal ini tentu memberikan dampak positif bagi perekonomian dalam negeri. Director of Finance and Treasury PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Pahala N Mansury menerangkan, kebijakan penerapan pengampunan pajak olehselengkapnya

Ekonom: Hingga Akhir Tahun Ekonomi Indonesia akan Tumbuh 5,0 PersenEkonom: Hingga Akhir Tahun Ekonomi Indonesia akan Tumbuh 5,0 Persen

Bank Indonesia (BI) memproyeksi, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,3 persen. Sedangkan tanpa pengampunan pajak, pertumbuhan ekonomi hanya berada di batas bawah 5,04 persen.selengkapnya

BI Yakin Dana Repatriasi Topang LikuiditasBI Yakin Dana Repatriasi Topang Likuiditas

Bank Indonesia menilai industri perbankan tidak perlu khawatir akan terjadi "kekeringan" atau kekurangan likuiditas menjelang akhir tahun ini.selengkapnya

OJK: Likuiditas Bank Membaik karena Amnesti PajakOJK: Likuiditas Bank Membaik karena Amnesti Pajak

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan likuiditas bank mulai membaik karena imbas aliran dana dari hasil program amnesti pajak.selengkapnya

Likuiditas Mengering? Ini Kata Menkeu MulyaniLikuiditas Mengering? Ini Kata Menkeu Mulyani

Menkeu Mulyani menegaskan, tidak perlu khawatir atas kemampuan fiskal pemerintah. "Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan selalu melakukan kerja sama untuk meyakinkan bahwa jumlah kebutuhan likuiditas sampai akhir tahun akan terpenuhi," ujar Menkeu Mulyani di Jakarta, Senin (21/11/2016).selengkapnya

BI: Penerapan Tax Amnesty Tambah Likuiditas BankBI: Penerapan Tax Amnesty Tambah Likuiditas Bank

Bank Indonesia (BI) memandang pemberlakuan pengampunan pajak alias tax amnesty dapat memberikan serangkaian dampak bagi perekonomian. Gubernur BI Agus DW Martowardojo menjelaskan, dari sisi perekonomian, penerapan tax amnesty akan memberi dampak pada penerimaan pajak dan arus modal masuk atau capital inflows.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ini Dampak Tax Amnesty terhadap Kinerja Pasar Modal dalam 2 Tahun TerakhirIni Dampak Tax Amnesty terhadap Kinerja Pasar Modal dalam 2 Tahun Terakhir

Kebijakan pemerintah terkait dengan pengampunan pajak atau tax amnesty diklaim menjadi pendongkrak kinerja pasar saham dalam 2 tahun terakhir.selengkapnya

Waktu Pelaporan SPT Tiba, Ayo Segera Laporkan dan Simak PersyaratannyaWaktu Pelaporan SPT Tiba, Ayo Segera Laporkan dan Simak Persyaratannya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mulai ancang-ancang untuk mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak tahun ini. Selain melalui persiapan dalam pelonggaran kebijakan terkait pelaporan surat pemberitahuan (SPT), otoritas pajak juga mulai mengirim surat elektronik ke masing-masing wajib pajak.selengkapnya

Short Fall Tak Tercegah Meski Penerimaan Pajak Naik 11,17%Short Fall Tak Tercegah Meski Penerimaan Pajak Naik 11,17%

Pertumbuhan penerimaan pajak 11,17% pada Januari 2018 tidak dapat menghilangkan kemungkinan short fall 2018 dan pemerintah diharapkan pemerintah untuk segera melakukan revisi APBN.selengkapnya

Indonesia Perlu Kaji Opsi Kebijakan PajakIndonesia Perlu Kaji Opsi Kebijakan Pajak

Kompetisi pajak di kancah internasional akan semakin intens, sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan seluruh opsi dan dampak-dampaknya.selengkapnya

Ditjen Pajak dan Pertamina Integrasikan Data PerpajakanDitjen Pajak dan Pertamina Integrasikan Data Perpajakan

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan PT Pertamina (Persero) melakukan integrasi data perpajakan sebagai upaya untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak agar lebih efektif dan efisien.selengkapnya

Revisi UU Cukai, Ini Materi Krusial Yang Ditinjau UlangRevisi UU Cukai, Ini Materi Krusial Yang Ditinjau Ulang

Rencana revisi Undang-Undang Nomor 39/2007 tentang Cukai masih terus dibahas di internal Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Utang dan Dilema Pemungutan Pajak yang LoyoUtang dan Dilema Pemungutan Pajak yang Loyo

Posisi utang pemerintah pada awal 2018 mencapai Rp3.958,6 triliun atau mendekati angka Rp4.000 triliun. Dengan kebutuhan anggaran yang cukup besar, posisi utang tersebut diproyeksikan akan terus terkerek naik.selengkapnya

Bekasi Lakukan Penyesuaian Tarif Pajak ReklameBekasi Lakukan Penyesuaian Tarif Pajak Reklame

Pada 2018 Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mulai menata ribuan reklame yang terpampang di wilayahnya. Penataan dilakukan dengan mengubah besaran tarif pajak reklame yang selama ini hanya berdasarkan status jalan.selengkapnya

Singapura Akan Naikkan Pajak Penjualan Menjadi 9% di 2021-2025Singapura Akan Naikkan Pajak Penjualan Menjadi 9% di 2021-2025

Pemerintah Singapura mengumumkan rencana menaikkan pajak penjualan menjadi 9% dari 7%. Namun, perubahan tersebut baru akan dilakukan antara tahun 2021-2025, tergantung situasi ekonomi negara pulau tersebut.selengkapnya

Siap-siap, Jualan di Facebook Hingga Instagram Bakal Kena PajakSiap-siap, Jualan di Facebook Hingga Instagram Bakal Kena Pajak

Seiring berjalannya waktu, berbelanja secara online semakin digandrungi. Semakin ramainya transaksi online membuat pemerintah melihat adanya potensi penarikan pajak dalam transaksi online.selengkapnya



 
TAGS # :