Simbiosis Mutualisme Konsultan Pajak

Konsultan pajak sebenarnya sebuah profesi telah dikenal lama di Indonesia dan aktivitas asosiasinya telah bermula di era 1970-an. Dalam perkembangannya terjadi pasang surut jumlah konsultan pajak. Sampai dengan pertengahan 2016, jumlah konsultan pajak masih berkisar 3.322 orang. Jumlah ini tentunya relatif kecil dibandingkan jumlah wajib pajak terdaftar sekitar 40 juta.

Konsultan pajak juga masih belum maksimal menempatkan posisinya untuk membantu wajib pajak di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh otoritas pajak dalam memberikan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat. Minat untuk terjun langsung ke dalam bisnis dunia perpajakan tampaknya belum sepenuhnya menjadi daya tarik bagi anak muda.

Terbukti masih lebih dari 60% profesi konsultan pajak masih didominasi oleh konsultan berusia lebih dari 40 tahun, dan hanya segelintir yang tergolong berusia di bawah 25 tahun (sumber: DJP). Hal ini tentunya menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah untuk mendorong tumbuh berkembangnya profesi yang sebenarnya masih sangat dibutuhkan bagi masyarakat dan secara tidak langsung, bagi pemerintah itu sendiri.

Untuk menuju arah perbaikan yang diharapkan sebaiknya perlu dilakukan perbandingan (benchmarking) dengan pengalaman beberapa negara lain di dunia, yang juga mengedepankan fungsi pelayanan perpajakan bagi masyarakatnya.

Sebagai contoh, otoritas pajak Jepang (NTA) sudah merasakan manfaat memiliki hubungan simbiosis mutualisme dengan para Certified Public Tax Accountant (CPTA) di dalam sistem perpajakan mereka. Salah seorang pegawai NTA yang menjadi tenaga ahli JICA di Jakarta, Mr. Naofumi Kosugi menyatakan bahwa NTA sangat mendorong profesi konsultan pajak untuk berkembang dan melakukan kerja sama yang erat dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa sejumlah 74.000 konsultan pajak (CPTA) merupakan ‘tambahan kekuatan’ bagi sekitar 60.000 pegawai NTA dalam menjalankan tugasnya. Di negara maju lainnya seperti Australia, 38.000 tax agent dikelola secara khusus di bawah naungan Tax Practitioners Board sehingga memiliki profesionalisme tinggi serta sangat membantu otoritas pajak Australia (ATO) khususnya dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (tax lodgement) yang sebagian besar telah disampaikan secara elektronik.

Di negara tetangga juga sudah sangat nyata keberadaan profesi konsultan pajak. Berdasarkan data otoritas pajak Singapura (IRAS), lebih dari 90% SPT PPh wajib pajak pribadi disampaikan dengan menggunakan jasa tax agent. Sementara itu, otoritas perpajakan di Malaysia (IBRM) juga telah menikmati peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan keberadaan sekitar 7.000 konsultan pajak.

Dengan membandingkan jumlah dan peran penting konsultan pajak di beberapa negara tersebut, Indonesia perlu mencermati dan mengupayakan berkembangkan bisnis intermediaries ini.

PERAN KONSULTAN PAJAK

Celah ketidakpahaman masyarakat atas berbagai aturan perpajakan dan perubahannya, sepatutnya menjadi kontribusi seorang konsultan pajak dan tentunya ladang bisnis yang didasari oleh etika profesi yang tinggi. Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki otoritas perpajakan, para tax intermediaries diharapkan memberikan pemahaman mengenai aturan perpajakan dengan waktu yang singkat dan biaya yang terjangkau. Layaknya para dokter yang mampu mengupayakan kesehatan warga negara dan memperkuat ketahanan negara, para konsultan pajak juga seyogyanya mampu berkontribusi bagi pemahaman pajak bagi warga negara dan mendukung peningkatan penerimaan dan stabilitas keuangan negara.

Memang benar masih terdapat sejumlah oknum konsultan pajak di Indonesia, terutama yang tidak resmi atau tidak memiliki lisensi dari Direktorat Jenderal Pajak, yang masih melakukan praktik-praktik tax planning yang agresif atau bahkan tax evasion. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian khusus bagi DJP karena dapat menurunkan kepatuhan pembayar pajak, sehingga perlu ditingkatkan pengawasan dan pembinaan. Untuk itu pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah antara lain dengan memberikan kewajiban untuk memberikan laporan tahunan berisi tentang daftar wajib pajak dan jasa konsultasi yang diberikan.

Di sisi wajib pajak yang menggunakan ‘konsultan pajak liar’ tentunya akan meningkatkan risiko wajib pajak itu sendiri di mata otoritas pajak, terutama di era keterbukaan informasi keuangan. Untuk menghindari penumpang gelap profesi yang ‘mengaku konsultan pajak’ maka perlu diawasi interaksi antara pegawai otoritas pajak dengan ‘konsultan pajak liar’ atau bahkan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang menggunakan jasa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara profesi tersebut.

Untuk meningkatkan profesionalisme konsultan pajak maka perlu diadakan joint seminar atau ajang tukar pendapat antara otoritas pajak dengan asosiasi profesi pajak secara berkelanjutan sehingga dapat dilakukan pembenahan terhadap berbagai aturan perpajakan yang dari sisi prakteknya dalam menimbulkan kelemahan (loopholes) yang dapat merugikan pemerintah maupun wajib pajak. Dalam era transparansi sisi kebijakan pemerintah, simbiosis mutualisme ini tentunya dapat menjadi contoh praktik good governance demi kemajuan bangsa.

Pemerintah, konsultan pajak dan masyarakat sepatutnya menyadari betapa pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Tentunya semangat untuk mensukseskan program perpajakan nasional tidak hanya di era tax amnesty saja, lebih jauh ke depan interaksi yang positif atau simbiosis mutualisme yang didasari prinsip good governance antar ketiga pihak tersebut menjadi salah satu faktor kunci bagi peningkatan penerimaan perpajakan di masa mendatang. Sehingga suatu saat nanti mungkin jika ditanya kepada konsultan pajak tentang berapa persen WP yang telah membayar pajak dan menyampaikan SPT sesuai ketentuan? Jawabannya pun bisa 100%.

Sumber : bisnis.com (15 November 2016)

Foto : bisnis.com