Setoran Pajak Meleset Rp255,6 Triliun

Rabu 4 Jan 2017 13:50Ajeng Widyadibaca 178 kaliSemua Kategori

OKEZONE 1068

Penerimaan perpajakan kembali meleset dari target. Shortfall, selisih antara realisasi dan target, setoran perpajakan pada 2016 mencapai Rp255,6 triliun, lebih besar dari proyeksi pemerintah Rp219 triliun.

Kondisi itu akhirnya berimbas terhadap realisasi deficit anggaran yang mencapai Rp307,7 triliun (2,46% PDB), membengkak dari asumsi APBN-P 2016 Rp296,7 triliun (2,35% PDB). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi penerimaan pajak yang lebih rendah dibandingkan target APBN-P 2016 dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari asumsi dan belum pulihnya harga komoditas. Namun, apabila dibandingkan dengan tahun 2015, kinerja penerimaan pajak pada 2016 meningkat 3,5%.

”Penerimaan pajak tumbuh selama 2016, walaupun masih lebih rendah dari outlook shortfall sebelumnya, sebesar Rp219 triliun,” ujar Sri Mulyani di Jakarta kemarin.

Dia menuturkan, penerimaan pajak hingga akhir tahun terbantu oleh keberhasilan program amnesti pajak yang hingga akhir periode dua telah mengumpulkan uang tebusan Rp107 triliun. Bila tidak memperhitungkan uang tebusan amnesti pajak itu, pertumbuhan pajak nonmigas negatif 4,9%. ”Ini karena masih lemahnya perekonomian dan harga komoditas, pemberian insentif perpajakan melalui perubahan PTKP, serta reformasi perpajakan,” ujar Menkeu.

Berdasarkan data Kemenkeu, penerimaan pajak pada 2016 mencapai Rp1.283,6 triliun, atau 83,4% target APBN-P 2016, Rp1.539,2 triliun. Realisasi penerimaan pajak itu mencakup pajak nonmigas Rp1.069 triliun, pajak penghasilan (PPh) migas Rp35,9 triliun, serta kepabeanan dan cukai Rp178,7 triliun. Secara keseluruhan, Menkeu mengatakan, APBN-P 2016 terkendali dalam batas aman. Hal ini merupakan keberhasilan pemerintah menjaga APBN sebagai instrumen kebijakan yang sangat penting secara kredibel, efektif, dan efisien secara berkelanjutan.

”Dalam menghadapi kondisi ekonomi makro yang terjadi pada 2016, defisit APBN masih dapat dijaga pada batas aman, yaitu 2,46% terhadap PDB atau Rp307,7 triliun,” katanya.

Sri Mulyani menjelaskan, realisasi sementara ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam APBN-P, yaitu 2,35% PDB atau Rp296,7 triliun karena kinerja belanja lebih optimal dari pendapatan. Realisasi sementara defisit anggaran tersebut berasal dari pendapatan negara yang hingga akhir 2016 telah mencapai Rp1.551,7 triliun atau 86,9% dari target dan belanja negara yang mencapai Rp1.859,4 triliun atau 89,3% target.

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira, mengatakan, untuk meningkatkan penerimaan pajak ke depan ada beberapa cara yang bisa ditempuh pemerintah. Pertama, memperluas basis pajak dengan data yang didapat melalui program amnesti pajak.

”Dari perluasan basis pajak tax amnesty ini digunakan untuk menarik pajak secara umum di tahun 2017. Datanya sudah dipegang, tinggal kepatuhannya itu coba dikejar lagi. Karena itu, infrastruktur untuk meningkatkan basis pajak baru ini perlu terus digenjot oleh pemerintah,” paparnya.

Selanjutnya, ada potensi penerimaan pajak lain yang bisa didorong, yakni ekstensifikasi cukai. Pemerintah bisa memperluas objek barang kena cukai.

”Ini yang ingin kita dorong ke pemerintah. Selama ini, Indonesia tergolong negara yang sangat sedikit menerapkan cukai,” ujar Bhima.

Industri sebagai penyumbang pajak terbesar sedang lesu. Karena itu, Bima menjelaskan, penerimaan pajak bisa terjadi shortfall cukup besar. ”Agar penerimaan 2017 lebih tinggi dari sisi pajak, pemerintah perlu mendorong sektor industri. Berikan insentif dalam 14 paket kebijakan, kita tunggu realisasinya sehingga secara otomatis kalau industrinya meningkat di atas 5% di tahun 2017 maka penerimaan dari perpajakan akan meningkat,” tuturnya.

Bhima menambahkan, defisit anggaran 2,46% PDB memang masih dalam batas aman. Namun, ada kekhawatiran pada 2017 defisit akan membengkak hingga menembus batas 3%.”Kalau terus terjadi seperti ini, penerimaan pajak terus menurun, terjadi shortfall walau dibantu dengan tax amnesty.Di sisi lain, meledaknya defisit ini pasti akan ditutup dengan utang. Tidak bagus sebenarnya ke depan,” katanya.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, realisasi defisit APBN-P 2016 yang berada dalam batas aman memberikan makna bahwa pemerintah telah mengelola fiskal secara hati-hati. ”Pemerintah telah mengelola penerimaan dengan baik, kemudian bisa membelanjakan dengan baik. Memang kita menyadari situasi sedang sulit,” ungkapnya.

Sumber : okezone.com (04 Januari 2017)

Foto : okezone




BERITA TERKAIT
 

Walau Ada Tax Amnesty, Penerimaan Perpajakan 2017 Cuma Rp1.339 Triliun atau 91% dari TargetWalau Ada Tax Amnesty, Penerimaan Perpajakan 2017 Cuma Rp1.339 Triliun atau 91% dari Target

Penerimaan perpajakan 2017 sebesar Rp1.339,8 triliun atau 91% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017. Angka ini tumbuh 4,3% dari 2016 karena adanya program tax amnesty yang dilakukanselengkapnya

Penerimaan Negara Dari Tax Amnesty Bisa Rp1.495,9 TriliunPenerimaan Negara Dari Tax Amnesty Bisa Rp1.495,9 Triliun

Komite Ekonomi dan Industri Nasional memprediksi besaran penerimaan negara pada kebijakan pengampunan pajak pada 2017 bisa mencapai Rp1.495,9 triliun.selengkapnya

Defisit Anggaran 2016 Melebar Rp17 T dari APBN-P 2016Defisit Anggaran 2016 Melebar Rp17 T dari APBN-P 2016

Menteri Keuangan (Menkeu) memutuskan untuk mengubah target defisit anggaran pada tahun ini menjadi 2,35% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp17 triliun. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 yang telah disepakati DPR sebelumnya, target defisit anggaran sebesar Rp296,7 triliun atau 2,35% dari PDB.selengkapnya

Pemerintah Targetkan Akhir 2016 Penerimaan Barang Pajak Rp 1.320 TriliunPemerintah Targetkan Akhir 2016 Penerimaan Barang Pajak Rp 1.320 Triliun

Pemerintah menargetkan total penerimaan barang pajak mencapai Rp 1.320 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan target tersebut hingga akhir 2016.selengkapnya

Penerimaan pajak lebih baik dari 2016Penerimaan pajak lebih baik dari 2016

Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal mengatakan posisi penerimaan perpajakan hingga awal Desember 2017 masih lebih baik dibandingkan periode yang sama pada 2016.selengkapnya

Pemerintah Fokus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Capai Target Penerimaan 2016

Kemenkeu - Untuk dapat mencapai target penerimaan perpajakan tahun 2016, Pemerintah akan fokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menilai, potensi penerimaan pajak dari Wajib Pajak orang pribadi masih dapat digali. Dalam konferensi pers terkait penerimaan pajak tahun 2015 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta pada Senin (11/1) kemarin, Menkeuselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Bekasi Lakukan Penyesuaian Tarif Pajak ReklameBekasi Lakukan Penyesuaian Tarif Pajak Reklame

Pada 2018 Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mulai menata ribuan reklame yang terpampang di wilayahnya. Penataan dilakukan dengan mengubah besaran tarif pajak reklame yang selama ini hanya berdasarkan status jalan.selengkapnya

Singapura Akan Naikkan Pajak Penjualan Menjadi 9% di 2021-2025Singapura Akan Naikkan Pajak Penjualan Menjadi 9% di 2021-2025

Pemerintah Singapura mengumumkan rencana menaikkan pajak penjualan menjadi 9% dari 7%. Namun, perubahan tersebut baru akan dilakukan antara tahun 2021-2025, tergantung situasi ekonomi negara pulau tersebut.selengkapnya

Siap-siap, Jualan di Facebook Hingga Instagram Bakal Kena PajakSiap-siap, Jualan di Facebook Hingga Instagram Bakal Kena Pajak

Seiring berjalannya waktu, berbelanja secara online semakin digandrungi. Semakin ramainya transaksi online membuat pemerintah melihat adanya potensi penarikan pajak dalam transaksi online.selengkapnya

Bila Jual Beli via Medsos Tak Kena Pajak, Marketplace Bisa SepiBila Jual Beli via Medsos Tak Kena Pajak, Marketplace Bisa Sepi

Direktorat Jendral Pajak tengah mengkaji rencana pengenaan pajak untuk transaksi jual beli di media sosial (Medsos) seperti Facebook dan Instagram.selengkapnya

Jual-Beli di Instagram Cs akan Kena Pajak, Bagaimana Caranya?Jual-Beli di Instagram Cs akan Kena Pajak, Bagaimana Caranya?

Selain menarik pajak dari transaksi marketplace e-commerce, Direktorat Jenderal Pajak juga berniat menerapkannya di toko online media sosial seperti Facebook dan Instagram.selengkapnya

Temui Jokowi, Sri Mulyani Kaji Pelonggaran Pajak untuk Pacu InvestasiTemui Jokowi, Sri Mulyani Kaji Pelonggaran Pajak untuk Pacu Investasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati siang ini menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka. Ada beberapa hal yang didiskusikannya dengan Presiden untuk mendorong peningkatan investasi dan perluasan usaha melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).selengkapnya

Singapura Bakal Naikkan Pajak Barang dan Jasa Jadi 9 PersenSingapura Bakal Naikkan Pajak Barang dan Jasa Jadi 9 Persen

Menteri Keuangan Singapura Heng See Keat mengumumkan kenaikan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satunya adalah rencana menaikkan pajak barang dan jasa atau goods and service tax (GST).selengkapnya

AKSES INFORMASI KEUANGAN: Ditjen Pajak Yakin Kepatuhan Makin MeningkatAKSES INFORMASI KEUANGAN: Ditjen Pajak Yakin Kepatuhan Makin Meningkat

Pemerintah meyakini implementasi akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan bakal menambah daya gedor pemerintah dalam memperbaiki peforma penerimaan.selengkapnya

Ditjen Pajak Segera Kumpulkan Pedagang Daring Bahas Pajak E-CommerceDitjen Pajak Segera Kumpulkan Pedagang Daring Bahas Pajak E-Commerce

Pemerintah segera mengumpulkan para pelaku e-commerce atau pedagang daring terkait rencana implementasi beleid perlakuan fiskal terhadap e-commerce.selengkapnya

Pemerintah Perlu Antisipasi Penurunan Rasio PajakPemerintah Perlu Antisipasi Penurunan Rasio Pajak

Tren penurunan rasio pajak dan kenaikan rasio utang dinilai perlu diantisipasi pemerintah.selengkapnya



 
TAGS # :