Realisasi perpajakan tahun depan diproyeksikan masih belum mencapai target sehingga potensi pemotongan anggaran masih membayangi.
Ekonom Samuel Asset Management Lana Soelistianingsih mengatakan secara historis realisasi yang berpotensi diperoleh pemerintah hanya Rp1.200-an triliun apabila reformasi perpajakan tidak ditegakkan. Pada tahun depan, pemerintah menargetkan penerimaan APBN 2017 dari sisi perpajakan sebesar Rp1.498,9 triliun.
“Pemotongan anggaran bisa terjadi lagi akibat shortfall dari target perpajakan sekitar Rp200 triliun—Rp300 triliun. Sementara, pemangkasan anggaran dapat menganggu potensi pertumbuhan ekonomi di level 5%-5,2%,” katanya, akhir pekan lalu.
Di amenilai reformasi perpajakan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dia berpendapat wajib pajak (WP) mau membayar pajak dengan tarif yang terjangkau. Dengan begitu, orang akan berbondong-bondong untuk membayar pajak. Menurutnya, tarif yang tinggi di pajak justru bisa membuat WP enggan membayar pajak.
"Upayanya mereformasi rate pajak supaya orang yang bayar pajak banyak. Termasuk menurunkan rate perusahaan yang sekarang digarap," ucapnya.
Sepanjang tahun ini, pemerintah telah melakukan pemangkasan anggaran dengan total Rp137,6 triliun, yang terdiri dari transfer daerah dan dana desa sebesar Rp72,9 triliun dan anggaran kementerian dan lembaga senilai Rp64,7 triliun.
Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang mendapat pemangkasan anggaran terbesar dengan nilai Rp7,3 triliun. Selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipangkas Rp6,9 triliun dan anggaran Kementerian Pertanian dikurangi Rp5,9 triliun.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan mendapat jatah pemotongan anggaran sebesar Rp5,5 triliun, Kementerian Perhubungan Rp4,7 triliun, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp3,9 triliun, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan dipotong Rp3 triliun.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan jumlah WP mengalami peningkatan mencapai 32 juta, namun pemerintah hanya memiliki 40 ribu aparat pajak. Jumlah itu hanya naik 5.000 dibandingkan 10 tahun lalu yang mana kala itu jumlah WP hanya sekitar 6 juta.
"Jumlah WP naik 5 kali lipat tapi aparat pajaknya enggak naik sebanyak itu. Rasio antara petugas WP terhadap aparat pajak makin besar," katanya.
Dia mengatakan upaya penarikan pajak dengan basis potensi yang besar terus dikerek naik seperti yang dilakukan melalui program amnesti pajak.
Dia meminta agar Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dan Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi saling menyinkronkan data sehingga reformasi pajak akan tetap terus positif setelah momentum amnesti pajak usai.
“Tidak perlu Pak Heru dan Pak Ken duduk secara fisik, tapi datanya duduk, stafnya bisa saling akses. Orang pajak enggak perlu cari-cari siapa importir, berapa kegiatan impornya,” ujarnya.
Menilik data realisasi pajak per 31 Oktober 2016, penerimaan perpajakan mencapai Rp986,6 triliun atau 64,1% dari target APBN P 2016 sebesar Rp1.539,2 triliun. Realisasi pajak lebih itu lebih tinggi dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya senilai Rp893,9 triliun dari Rp1.489,3 triliun.
Sumber : bisnis.com (Jakarta, 5 Desember 2016)
Foto : bisnis.com
Importir Berbondong-bondong Pakai Fasilitas SKA Form EFasilitas fleksibilitas penyerahan lembar asli Surat Keterangan Asal (SKA) Form E sudah banyak dimanfaatkan oleh importir.selengkapnya
Puluhan Pengusaha Besar Berbondong-bondong Ikuti Amnesti PajakPuluhan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berbondong-bondong menyerahkan Surat Pernyataan Harta (SPH) kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, untuk mengajukan pengampunan pajak.selengkapnya
Ditjen Pajak kerek target setoran WP Besar menjadi Rp 498,8 triliunKontribusi pajak para Wajib Pajak (WP) Besar dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 2018, realisasi penerimaan pajak dari 30 WP Besar Badan maupun Orang Pribadi di bawah naungan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) WP Besar saja mencapai Rp 418,73 triliun. Tahun ini, Ditjen Pajak menggerek target penerimaan pajak dari WP Besar sebesar 19% menjadi Rp 498,8 triliun.selengkapnya
Wajib Pajak Bakal Berbondong Ikut Tax Amnesty pada Akhir PeriodePemerintah cukup optimistis program pengampunan pajak atau tax amnesty ‎bakal berhasil. Hal tersebut sangat masuk akal karena seluruh pihak total dalam melakukan sosialisasi program tersebut. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri juga ikut turun langsung untuk sosialisasi program tax amnesty.selengkapnya
BINCANG BISNIS - Ken Dwijugiasteadi, Dirjen Pajak: Kejar Target Pajak dengan Satu JiwaDirektorat Pajak Kementerian Keuangan terus memacu langkah untuk mencapai target pajak tahun ini. Mes kipun pada tahun lalu pendapatan negara dari sektor pajak tidak mencapai target, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi tetap optimistis. Ia tetap yakin mampu mencapai target Rp 1.360 triliun yang ditetapkan hingga akhir tahun.selengkapnya
Walah, 19 Desa Belum Setor Pajak Dana Desa. Kok Bisa?Sebanyak 19 Desa di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah belum menyetorkan pajak Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama pada 2018 ini.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
